Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti tablet doube/ L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

maupun Psikotropika, tetapi termasukDaftar Obat Keras;Bahwa perbuatan para Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimanadimaksud Pasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaanfarmasi sebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edar,serta diproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obatyang baik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan Gtersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi izin untukHalaman 12 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2016/PN Tlgmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas; Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan sejumlah tablet double L (LL) yang termasuk dalam daftar G dalamperkara pidana ini, dimana para Terdakwa sematamata untuk mendapatkankeuntungan pribadi; Bahwa

Leaderle tidakmemperpanjang izin edar di BPOMRI, yang berarti tablet doube/ L (LL) yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atauobat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi

diBadan POM berarti tablet Double L yang di edarkan oleh tersangka WAHYUMULYO INDARTO Bin SIDIK adalah obat jenis tablet yang tidak di produksioleh pabrikan resmi / obat tanpa ijin edar / obat palsu tidak dibenarkanuntuk diedarkan karena tidak dilengkapi penandaan dan pelabelan sesuaiketentuan dan mengedarkan obat tidak ada nomor pendaftaran/ilegal yangharus diuji dulu mutu) keamanan dan kemanfaatannya dan tidakmembahayakan kesehatan manusia ;bahwa sesual Surat Keputusan Menteri Kesehatan No1952/Menkes

/SK/I/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan no1448/Menkes/Per/I/2011.yang di beri ijin untuk mendistibusikan / menjual /menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas ;bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, PemerintahanDaerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota DinasKesehatan di beri Wewenangnya memberikan perijinan dan pembinaan,pengendalian dan pengawasan

Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No1952/Menkes/SK/II/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan no1448/Menkes/Per/I/2011.yang diberi ijin untuk mendistibusikan / menjual /Halaman ke 13 dari 19 halamanPutusan Nomor : 195/Pid.Sus/2017/PN Tlg.menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi(PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atasselanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukantindak

berarti tablet pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa WahyuMulyo Indarto bin Sidik adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi oleh pabrikanresmi / obat tanpa ijin edar / obat palsu tidak dibenarkan untuk diedarkan karenatidak dilengkapi penandaan dan pelabelan sesuai ketentuan dan mengedarkanobat tidak ada nomor pendaftaran/ilegal yang harus diuji dulu mutu keamanan dankemanfaatannya dan tidak membahayakan kesehatan manusia ;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No1952/Menkes

/SK/II/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan no1448/Menkes/Per/l/2011.yang diberi ijin untuk mendistibusikan / menjual /menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi(PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas ;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dalam memiliki, menyimpan,mengedarkan pil LL (pil dobel L) tidak mempunyai ijin dari pejabat/instansi yangberwenang dan perbuatan Terdakwa tersebut juga bukan sebagai atau atas namasuatu Pabrik Obat, Pedagang Besar Farmasi, apotik, Rumah

Bahwa permohonan cerai ini sudah mendapatkan izin dari atasanbagi PNS yang mengajukan perceraian dengan Surat Keputusan MenteriKesehatan nomor KP. 04.02/Menkes/249/2019 tentang izin untuk melakukanPerceraian Menteri Kesehatan Republik Indonesia, tertanggal 03 Mei 20198. Bahwa Permohonan gugatan cerai ini telah memenuhi syarat sesuaidengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 09 tahun1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam9.

Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2020/PA.Bkspernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil atau kuasanya ;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkanSurat Persetujuan cerai Nomor: KP. 04.02/Menkes/249/2019, tanggal 03 Mei2019, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat ;Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya karena rumahtangga Penggugat dengan

Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2020/PA.Bkstahun 2009, jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugatmengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud,oleh karena itu Pengadilan Agama Cianjur berwenang memeriksa danmemutus perkara aquo ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan Surat Persetujuan cerai Nomor: KP. 04.02/Menkes/249/2019,tanggal 03 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan RepublikIndonesia, (P.2) dengan demikian ketentuan

., A.Pt dengan kesimpulan sample obat Heximer (tablet warna kuning)mengandung Triheksifenidil HCI.Bahwa obat yang dijual olen terdakwa tidak dalam kemasan khusussebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.10277/MENKES/SK/IX/2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek.Bahwa pada saat mengedarkan atau menjual obat Heximer, terdakwajuga tidak memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalamHalaman 4 dari 14 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2017/PN SrgKeputusan Menteri Kesehatan

No. 1331/MENKES/SK/X/2002 tahun 2002tentang Pedagang Eceran Obat yang menjelaskan obat bebas dan obat bebasterbatas hanya dapat dijual oleh pedagang eceran obat (toko obat) yangmemiliki tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggungjawab teknis farmasi.Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenangyakni Kementrian Kesehatan.Bahwa dari beberapa kali melakukan penjualan obat jenis Heximerbersama Tiar Als Ewek, terdakwa telah mendapatkan keuntungan totalnyasebesar Rp.250.000,00

sample obat yang diketemukan oleh petugas Satnarkoba PolresSerang telah diuji oleh Badan POM RI dan berdasarkan LaporanPengujian Nomor : PM.01.05.911.04.17.8510 tanggal 27 April 2017 yangditandatangani oleh Manager Teknis Laboratorium Pengujian TeranokokoHening Setyowati., S.Farm., A.Pt dengan kesimpulan sample obatHeximer (tablet warna kuning) mengandung Triheksifenidil HCI.Bahwa obat yang dijual oleh terdakwa tidak dalam kemasan khusussebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.10277/MENKES

/SK/IX/2004 tentang standar pelayanan kefarmasian diApotek.Bahwa pada saat mengedarkan atau menjual obat Heximer, terdakwajuga tidak memiliki kKeahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalamKeputusan Menteri Kesehatan No. 1331/MENKES/SK/X/2002 tahun 2002tentang Pedagang Eceran Obat yang menjelaskan obat bebas dan obatbebas terbatas hanya dapat dijual oleh pedagang eceran obat (toko obat)yang memiliki tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggungjawabteknis farmasi.Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin

Bahwa putusan Judex Factie aquo sudah benar dan tepatkarena Pembanding dalu Tergugat mendalilkan strukturKementerian Kesehatan (Kemenkes) berdasar Permenkes Nomor114/Menkes/PER/VIII/2010 dengan struktur KemnkesBerdasarkan Permenkes Nomor 1146/Menkes/PER/VIII/2010,ternyata dari dua Permenkes tersebut strukturnya adalah samasehingga tidak menjadi masalah;2.

edar di Badan POM berarti tabletHalaman 11 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Tig.double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu; Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatankefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan danmelanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V1I/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas; Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industrifarmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa apabila seseorang

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi ijinuntuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftarG adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas dan ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftarG yakni obat keras harus ada petunjuk dan perintan dokter yaitumenggunakan resep dokter;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas Terdakwa

putin berlogo LL yang dijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi olen PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dan sejakHalaman 19 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Tig.tahun 2011 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM, yangberarti tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tabletyang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu dansesual dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus dengan Resepdokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai jin untuk menjual ataumengedarkan pil Doble L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat Terdakwa

BB2060/2017/NNF berupa irisan daundalam linting rokok tersebut di atas mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor Urut 95 (sembilanpuluh lima) dalam lampiran Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan narkotika. Bahwa setelah diperiksa barang bukti nomor : BB 2060/2017/NNF tersebutterdapat sisa pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 2,441 gram.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan narkotika, senyawa sintetis 5FLUOROADBterdaftar dalam Narkotika Golongan (satu) Nomor Urut 95 (Sembilan puluhlima) dalam Lampiran Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan narkotika.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa

BB2060/2017/NNF berupa irisan daundalam linting rokok tersebut di atas mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor Urut 95 (sembilanHalaman 15 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2017/PN Yykpuluh lima) dalam lampiran Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan narkotika; Bahwa setelah diperiksa barang bukti nomor : BB 2060/2017/NNF tersebutterdapat sisa pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 2, 441 gram; Bahwa berdasarkan Peraturan Menkes

RI No. 2 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan narkotika, senyawa sintetis 5FLUOROADBterdaftar dalam Narkotika Golongan (satu) Nomor Urut 95 (Sembilan puluhlima) dalam Lampiran Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelisberpendapat jika Terdakwa terbukti memiliki ataupun menguasai tembakauGorilla dengan cara membeli sebanyak 12 linting tembakau gorilla secara online, 1 linting telah habis di pakai

yakni Sdri KARTINI AteKANJENG MAMI Bin MUHDAR tersebut.Bahwa Ahli menerangkan Pekerjaan kefarmasian adalah Pembuatantermasuk pengendalian mutu sediaan Farmasi, pengamanan,pengadaan, Penyimpanan dan distribusi obat, Pengelola obat,Pelayanan obat atas resep dokter, Pelayanan Informasi Obat, dan ObatTradisional sesuai dengan pasal 98 ayat (2) dan ayat (8) UndangundangHalaman 13 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN.RtaNo.36 tahun 2009 tetang Kesehatan dan PERMENKES REPUBLIKINDONESIA, NOMOR 889 / MENKES

SIK TTK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukan pekerjaankefarmasian pada fasilitas kefarmasian. sesuai dengan PERMENKESREPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889 / MENKES / PER / V / 2011,tentang Registrasi, Izin Praktik dan ijin kerja Tenaga Kefarmasian(Bab V bagian kesatu pasal 17 ayat 1 dan 2).

Sehingga fasilitaspelayanan kefarmasiannya berupa toko obat harus memilki ijin danpenanggung jawabnya seorang tenaga teknis kefarmasian yangmempunyai SIKTTK.Bahwa Ahli menerangkan tidak semua orang di perbolehkan praktikkefarmasian syarat dan ketentuan tenaga kefarmasian sudah diaturdalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889 / MENKES /PER / V / 2011, tentang Registrasi, Izin Praktik dan ijin kerja TenagaKefarmasian;Bahwa Ahli menerangkan Ya, memang ada untuk obat dan bahan obatdigolongkan atas

Obat berijin hanya bolehmenjual obat bebas, dan untuk obat bebas terbatas boleh diiualdalam jumlah tertentu/terbatas berdasarkan aturan pakai dalamlamanya 1 siklus pengobatan;Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN.Rta Apotek, Rumah Sakit boleh menjual obat bebas, dan untuk obatbebas terbatas boleh dijual dalam jumlah tertentu/terbatasberdasarkan aturan pakai dalam lamanya 1 siklus pengobatan,untuk obat keras bisa dijual langsung kepasien sepanjangmemenuhi ketentuan Permenkes No. 924/Menkes

Yang dimaksud tidak memilikikeahlian dan kewenangan untuk melaksanakan praktik kefarmasian,sebagaimana tercantum dalam Pasal 198 UU RI no. 36 Tahun 2009,yaitu sesuai dengan pasal 108 orang yang tidak memiliki latar belakangHalaman 18 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN.Rtapendidikan sebagai tenaga apoteker dan juga memiliki ijin praktikkefarmasian sesuai dengan syarat dan ketentuan tenaaa kefarmasianyang diatur dalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889/ MENKES / PER/ V / 2011, tentang Registrasi

., M.Food.St NRP: 19791030200604 1 005 bahwa hasil pengujian barang bukti minuman keras lokal yangdidapat dari terdakwa tersebut diatas adalah Sampel mengandung PKETANOL 5, 07% ; nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn nnn Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman jeis captikus tersebut tidak sSesuai dengan kep Menkes RI No 1096/ 1096/Menkes

/PN...Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman Jjeiscap tikus tersebut tidak sesuai dengan kep Menkes RI No 1096/ 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang hygiene sanitasi jasaboga =;wenn nn nee nnn nenenne nnn Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukanbarang bukti sebagai berikut:16 Jerigen isi 25 liter di antaranya 3 jerigen isi 25 liter berisikan minumanlokal

dari sebuahalat pengukur kadar alkohol yang di beli dari apotik dan terdakwa tidakmemiliki ke ahlian khusus atau kompetensi pendidikan untuk mengukurkadar alkohol pada Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus( Minuman Lokal ) yang di buat oleh terdakwa =;e Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman Jjeiscap tikus tersebut tidak sesuai dengan kep Menkes

RI No 1096/ 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang hygiene sanitasi jasaboga ; n Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; non Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kedua yaitu Pasal

Dasar hukum dari jawaban Ahli tersebut adalah PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

Hal ini sesuai dengan pasal3 ayat (1) dan (2) Permenkes RI Nomor : 1176/Menkes/Per/VII/2010tentang Notifikasi Kosmetika.Halaman 8 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN PtkBahwa Ahli menjelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor :1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika pasal 5 disebutkanbahwa kosmetika yang dinotifikasi harus dibuat dengan menerapkan CPKBdan memenuh persyaratan teknis keamanan, bahan, penandaan dan klaim;Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang berhak mengeluarkan izin edar

/nomornotifikasi terhadap sediaan farmasi (kosmetika) adalah Kepala BPOM RI,dasar hukum jawaban tersebut adalah Permenkes RI Nomor1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika;Bahwa Ahli menjelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor :1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, pemohonmengajukan permohonan pendaftaran produk/notifikasi ke Kepala BadanPOM RI dengan mengisi formulir secara elektronik melalui website BadanPOM;Bahwa Ahli menjelaskan setelah kosmetika mendapatkan

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpain;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/SK/X/ 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI / 2011 yangdiberi iin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat knususnyadaftar G adalah

PRASETYO, S.Si yang menerangkanbahwa: .BB775/2017/NNF berupa 3( tiga) bungkus plastic klip berisi irisan daundengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,935 gram .Barang bukti tersebutdiatas disita dari terdakwa Sumarto bin Tarmidi dengan Hasil Pemeriksaan.BB775/2017/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan ( satu) Nomor Urut 87 (delapan puluhtujuh) dan 5FLUORO ADB terdaftar dalam Golongan (satu ) nomor urut 95(Sembilan puluh lima) dalam peraturan Menkes

KOMPOL IBNU SUTARTO,ST, 3.PENATA EKOFERY PRASETYO, S.Si yang menerangkan bahwa: BB776/2017/NNF berupa3( tiga) tablet kKemasan warna silver bertuliskan ESILGAN Estazolam 2 mgtersebut diatas adalah mengandung ESTAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV(empat) Nomor urut 12 dalam peraturan Menkes RI No. 3 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan Psikotropika lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 05 tahun 1997 tentang psikotropika.BB777/2017/NNF berupa 10(sepuluh) butir tablet Kemasan warna silver bertuliskan

ALPRAZOLAM 0,5 mgtersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam GolonganIV (empat) Nomor urut 2 dalam peraturan Menkes RI No. 3 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan Psikotropika lampiran UURI No. 5 tahun 1997tentang psikotropikaBahwa terdakwa dalam menguasai berupa 3( tiga) tablet kemasan warnasilver bertuliskan ESILGAN Estazolam 2 mg dan berupa 10 (sepuluh) butirtablet kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM 0,5 mg tidak adaHalaman 13 dari 29 Putusan Nomor 46 /Pid.Sus/2017

tiga) bungkus plastic klip berisi irisan daun denganberat bersih keseluruhan irisan daun 0,935 gram .Barang bukti tersebut diatasdisita dari terdakwa Sumarto bin Tarmidi dengan Hasil Pemeriksaan .BB775/2017/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung ABHalaman 23 dari 29 Putusan Nomor 46 /Pid.Sus/2017/PN Tgl.FUBINACA terdaftar dalam Golongan ( satu) Nomor Urut 87 (delapan puluhtujuh) dan 5FLUORO ADB terdaftar dalam Golongan (satu ) nomor urut 95(Sembilan puluh lima) dalam peraturan Menkes

ALPRAZOLAM 0,5 mg tersebut diatas adalah mengandungALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 dalamperaturan Menkes RI No. 3 Tahun 2017 tentang perubahan penggolonganPsikotropika lampiran UURI No. 5 tahun 1997 tentang psikotropikaMenimbang, bahwa terdakwa dalam menguasai berupa 3( tiga) tabletkemasan warna silver bertuliskan ESILGAN Estazolam 2 mg dan berupa 10(sepuluh) butir tablet Kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM 0,5 mgtidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 522/MENKES/V/2008, menerangkan dan menjelaskan bahwa penunjukan Laboratorium pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika sudah ditetapkan.b. Di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotikadan...dan Psikotropika pro justitia. Di mana di dalamnya mengatur tentang klasifikasidan aturan pelaksanaan tes urine.C.

Dalam fakta persidangan Saksi ahli saat melakukan test urine tidak sesualdengan prosedur yang diatur Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk tekhnis Laboratorium pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika pro justitia.e.

adalah TR (untuk produk dalam negeri) dan TL(untuk produk luar negeri) di ikuti dengan angka 9 (sembilan) digit.Bahwa makna masingmasing dari angka 9 (sembilan) digittersebut dapat saya jelaskan adalah 2 (dua) digit pertama adalahtahun pendaftaran, 1 (satu) digit ke dua adalah jenis ijin produsen,1 (satu) digit ke tiga adalah bentuk sediaan, 5 (lima) digit ke empatadalah nomor urut pendaftaran.Bahwa obat tradisonal supaya dapat diedarkan harus memenuhiketentuan berdasarkan Permenkes RI Nomor : 246/Menkes

Industri Obat Tradisional danPendaftaran Obat Tradisional, dimana obat tradisional dilarangmengandung bahan kimia sintetik atau hasil isolasi yang berkasiatsebagai obat dan dilarang mengandung obat bahan yang tergolongobat keras atau narkotika.Bahwa dapat saya jelaskan makna dari hasil pengujianlaboratorium tersebut bahwa barang bukti yang diuji dinyatakanpositif mengandung bahan kimia obat yaitu Sildenafil Sitrat.Bahwa persyaratan khusus untuk obat tradisional sesuai denganPermenkes RI Nomor : 246/Menkes

identifikasiParacetamol dengan hasil uji positif dan juga pada kemasannya tidakmencantumkan nomor registrasi baik pada label maupun pada kemasannyatidak mencantumkan nomor pendaftaran berupa CD (untuk produk dalamnegeri ) dan CL (untuk produk luar negeri) diikuti dengan angka 10 (sepuluh)digit.Bahwa semua jamujamu/obat tradisional tersebut tidak ada izin edar dariDepartemen Kesehatan RI atau Badan POM RI.e Bahwa karena persyaratan khusus untuk obat tradisional sesuaidengan Permenkes RI Nomor : 246/Menkes

Persyaratan khusus untuk obat tradisional sesuai dengan Permenkes RI Nomor :246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran ObatTradisional, dimana obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia sintetik atau hasilisolasi yang berkasiat sebagai obat dan dilarang mengandung obat bahan yang tergolongobat keras atau narkotika, sehingga tidak boleh diedarkan/dijual.Menimbang, bahwa terdakwa menjual Obat Tradisional yang tidak memiliki izinedar tersebut atas permintaan

tanggal 31 Mei 2012, Jamu Primadona :identifikasi Sildenafil Sitrat dan identifikasi Paracetamol dengan hasil uji positif serta padalabel maupun kemasannya tidak mencantumkan nomor pendaftaran berupa TR (untukproduk dalam negeri) dan TL (untuk produk luar negeri) yang diikuti dengan 9 (sembilan)angka, yang seharusnya ada sebagai bukti telah memiliki izin edar dari DepartemenKesehatan RI atau Badan POM RI.Menimbang, bahwa persyaratan khusus untuk obat tradisional sesuai denganPermenkes RI Nomor : 246/Menkes

Bunyi Pasal 42 dan 43tersebut sangat tegas dan jelas memberikan arti bahwa MenteriKesehatan RI memiliki kKewenangan mutlak atas penetapan/penentuanjenis prekursor yang ditetapkan dan dibawah pengawasan/pemantauanPemerintah dan sampai hari ini baru ada 8 (delapan) jenis prekursornarkotika yang ditetapbkan oleh Menteri Kesehatan RI melalui KeputusanMenteri Kesehatan RI No. 890/Menkes/SK/VII/1998 tentang JenisPrekursor Narkotika, tertanggal 24 Agustus 1998 (Bukti P6) serta 11(sebelas) jenis Prekursor

No. 13 P/HUM/2007.ditetapbkan oleh Menteri Kesehatan RI melalui Keputusan MenteriKesehatan RI No. 917/Menkes/SK/VIIV1997 tentang Jenis PrekursorPsikotropika, tertanggal 25 Agustus 1997 (Bukti P7). Dari 2 (dua)Keputusan Menteri Kesehatan RI tersebut, Prekursor yang dinyatakandibawah pemantauan dan Pengawasan Pemerintah jumlahnya hanya 21(dua puluh satu) jenis prekursor.

No. 13 P/HUM/2007.Prekursor Psikotropika yang termasuk dalam Tabel dan 9 (sembilan)jenis precursor psikotropika yang termasuk Tabel Il, yang ditetapkanoleh Menteri Kesehatan RI melalui Keputusan Menteri Kesehatan RINo. 917/Menkes/SK/VIIV1997 tentang Jenis Prekursor Psikotropika,tertanggal 25 Agustus 1997. Dari 2 (dua) Keputusan Menteri KesehatanRI tersebut, Prekursor yang dinyatakan dibawah pemantauan danPengawasan Pemerintah jumlahnya hanya 21 (dua puluh satu) jenisprekursor.

/SK/VII/1998 tentang Jenis PrekursorNarkotika ; Bukti P7 ialah: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.917/MENKES/SK/VII/1997 tentang Jenis PrekursorPsikotropika ; Bukti P8 ialah : UndangUndang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan ;Hal. 14 dari 35 hal.

Bahwa Termohon sangat tidak sependapat dengan permohonanPemohon pada halaman 8 angka 4) yang menyatakan peraturana quo yang diajukan uji meteriil bertentangan dengan KeputusanMenteri Kesehatan No. 917/Menkes/SK/VIIV1997 tentang JenisPreskursor Pskotropika, karena peraturan a quo mengatur 23(dua puluh tiga) jenis Prekursor yang dapat diekspor sedangkanKepmenkes tersebut hanya mengatur 21 (dua puluh satu) jenis;Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM2007.g.

Bahwa yang dimaksud : a) Memperoduksi adalah membuat sediaan Farmasi dalamkapasitas jumlah yang banyak melalui proses pabrikasi yang harusmemenuhi CPOB (Cara Pembuatan Obat Baik) yang ditetapkan olehperaturan Mankes dan megedarkan adalah setiap kegiatan atauserangkaian kegiatan penyaluran dan atau penyerahan baik dalamrangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan harus sesuai peraturan Menkes. b) Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dankosmetik.

Pengetahuandan kehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengantanpa jjin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 /Menkes / SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI /2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat khususnya daftar

KARTONO barang bukti yang diuji berupa 1 (Satu) bungkusplastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,77517 gramadalah mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan (satu) nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua) dalamPeraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran UndangUndang RI no. 35 tahun 2009 tentangNarkotika dan mengandung senyawa sintetis 4FLUQRO MDMBBUTICA ; Bahwa Terdakwa tidak memiliki kKewenangan dan

Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Drs.KARTONO barang bukti yang diuji berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisiirisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,77517 gram adalahmengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan (satu) nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua) dalamPeraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran UndangUndang RI no. 35 tahun 2009 tentangNarkotika dan mengandung senyawa sintetis 4FLUQRO

KARTONO barang bukti yang diuji berupa 1 (Satu)bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun0,77517 gram adalah mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACAterdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 182 (Seratus delapan puluhdua) dalam Peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang RI no. 35 tahunHalaman 11 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Clp2009 tentang Narkotika dan mengandung senyawa sintetis 4FLUOROMDMBBUTICA

KARTONO barang bukti yang diujiberupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan beratbersih irisan daun 0,77517 gram adalah mengandung senyawa sintetisMDMB4en PINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 182(seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUndangUndang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika danmengandung senyawa sintetis 4FLUOQRO MDMBBUTICAMenimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis

Joni Bin Joni Agusterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaTanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual bellinarkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gramdalam dakwaan pertama pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009tentang Narkotika jo Per Menkes RI No.07 Tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika;Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Dani Satya Perwira Al Gendut Al.Joni Bin Joni Agus dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahundikurangi

.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.= Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1121/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 dari Pusat Laboratorium ForensikBareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang, bahwa barangbukti : BB2301/2018/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip warna hijauberisi irisan daun 49,871 gram, kesimpulan hasil pemeriksaan adalahmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 96 (Sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes

RINo.7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamLampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Per Menkes RI No.07Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa Dani Satya Perwira Al Gendut Al.

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1121/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 dari Pusat Laboratorium ForensikBareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang, bahwa barangbukti : BB2301/2018/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip warna hijauberisi irisan daun 49,871 gram, kesimpulan hasil pemeriksaan adalahmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 96 (Sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes

RINo.7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamLampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasalpasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Per Menkes RINo.07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah

nomor : 2353/NNF/2019 tanggal25 September 2019 dengan kesimpulan : BB4851/2019/NNF berupa 1 (Satu)bungkus plastic klip didalamnya terdapat 5 (lima) linting rokok berisi irisan daundengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,29574 gram yang tersimpandidalam bungkus rokok Tuton yang disita dari Dwi Priyono Als Ucil binSuparino(Berkas Penuntutan terpisah) adalah Positif mengandung senyawasintetis 5FLUORO ADBICA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 118(seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

yangtersimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam dan : BB4853/2019/NNFberupa 1 (Satu) bungkus plastic klip didalamnya terdapat 1 (Satu) linting rokokberisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,05865 gramyang tersimpan didalam bungkus rokok ESSE CHANGE yang disita dari RioPriatno Als Bayong bin Edy Supriadi (Berkas Penuntutan terpisah) adalah Positifmengandung senyawa sintetis 5FLUORO ADBICA terdaftar dalam Golongan 1(satu) Nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

yang tersimpan didalam bungkus rokokGudang Garam dan : BB4853/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkusplastic klip didalamnya terdapat 1 (satu) linting rokok berisi irisan daundengan berat bersin keseluruhan irisan daun 0,05865 gram yangtersimpan didalam bungkus rokok ESSE CHANGE yang disita dari RioPriatno Als Bayong bin Edy Supriadi (Berkas Penuntutan terpisah)adalah Positif mengandung senyawa sintetis 5FLUORO ADBICAterdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 118 (Sseratus delapanbelas) dalam Peraturan Menkes

nomor : 2353/NNF/2019 tanggal25 September 2019 dengan kesimpulan : BB4851/2019/NNF berupa 1 (Satu)bungkus plastic klip didalamnya terdapat 5 (lima) linting rokok berisi irisan daundengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,29574 gram yang tersimpandidalam bungkus rokok Tuton yang disita dari Dwi Priyono Als Ucil binSuparino(Berkas Penuntutan terpisah)adalan Positif mengandung senyawasintetis 5FLUORO ADBICA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 118(seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

Luterianna bertugas melakukan tes urine Terdakwa menggunakanalat tes urine test Acces dengan 3 parameter.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keteranganpara Saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena tidakmempunyai nilai kekuatan pembuktian karena Saksi1 bertugas hanyabertanggungjawab membagi botol, Saksi2 sebagai pengantarTerdakwa ke Denpom I/1 Pematangsiantar dan Saksi3 bukan petugasyang memiliki kKompetensi pemeriksa urine sebagaimana dimaksuddalam Kepmenkes RI No.194/Menkes

No.194/Menkes/SK/VI/2012 telah ditunjuk LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan Psikotropika yang Pro justicia danKepmenkes RI No.923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk teknisLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Pro Justicia yangdapat digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan.Tentang alat bukti berupa Surat sebagai berikut :Bahwa surat yang berupa Surat yang ditanda tangani olehDandenkesyah 01.04.01 Pematangsiantar Nomor : R/O93/III/2016dengan lampiran Daftar NamaNama anggota

No.194/Menkes/SK/VI/2012 danKepmenkes RI No.923/ Menkes/SK/X/2009 maka dengan demikiansurat tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yangsah, dan tidak dapat dijadikan alat bukti karena untuk menentukangolongan Narkotika sesuai UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009dan Kepmen tersebut harus dari BNN, Labforensik dan Rumah Sakityang ditunjuk.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Surat yang di tandatangani oleh Dandenkesyah 01.04.01 tidak dapat dijadikan alat BuktiSurat dalam perkara

tersebutketerangan para Saksi dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formalsebagai Saksi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 angka 28UndangUndang 31 Tahun 1997.Bahwa begitu pula alat bukti berupa surat dari Denkesyah01.04.01 Pematangsiantar Nomor : R/O@/III/2016 bahwa hasilpemeriksaan narkoba dinyatakan Terdakwa positif mengandungAmphetamine (sabu) tidak memenuhi syarat formal sebagai alat buktiyang sah untuk dijadikan sebagai alat bukti karena tidak termasuk yangditunjuk sesuai Kepmenkes RI No. 194/Menkes

/SK/VI/2012 danKepmenkes RI No. 923/Menkes/SK/X/2009 yaitu LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan psikotropika Pro Justicia yang akandigunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan.Bahwa demikian pula keterangan Terdakwa menyatakan tidakpernah menggunakan Narkotika jenis sabu, maka dengan demikianMajelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara Terdakwa ini tidakditemukan adanya alat bukti yang dapat dijadikan sebagai alat buktipetunjuk karena bukti petunjuk harus didapatkan dari keterangan Saksi