Sp.THTKL sejumlah Rp. 186.645.004,00 (seratusdelapan puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu empat rupiah);17.Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Keuangan Daerah KabupatenOKU Timur Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 mengalami kerugiansebesar Rp. 540.562.923,00 (lima ratus empat puluh juta lima ratus enampuluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) sesuai dengan LaporanHasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dariBPKP Perwakilan Propinsi Sumsel Nomor: SR630/PW07

OKU Timursampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2014 dan 2015 dansampai sekarang belum dapat dipertanggungjawabkan;Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Keuangan DaerahKabupaten OKU Timur Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015mengalami kerugian sebesar Rp. 540.562.923,00 (lima ratusempat puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratusdua puluh tiga rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil AuditDalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dariBPKP Perwakilan Propinsi Sumsel Nomor: SR630/PW07

OKU Selatan pada Dinas PekerjaanUmum Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR4122/PW07/5/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat oleh auditor dariBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Sumatera Selatan.Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang

OKU Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKUSelatan Tahun Anggaran 2011 Nomor SR4122/PW07/5/2013 tanggal 10Oktober 2013 yang dibuat oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan

OKU Selatan pada Dinas PekerjaanUmum Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR4122/PW07/5/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat oleh auditor dariBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Sumatera Selatan.Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 9 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas

.= Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara Nomor : SR407/PW07/5/2014 tanggal 07 Juli 2014, untukPinjaman Kredit KUR pada Tahun Anggaran 2012 pada Bank BNI 46 CabangLubuklinggau, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.12.710.200.000,00 (Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Dua RatusRibu Rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah tersebut.nina nnnn= Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2ayat (1) Juncto Pasal 18

ERRY ASYARI Bin ASMY MAKKA selaku PjsHalaman 23 dari 122 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2014/PN.PlgPemimpin Kantor Cabang Lubuklinggau (yang penuntutannya dilakukan secaraterpisah) dan Rendi Depriza selaku Penyelia Kredit (belum tertangkap) telahdengan sengaja menyetujui pemberian KUR yang mengakibatkan kerugian negara.= Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara Nomor : SR407/PW07/5/2014 tanggal 07 Juli 2014, untukPinjaman Kredit KUR pada Tahun Anggaran 2012

tahun;Halaman 85 dari 122 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2014/PN.Plg Bahwa pembayaran kredit KUR atas nama 52 (lima puluh dua) orang debitur(nasabah) tersebut sudah termasuk dalam kategori kredit macet; Bahwa terhadap kredit KUR 52 (lima puluh dua) orang debitur (nasabah) yangmacet tersebut tidak termasuk yang dijamin oleh Asuransi Kredit Indonesia(Askrindo) karena termasuk dalam kategori kredit fiktif; Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara Nomor : SR407/PW07

menimbulkan kerugian keuangannegara khususnya kerugian keuangan pada Bank BNI 46 Lubuklinggau;Bahwa selanjutnya untuk memastikan besarnya jumlah kerugian keuangannegara dalam perkara ini, telah pula didukung dengan keterangan saksi ahli ULILFAHRI, SE, selaku auditor dari Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang telah melakukan audit perhitungankerugian keuangan negara, sebagaimana Laporan Hasil Audit perhitungan kerugiankeuangan negara Nomor : SR407/PW07

terpasang.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah direvisi denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwakeuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibuktiadministrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian KeuanganNegara dari Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiSumatera Selatan Nomor : SR 478/PW07

puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana DAK(Dana Alokasi Khusus) dan Dana Pendamping pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan danKehutanan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012 adalah :a Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Nomor : B2733/N.6.16/Fd.1/ 09/2013 tanggal 17September 2013.b Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor : B2823/N.6.5/Fd.1/ 09/2013 tanggal 30September 2013.c Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan NomorST1224/PW07

Balai Penyuluhan) Rupit dengandana anggaran sebesar Rp. 732.300.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) yangbersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) dan Dana Pendamping pada Badan Pelaksana PenyuluhanPertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012.Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor : B1534/N.6.5/ Fd.1/05/2013 tanggal 7 Mei2013.Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi SumateraSelatan Nomor : ST 785/PW07

pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telahterpasang.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telahdirevisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pasal 4ayat (2) menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dantepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapatdipertanggungjawabkan.Bahwa atas hasil perhitungan kerugian negara tersebut Ahli telah tuangkan dalam laporan Nomor SR478/PW07

saksiMUSLIMIN, A.Md Bin JOHAN tersebut telah merugikan keuangannegara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 3.320.000.000, (tigamilyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah itu sebagaimana Laporan hasil audit dalam rangka penghitungankerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan kegiatanperluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) di KabupatenBanyuasin pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan HortikulturaProvinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR205/PW07

dan saksiMUSLIMIN,A.Md Bin JOHAN tersebut telah merugikan keuangannegara atau perekonomian Negara sebesar Rp.3.320.000.000, (tigamilyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah itu sebagaimana Laporan hasil audit dalam rangka penghitungankerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan kegiatanperluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) di KabupatenBanyuasin pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan HortikulturaProvinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor:SR205/PW07

:523/2019.C/2008 tanggal 23 September 2008, dengan masa kontrak 80(delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 23 September s/d 11Desember 2008, nilai kontrak sebesar Rp1.911.982.800,00 (satu milyarsembilan ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribudelapan ratus rupiah);Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan,berdasarkan laporan hasil audit investigatif dari Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi SumateraSelatan Nomor : LHI261/PW07

Kerja (SPMK) Nomor523/2019.C/2008 tanggal 23 September 2008, dengan masa kontrak 80(delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 23 September s/d 11Desember 2008, nilai kontrak sebesar Rp1.911.982.800,00 (satu milyarsembilan ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribudelapan ratus rupiah);Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan, berdasarkan laporanhasil audit investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor :LHI261/PW07

Sehingga berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan negara atas dugaan penyimpangan pengadaan Dump Truck pada DinasKebersihan Kota Palembang Tahun 2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR4261/PW07/5/2013 tanggal 13 Desember 2013, perbuatan para terdakwa tersebut telahmerugikan keuangan Negara Cq.

Sehingga berdasarkan laporan hasilaudit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaanpenyimpangan pengadaan Dump Truck pada Dinas Kebersihan Kota PalembangTahun 2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR4261/PW07/5/2013 tanggal 13Desember 2013, perbuatan para terdakwa tersebut telah merugikan keuangan NegaraCq.

saksi MUSLIMIN,A.Md. bin JOHAN tersebut telah merugikan keuangan negara atauperekonomian negara sebesar Rp3.320.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus duapuluh juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu sebagaimanaLaporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negaraatas dugaan penyimpangan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetaksawah) di Kabupaten Banyuasin pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan danHortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR205/PW07

No. 61 PK/PID.SUS/2017Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negaraatas dugaan penyimpangan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetaksawah) di Kabupaten Banyuasin pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan danHortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR205/PW07/5/2013, tanggal 22 Mei 2013 yang dibuat oleh Auditor dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakiian Provinsi SumateraSelatan;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Sehingga berdasarkanlaporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negaraatas dugaan penyimpangan pengadaan Dump Truck pada Dinas KebersihanKota Palembang Tahun 2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor :SR4261/PW07/5/2013 tanggal 13 Desember 2013, perbuatan para terdakwatersebut telah merugikan keuangan Negara Cq.

Sehingga berdasarkan laporan hasilaudit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaanpenyimpangan pengadaan Dump Truck pada Dinas Kebersihan KotaPalembang Tahun 2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor :SR4261/PW07/5/2013 tanggal 13 Desember 2013, perbuatan para terdakwatersebut telah merugikan keuangan Negara Cq.

Sos) Terdakwa : Rp 200.000.000, (fee proyek dari saksi Briyo Al Khoirdalam kegiatan fisik) Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh (BPKP)Perwakilan Sumsel Nomor : SR 406/ PW07/ 5/ 2018 tanggal 12 Oktober 2018terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.7.906.700.874,00 (tujuh milyarsembilan ratus enam juta tujuh ratus ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) atausejumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa FAHRURROZI Bin HASANAWI sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

Untukmemperbaiki kerusakan tersebut akan membutuhkan dana tambahan yang cukupbesar.Bahwa akibatnya telah merugikan Keuangan Negara dan Perekonomian Negaraberdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Sumsel Nomor : SR 406/ PW07/ 5/ 2018 tanggal 12 Oktober 2018terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.7.906.700.874,00 (tujuh milyarHalaman 53 dari 90 Hal.

kekurangan fisik uang sebesar Rp.8.013.616, (delapan juta tiga belas ribu enam ratus enam belasrupiah) hal ini dikarenakan adanya penerimaan pendapatan yangbersumber dari Penerimaan Asli Daerah yang belum dibukukan dalamBuku Kas Umum (BKU) hal ini bertentangan dengan KeputusanMenteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Pasal 34 ayat (1) Jo Pa.sal39 ayat (7). bahwa dari hasil pemeriksaan Audit Investigasi atas Realisasi RencanaPembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) Kabupaten OKU SelatanTahun 2004 No : LAP777/PW07

No.334 K/Pid.Sus/2009OKU Selatan secara berkala akan tetapi hal tersebut tidak Terdakwalakukan.bahwa dari hasil pemeriksaan Audit Investigasi atas RealisasiRencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) KabupatenOKU Selatan Tahun 2004 No : LAP777/PW07/5/2006 tanggal 07Maret 2006 oleh BPKP telah terjadi kerugian keuangan negarasebesar Rp. 743.649.816, (tujuh ratus empat puluh tiga juta enamratus empat puluh sembilan delapan ratus enam belas rupiah)yang meliputi : Penggunaan dana RPKK Tahun Anggaran

Syahrizal Bin Bunyamin Mukti dan saksi Budiyanto Alias Atek Bin Buyungtelah merugikan keuangan Negara berdasarkan dari hasil laporan penghitungan BadanHalaman 15 dari 77 halaman Putusan Nomor 51/Pid.SusTPK/2014/PN.PlgPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: SR4313/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.918.856.629, 58(sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus duapuluh sembilan rupiah lima puluhdelapan ).

H.Syahrizal Bin Bunyamin Mukti dan saksi Budiyanto Alias Atek Bin Buyung(keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut telah merugikan keuanganNegara berdasarkan hasil penghitungan dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR4313/PW07/5/2013, tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.918.856.629, 58 (sembilan ratusdelapan belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilanrupiah lima puluh delapan Perbuatan terdakwa

diatas, terdapat juga kerugian Keuangan Negara dariselisih harga setelah dikurangi pajakpajak yaitu sebesar Rp.61.196.980,11 (enam puluh satujuta seratus sembilan puluh enam sembilan ratus delapan puluh koma sebelas rupiah);Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas mengakibatkan kerugian KeuanganNegara atau Perekonomian Negara yang berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan KerugianKeuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Sumatera Selatan Nomor : R1285/PW07

diatas, terdapat juga kerugian Keuangan Negara dariselisih harga setelah dikurangi pajakpajak yaitu sebesar Rp.61.196.980,11 (enam puluh satusembilan ratus delapan puluh koma sebelasjuta seratus sembilan puluh enam rupiah);Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas mengakibatkan kerugian KeuanganNegara atau Perekonomian Negara yang berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan KerugianKeuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Sumatera Selatan Nomor : R1285/PW07

2007;Nomor : B/2718/TX/2007;Nomor : KEP1093/K/D6/2007; Tanggal 28 September 2007 Tentang Kerjasama Dalam Penanganan KasusPenyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Non Budgeter;3 Surat Kepala KejaksaanNegeri Muara Enim Nomor137138B / 843 / N.6.17 / Fd.1 / 06 /2008 Tanggal 03 Juni 2008Hal Bantuan Tenaga AuditorPerhitungan KerugianKeuangan Negara danMelakukan InvestigasiFisik;4 Surat Tugas KepalaPerwakilan BPKP PropinsiSumatera Selatan NomorST4984/PW07

Sumatera Selatan, Nomor : SR7266/PW07/5/2010, tanggal 28 Desember 2010, dalam 4 (empat) paket kegiatanpemasangan lampu jalan tersebut, telah merugikan Negara Cq. PemerintahKab.

penunjukanpengawas lapangan Nomor : 690/428/PDAM/VII/2010 Tanggal 13 Juli 2013.Surat Direktur Teknik PDAM Tirta Musi Palembang Nomor :050/596/UM/IX/2010 Tanggal 30 September 2010 Tentang PelaksanaanPekerjaan yang sangat lambat.Surat Direktur Teknik PDAM Tirta Musi Palembang Nomor: 690/761/UM/XII/2010 Tanggal 6 Desember 2010 perihal teguran masapelaksanaan masa pekerjaan yang ajan berakhir pada tanggal 10 Desemebr2010.Laporan Pengawas Keuangan dan Pembanguna (BPKP)Perwakilan Sumatera Selatan Nomor : LAP357/PW07

Bank RakyatIndonesia (Persero) Tbk Cabang Palembang Sriwijaya Tahun 2012dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor : SR4152/PW07/5/2013 tanggal 01 Nopember 2013 telah menemukan adanyapenyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq.PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkCabang Palembang Sriwijaya Tahun 2012 dari Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Sumatera SelatanNomor : SR4152/PW07/5/2013 tanggal 01 Nopember 2013 telahmenemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuanganNegara Cq. PT.

SR4152/PW07/5/2013 tanggal 01 November 2013;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhidan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;Ad.5.

Syahrizal Bin Bunyamin Mukti dan saksi Ayup Firdaus Bin Syarnubitelah merugikan keuangan Negara berdasarkan dari hasil laporan penghitungan BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: SR4313/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.918.856.629, 58(sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus duapuluh sembilan rupiah lima puluhdelapan ).

H.Syahrizal Bin Bunyamin Mukti(keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut telah merugikan keuanganNegara berdasarkan hasil penghitungan dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR4313/PW07/5/2013, tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.918.856.629, 58 (sembilan ratusdelapan belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilanrupiah lima puluh delapan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

dengan cara penggalian dengan menggunakan alat berat hal ini bertentangandengan pengertian dari Dam/ embung sebagaimana tercantum didalam pedomanteknis/ petunjuk pelaksanaan kegiatan pengembangan konservasi air tahun 2012.w Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara/ daerah yang dibuatdan ditanda tangani oleh Drs.Posma Simanjuntak, MM.CfrA, Adi Wibowo.AK,Suryono Heru Prastowo, Yasmi, dan Heru Nugroho dari Badan Pemeriksa Keuangandan Pembangunan BPKP Provinsi SumateraSelatan Nomor : SR18/PW07

dengan cara penggalian dengan menggunakan alat berat hal ini bertentangandengan pengertian dari Dam/ embung sebagaimana tercantum didalam pedomanteknis/ petunjuk pelaksanaan kegiatan pengembangan konservasi air tahun 2012. w Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara/ daerah yang dibuatdan ditanda tangani oleh Drs.Posma Simanjuntak, MM.CfrA, Adi Wibowo.AK,Suryono Heru Prastowo, Yasmi, dan Heru Nugroho dari Badan Pemeriksa Keuangandan Pembangunan BPKP Provinsi SumateraSelatan Nomor : SR18/PW07

Kementerian Dalam Negeri RI jelas telah memberikeuntungan/menguntungkan kelompok tani BeringinJaya dan kelompok tani Way Handak serta orangorangdi dalamnya yang tidak didapatkan oleh kelompok tanikelompok tani lainnya.Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuanganNegara/ daerah yang dibuat dan ditanda tangani olehDrs.Posma Simanjuntak, MM.CfrA, Adi Wibowo.AK,Suryono Heru Prastowo, Yasmi, dan Heru Nugroho dariBadan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan BPKPProvinsit SumateraSelatan Nomor : SR18/PW07

KHOLIK telahmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara atauPemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.571.375.000,(lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan hasilaudit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara( LHPKKN ) atas kasus dugaan penyimpangan pengadaan bibit karetPolybag dan Saprodi ( Paket Ill ) pada Dinas Perkebunan ProvinsiSumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR3916/PW07

KHOLIK telah merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara atau Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesarRp.571.375.000, (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuhpuluh lima ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itusebagaimana Laporan hasil audit dalam rangka penghitungankerugian keuangan negara ( LHPKKN ) atas kasus dugaanpenyimpangan pengadaan bibit karet Polybag dan Saprodi ( PaketIll ) pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan TahunAnggaran 2011 Nomor : SR3916/PW07

mereka terdakwa tersebut yang telah melakukan pengeluaran yang tidaksesuai dengan peruntukan dari tahun 2007 sampai 2011 sehingga mengakibatkanterjadinya kerugian keuangan Pemerintah Kota Prabumulih sebesar seluruhnyaberjumlah Rp.3.397.930.281, (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh jutasembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) sebagaimanahasil audit perhitungan kerugian negara atas penggunaan anggaran Setda KotaPrabumulih tahun 2007 sampai tahun 2011 Nomor : SR 471/PW07