Ditemukan 406 data
Urut Berdasarkan
Register : 20-09-2016 — Putus : 28-09-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN AMLAPURA Nomor 76/Pdt.P/2016/PN Amp Tanggal 28 September 2016 — Ida Nyoman Sumantra
:
laki-laki, lahir di Culik, tanggal 21-02-1955, pekerjaan Wiraswasta, Warga negara Indonesia, Agama Hindu, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Br. Dinas Geria, Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Hp: 08113852911, yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ; -------------
20 — 10
20 — 10
., yang dibuat olehPerbekel Culik, tertanggal 28 Maret 2016, diberi tanda bukti P8; Foto copy Surat Keterangan, Nomor : 02/PHDI/KEDES/20., yang dibuat olehParisada Hindu Dharma Indonesia Kedesaan Culik, tertanggal 20 September2016, diberi tanda bukti P9; Foto copy kutipan Akta Perkawinan atas nama Ida Nyoman Sumantra danJero Rasmini, Nomor : 5107KW050420160009, tertanggal 7 April 2016, dariKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, diberiTenia iret PPD 5, nnn er halaman 4 dari
Register : 14-10-2022 — Putus : 19-12-2022 — Upload : 22-12-2022
Putusan PN UNAAHA Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Unh Tanggal 19 Desember 2022 — Penggugat melawan Tergugat
123 — 21
123 — 21
MENGADILI:
- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama hindu, pada Tanggal 16 Desember 2012 berdasarkan Surat Keterangan Nikah Secara Agama Hindu No. 46/PHDI/DHKT/XVI/CW/Thn 2012.
Register : 27-11-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 21-05-2021
Putusan PN AMLAPURA Nomor 85/Pdt.P/2020/PN Amp Tanggal 15 Desember 2020 — Pemohon:
Sitari Candra Dewi
131 — 39
Sitari Candra Dewi
131 — 39
terdapat perbedaan kasta antara Pemohondengan suaminya dimana Pemohon berasal dari kasta Brahmana sedangkanSuami Pemohon berasal dari kasta Ksatriya;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak ada alatbukti yang jelas dan tegas menyebutkan adanya pemberian gelar ataupemberian hak menggunakan gelar "Ida dari otoritas yang berwenang secaraadat berbentuk surat pernyataan pemberian/memulihnkan gelar dariraja/oangsawan yang berwenang begitu pula juga perlu diketahui oleh otoritasagama yaitu PHDI
Putus : 27-05-2013 — Upload : 09-09-2013
Putusan PN DENPASAR Nomor 209/Pdt.G/2013/PN.DPS. Tanggal 27 Mei 2013 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
14 — 6
14 — 6
Photo copy Piagam No. 23/SW/PHDI Denpasar/VII/2010 Tanggal 27 Juli 2010, yangselanjutnya diberi tanda P.5 ; Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P1 dan P.5 telah sesuai dengan aslinya, danbermeterai cukup , sehingga suratsurat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat buktiyang sah 5 222 29222 2222 n onan nena nnn nana Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat menyatakan cukup dan tidakmengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; Menimbang, bahwa selain halhal tersebut diatas, maka guna lebih
Register : 16-04-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Mtr Tanggal 24 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
34 — 17
34 — 17
Bahwa pada tanggal 9 April 1994 penggugat dengan tergugat telahmelangsungkan perkawinan/perikahan di hadapan pemuka agama hindu /PHDI Kecamatan Bayan dan kemudian tercatat pada kantor Pencatatan SipilKabupaten Lombok Utara. Sebagaimana pada kutipan Akta PerkawinanNo.5208KW070420150002, dari daftar perkawinan Stbld.8 April Tahun2015. Karena antara penggugat dengan tergugat telah menjadi pasangansuamiisteri yang sah;2.
Register : 20-02-2019 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Srp Tanggal 1 Maret 2019 — Pemohon:
1.I Kadek Puspa Berata
2.Ni Luh Kadek Purnamasari
43 — 10
1.I Kadek Puspa Berata
2.Ni Luh Kadek Purnamasari
43 — 10
perkawinan Para Pemohon tersebut telahdilakukan secara sah menurut agama Hindu yaitu telah melakukan perkawinandengan melakukan upacara mabyakaon yang dipuput oleh Ida Pedanda MadeTembau (dewa saksi), telah menghaturkan segehan (butha saksi) dan telahdisaksikan oleh Perbekel dan Kepala Dusun setempat (Manusa saksi) serta telahpula diumumkan di Banjar dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan anakPara Pemohon tersebut, di mana berdasarkan Keputusankeputusan danKetetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI
Register : 28-06-2024 — Putus : 03-07-2024 — Upload : 09-07-2024
Putusan PN Parigi Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Prg Tanggal 3 Juli 2024 — Pemohon:
I KADEK ARTAWAN
11 — 0
I KADEK ARTAWAN
11 — 0
MENETAPKAN:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberikan ijin/dispensasi kawin kepada Pemohon dan Ellis Devina, yang sudah melakukan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu di Dusun III Padang Sari, Desa Lebagu, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, pada tanggal 28 Desember 2023 sebagaimana tercatat dalam Surat Pengesahan Peminangan Nomor 17/PHDI-SPP/DL/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, agar dicatatkan oleh Kantor
Register : 28-02-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 17-07-2020
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Pkb Tanggal 4 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
135 — 48
135 — 48
Pencatatan Sipil BanyuasinNomor : AK.5920005087, berdasarkan Akta Perkawinan Nomer : 1607KW020420180002 yang menerangkan bahwa di Banyuasin pada tanggal 2 April2018 telah tercatat perkawinan antara Wayan Artika Wardana dan Ni GustiNyoman Widya Astuti yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agamaHindu pada tanggal 23 Oktober 2017;Menimbang, bahwa Bukti P3 adalah surat pernyataan antara WayanArtika Wardana dan Ni Gusti Nyoman Widya Astuti tertanggal Makarti Jaya 29September 2019 yang diketahui oleh PHDI
Register : 20-11-2023 — Putus : 13-02-2024 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Gpr Tanggal 13 Februari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 3
8 — 3
M E N G A D I L I
1.MenyatakanTergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengantanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3.Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsungkan secara agama Hindu pada tanggal 11 Agustus 2019 bertempat di Kabupaten Kediri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 454/27/KW/PW/PHDI DS.
Register : 17-06-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 194/Pdt.P/2019/PN Mtr Tanggal 28 Agustus 2019 — Pemohon:
NI LUH PUTU RISA LAKSMI
22 — 14
NI LUH PUTU RISA LAKSMI
22 — 14
Mtrtidak dapat menghadirkan bukti Akta Perkawinan Orang Tua KandungPemohon dalam persidangan ini;11.Bahwa Pemohon sudah melangsungkan perkawinan dengan GEDEARDI SANJAYA pada tanggal 23 November 2017 dihadapan IdaPadande Gede Oka Pidada sesuai dengan surat pengesahanperkawinan Nomor 04/PHDI/KelTIng/XII/2017 yang dikeluarkan olehPHDI Kelurahan Taliwang yang kemudian diperkuat dengan PenetapanPutusan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor270/Pdt.P/2018/PN.Mtr;12.Bahwa Nama Pemohon sebagaimana yang tertulis
Register : 16-08-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 504/Pdt.G/2018/PN Sgr Tanggal 25 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 14
19 — 14
Oleh karena terlah terjadi perpisahanterpaksa antara Penggugat dengan tergugat membuat surat pernyataanCerai dan telah menandatangani surat tersebut bersama saksisaksi dandiketahui oleh Kelian Desa Pengulon Kelian banjar Dinas Munduk Sari,Kelian Banjar Adat Munduk sari PHDI Desa Pengulon beserta SekretarisDesa Pengulon.10.
Register : 07-02-2022 — Putus : 30-03-2022 — Upload : 22-08-2023
Putusan PN Cikarang Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Ckr Tanggal 30 Maret 2022 — Penggugat melawan Tergugat
78 — 19
78 — 19
MENGADILI :
- Menyatakan, bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, dengan verstek;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu di Wantilan Pura Agung Tirta Buana Kota Bekasi, sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan Agama Hindu dari Parisada Hindu Dharma Indonesia ( PHDI ) Kota Bekasi Nomor 021
Register : 02-10-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN BANGLI Nomor 72/Pdt.P/2018/PN Bli Tanggal 22 Oktober 2018 — Pemohon:
DR I KETUT MARDJANA
27 — 9
DR I KETUT MARDJANA
27 — 9
Foto Copy Suddhi Wadani No. 207/03/PHDI Kab.BgI/VII/2018 atas namaMarini Katherina S, yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu DharmaIndonesia Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Juli 2018, diberi tanda P7 ;8. Foto Copy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu tertanggal 30 Juli2018, diberi tanda P8 ;9.
Register : 11-10-2023 — Putus : 21-02-2024 — Upload : 27-02-2024
Putusan PN KEPANJEN Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Kpn Tanggal 21 Februari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
44 — 23
44 — 23
- Menyatakanbahwa PerkawinanPenggugat dengan Tergugat yang dilaksanakanpada tanggal10 Maret 2002 di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pndt.Pemangku Rudi Suhartono di PHDI Pakisaji sesuai dengan daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl.
Register : 18-10-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 200/Pdt.G/2016/PN.Blb Tanggal 13 Desember 2016 — - I MADE AGUS SAM NUGRAHA,( penggugat )
- NINING SICYLIA, ( tergugat )
57 — 7
57 — 7
Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (I Made Agus Sam Nugraha) dengan Tergugat (Nining Sicylia) sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Pemberkatan Nikah dari Geria Cimahi Bandung Nomor: 21/PHDI/JB-VII/2000 dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 483/2000 tanggal 27 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Bandung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.
Register : 08-05-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PN SINGARAJA Nomor 271/Pdt.G/2020/PN Sgr Tanggal 9 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 19
27 — 19
Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisadisatukan lagi maka antara Penggugat dan Tergugat membuat suratpernyataan perceraian yang disaksikan oleh Kelian Desa pakramanPenglatan, Ketua PHDI desa Penglatan, dan Perbekel Desa Penglatan,tertanggal 24 Oktober 2016.9.
Register : 06-11-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 667/Pdt.G/2018/PN Sgr Tanggal 21 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 9
21 — 9
karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dankomunikasi Ssudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri , maka Penggugatmerasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkinuntuk dipertahankan lagi ;Oleh karena terlah terjadi perpisahan terpaksa antara Penggugat dengantergugat membuat surat pernyataan Cerai dan telah menandatangani surattersebut bersama saksisaksi dan diketahui oleh Kelian Desa Pengulon Kelianbanjar Dinas Munduk Sari, Kelian Banjar Adat Munduk sari PHDI
Putus : 11-11-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2010 Tanggal 11 Nopember 2010 — I MADE DEG, ; GUBERNUR BALI,
58 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Radius kesucian kawasan Pura Kahyangan Tiga dan pura lainnya;Penjelasan :Yang dimaksud kawasan tempat suci adalah kawasan di sekitar tempatsuci/oangunan suci yang ada di Bali yang disebut Pura atau Kahyanganyang berwujud bangunan yang disakralkan sebagai tempat memuja ldaSang Hyang Widhi Wasa, terdiri dari Kahyangan Tiga, DhangKahyangan, Kahyangan Jagat, Sad Kahyangan dan pura lainnya.Bhisama Parisadha Hindu Dharma Indonesia mengenai Kesucian PuraNomor 11/Kep//PHDI/1994 tertanggal 25 Januari 1994
Bhisama Kesucian Pura adalah norma agama yangditetapbkan oleh Sabha Pandita PHDI Pusat, sebagai pedomanpengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yangbelum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci ;Rincian Bhisama kesucian pura adalah :Hal. 6 dari 49 hal. Put. No.30 P/HUM/20101. Untuk Pura Sad Kahyangan' diterapkan ukuran Apeneleng Agung(minimal 5 km dari Pura) ;2. Untuk Pura Dang Kahyangan diterapkan ukuran Apeneleng Alit(minimal 2 km dari Pura) ;3.
No.30 P/HUM/2010(c) Berdasarkan Pasal 51 PP 26/2008 (Vide Bukti P6) penetapan suatukawasan sebagai kawasan berfungsi lindung (termasuk di dalamnyakawasan lindung setempat) wajidb memperhatikan penguasaan,pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) yang adasesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidangpertanahan ;(d) Bahwa penetapan kawasan lindung setempat yaitu kawasan tempatsuci dalam Perda 16/2009 sematamata hanya didasarkan padaBhisama PHDI tahun 1994.
Seharusnya Pemda Provinsi Balimenetapkan kawasan lindung setempat (termasuk kawasan tempatsuci) berdasarkan kajian P4T dan bukan berdasarkan PHDI tahun1994 ;(e) Bahwa penetapan kawasan sempadan jurang dalam Perda 16/2009tidak didukung dengan kajian P4T, sehingga penetapan kawasansempadan jurang ini telah menimbulkan keresahan di masyarakatpemilik tanah yang berlokasi di sekitar jurang ;(f) Kelalaian pemerintah daerah dalam melakukan kajian P4T dalamrangka menetapkan kawasan lindung setempat (yaitu
Register : 22-04-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 384/Pdt.P/2020/PN Dps Tanggal 6 Mei 2020 — Pemohon:
Ir. Bagus John Sujayana, MSiE
39 — 16
Ir. Bagus John Sujayana, MSiE
39 — 16
PHDI(Parisadha Hindu Dharma Indonesia) dan Kantor Catatan Sipil sebagai otoritasNegara kepada Pemohon;Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan apakah Hakim bisamemberikan ijin mengubah nama Pemohon yang sedemikian;Menimbang bahwa dalam Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangundangNomor: 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menentukan tentangganti nama seseorang dan yang dimaksud oleh ketentuan tersebut adalahpenggantian nama biasa atau pada umumnya yang menjadi wewenang PengadilanNegeri
Register : 31-01-2019 — Putus : 08-02-2019 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Srp Tanggal 8 Februari 2019 — Pemohon:
1.I Ketut Sukadana
2.Ni Nengah Martini
20 — 12
1.I Ketut Sukadana
2.Ni Nengah Martini
20 — 12
anak Para Pemohon tersebut telahdilakukan secara sah menurut agama Hindu yaitu telah melakukan perkawinandengan melakukan upacara mabyakaon yang dipuput oleh Ida Pedanda IstiKediri (dewa saksi), telah menghaturkan segehan (butha saksi) dan telahdisaksikan oleh Perbekel dan Kepala Dusun setempat (Manusa saksi) sertatelah pula diumumkan di Banjar dan tidak ada yang keberatan atas perkawinananak Para Pemohon tersebut, di mana berdasarkan Keputusankeputusan danKetetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI