Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubermmur, Bupati Dan WakilBupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota jo Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri DalamHal. 15 dari 61 hal.

Ahmad Bagus Kurniawan adalah dalam ranahhukum perdata, selanjutnya tindakan Penggugat yang tidak melakukan pelantikan calonperangkat desa terpilih adalah tidak dapat dibenarkan karena tidaklah mempunyai alasanhukum karena tuntutan perdata pada prinsipnya tidak dapat menghentikan perbuatanhukum administratif karena pelantikan perangkat desa merupakan bagian dari prosespenyelenggaraan pemerintahan dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan yangberkaitan dengan tata usaha negara yang secara khusus

Khamim, MM, selaku Ketua Koordinator Tim Pengisian Perangkat DesaKabupaten Bojonegoro dengan Universitas Negeri semarang ke Pengadilan NegeriBojonegoro dengan register perkara Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN.Bjn, dengan adanyagugatan tersebut Penggugat memutuskan untuk menunda pelantikan perangkat desaterpilih di desa Penggugat hingga adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukumtetap; 4.

Seharusnya Penggugat melakukan pelantikan karena apa yang merupakan dasarpenundaan Penggugat untuk melantik perangkat desa terpilih tidaklah mempunyai alasan hukum yang dapat dibenarkan;6.

berkekuatan hukum tetap.Sebab jika tidak, dan apabila nantinya gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, akanmenjadikan pelantikan yang dilakukan oleh semua Kepala Desa se kabupaten Bojonegoro(termasuk Penggugat) cacat hukum, karena yang dipermasalahkan dalam gugatan AhmadBagus Kumiawan adalah perjanjian kerjasama antara Drs.

Pengajuan Gugatan Dalam Tenggang Waktu;Bahwa Para Penggugat mendengar adanya Pelantikan Raja Negeri Sametholeh Bupati Maluku Tengah pada tanggal 14 Maret 2015. Namun padaawalnya Para Penggugat, belum mengetahui secara pasti bahwa sdr.Benjamin Rieuwpassa telah dilantik oleh Tergugat Il. Untuk memastikanrumor terhadap pelantikan tersebut, maka Para Penggugat kemudianmenyurati Bupati Maluku Tengah untuk meminta penjelasan, danmemasukannya pada tanggal 21 April 2015.

tersebutbertujuan untuk menetapkan calon raja yang baru;Bahwa dikeluarkannya objek gugatan oleh Tergugat ternyata tanpamelalui mekanisme sebagaimana yang diamanatkan dalam PeraturanDaerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang TataCara Pencalonan, Pemilinan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeridan Peraturan Negeri Sameth Nomor 1 Tahun 2008 tentangPenetapakan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi kepalapemerintah di Negeri Sameth, maka objek gugatan adalah cacat hukum;Bahwa tindakan

didalamPeraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan PelantikanKepala Pemerintah Negeri dan Peraturan Negeri Sameth, Nomor1 Tahun 2008 tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yangberhak menjadi kepala Pemerintah di Negeri Sameth, yangdilakukan oleh Tergugat ;Dengan demikian Pelantikan terhadap sdr.

Bahwa Tergugat dan Tergugat Il dalam mengeluarkan objekgugatannya masingmasing tidak mengikuti proses yang ditegaskandalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilinan dan Pelantikan KepalaPemerintah Negeri dan Peraturan Negeri Sameth Nomor 1 Tahun 2008tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi kepalaPemerintah di Negeri Sameth. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:2.1.

Tata Cara Pencalonan, Pemilinan dan Pelantikan KepalaPemerintah Negeri di Kabupaten Maluku Tengah, untuk Saniri Negeri atauBadan Permusyawaratan Negeri diatur dalam Peraturan DaerahKabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 tentang PedomanPenataan Saniri Negeri dan/atau Badan Permusyawaratan Negeri.Ketentuanketentuan tersebut di atas menjadi dasar pijak, menjadiprosedur atau mekanisme bagi Tergugat menyelenggarakan prosesPencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri (Raja)atau dengan

Nomor 35 Tahun 2016tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan danPengangkatan Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Desa: KepalaDesa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 disahkan pemberhentiannya oleh Bupati tanpa usulan BPD setelahdinyatakan sebagai Terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap; Pasal 78 : Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 77 ditetapbkan dengan Keputusan Bupati; Bab kedua

Tentang Batas Pidana Penjara; Tindakan hukum Tergugat telah melanggar Peraturan Bupati Nomor 35Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan danPengangkatan Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Desa dalamPutusan Nomor :13/G/2018/PTUN.Sby., halaman 8 dari halaman 40ketentuan Bab V tentang Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 75 ayat (2)huruf g.

Pendapat Penggugat bahwa pemberhentian tersebut seharusnyamenggunakan Pasal 75 ayat (2) c, g Peraturan Bupati Nomor : 35 Tahun2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan danPengangkatan, Pelantikan Serta Pemberhentian Kepala Desa menurutTergugat tidak tepat, oleh karena substansi Pasal 75 ayat (2) huruf gberlaku untuk tindak pidana selain tindak pidana korupsi, teroris, makar,dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Oleh karenapemberhentian yang disebabkan melakukan tindak pidana korupsi,teroris, dan keamanan negara diatur dalam pasal tersendiri yaitu Pasal67 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 TentangPemerintahan Desa, Pasal 77, dan Pasal 78 Peraturan Bupati BlitarTahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahandan Pengangkatan, Pelantikan Serta Pemberhentian Kepala Desa.

Terhadap tindak pidana khususdimaksud diatur khusus dalam Pasal 66, dan 67 Peraturan daerahKabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa danPasal 77 dan 78 Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 Tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, dan Pengangkatan,Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Desa.

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 57 Peraturan BupatiPadang Lawas Utara Nomor: 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk PelaksanaanPemilinan Kepala Desa, menyebutkan: Pelantikan Kepala Desa terpilihdapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan dan/atau dilaksanakansecara serentak dihadapan masyarakat;ts Bahwa selanjutnya menurut Pasal 58 Peraturan Bupati PadangLawas Utara Nomor: 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk PelaksanaanPemilinan Kepala Desa, menyebutkan:1) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilakukan paling

lambat 30 (tigaPuluh) hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenaiPengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih.2) Pelantikan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.8.

Bahwa Petikan Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No.141/346/K/2019 tentang Pengangkatan Agussalim Siregar sebagai KepalaDesa Bargottopong Jae, Kecamatan Halongonan, Kabupaten PadangLawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, diterbitkan tanggal 19 Desember2019 dan pelantikan paling lambat 30 hari sejak diterbitkan keputusansesuai pasal 58 Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 29 tahun2019 dan pelantikan dilaksanakan di Desa yang bersangkutan dan/atausecara serentak dihadapan masyarakat sesuai Pasal

Bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut maka dapat dipastikanPenggugat telah mengetahui Petikan Keputusan Bupati Padang LawasUtara No. 141/347/K/2019 tentang Pengangkatan Agussalim Siregarsebagai Kepala Desa Bargottopong Jae, sejak tanggal 19 Desember 2019ataupun sejak dilaksanakan pelantikan paling lambat 30 hari sejakditerbitkannya Keputusan Bupati, karena Pelantikan dapat dilaksanakanDesa bersangkutan dan/atau dilaksanakan secara serentak dihadapanmasyarakat , apalagi Penggugat adalah lahir dan

Kepala DesaBargottopong Jae tanggal 20 Desember 2019 yang dihadiri oleh BPD (BadanPermusyawaratan Desa) Bargottopong Jae yang merupakan wakilwakilmasyarakat Desa tersebut, dan selain itu sebelum keluarnya Objek sengketa dandiadakan Pelantikan terlebin dahulu telah dilakukan pengumuman oleh PanitiaPemilihan Desa Bargotttopong Jae siapa Calon Kepala Desa Terpilih danPemberitahuan Pelaksanaan Pelantikan kepada BPD Desa Bargottopong Jae;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaobjek

Bahwa, pada tanggal 27 Desember 2013, sekitar 1000 (seribu) wargaDesa Cipanas Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur mengajukanpermohonan kepada Tergugat yang intinya memohon agar dapatditangguhkan pengangkatan dan pelantikan Sdr. Dadan Busyrol Karimmengingat ditemukan adanya dugaan kecurangan dalam PemilihanKepala Desa Cipanas tanggal 18 Desember 2013 sebagaimanadimaksud dalam posita gugatan angka 2 diatas ;7.

Dadan Busyrol Karimnumpang dilantik dalam pelantikan Kepala Desa Ciloto, KecamatanCipanas Kabupaten Cianjur dan pada tanggal 27 Januari 2014,dilaksanakan Serah Terima Jabatan tanpa dihadiri oleh Penggugatyang dilaksanakan di Markas Brimob Desa Gadog KecamatanCipanas Kabupaten Cianjur ;.Bahwa, pada tanggal 15 Januari 2014 Presiden Republik Indonesiadengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia telahmenetapkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.Dengan demikian sejak tanggal 15 Januari

Asas Kepentingan Umum ; Penjelasantt teYang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah yangmendahulukan kesajahteraan umum dengan cara yang aspiratif,akomodatif dan selektif :I Bahwa, objek sengketa masih dalam prsoses pemeriksaan gugatanPerbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Cianjur danPelaksanaan Pelantikan Kepala Desa Cipanas yang dilakuakan diDesa Ciloto, bersamaan dengan Pelantikan Kepala Desa Cilotobertentangan dengan Asas Keterbukaan warga Cipanas yang berhakuntuk menghadiri,

Namundemikian tindakan Pelantikan yang dilakukan di Desa lain, terkesansembunyisembunyi dan seolaholah tertutup untuk warga DesaCipanas, menutup hak informasi warga Desa Cipanas dan melanggarhak asasi Penggugat yang sedang memperjuangkan hak konstitusinyadi Pengadilan Negeri Cianjur.

Hal ini terlinat dari tidak disebarkannyaundangan pelantikan kepada para Ketua RW dan Ketua RT dan parawarga Desa Cipanas 5 14.Bahwa, penerbitan objek sengketa oleh Tergugat sangat merugikanPenggugat sebagai peserta Pemilihan Kepala Desa Cipanas Tahun2013, karena telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan biaya dalammengikuti pemilihan tersebut dan sedang menempuh upaya hukum diPengadilan Negeri Cianjur.

Keputusan dimaksud belum diambil/diterima penggugat, karena setelah pelantikan sudah adakeberatan/perlawanan dari pihak Penggugat terhadapa objeksengketa dimakSud ;3. Bahwa terhadap posita angka 5, lazimnya dalam pengangkatan/pemberhentian/pemindahan dalam jabatan struktural,pemberitahuan yang diSampaikan kepada seorang PNS adalahSurat undangan untuk mengikuti acara pelantikan, setelah ituakan diserahkan Surat Keputusan pengangkatan/pemindahan/pemberhentian dalam jabatan dimaksud ;4.

Hal ini benar karenamutasi/pelantikan yang dipersengketakan telah terlebihdahulu mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor800/425/S tanggal 30 Januari 2013 perihal permohonanpersetujuan pengangkatan dan pemindahan dalam jabatanstruktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua ;b.

Demikian pula Keputusan tata Usaha Negara yangdisengketakan dan proses pelantikan Pejanat juga dilakukansetelah Pemilukada ;8.10.d.

Bahwa sepengetahuan Tergugat Il Intervensi, sebelum pelantikantanggal 4 Februari 2013, Tergugat telah mengirim surat undangan/mengundang Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah ProvinsiPapua yang diangkat dan dipindahkan dalam jabatan strukturaltersebut untuk menghadiri acara pelantikan, Pejabat Struktural yangdiundang masingmasing atas nama Ir.

Tersebut ;Bahwa, seingat saksi tangal 4 Februari 2013, ada telepon daripenggugat yang mengatakan ada pelantikan pejabat ; Bahwa, seingat saksi penggugat hanya mengatakan bahwatanggal 4 Februari 2013 ada pelantikan jam 9 pagji ; Bahwa, saksi selaku sekretaris pribadi tidak pernah terimaundangan serah terima ;" 22 2"0 Bahwa, saksi sudah tidak di dinas PU lagji ; Bahwa, seingat saksi sekretaris kepala dinas PU ada 2 (dua) Bahwa kalau ada surat masuk kerumah penggugat saksidiberitahu oleh penggugat ;

Joni Handoko karena masihdalam proses perkara di Pengadilan NegeriIndramayu, tidak akan disahkan dan dilantiksebagai Kuwu Desa Sumuradem hasil Pemilihantanggal 7 Desember 2011, akan tetap janjitersebut tidak dilaksanakan yaitu. denganmelakukan pengesahan dan pelantikan padatanggal 15 Februari 2012 dengan berdasarkanSurat Keputusan Tergugat dala objek perkara incasu, hal ini melanggar Peraturan DaerahKabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2010Pasal 64 ayat (8) Jo.

Ahmin karena masih dalamproses perkara di Pengadilan Negeri Indramayu,tidak akan disahkan dan dilantik sebagai KuwuDesa Sumuradem hasil Pemilihan tanggal 7Desember 2011, akan tetap janji tersebut tidakdilaksanakan yaitu dengan melakukanpengesahan dan pelantikan pada tanggal 15Februari 2012 dengan berdasarkan SuratKeputusan Tergugat dala objek perkara in casu,hal ini melanggar Peraturan Daerah KabupatenIndramayu Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 64 ayat(8) Jo.

Sekretaris Daerahtidak akan mengesahkan dan melantikkuwu terpilin Sampai dengan batas waktuyang tidak ditentukan menurut peraturanperundangundangan ~ adalah bahwapengesahan dan pelantikan tetap harustunduk dan patuh serta mengacu padaperaturan perundangundangan yangberlaku dalam hal ini adalah PeraturanDaerah Kabupaten Indramayu Nomor 8Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desajo.

Pasal 26 ayat (5) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 3 ATahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan,Pemilihan Kuwu dan Pengangkatan Penjabat Kuwu), maka atasdasar alasan itulah Tergugat atau Pejabat yang ditunjukmenunda pengesahan dan pengangkatan calon kuwu terpilihtermasuk menunda pelantikan kuwu terpilih hasil pemilihankuwu tanggal 7 Desember 2011 ;e Bahwa pengesahan dan pelantikan kuwuterpilin Desa Sumuradem, Desa Salamdarmadan Desa Baleraja sebagaimana dalilgugatan pada halaman 45 angka

JoniHandoko Tanggal 12 Desember 2011,atas nama H.Lili Muslikh Tertanggal 7Desember 2011 dan atas nama Ahmintanggal 7 Desember 2011 (vide bukti T.2,T.16 dan T.9);Bahwa, Ketua BPD mengajukan KuwuTerpilin kepada Bupati Indramayu melaluiCamat Tentang Permohonan Pengesahan,Pengangkatan dan Pelantikan Calon Kuwuterpilih masingmasing atas nama H. JoniHandoko Tertanggal 12 Desember 2011,atas nama H.

Bahwa sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Februari 2013Penggugat melengkapi berkasberkas yang disyaratkan sebagaimana dalamPengumuman Pemilihan Kepala Desa Pulutan, Kecamatan Nogosari, KabupatenBoyolali dan sebagaimana dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, danPemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan PeraturanDaerah

Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimanadalam BAB IV Pencalonan Kepala Desa Pasal 7.3.

Dalam perkara ini tergugat I tidak sedikitpunmelakukan penghinaan terhadap penggugat, tetapi melaksanakan tugas sesuaidengan peraturan perundangundangan tentang tata cara pencalonan, pemilihan,pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa;Bahwa sehubungan dengan petitum dari penggugat yang menyatakan PengadilanNegeri Boyolali supaya menunda atau membatalkan pelaksanaan PemilihanKepala Desa Pulutan sudah sepatutnyalah apabila Majelis Hakim pemeriksaperkara ini berkenan untuk mengesampingkannya.

Boyolali Nomor 11 tahun 2006 tentang tata caraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, PeraturanBupati Boyolali Nomor 37 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan PerdaKabupaten Boyolali Nomor 11 tahun 2006 tentang tata cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubahdengan Perda Kabupaten Boyolali Nomor 22 tahun 2006 tentang tata caraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak ada dantidak dikenal istilah

tahun 2006 tentang tata cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) rangkap surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan melaksanakan Tugas An. Dr. Tonang Malongi, S.Pd, MA., yang di tandatangani oleh Bupati Buol pada tanggal 10 Mei 2014; 1 (satu) rangkap surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan melaksanakan Tugas An. Tonang Malongi, S.Pd, MA., yang di tandatangani oleh Bupati Buol pada tanggal 10 Mei 2014; 1 (satu) rangkap Surat keputusan Kadis Dikpora Kab.

Tonang yang di terbitkan pada tanggal 22 Juli 2013; 1 (satu) buah Proposal Permohonan bantuan dana pelantikan Ketua Umum Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Buol di Gorontalo (PPMI-B) Periode 2013-2014, yang ditujukan kepada Kadis Dikpora Kab. Buol dan di ketahui/di tandatangani oleh Pembina PPMI-B Gorontalo an. Dr. Tonang Mallongi, S.Pd,.

Menetapkan barang bukti berupa:a.1 (satu) rangkap surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataanmelaksanakan Tugas An. Dr. Tonang Malongi, S.Pd, MA., yang di tandatanganioleh Bupati Buol pada tanggal 10 Mei 2014;b. 1 (satu) rangkap surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataanmelaksanakan Tugas An. Tonang Malongi, S.Pd, MA., yang di tandatanganioleh Bupati Buol pada tanggal 10 Mei 2014;c. 1 (satu) rangkap Surat keputusan Kadis Dikpora Kab.

Tonang yang diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2013;1 (satu) buah Proposal Permohonan bantuan dana pelantikan Ketua UmumPersatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Buol di Gorontalo (PPMIB) Periode20132014, yang ditujukan kepada Kadis Dikpora Kab. Buol dan di ketahui/ditandatangani oleh Pembina PPMIB Gorontalo Dr.

Tonang yang diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2013;1 (satu) buah Proposal Permohonan bantuan dana pelantikan Ketua UmumPersatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Buol di Gorontalo (PPMIB) Periode 20132014, yang ditujukan kepada Kadis Dikpora Kab. Buol dan di ketahui/ditandatangani oleh Pembina PPMIB Gorontalo Dr. Tonang Mallongi, S.Pd,.

Menetapkan barang bukti berupa:Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Bul.1 (satu) rangkap surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataanmelaksanakan Tugas An. Dr. Tonang Malongi, S.Pd, MA., yang di tandatanganioleh Bupati Buol pada tanggal 10 Mei 2014;1 (satu) rangkap surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataanmelaksanakan Tugas An. Tonang Malongi, S.Pd, MA., yang di tandatanganioleh Bupati Buol pada tanggal 10 Mei 2014;1 (satu) rangkap Surat keputusan Kadis Dikpora Kab.

Tonang yang diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2013;1 (satu) buah Proposal Permohonan bantuan dana pelantikan Ketua UmumPersatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Buol di Gorontalo (PPMIB) Periode20132014, yang ditujukan kepada Kadis Dikpora Kab. Buol dan di ketahui/ditandatangani oleh Pembina PPMIB Gorontalo an. Dr.

MARSAD dengan mengatakan Kenapa nama Saya gak adadalam daftar nama pelantikan eselon II di Pemkab Aceh Tamiang" Lalu dijawab sadr.EDI ARNALDI ALS EDI CER BIN Aim. MARSAD dengan mengatakan Dalamminggu ini masih ada pelantikan kembali pak Bahwa Setelah 1 satu) minggupelantikan Eselon II di Pemkab Aceh Tamiang sekira bulan Februari tahun 2016,saksi korban berjumpa dengan sdr. EDI ARNALDIALS EDI CER BIN Am. MARSADdi warung Mulkane depan kantor Bupati lalu Saksi korban mengajak sdr.

Sekira bulan Februari tahun 2016temyata ada pelantikan eselon II di Pemkab Aceh Tamiang dimana tidak terdapatnama Saksi dalam daftar pelantikan Eselon Il, setelah itu Saksi langsung menelponSaudara EDI CER dengan mengatakan "Kenapa nama Saya gak ada dalam daftarnama pelantikan eselon II di Pemkab Aceh Tamiang" Lalu dijawab Saudara EDI CER"Dalam minggu ini masih ada pelantikan kembali pak dan Saudara EDI CERmemberikan handphonenya kepada kepala BKPP Saudara SYAMSURI + 40 tahun,kepala BKPP Kab.

Aceh Tamiang, untuk berbicara dengan Saksi dan SaudaraSYAMSURI mengatakan kepada Saksi melalui handphone EDI CER, "Sabar pakdalam minggu ini masih ada pelantikan, Saya mohon maaf karena pelantikan ini agakterburuburu dilaksanakan, lalu Saya jawab "Ya sudah pak Ayi Saya tunggu".e BahwaSetelah 1 (satu) minggu pelantikan Eselon Il di Pemkab Aceh Tamiang sekirabulan Februari tahun 2016 kebetulan Saksi berjumpa Saudara EDI CER di warungMulkane depan kantor Bupati lalu Saksi mengatakan kepada Saudara EDI

MARSAD mengatakan kepadaSaksi korban "Uang tersebut sudah diterima ibu/isteri Bupati dan Saya diarahkanibu/isteri Bupati untuk menghadap kepala BKPP dan kita tinggal tunggu saja paksampai ada pelantikan Eselon Il".e Bahwa benar Sekira bulan Februari tahun 2016ternyata ada pelantikan eselon Il diPemkab Aceh Tamiang dimana tidak terdapat nama Saksi korban dalam daftarpelantikan Eselon Il, setelah itu Saksi korban langsung menelpon sdr. EDI ARNALDIALS EDI CER BIN Aim.

MARSAD mengatakan kepada Saksi korban "Uang tersebut sudahditerima ibu/isteri Bupati dan Saya diarahkan ibu/isteri Bupati untuk menghadap kepalaBKPP dan kita tinggal tunggu saja pak sampai ada pelantikan Eselon Il".Menimbang, bahwa benar Sekira bulan Februari tahun 2016ternyata adapelantikan eselon Il di Pemkab Aceh Tamiang dimana tidak terdapat nama Saksikorban dalam daftar pelantikan Eselon Il, setelah itu Saksi korban langsung menelponsdr. EDI ARNALDI ALS EDI CER BIN Am.

, tanggal 16Desember 2008, PPKD Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit menetapkan Jaduwalpelaksanaan' kegiatan, peraturan pendataan caton pemilih, petugaspendataan dan penetapan petugas keamanan dan ketertiban (hansip), dimanaseluruh tahapan tersebut tetah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturanperundangundangan yang berfaku sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa juncto Peraturan DaerahKabupaten Pontianak No 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan

memnenuhi syarat sebagai Caton Kepala Desaperiode 20092015, dimana Penggugat adalah saJah satu Caton Kepala Desadengan Namor unit 5, Keputusan mana disampaikan pula kepada BPD SungaiLimau, Kecamatan Sungai Kunyit sebagai saiah satu unsur penyetenggarapemerintahan desa;Bahwa setetah seluruh tahapan pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuanPeraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, juncto PeraturanDaerah Kabupaten Pontianak No. 9 Tahun 2007, tentang tata cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan

Wig* menuluskan Penggugat sebagaiKepala Desa terpiih dan swat Keputusan PPKD tersebut juga disampaikankepada BPD Sungai Limau, dan Camat Sungai Kunyit;Bahwa dengan diputuskan dan ditetapkannya Penggugat sebagai Kepala Desaterpilih, seyogyanya hal tersebut ditindak lanjuti oleh Tergugat denganMenerbitkan keputusan tentang nana Caton Kepala Desa terpilih ;Menerbitkan keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa, danMelakukan pelantikan dan pengucapan sumpah janji Kepala Desa ; Akantetapi, bukannya ketiga

Berrlasarkan Pasal 9 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Nomor 9Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan PengangkatanPejabat Kepala Desa, dinyatakan bahwa jumlah Penduduk 1501jiwa sampai dengan 2000 jiwa dapat ditetapkan 3 (tiga) bakalcalon2. Jumlah Penduduk Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyitberdasarkan Laporan Camat Sungai Kunyit yang bersumber dari DesaSungai Limau sampai dengan 31 Desember 2008 berjumlah 1.802orang;3.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Nomor 9Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,Pemberhentian Kepala Desa Dart Pengangkatan Pejabat KepalaDesa, dinyatakan bahwa Jumlah Penduduk 1.501 Jiwa sampai dengan2.000 Jiwa dapat ditetapkan 3 (tiga) bakal calon;2. Jumlah Penduduk Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyitberdasarkan Laporan Camat Sungai Kunyit yang bersumber dari DesaSungai Limau sampai dengan 31 Desember 2008 berjumlah 1.802 orang; 3.

Bahwa Tergugat setelah menerima Laporan dari BPD hasil dariPanitia Pemilihnan Kepala Desa dalam jangka 30 Hari paling lambatsetelah diterimanya laporan tersebut TERGUGATBERKEWENANGAN MELAKUKAN PELANTIKAN KEPADA KEPALADESA TERPILIH (Pasal 72,73,74).6.

ataukahmengajukan penafsiran Norma Peraturan Bupati Buol Nomor 19Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak danPemberhentian Kepala Desa,dalam pasal 69 ayat 2 dan 3 sehinggadimaknai sama dengan Penafsiran Penggugat sebagaimanadimaksud ?

Kepala DesaSecara Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan BupatiBuol Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan,Halaman 39 dari 94 halaman Putusan Nomor: 11/G/2020/PTUN.PLPengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak danPemberhentian Kepala Desa,a.

Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2015 tentang pedomanpencalonan, pemilihnan, pengangkatan, pelantikan Kepala Desasecara serentak dan pemberhentian Kepala Desa serentak, secarasubstansi telah mengakomodir pelaksanaan Pilkades yangdimaksud;2.

, dan Pemberhentian Kepala Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buol NomorHalaman 69 dari 94 halaman Putusan Nomor: 11/G/2020/PTUN.PL4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten BuolNomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, serta PeraturanBupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak dan PemberhentianKepala

Oleh karenanyaTergugat telah melanggar PERDA Kabupaten Lamongan Nomor 12Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan PERBUBLamongan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberhentiandan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa ;10.

Bahwa......10.Bahwa Surat Keputusan (Obyek Sengketa) No188/14/413.316.2/2010 tertanggal 21 Oktober 2010 TentangPemberhentian Kepala Dusun Polaman, Desa Bluluk, KecamatanBluluk, Kabupaten Lamongan, adalah merupakan Surat KeputusanPejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturanperundang undangan yang berlaku antara lain PERDA Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2006Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa,Pasal 31 ayat (1) huruf c, Pasal 3 dan

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 33 Tahun 2000tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat2. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2002 tentangpedoman tata cara penberhentian dan pemberhentian sementaraPerangkat Desa ; 3.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Perangkat Desa ;2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2007 tentang TataCara Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat DesaLainnya ; 3.

Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan,karena dalam penerbitan KTUN obyek sengketa tersebut diatas24telah didasarkan pada: Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2006tanggal 14 Agustus 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianPerangkat Desa Pasal 31 ayat (1) huruf c, ayat (2), (8)dan (4) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 6Pebruari 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian danPemberhentian Sementara Perangkat Desa pada Bagian

Haltersebut tertuang dalam Peraturan Derah KabupatenBantul No. 14 tahun 2000 tentang tata cara PencalonanPemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.21 tahun 2001tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah KabupatenBantul no. 14 tahun 2000 tentang tata cara PencalonanPemilihan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desapasal 17 ayat 1 menyatakan; Setelah penghitungan suaraselesai Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani danmembaca Berita Acara Pemilihan

Peraturandaerah Kabupaten Bantul No. 21 Tahun 2001 tentangperubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten BantulNo. 14 tahun 2000 tentang tata cara pencalonan,pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desayang tidak mengatur tentang adanya Jlampiran dalamlamaran Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RSUDKabupaten Bantul. ................

Berita Acara Pemilihan Lurah tertanggal 19 Desember2004 ~=ittelah dibuat sesuai dengan Peraturan DaerahKabupaten Bantul No. 14 tahun 2000 tentang tata carapencalonan pemilihan, pelantikan dan pemberhentiankepala desa jo. .

Peraturan daerah Kabupaten Bantul No.21 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas peraturandaerah Kabupaten Bantul No. 14 tahun 2000 tentang tatacara pencalonan, pemilihan, pelantikan danpemberhentian kepala desa dan sudah memuat tanda tanganSaksi SAakS13..... eee eee e eee e ee eees10.

T2 : Copy Perda Kabupaten Bantul Nomor; 14tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan 4,ZtPemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKRepala G@S dawns ia: waswxcus sosKepala DeSa5.. i... cece cece cceececececeeeeeeeteretecereee. T3. : Copy Perda Kabupaten Bantul No. 21 tahun2001 tentang Perubahan kedua atas Perdakabupaten Bantul No. 14 tahun 2000 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa.......0.....cceceeeeeeeeeeee.

dan Perberhentian Kepala Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten BaritoTimur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata CaraPemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (LembaranDaerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 33, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 30) dan PeraturanBupati Barito Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencalonan,Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan

SehinggaKepala Sekolah SMPN2 Gunung Bintang Awai di Desa Ugang Sayukembali membuat Surat Keterangan/Pernyataan dengan tulisantangan;Akibat belum jelasnya keabsahan surat keterangan penggantijazah/STTB An.EMILIA sebagai Kepala Desa Dayu terpilih, padamediasi yang dilakukan pada tanggal 15 Juli 2017 Panitia PemilihanTingkat Kabupaten menangguhkan Surat Keputusan Penetapan danmenunda pelantikan sampai An.

EMILIA karena menunda pelantikan dirinya tanpa alasanyang sah dan meyakinkan;7. bahwa TERGUGAT dalam hal ini tidak melihat adanya hubungan yangnyata PENGGUGAT dengan kepentingannya dirugikan dengandikeluarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 283 Tahun 2017Hal 30 dari 75 Hal. Put.

No. 31/G/2017/PTUN.PLK9.10.bahwa karena sudah tidak adanya alasan yang sah dan meyakinkantersebut TERGUGAT harus melaksanakan amanat dari PeraturanDaerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata CaraPemilihan, Pelantikan dan Perberhentian Kepala Desa sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten BaritoTimur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa

(Fotocopy sesuai dengan fotocopynya );: Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa (Fotocopy sesuai denganfotocopynya) ;: Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 2 Tahun 2017tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian KepalaDesa di Kabupaten Barito Timur (Fotocopy sesuaidengan fotocopynya) ;: Surat Badan Permusyawarah Desa Dayu KecamatanKarusen Janang Nomor 13/BPDDY/VII/2017 tanggal

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi sebagaimana diubahdengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah KabupatenJepara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan PemberhentianPetinggi (Selanjutnya disebut Perda Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi); dan;b.

Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 tentang PedomanTata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi sebagaimanadiubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentangPeraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 tentang PedomanTata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi (Selanjutnya disebutPeraturan Bupati Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi);(1. DUALANI EKSEP IS geen cere eeonee nieces emeeneneecemeninoeerennoeeeeinnA.

Hal ini karenaberdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Bupatimengenai Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi,penyelenggara test tertulis adalah Panitia khusus yang dibentukHalaman 29 dari 62 halaman Putusan Nomor : 139/G/2018/PTUN.SMGoleh Bupati, bukan Tergugat.

Bahwa mengenai adanya persyaratan yang ditetapkan, baik olehUndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PerdaPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, danPemberhentian Petinggi, maupun Peraturan Bupati Tata CaraPemilihan dan Pelantikan Petinggi hal ini merupakan open legalpolicy (kebijakan hukum terbuka) dari pembentuk peraturanperundangundangan 722922222 222 4.

Bahwa Penggugat telah keliru dalam memahami PeraturanBupati Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi. Penggugatnampak tidak membaca keselurunan ketentuan di dalamperaturan bupati dimaksud sebagai satu kesatuan yang tidakdapat dipisahkan;5.

TENGGANG WAKTU.Bahwa Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 161 Tahun 2016tetang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Leinitu Kecamatan Nusalaut,tanggal 18 Pebruari 2016 kemudian dilanjutkan dengan pelantikan yangHal. 3 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN.ABNdilakukan Tergugat Kepada DECKY TANASALE sebagai Pemerintah NegeriLeinutu, pada tanggal 20 Februari 2016, kemudian Penggugat memperolehFoto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 141161 tahun 2016 tanggal 18Februari 2016 pada

yangdilakukan Tergugat Kepada DECKY TANASALE sebagai PemerintahNegeri Leinutu, pada tanggal 20 Februari 2016 ;Individual : +=" 72 == ===Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini bersifat Konkrityaitu berwujud tertentu. atau dapat ditentukan, yakni diterbitkannyaKeputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 161 Tahun 2016 tetangPengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Leinitu Kecamatan Nusalaut,tanggal 18 Pebruari 2016 kemudian dilanjutkan dengan pelantikan yangdilakukan Tergugat Kepada DECKY

KeputusanTergugat, Bertentangan dengan Peraturan Daerah(PERDA).Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah(PERDA) Kabupaten Maluku TengahNomor : 3 Tahun 2006 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah NegariCitegaskan : 222922 eo eon nnn nnn nnn non non nnn nn nne cee cee nnn ceeAyat (1 ) teJabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak darimatarumah/keturunan tertentu untuk menentukan berdasarkanmusyawarah matarumah/keturunan .PAYEIL (2) Senmmn

Surat Mandat Matarumah Parentah Negeri Leinitu tanggal 02 DesemberBertentangan dengan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Negeri (PERNIK) LeinituNomor : 01 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa : Musyawarah Matarumah Parentah dinyatakan sah untuk mengambilKeputusan apabila dihadiri oleh 2/3 dari anggota Matarumah Parentah Dengan demikian Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak akanmembuat dan menerbitkan Objek Sengketa dan melanjutkan denganpengesahan / Pelantikan DECKY TANASALE sebagai Kepala Pemerintah

Hukumadat di masingmasing Negeri tergantung pada budaya dan adat istiadatyang berlaku, berkaitan dengan Kepala Pemerintah Negeri atau yang disebutdengan Raja atau sebutan lain, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01Tahun 2006 tentang Negeri dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilinan dan Pelantikan Kepala PemerintahNegeri maka untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri atau Raja dikembalikanmenjadi hak Matarumah/Keturunan Tertentu yang berlaku di Negeri.

PanitiaPemilihan Kepala Desa Desa Hargorejo Kecamatan Kokapdalam melaksanakan tugasnya telah berdasarkan PeraturanDaerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 6 Tahun 2010Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa serta PeraturanBupati Kulon Progo Nomor : 62 Tahun 2011 Tentang PetunjukPelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desaserta Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa HargorejoKecamatan Kokap Nomor

Asas Proporsionalitas : bahwa penerbitan Berita AcaraTergugat a quo dikeluarkan sesuai tugas dan wewenangPanitia Pemilian Kepala Desa Desa Hargorejo sebagaimanadiamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon ProgoNomor : 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan PemberhentianKepala Desa Pasal 5 ayat (1) huruf I.c.

, dan PemberhentianKepala Desa serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 62Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa ; 19.

T 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Perarturan DaerahKabupaten Kulon Progo Nomor : 6 Tahun 2010 tanggal14 September 2010 Tentang Cara Pemilihan,4.5.6.T2T3T4T5T 6PTUN YK.Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa ; Foto copy sesuai dengan aslinya Peraturan DaerahKabupaten Kulon Progo Nomor : 62 Tahun 2011tanggal 20 September 2011 Tentang PetunjukPelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaFoto copy sesuai dengan aslinya Keputusan

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 62 Tahun 2011 tentangPetunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan , Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, 3).Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Hargorejo Nomor: 11Tahun 2013, 4). UndangUndang Nomor: 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah, 5).

Padahal Pasal 5 Peraturan Bupati PurbalinggaNomor 63 Tahun 2018 Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan,Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa menyatakan bahwa,Hal 7 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.

Dan pelantikan keanggotaan BPDdilaksanakan di Kecamatan Karanganyar pada tanggal 21 Nopember2018, sehingga BPD yang baru belum dapat melaksanakantugasnya sebelum ada pelantikan. Dalam surat tersebut BPD hanyamengetahuil sehingga tidak mempengaruhi esensi substansi surattersebut; Hal 19 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smge.

Haltersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (7) Peraturan BupatiPurbalingga Nomor 63 Tahun 2018 tentang Petunjuk PelaksanaanPemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkanbahwa Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungansuara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurangkurangnya 2(dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksicalon; i.

Danterkait Suara tidak sah tersebut karena Panitia mendasarkanketentuan Pasal 81 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihnan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa. Sehingga tidak ada kecurangan dalammenentukan surat suara sah dan tidak sah; p.

T4 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilinan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa. (Fotokopi dari fotokopi);Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DesaBanjarkerta Kecamatan Karanganyar kepada Ahmad YasinNomor : 005/141/2018 Perihal Undangantertanggal20 Oktober 2018.

Komisi Ombudsman Perwakilan Jawa Timur;(Surat Pengaduan dan Permohonan Klarifikasi Atas Penolakan MemberikanSalinan SK Bupati tentang Pelantikan Kepala Desa Sumberanyar 2013 T.1)..

12 huruf (k dan q) Peraturan Bupati SitubondoNomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa;.

Cara Pencalonoan,Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimanadiubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2013;.

Pelaksanaan Tata Cara Pencalonoan, Pemilihan,Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana diubahdengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2013;.

Situbondo No. 10 Tahun 2006 tentang Tata CaraPemilinan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perbupsitubondo No. 14 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata CaraPencalonan, Pemilinan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa sertabertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik khususnya asaspertimbangan, asas kepastian hukum, asas kepercayaan dan asas persamaan.Sedangkan Tergugat didalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan obyeksengketa aquo telah sesuai dengan