Hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahunsebagaimana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tersebuttidaklah memberikan efek jera dan tidak mengakomodirrasa keadilan masyarakat karena uang Negara yang telahdi korupsi oleh terdakwa adalah uang dari pengelolaandana PNPM mandiri Perdesaan yang mana program PNPMMandiri Perdesaan tersebut diadakan oleh pemerintahdengan tujuan untuk memberdayakan rumah tanggamiskin sebagaimana dalam petunjuk teknis operasionalPelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri perdesaan

JULIUS PODE, MM dengan berbagai cara sebagimanayang terbukti didepan persidangan dan diuraikan secaralengkap dalam surat tuntutan kami sehingga ia menikmatidana PNPM mandiri perdesaan yang seharusnya dinikmatioleh rumah tangga miskin tersebut tersebut bukan hanyatidak memenuhi tujuan dari diadakannya program PNPMMandiri Perdesaan akan tetapi sangat bertentangan dengantujuan dari program tersebut yang pada pokoknya bertujuanuntuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerjamasyarakat miskin diperdesaan

, selaku yang paling berhakatas dana PNPM Mandiri perdesaan tersebutBahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ( Ancamanminimal yang diatur dalam pasal 3 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001, tentang perubahan UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ) adalah pidana yang sangat rendah dan sangattidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telahmenikmati uang Negara yang

diperuntukan untuk Rumahtangga miskin sebagaimana yang diatur dalam PetunjukOperasional pelaksananaan program PNPM MandiriPerdesaan, dan pidana tersebut tidak memberikan efek jeraserta efek pencegahan sebagaimana yang dikehendaki daritujuan pemidanaan itu sendiri2.

Mandiri Perdesaaan secara terpisah dari danasewa alat berat yang diterima oleh terdakwa, sehingga uangNegara yang bersumber dari dana PNPM Mandiri Perdedsaanyang telah diterima oleh terdakwa yakni sebesar Rp67.295.000, (Enam puluh tujuh juta dua ratus Sembilanpuluh lima ribu rupiah) diyakini talah dinikmati secarakeseluruhan oleh terdakwa sehingga sudah seharusnyaterdakwa dijatuhi pidana denda dan membayar uangpengganti sebagai pemulihan keuangan Negara yang telahdinikmati oleh terdakwa tersebutOleh

TA 2010;

LPD III PNPM Mandiri PerdesaanPLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang MudikKecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 03 / PLTMH/ LGM / 2011tanggal 28 Agustus 2011.1 (Satu) Buah Dokumen Asli LPD IV PNPM Mandiri PerdesaanPLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang MudikKecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 04 / PLTMH/ LGM / 2011tanggal 24 September 2011.1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD V PNPM Mandiri PerdesaanPLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang MudikHalaman 30 dari 66 Putusan Nomor

14 Desember 2011.1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD VIII PNPM Mandiri PerdesaanPLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang MudikKecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 08 / PLTMH / LGM / 2012tanggal 23 Januari 2012.1 (Satu) Buah Dokumen Asli LPD IX PNPM Mandiri PerdesaanPLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang MudikKecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 09 / PLTMH/ LGM / 2012tanggal 26 Januari 2012.1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD X PNPM Mandiri PerdesaanPLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan

Asli LPD 17 PNPM Mandiri PerdesaanPLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang MudikKecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 17 / PLTMH/ LGM / 2012tanggal 17 Juli 2012.92) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 18 PNPM Mandiri PerdesaanPLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang MudikKecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 18 / PLTMH/ LGM / 2012tanggal 10 Agustus 2012.93) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 19 PNPM Mandiri PerdesaanPLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang MudikKecamatan Linggo Sari

Pdg4) 1 (Satu) examplar Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan(SPPB) Kegiatan PLTMH (Asli);5) 1 (Satu) examplar Dokumen Lelang Bahan Pabrikasi KegiatanPLTMH PNPM TA 2010;6) 1 (satu) examplar Dokumen Lelang Mekanikal Elektrikal KegiatanPLTMH PNPM TA 2010;7) 1 (satu) examplar Kwitansi Penyerahan Dana dari UPK ke TPK(Asli);8) 1 (satu) examplar Dokumen Akhir Kegiatan PLTMH PNPM tahun2010.. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.

TA 2010;1 (Satu) examplar Kwitansi Penyerahan Dana dari UPK ke TPK (Asli);1 (satu) examplar Dokumen Akhir Kegiatan PLTMH PNPM tahun2010.d.

Disetorkan ke dalam Rekening Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Simpan Pinjam Perempuan Kec Padang Bolak Julu;

Padang Lawas Utara, Desa Sipupus Lombang atas nama Kelompok PAJAR TAZAHIZI;

Padang Lawas Utara, Desa Batugana atas nama Kelompok BUNGA SAKURA;

LOTING dengan jumlah pinjaman Rp. 54.500.000,-;

Padang Lawas Utara, Desa Pamuntaran atas nama Kelompok ANGGREK;

ALI BASO, e Bahwa pada hari senin tanggal 08 desember 2014sekitar pukul 09.30 wita bertempat diruang Guru kelas 1SDN Inpres Baubatu desa Bambu Kecamatan MamujuKabupaten Mamuju.e Bahwa terdakwa melakukan penghinaan dengan caradengan nada keras didepan temanteman saksi sesamaguru. bahwa saksi kau kurang ajar setan banyak utangmenghabiskan /membelanjakan uang PNPM dan juga66098mengatakan issi telikmu setan yang dalam bahasaIndonesia diartinya vagina dan hal tersebutdikatakannya berulangulang.e Bahwa

RAUFe Bahwa adapun kejadiannya pada hari senin tanggal 08 Desember tahun2014 sekitar pukul 09.30 wita tepatnya di dalam ruang guru di SD InpresBau batu desa bamboo kelurahan mamuju kecamatan mamuju kab.mamuju.e Bahwa adapun yang saksi dengar pada saat itu setelah bertengkar mulutsaksi mendengar terdakwa mengatakan kepada saksi korban Mardawati*meccapuiki belanja PNPM mu tau dalam bahasa Indonesia kamu habisiuang PNPM mu orang kemudian saksi korban mencolek jilbab terdakwapada bagian belakang dan

saksi tidak perhatikan lagi apa yang terjadikarena sudah ada guru yag lain menghalangi.e Bahwa saksi hanya sempat mendengar *meccapuiki belanja PNPM mu taudalam bahasa Indonesia kamu habisi uang PNPM mu orang setelah itusaksi keluar ruangan karena taku.e Bahwa terdakwa mengatakan hal tersebut di tempat umum dalam ruanganguru dan banyak orang yang ikut mendengarkan.e Bahwa saksi tidak ketahui apa maksud terdakwa mengatakan hal tersebutkepada saksi korban.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut

Dimana cekcoktersebut diakibatkan adanya perselisihan antara anak terdakwa dengan anak saksiMARDAWATI;Bahwa benar dari cekcok mulut tersebut mengakibatkan terdakwa dan saksiMARDAWATI menjadi samasama emosi; Bahwa benar dikarenakan emosi tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakankepada saksi MARDAWATI banyak utang, bayar ko utangmu...habis ko pakeuang PNPM dan iuran anggotamu...

SOESILO dalam bukunya Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarkomentarnya lengkap pasal demi pasal,POLITEIA BOGOR disamakan dengan Penghinaan yang berarti : Menyerang kehormatan dannama baik seseorang, yang mengakibatkan orang tersebut merasa malu;Menimbang, bahwa perkataan terdakwa yang mengatakan kepada saksiMARDAWATI banyak utang, bayar ko utangmu...habis ko pake uang PNPM dan iurananggotamu... adalah termasuk dalam kualifikasi penghinaan (vide R.

Penggunaan Dana (RPD) Tahap II , nomor : 01/PNPM-MP/TPK-DS.PK/XI/2011,PNPM-MP TPK desa Praing Kareha, tanggal 12 November 2011;24. 1 (satu) buah buku dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap III, nomor : 01/PNPM-MP/TPK-DS.PK/XI/2011,PNPM-MP TPK desa Praing Kareha, tanggal 30 November 2011;25. 1 (satu) buah buku dokumen Akhir PNPM-MP, kegiatan simpan pinjam perempuan dan pembangunan listrik desa (solar cell) desa Praing Kareha T.A 2011;26. 1 (satu) buah dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV.KELIMUTU

EKA PUTRI, tanggal 22 September 2011 kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Praing Kareha T.A 2011.30. 1 (satu) buah buku Berita Acara Pertemuan Musyawarah Desa (MD) Sosialisasi PNPM-MPd desa Kukitalu, tanggal 19 Maret 2011;31. 1 (satu) buah fotocopy buku Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) PNPM-MP desa Kukitalu, nomor : 01/PNPM-MPd/KTL/TBG/VI/2011,tanggal 01 Juni 2011;32. 1 (satu) buah buku dokumen kontrak PNPM-MP, nomor : 02/SPK/KT/TBG/PNPM-MPd/2011, tanggal

01 Oktober 2011, kegiatan pembangunan listrik desa (solar cell) Desa Kukitalu T.A 2011;33. 1 (satu) buah buku dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I , nomor : 03/PNPM-MP/TPK-DS.KT/XI/2011, PNPM-MP TPK desa Kukitalu;34. 1 (satu) buah buku dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II , nomor : 04/PNPM-MP/TPK-DS.KT/XI/2011,PNPM-MP TPK desa Kukitalu;35. 1 (satu) buah buku dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap III, nomor : 04/PNPM-MP/TPK-DS.KT/II/2012,PNPM-MP TPK desa Kukitalu;36.

PNPM-MP Pasca Krisis, nomor : 02/SPK/PDH/TBG/PNPM-MPd/2011, tanggal 10 Desember 2011, kegiatan pembangunan listrik desa (solar cell) desa Pindu Hurani T.A 2011;49. 1 (satu) buah buku dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I , nomor : 01/PNPM-MP/TPK-DS.PDH/II/2011, PNPM-MP TPK desa Pindu Hurani;50. 1 (satu) buah buku dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II , nomor : 01/PNPM-MP/TPK-DS.PDH/III/2011,PNPM-MP TPK desa Pindu Hurani;51. 1 (satu) buah buku dokumen Rencana Penggunaan Dana

/2008-D, tanggal 24-12-200877. 2 (dua) buah buku kumpulan pedoman PNPM;78. 1 (satu) rangkap kertas kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011;79. 1 (satu) buku dokumen Laporan Pendampingan PNPM-MP tahun anggaran 2011, Tim Koordinasi /Satker PNPM Kab Sumba Timur80. 1 (satu) buah buku Laporan Pelaksanaan pelatihan Setrawan PNPM mandiri Perdesaan tahun 2011;81. 1 (satu) buah buku Laporan Pelaksanaan Semiloka DPRD PNPM mandiri Perdesaan tahun 2011;82. 1 (satu) buah buku Laporan

Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri tahun anggaran 2011;1 (satu) rangkap Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB) antarapemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, nomor :414.2/1811/PNPMMPd/Ditjen PMD/2011, nomor : 117 Tahun 2011,tanggal 23 Mei 2011 tentang Program Penanggulangan kemiskinanMelalui program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiriperdesaan (PNPM Mandiri perdesaan );1 (satu) rangkap fotocopy daftar lokasi dan alokasi BLM kegiatanPNPM Mandiri Perdesaan T.A 2011,

nomor : 900/5515/PMD, tanggal10 Nopember 2010;Halaman 8 dari 184 Putusan Nomor : 36/Pid.SusTPK/2020/PN.Kpg.86.87.88.8g.90.91.g2.93.94.95.96.1 (satu) rangkap komitmen kesanggupan dan kesediaan daerahdalam mendukung pelaksanaan PNPM Mandiriperdesaan tahunanggaran 2011 kabupaten Sumba Timur, tanggal 24 November 2014;1 (satu) rangkap rekapitulasi Surat Penetapan Camat (SPC)kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2011;1 (satu) lembar surat pencairan dana cost sharing PNPM tahun 2011,nomor : 417/411/BPM/IX

UMBU MARUMATA alias UMBU NAI KAWUDU:Bahwa saksi menjabat selaku Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan)PNPM Mpd desa Praingareha Kec.

Sumba Timur, berdasarkan Surat PerintahTugas (SPT) dari Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Desa (BPMPD) Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor:412.30/PNPM/21/BPMD/2011 tanggal 1 februari 2011 prihalperpanjangan masa tugas Fasilitator/Operator Komputer dan MappingFasilitator di Kecamatan baru, Lokasi PNPMMP, PNPM MP P2SPPdan PNPMGenerasi, terkait kegiatan pekerjaan pembangunan jaringanlistrik Solar Cell TA. 2011.Halaman 79 dari 184 Putusan Nomor : 36/Pid.SusTPK/2020/PN.Kpg.Bahwa

Perdesaan tahun 2011;1 (satu) buah buku Daftar Lokasi dan alokasi Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri tahun anggaran 2011;1 (satu) rangkap Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB) antarapemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, nomor :414.2/1811/PNPMMPd/Ditjen PMD/2011, nomor : 117 Tahun 2011,tanggal 23 Mei 2011 tentang Program Penanggulangan kemiskinanMelalui program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiriperdesaan (PNPM Mandiri perdesaan );1 (satu) rangkap fotocopy daftar

Menetapkan barang bukti berupa :- 6 (enam) bendel proposal PNPM yang terdapat tandatangan dan stempel palsu diantaranya :- 2 (dua) bendel proposal infrastruktur pemb. RTLH Desa Brambang RT.01/RW.05 total biaya Rp. 28.528.000,- bulan November 2013 ;- 2 (dua) bendel proposal infrastruktur pemb. Rehab jalan Paving Desa Brambang RT.02/RW.01 total biaya Rp. 10.811.000,- dan RT.01/RW.04 total biaya Rp. 5. 874.000,- bulan Desember 2013 ;- 1 (satu) bendel proposal infrastruktur pemb.

Menetapkan barang bukti berupa :6 (enam) bendel proposal PNPM yang terdapat tandatangan danstempel palsu diantaranya :2 (dua) bendel proposal infrastruktur pemb. RTLH Desa BrambangRT.01/RW.05 total biaya Rp. 28.528.000, bulan November 2013 ;2 (dua) bendel proposal infrastruktur pemb. Rehab jalan Paving DesaBrambang RT.02/RW.01 total biaya Rp. 10.811.000, dan RT.01/RW.04 total biaya Rp. 5. 874.000, bulan Desember 2013 ;e 1 (satu) bendel proposal infrastruktur pemb.

Hermanto bahwa yang palsukantanda tangan saksi sebagai Kepala Desa Brambang adalahterdakwa ;Bahwa terhadap tandatangan saksi dan stempel yang dipalsukandidalam proposal PNPM tersebut, telah dicairkan sejumlah dana yangbesarannya saksi tidak tahu ;Bahwa saat itu saksi sedang sakit sehingga tugas Kepala DesaBrambang didelegasikan kepada sdr. Carik, namun Carik juga tidakpernah menandatangani Proposal PNPM tersebut ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;2. Saksi ABD.

Pasuruan ;Halaman5 dari 15 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.BGLBahwa tanda tangan dan stempel Kepala Desa yang dipalsukantertera didalam proposal rehab rumah, paving jalan dan pembangunanjembatan ;Bahwa yang palsukan tanda tangan Kepala Desa Brambang danstempelnya adalah terdakwa ;Bahwa terhadap tandatangan Kepala Desa dan stempel yangdipalsukan didalam proposal PNPM tersebut, telah dicairkan sejumlahdana yang besarannya saksi tidak tahu ;Bahwa saat itu yang membuat proposal tersebut adalah saksi

Gondang Wetan, seharga Rp. 25.000, (Dua puluhlima ribu rupiah) ;berikut :Bahwa terdakwa tahu kalau Kepala Desa sedang sakit, sehinggaterdakwa berinisiatif untuk memalsukan tandatangannya danmembuat stempel palsu ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai6 (enam) bendel proposal PNPM yang terdapat tandatangan danstempel palsu diantaranya :2 (dua) bendel proposal infrastruktur pemb.

Menetapkan barang bukti berupa :e 6 (enam) bendel proposal PNPM yang terdapat tandatangan danstempel palsu diantaranya :2 (dua) bendel proposal infrastruktur pemb. RTLH Desa BrambangRT.01/RW.05 total biaya Rp. 28.528.000, bulan November 2013 ;e 2 (dua) bendel proposal infrastruktur pemb. Rehab jalan PavingDesa Brambang RT.02/RW.01 total biaya Rp. 10.811.000, danRT.01/RW.04 total biaya Rp. 5. 874.000, bulan Desember 2013 ;e 1 (satu) bendel proposal infrastruktur pemb.

Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.1 (satu) buah buku Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir (Petunjuk TeknisOperasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPerdesaan.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan TATIK INDRAYANA tanggal 15 Juli 2013tentang kebenaran data yang disampaikan UPK Kecamatan Bansari danpenyalahgunaan uang angsuran SPP oleh TATIK INDRAYANA.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab

(seratus enam puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah).Bahwa untuk meningkatkan efektifitas kinerja, kebijakan program, peranpara pelaku, proses kegiatan(perencanaan, pelaksanaan, pelestarian)dan pengendalian pelaksanaan digunakan Petunjuk Teknis Operasional(PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) MandiriPedesaan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri tahun 2008.Bahwa Sasaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan adalah rumah tangga miskin yang produktif

Bansari adalahMusyawarah Antar Desa dari Tingkat Kecamatan,namun ada patokan 25 % dari BLM yang diterimaoleh BLM PNPM MD Kec.

Bansaritersebut adalah MusyawarahAntar Desa dari TingkatKecamatan, namun adapatokan 25 % dari BLM yangditerima oleh BLM PNPM MDKec.

miskin di Pedesaane Bahwa sumber dana dari kegiatan ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan adalahberasal dari Negara, melalui dana APBN,APBD dan MasyarakateAnggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN).

Jepon dan digunakan untuk kepentingan pribaditerdakwa menyimpang dari Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan sebagai berikut ; Penjelasan Buku IV ;Tersedianya dana kegiatan SPP / UEP yang produktif dan bertambah jumlahnyauntuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin ; Adanya pelestarian prinsip PNPM Mandiri Perdesaan terutama keberpihakan kepada orang miskin dan transparansi ; Penjelasan Buku IX ;Dana bergulir adalah dana yang berasal dari dana BLM Program (PPK, PNPMPPK, PNPM

Blora dibentuk kepengurusan /kepanitian PNPM mandiri yaitu membentuk Pengurus Tim Pengelola Kegiatan(TPK) melalui Musyawarah Desa Sosialisasi (MUSDES Sosialiasai) yang dihadirioleh Tokoh Masyarakat, Badan Perwakilan Desa (BPD), RT, RW, Perangkat Desa,Unit Pengelola Kecamatan (UPK) Jepon serta Fasilitator Kecamatan, dari hasilhal 9 dari 25 hal Put.No.62/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SmgMusyawarah Desa Sosialisasi tersebut terbentuk susunan pengurus untukmengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Tempellemahbang

Jepon dan digunakan untuk kepentingan pribaditerdakwa menyimpang dari Petunjuk Teknis Operasional PNPM MandiriPerdesaan sebagai berikut ;(1) Penjelasan Buku IV ; Tersedianya dana kegiatan SPP / UEP yang produktif dan bertambahjumlahnya untuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin.Adanya pelestarian prinsip PNPM Mandiri Perdesaan terutamakeberpihakan kepada orang miskin dan transparansi ; (2) Penjelasan Buku IX ; Dana bergulir adalah dana yang berasal dari dana BLM Program (PPK,PNPMPPK,

PNPM Mandiri Perdesaan) yang telah dikembalikan ke UPKsebagai pengelola dan digulirkan kembali ke masyarakat ; hal 14 dari 25 hal Put.No.62/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SmgBahwa dengan demikian terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMADJAMALUDDIN selaku Ketua TPK desa Tempellemahbang, Kec.

Bukti setoran anggota Kelompok ke Ketua TPK berikut laporan bulanan yang dibuat oleh UPK ke Fasilitator Kabupaten ;Berita Acara Penanganan masalah Penyelewengan Dana SPKP / UEPPNPM Mandiri Perdesaan di Desa Tempellemahbang, Kecamatan Jepon,Kab.Blora ; Rekap sementara Penyimpangan Dana PNPM Mandiri,Kecamatan Jepon..

Asli Surat Keputusan Camat Empang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Pembentuk tim Verifikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa25. Asli Surat Keputusan Camat Empang Nomor : 16 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa26.

Foto Copy Juknis Pencairan dan Penggunaan dana PNPM Mandiri Pedesaan TA. 200929. Buku kumpulan kwitansi SPP UPK Kecamatan Empang TA. 2008-200930. Buku kumpulan kwitansi SPP TA. 2010-2011 PNPM-MP Kecamatan Empang31. Buku kumpulan kwitansi SPP perguliran UPK Kecamatan Empang TA. 200932. Buku Kumpulan Kwitansi Kas Harian BPPK PNPM-MP Kecamatan Empang Tahun 200833. Buku Kas Arus Keluar Masuk Dana.34. Buku sambungan kwitansi SPP-PNPM-MP tahun 2012 Kecamatan Empang.35.

Buku Sambungan Kwitansi SPP PNPM-MP Kecamatan Empang36. Buku Kumpulan Kwitansi Kas Harian BPPK tahun 200937. Buku sambungan Kwitansi SPP Tahun 2012 PNPM-MP Kecamatan Empang38. Buku Sambungan Kwitansi SPP PNPM-MP39. Buku penyetoran kelompok Rampakjango desa empang atas Dusun Kamboja kecamatan empang40. Buku simpanan pokok kelompok merpati Marga Makmur empang bawa41. Buku angsuran Kelompok Usaha Baturit Ling Desa Talemo Jaya Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Tahun 201042.

Asli Buku Laporan Perkembangan Kegiatan (PNPM-MP) Kabupaten Sumbawa Periode Desember 200953. Asli Buku Laporan Perkembangan Kegiatan (PNPM-MP) Kabupaten Sumbawa Periode November 201054. Asli Laporan Perkembangan Kegiatan (PNPM-MPd & GSC) Kabupaten Sumbawa Periode Desember 201155. Asli 1 (satu) buah buku Angsuran Pinjaman Kelompok Kamboja Desa Jotang Kec.Empang Tahun 200956. Asli 1 (satu) buah Buku Laporan Kelompok Desa Jotang Tahun 2010 / 201157.

copy Surat Perintah Membayar Nomor : 0036 / SATKER PNPM-MP/ 2009 tanggal 03 Oktober 2009101. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 00021 / SATKER PNPM-MP/ 2009 tanggal 04 Agustus 2009102. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 515640H / 101 / 110 tanggal 02 Juni 2008103. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 7272211 / 101 / 110 tanggal 23 Juni 2009104. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Nomor

MP).Pada tahun 2009 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa memperoleh danaBantuan Langsung Masyarakat Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri (PNPM MP) berdasarkan DIPA (Daftar IsianPelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2009 Satuan KerjaSekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor3263.0/01005.4//2009 Tanggal 31 Desember 2008 dan KeputusanBupati Sumbawa Nomor 66 Tahun 2009 Tanggal 27 Pebruari 2009sebesar

MP);e Pada tahun 2010 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa memperoleh danaBantuan Langsung Masyarakat Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri (PNPM MP) berdasarkan DIPA (Daftar IsianPelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2010 Satuan Kerja BadanPemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Nomor0401/01005.5//2010 Tanggal 31 Desember 2009 dan KeputusanBupati Sumbawa Nomor 531 Tahun 2010 Tanggal 14 April

) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) membuat pinjamanperguliran fiktif untuk Kelompok Simpan Pinjam Perempuan DesaEmpang Atas sebesar Rp.42.500.000,00 (empat puluh dua jutalima ratus ribu rupiah);16.

Tahun 2011 Tanggal 7 Maret 2011 + = # TentangPembentukan dan Penunjukan Pengelola Pada UnitPengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) KabupatenSumbawa Tahun 2011, Keputusan Bupati Sumbawa Nomor542 Tahun 2012 Tanggal 26 Maret 2012 TentangPembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPM Mpd) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012,mempunyai tugas dan tanggung jawab :a.

Melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proseskegiatan serta pengolahan keuangan di UPK dan TPK;j. melakukan kunjungan lapangan untuk supervisi dan monitoring untukmemastikan penerapan prinsipprinsip PNPM mandiri Pedesaan sertakebijakan dalam setiap tahapan PNPM mulai dari tahap perencanaan,pencairan, dan penggnaan dana PNPM Mandiri pedesaan pelaksanaanserta pelestarian;Bahwa waktu itu Terdakwa sebagai Bendahara PNPM UPK KecamatanEmpang di Kabupaten Sumbawa;Bahwa Dana diambil dari

Menetapkan barang bukti berupa : Uang Pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;Dikembalikan kepada pihak PNPM MP Desa Kuala Mandor ;6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

PNPM Mandiri Pedesaan Kuala Mandor ;Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 557/Pid.B/2014/PN PtkDikembalikan kepada pihak PNPM MP Desa Kuala Mador ;4.

ARMEINI setelah dana tersebut dicairkan oleh pihak bank Kalbar;e Bahwa Saksi menerangkan bahwa Setiap penarikan / pencairandana Milik PNPM MP tersebut harus persetujuanSaksi, Sdr.

SURYADI (Wakil Dari masyarakat ), AMRINAROSADA (Fasilitator Kecamatan) Dan Sdr.M.ARMEINI( Fasilitator Tehnik) ;e Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenal BaikTerdakwa WAHYUDI Als YUD Bin MISLAWI Karenasebagai Bendahara di PNPM MP tersebut.Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 557/Pid.B/2014/PN Ptke Bahwa terdakwa WAHYUDI Als YUD Bin MISLAWI Danterdakwa MUNA'!

AMRINA ROSADA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:e Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;e Bahwa barang milik PNPM MP (Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) berupa Uangsebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)diambil / digelapkan oleh sdr.

FAUZAN ANAM Als AMAD datang untukmelakukan pencairan tersebut datang kepada Saksisebanyak 2 ( Dua ) Kali, Pertama datang pukul 10.00 wibnamun transaksi di tolak dengan alasan Persyaratankurang lengkap kemudian sekira Pukul 14.30 wibSdr.FAUZAN ANAM Als AMAD Datang kembali ke bankUntuk pencairan dana tersebut;Bahwa saksi ada memberitahukan Pirnpinan CabangBahwa dari PNPM Mau mencairkan Dana PNPM MKNamun persyaratan kurang kemudian pimpinan CabangBank meminta surat kuasa untuk pencairan dana tersebut.Bahwa

Kwitansi tanggal 28 Nopember 2011 untuk pembayaran angsuran pengembalian Dana SPP PNPM yang ke : 1 Sebesar Rp.3.000.000,-7.

Surat Keputusan Camat Paminggir No. 06 Tahun 2009 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Kecamatan Paminggir beserta lampirannya yang memutuskan Abdus Samad sebagai ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Rani sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)8. Buku Kas Harian DOK. SPP.9. Buku Kas Harian Bank SPP PNPM-MP Kec.Paminggir.10.

Tanda terima penyerahan uang pengembalian angsuran SPP sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 5 November 2011 Dikembalikan Kepada Pengurus UPK ( Unit Pengelola Kegiatan ) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara.1. Setoran Tunai Bank BNI tanggal 05 Agustus 2011 sebesar Rp.100.000.000,- ke Nomor Rekening 0175011434 an/ PT.Kontakperkasa Futures2.

Buku Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.29. Berita Acara Rapat Masalah Keuangan UPK Kecamatan Paminggir Tanggal 05 Nopember 2011.30. Daftar Hadir Rapat Masalah Keuangan UPK Kecamatan Paminggir Tanggal 05 Nopember 2011.31. Fotocopy DEPOBRI (Deposito Berjangka BRI) Atas nama Abdus Samad tanggal 06 Juli 2011 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.1.

Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporanseluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan ;c. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPerdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan ;d.

Bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MandiriPerdesaan di Kecamatan ;b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporanseluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan ;2ac. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPerdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan ;d.

Bahwa jabatan saksi sebagai Fasilitator Kabupaten pada PNPM MandiriPerdesaan Kabupaten HSU, diangkat berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT)dari Satker PNPM Mandiri Perdesaan Prov. Kalimantan Selatan pada SatuanKerja Kantor BPMD Prov.

Bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MandiriPerdesaan di Kecamatan ;b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporanseluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan ;c. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPerdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan ;d. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir.2).

Kwitansi tanggal 28 Nopember 2011 untuk pembayaran angsuran pengembalianDana SPP PNPM yang ke : 1 Sebesar Rp.3.000.000,7.

Anggaran (SP-KPA) Nomor: 414/132016/2010, tanggal 27 November 2010;

1. 2 (dua) lembar SP2D Nomor: 582167Q/115/112, tanggal 8 Desember 2010 sebesar Rp.304.630.800,00;
2. 2 (dua) lembar SP2D Nomor: 582694Q/115/112, tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp.101.543.600,00;
3. 5 (lima) lembar surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Tahun Anggaran 2010 Nomor: 0119/010-05.5/-/2010, tanggal 31 Desember 2009;
4. 9 (sembilan) lembar Surat Pengantar Usulan Kegiatan PNPM-MP

beserta lampirannya, yaitu: estimasi sumber pembiayaan, rencana jadwal pelaksanaan kegiatan, foto 0% untuk rencana usulan kegiatan di 3 titik lokasi dan usulan kegiatan;

Yusniar- Surat Perintah Tugas Fasilitator PNPM-MP No. 1108/SPT.UP/UPPM/2013.- SPC Camat Tahun 2009 bantuan PNPM-MPD- SPC Camat Tahun 2012 bantuan PNPM-MPD- SPC Camat Tahun 2011 bantuan PNPM-MPD- Surat perjanjian Kredit (SPK) Tahun 2009 - 2010.- Kartu Kredit Tahun 2009-2010- Berita Acara Hasil Identifikasi Tim Penyehatan- Rekening Koran SPP- 1 (satu) lembar Bukti setoran Bank BRI an. dana SPKP tanggal 26 September 2013- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 26 September 2013 yang ditandatangani

(PNPM) MandiriPerdesaan Tahun 2009 dibagikan ke seluruh Kecamatan di KabupatenLampung Utara, salah satunya di Kecamatan Bunga Mayang KabupatenLampung Utara.Bahwa dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten LampungUtara, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor 300 Tahun2009 tanggal 02 Desember 2009 tentang Penetapan Lokasi dan Unit PengelolaKegiatan (UPK) sebagai pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM

Kota Napal Raflesia 2 28.750.000.Jumlah 56.250.000, Hal tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan PenjelasanHal. 11 dari 49 halamanPerkaraNomor 3/Pid.SusTPK/2015/PT TJKIX Pendanaan dan Administrasi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 9.3Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan 9.3.1Administrasi dan Pelaporan Keuangan UPK, yang menyebutkan:Administrasi dan pelaporan keuangan UPK adalah kegiatan untukmencatat

Bahwa sesuai program Pemerintah tersebut, pada tanggal 07 Januari 2009Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melakukan kerjasama dengan PemerintahPusat untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan Berdasarkan Azaz Tugas Pembantuan sesuai dengan NaskahPerjanjian Kerjasama (NPK) Nomor : NPK0101/PNPM Mandiri Perdesaan/V/2009.

Kota Napal Raflesia 2 28.750.000.Jumlah 56.250.000, Hal tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan PenjelasanIX Pendanaan dan Administrasi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 9.3Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan 9.3.1Administrasi dan Pelaporan Keuangan UPK, yang menyebutkan:Administrasi dan pelaporan keuangan UPK adalah kegiatan untukmencatat/merekam semua kejadian/transaksi terkait dengan pengelolaankeuangan

Kota Napal Raflesia 2 28.750.000.Jumlah 56.250.000, Hal tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Penjelasan IXHal. 32 dari 49 halamanPerkaraNomor 3/Pid.SusTPK/2015/PT TJKPendanaan dan Administrasi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 9.3 AdministrasiKegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan 9.3.1 Administrasi danPelaporan Keuangan UPK, yang menyebutkan:Administrasi dan pelaporan keuangan UPK adalah kegiatan untukmencatat

Perempuan (SPP) sebesar Rp.57.000.000, ;Bahwa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan dananyabersumber dari APBN 80% dan APBD 20% untuk kegiatan SPP (Simpan PinjamPerempuan).

Perempuan (SPP) sebesar Rp.57.000.000,;Bahwa bantuan Langsung Mandiri (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan dananyabersumber dari APBN 80% dan APBD 20% untuk kegiatan SPP (Simpan PinjamPerempuan).

harian, membuat laporan keuangan, memegang semuarekening bank dana PNPM MP, memegang uang kas dana PNPM MP,mengeluarkan uang atas persetujuan Ketua, membuat perencanaan keuangandan anggaran, mengisi formform laporan keuangan ;Halaman 7 dari 30 halaman Put. 22/TIPIKOR/2012/PT.PlgBahwa pada tanggal 27 Maret 2009 BLM dana kegiatan untuk SPPdisalurkan/diserahkan oleh Ketua UPK Kecamatan Muara Kuang kepada 10(Sepuluh) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Kecamatan Muara Kuang dengantotal penyaluran dana sebesar

(UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) tahun 2009 ;4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Ol nomor54/KEP/BPMD/2010 tentang nama tim Unit Pengelola Kegiatan (UPK)Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) tahun 2010 ;1 (Satu) buku Rekening Tabungan pengembalian SPP Kecamatan MuaraKuang Simpeda (Bank Sumsel) ;2 (dua) buku Kas pengembalian SPP tahun 20092010 milik

Dokumentasi Kegiatan.Seluruh kegiatan dari PNPM mandiri pedesaan harus didokumentasikan olehFK / FIT kecamatan. Meskipun demikian untuk kepentingan desa dankecamatan maka TPK dan UPK juga harus mengelola dokumen kegiatan.Pada akhir periode pelaksanaan PNPM mandiri pedesaan, FK / FTkecamatan harus memastikan adanya dokumentasi photo yang disusundalam satu album khusus dengan ketentuan :" Photophoto yang ditampilkan merupakan photo PNPM mandiri pedesaandi kecamatan yang bersangkutan.

Meskipun demikian untuk kepentingan desa dankecamatan maka TPK dan UPK juga harus mengelola dokumen kegiatan.Pada akhir periode pelaksanaan PNPM mandiri pedesaan, FK / FTkecamatan harus memastikan adanya dokumentasi photo yang disusundalam satu album khusus dengan ketentuan :" Photophoto yang ditampilkan merupakan photo PNPM mandiri pedesaandi kecamatan yang bersangkutan. Bukan kumpulan photo dari setiap desapenerima PNPM mandiri pedesaan, namun sudah merupakan hasil seleksiHal. 20 dari 80 hal.

Meskipun demikian untuk kepentingan desa dankecamatan maka TPK dan UPK juga harus mengelola dokumen kegiatan.Pada akhir periode pelaksanaan PNPM mandiri pedesaan, FK / FTkecamatan harus memastikan adanya dokumentasi photo yang disusundalam satu album khusus dengan ketentuan :" Photophoto yang ditampilkan merupakan photo PNPM mandiri pedesaandi kecamatan yang bersangkutan.

MAD sosialisasi (Musyawarah Antar Desa) Kabupaten.MAD sosialisasi (Musyawarah Antar Desa) merupakan pertemuan antardesa untuk sosialisasi awal tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedurmaupun halhal lain yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Pedesaan sertauntuk menentukan kesepakatankesepakatan antar desa dalammelaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan.Hasil yang diharapkan dalam MDA sosialisasi Kabupaten adalah sebagaiberikut :* Dipahaminya informasi pokok PNPM Mandiri Perdesaan yang meliputitujuan, prinsip

No. 2736 K/Pid.Sus/2010masyarakat, TPK, UPK, dan seluruh pelaku PNPM mandiri pedesaan lainnya.Karena itu TPK dan UPK perlu mendapat pelatihan terlebin dahulu sebelummelaksanakan kegiatan yang didanai PNPM mandiri pedesaan.