yangtersebut di atas sebagai kelengkapan berkas dokumen persyaratan.Bahwa LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah)adalah merupakan lembaga resmi Pemerintah untuk menyelidiki danHalaman 55 dari 90 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Kis.melakukan penyidikan terhadap Panitia Pengadaan apabila ada laporanditemukannya indikasi KKN dalam proses pengadaan.Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas adalah jelas dan tegas bahwaPengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang untuk memeriksa perkara perdataa

Bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan olehTermohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ke PengadilanNegeri Bengkalis, ternyata tidak ada satupun alat buktiyang dapat membuktikan adanya tindakan awal yang telahdilakukan oleh Para Tergugat in casu PemohonKasasi/Pembanding 2/Tergugat 10 dalam perkara perdataa quo untuk mengalihkan dan/atau menjual Surat Hutang(Notes) kepada pihak lain, ataupun tindakan mengalihkanperjanjianperjanjian lain sebagaimana yang dijadikanHal. 325 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt

laws of the Stateof New York.Terjemahannya:Perjanjian ini, dan hakhak serta kewajibankewajibandari para pihak di perjanjian ini akan ditafsirkan menurutdan diatur oleh Hukum Negara Bagian New York.Bahwa berdasarkan buktibukti hukum di atas, tidak adasama sekali dasar hukum pertimbangan hukum JudexFactie Pengadilan Negeri Bengkalis yang dikuatkan olehJudex Factie Pengadilan Tinggi Riau untuk menyatakanbahwa Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untukmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara perdataa

dan DokumenDokumen Jaminan, yang saat ini sudah diputus olehMahkamah Agung ditingkat kasasi dengan NomorRegister 381 K/Pdt/2006 pada tanggal 21 Juni 2006.Bahwa oleh karena perkara perdata a quo adalah samapersis dengan Perkara 05/2003 yang diajukan oleh PTIndah Kiat Pulp & Paper Tbk, (Turut Termohon Kasasi12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13) maka perkaraperdata a quo sematamata adalah pengulangan dariPerkara 05/2003 atau tegasnya terdapat Nebis In Idemdalam memeriksa dan mengadili kembali perkara perdataa

berhubung putusan tersebuttelah mempunyai kekuatan hukum tetap maka sudahseharusnya terlebin dahulu diketahui alasanalasanhukum dari Pengadilan Tinggi Riau dalam memutusgugatan tentang pokok perkara.Bahwa dalam pertimbangan hukumnya alasanalasanhukum yang dikemukakan oleh Pengadilan Tinggi RiauNo: 40/Pdt/2005/PTR tanggal 16 Juni 2005 adalahsebagai berikut:Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Judex FactiePengadilan Tinggi Riau di atas, jelas Judex FactiePengadilan Tinggi Riau mengakui bahwa perkara perdataa

berlakukarena lalai menerapkan akibat hukum dari pembatalan suatuperjanjian dalam perkara perdata a quo.84.85.Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding 2/Tergugat 10 dengan inimohon perhatian yang serius dari Judex Juris Mahkamah AgungRepublik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata a quo di tingkat kasasi, knususnya mengenai kelalaiandan kegagalan Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau dan JudexFacti Pengadilan Negeri Bengkalis dalam menerapkan akibathukum dari pembatalan suatu perjanjian dalam perkara perdataa

Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1angka 9 Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatupenetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TataUsaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negaraberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yangbersifat konkret individual dan final yang menimbulkan akibat hukumbagi seseorang atau badan hukum perdataa

Penggugat di dalam Gugatannya (yang membagi rata total remunerasi ditahun 2014, 2017, dan 2018 kepada seluruh Direktur Tergugat) jelas tidakberdasar dan mengadaada.Lebih lanjut, tuntutan pembayaran bunga yang diajukan oleh Penggugat didalam Gugatan juga tidak jelas dan tidak berdasar karena dihitung dariangka/jumlah remunerasi yang tidak jelas formulasi perhitungannya.Berdasarkan uraian di atas, JELAS TERBUKTI bahwa tuntutan ganti kerugiandan pembayaran bunga yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Perdataa

Sebagai Mosalaki Ndetu Au, Tergugat selalumendampingi Mosalaki Pu'u. bahkan ketika almarhum Mosalaki Pu'uGERI JENDI mengajukan gugatan perdataa padaTahun 1976Tergugat ikut berpartisipasi dan membantu sampai dengan tahapeksekusi;13.Bahwa Tergugat harus mengakui bahwa walaupun Tergugat merupakan Mosalaki Ndetu Au, namun Tergugat bukan merupakanpemilik atas tanahtanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat termasuk 1 (satu) bidang tanah garapan yang terdapat di NgendaKeka bajo'.

(vide putusan MARI tersebut pada halaman 3839)Menimbang, bahwa dalam putusan MARI dalam perkara perdataa quo dapat diketahui Pengadilan Negeri secara absolut tidak berwenangmengadili sengketa perkara kewarisan dan hibah diantara sesamapemeluk Agama Islam.

., tanggal 6Desember 2012;Bahwa, timbul pertanyaan hukum apakah dibolehkan menurut hukummengabulkan dan menjadikan petitum gugatan rekonvensi pihak lain (TermohonKasasi dan Il) menjadi petitum gugatan rekonvensi lainnya (Termohon KasasiII dan Termohon Kasasi IV).Bahwa, adanya faktafakta hukum yang jelas dan nyata dalam perkara perdataa quo sebagaimana diuraikan di atas, telah jelas dan nyata membuktikanadanya kesalahan Judex Facti dalam penerapan hukum dan melanggarketentuan hukum yang berlaku dalam

, yangmenyatakan bahwa PENGGUGAT hanya disodori 1 lembar kertasbertuliskan persetujuan istri untuk ditandatangani.Halaman 60 Putusan No. 136/Pdt.G/2013/PN.JKT.PstJikapun dalil PARA PENGGUGAT benar (quod non), maka peristiwamenandatangani hanya 1 lembar dokumen tersebut sesungquhnyatidak dapat digolongkan sebagai suatu kekhilafan, paksaan ataupenipuan yang dapat membatalkan persetujuan yang telah diberikan> Peristiwa hukum tersebut tidak dapat digolongkan sebagaikekhilafan menurut Pasal 1321 KUH Perdataa

Selain hal di atas, Akta Jaminan Pribadi juga tidak cacat hukum didasarkanpada tinjauan hukum sebagai berikut:> Jaminan Pribadi adalah suatu persyaratan yang umum diajukan olehlembaga keuangan dalam memberikan fasilitas kredit kepada debitorsesuai Pasal 1820 KUH Perdataa. Dasarhukum jaminan pribadi (borghtocht) diatur dalam Pasal 18201850 KUH Perdata.

Subjek Hukum Perdataa. OrangSubekti dalam bukunya yang berjudul Pokokpokok HukumPerdata (Hal 1921) mengatakan bahwa dalam hukum, orang(Persoon) berarti pembawa hak atau subjek didalam hukum.Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN.SosSeseorang dikatakan sebagai subjek hukum (pembawa hak),dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal.

Bar tanggal 20 Juni 2013 yang dikutip olehPENGGUGAT dalam Poin 10.1 Halaman 14 bagian Posita Gugatan aquo, TERGUGAT berpendapat bahwa putusan Pengadilan NegeriJakarta Barat tersebut sangatlah tidak relevan dengan perkara perdataa quo dan sudah selayaknya untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo.

Oleh karenanya petitum angka 5 dan angka 6halaman 65 dari 77 putusan Nomor 273/PDT/2020/PT.BDGtersebut menurut Majells Hakim tidak beralasan danharuslah dinyatakan ditolak pula;Bahwa sesungguhnya yang menajdi substansi gugatan perkara perdataa quo, adalah:"dilakukannya setoran modal oleh Terbanding dan Il(d/n Tergugat dan II) ke perseroan, yakni masingmasing sebesar Rp.400.000.000, (empat ratus juta)namun ternyata Terbanding dan II (d/h Tergugat dan II)TIDAK PERNAH dengan terlebih dahulu melakukan

Akta Pengakuan Hutang, No. 17, tanggal 19 Januari 2015, dinyatakantidak memiliki kKekuatan mengikat para pihak, atau tidak berakibat hukumapapun kepada para pihak in casi a quo ;Selanjutnya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara Perdataa quo, pada tingkat pemeriksaan banding, berkenan untuk mengabulkankeseluruhan dari uraian pendalilan yuridis pada materi Eksepsi PARAPEMBANDING / PARA TERGUGAT dK / PARA PENGGUGAT dR in casu aquo ;2.

Syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdataa) Adanya kesepakatan dan kehendakb) Wenang berbuat3. Syarat sah yang umum di luar pasal 1320 KUH PerdataHal. 45 dari 64 Hal, Put No. 320/PDT/2019/PT MKS.a) Kontrak harus dilakukan dengan Itikad baikb) Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlakuc) Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutand) Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum4.

Surat Pernyataan itu dibuat adalah untuk mencabut laporan polisiterhadap PENGGUGAT (DJONI MALAKA).Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, jelas terbukti bahwa PERBUATAN HUKUMJUAL BELI TANAH DAN PENANDATANGANAN AKTA JUAL BELI NO. 247/2010yang dilakukan oleh mendiang TAN MALAKA TELAH MEMENUHI KETENTUANMENGENAI SYARAT SAHNYA PERJANJIAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAMPASAL 1320 KUH PERDATA DAN SAMA SEKALI TIDAK MELANGGAR SYARATKECAKAPAN SEBAGAIMANA TERMAKTUB DALAM PASAL 1320 KUH PERDATAA QUO.

diterbitkan oleh Turut Tergugat I, cacat hukumdan tidak sah dengan segala akibat hukumnya;Bahwa diktum ke4 dalam putusan Judex Facti tingkat pertama perkaraperdata a quo adalah cacat formil berdasarkan halhal sebagai berikut:a Bahwa Turut Termohon Kasasi II (d/h Turut Terbanding I/Turut Tergugat I) dalam hal ini adalah Badan PertanahanNasional (BPN) yang telah menerbitkan gambar situasi, yangdinyatakan: vidediktum 4 cacat hukum dan tidak sah dengansegala akibat hukumnya namun nyatanya dalam perkara perdataa

MELANGGAR ASASKEPASTIAN HUKUM:Bahwa dengan adanya PELANGGARAN TERHADAP RESJUDICATA oleh Majelis Hakim a quo, maka tentu TERDAPAT 2 PUTUSANYANG SALING BERTENTANGAN DAN TENTU SUDAH PASTI TIDAKAKAN MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PARA PEMBANDING.Di dalam Perkara Pidana yang SUDAH BERKEKUATAN HUKUMTETAP, Para Pembanding sudah dinyatakan BEBAS MURNI, TIDAK ADAPERBUATAN MELAWAN HUKUM, HUTANG TERBUKTI SUDAH LUNAS,11 CEK ADALAH JAMINAN YANG HARUS DIKEMBALIKAN KEPADAPARA PEMBANDING, NAMUN DALAM PUTUSAN PERKARA PERDATAA

Dikabulkannya gugatan Provisionil, denganpertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhiPasal 332 RV;Tidak ada gugatan provisionil sebagaimana dimaksud di atasyang pernah dikabulkan sehubungan dengan Perkara Perdataa quo;f.

Bahwa terhadap bantahan tersebut diatas, maka dalil PEMOHONyang menyatakan bahwa TERMOHON telah bertentangan dansewenangwenang dalam melakukan penghentian penyidikan (SP3)haruslah ditolak untuk selurunya.Tanggapan TERMOHON terhadap dalil PEMOHON yang menyatakanbahwatersangka yang menggunakan surat palsudalamperkaraPTUN dan perkara Perdataa.

Menyatakan hukum bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukumlagi atas Obyek Sengketa dalam Perkara Perdata No. 15/PDT.G/2013/PN.KPG;SUBSIDAIR :Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas Kota Kupangmempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusanyang seadiladilnya, Ex Aequo et bono.Menimbang, bahwa untuk mendukung gugat interventie (Voeging) gunamembuktikan bahwa dirinya mempunyai hubungan hukum dalam perkara perdataa quo, Penggugat Interventie telah mengajukan

olehPenggugat di dalam Gugatannya (yang membagi rata total remunerasi ditahun 2014, 2017, dan 2018 kepada seluruh Direktur Tergugat) jelas tidakberdasar dan mengadaada.Lebih lanjut, tuntutan pembayaran bunga yang diajukan oleh Penggugat didalam Gugatan juga tidak jelas dan tidak berdasar karena dihitung dariangka/jumlah remunerasi yang tidak jelas formulasi perhitungannya.Berdasarkan uraian di atas, JELAS TERBUKTI bahwa tuntutan ganti kerugiandan pembayaran bunga yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Perdataa