Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5(lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untukmemberhentikan sewaktuwaktu.""Pasal 16"1 ."2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangkawaktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untukmemberhentikan sewaktuwaktu."

"(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.

Pada tanggal 18 Maret 2021, Pemohon melalui kuasanya sekali lagimelakukan kunjungan kepada Alamat Terdaftar Termohon untukmenyampaikan surat Permintaan RUPS kepada Direksi (Lihat Bukti P6)dan surat Permintaan RUPS kepada Dewan Komisaris.

i:"Pasal 80"(3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:"a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat,sesuail dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar;"Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohon memohon kepadaKetua Pengadilan

kepada Direksi (BuktiP6) dan surat Permintaan RUPS kepada Dewan Komisaris.

ISIR, pada pokoknya menerangkan, bahwa selama saksi bekerja,Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut diadakan bar 2 kali. Saksikenal dengan orangorang yang ada dalam foto bukti foto T7a dan T7b diambilpada acara RUPS PT.

Artinya yang dipedomani untuk menentukantenggang waktu antara undangan dengan pelaksaaan RUPS PT.

Prima MamberamoSukses dan melakukan dokumentasi pada saat diadakan RUPS PT. PrimaMamberamo Sukses tersebut ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, disamping bukti yang diajukan olehpara pihak tentang adanya pelaksanaan RUPS, ternyata dalam posita gugatanPenggugat, Penggugat menyatakan telah hadir dalam RUPS PT. PrimaMamberamo Sukses tersebut, akan tetapi Penggugat tidak mengikutinya sampaiselesai RUPS PT.

saham hadirdan/ atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat ;Menimbang, bahwa Penggugat hadir di permulaan RUPS PT.

Prima Mamberamo Sukses tetap berjalandengan peserta berjumlah 65% (enam puluh lima persen) pemegang saham (Total650 dari 1000) dan seluruhnya menyetujui hasil RUPS tersebut ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim,RUPS PT. Prima Mamberamo Sukses telah berjalan dengan normal dan wajar.Adapun dalam perjalanan RUPS PT. Prima Mamberamo Suksesterdapatpemegang saham tidak mengikuti RUPS PT.

Nomor 1830 K/Pdt/2017Pradiksi Gunatama telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham(Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)) Kedua dengan agenda yangsama dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertama namunRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Kedua tidak memenuhi kuorumkehadiran karena PT. Minerindo Lestari (20%) dan Trisuryo Garuda NusaPte. Ltd. (32%) selaku pemegang saham PT.

Menyatakan dan menetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RapatUmum Pemegang Saham (RUPS)) Ketiga adalah sah dan dapatdilangsungkan dengan dihadiri oleh paling sedikit 45% dari seluruh jumlahsaham dan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Ketiga tersebut dapat dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit45% dari seluruh jumlah saham;3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Ketiga PT. PradiksiGunatama dapat dilaksanakan dan menyatakan menyutujui agenda rapatyang ditetapkan;4.

Bahwa adapun /egal standing Pemohon yang bertindak dalammengajukan penetapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dalam kapasitas selaku direktur (direksi) dari perseroan in casuPT Pradiksi Gunatama yang mempunyai kewenangan untukmelaksankan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untukmempertanggungjawabkan laporan keuangan perseroan harus dalamforum yang berbentuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sedangkan kapasitas Termohon Kasasi yang hanya selaku pemegangsaham perseroan kewenangan yang dimilikinya

curang),dengan bukti fakta saat Termohon Kasasi mengajukan permohonanpelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (qq PenetapanReg.

Nomor 1830 K/Pdt/2017Pemegang Saham (RUPS) adapun pengaturan jangka waktu 3 (tiga) tahunhanya bersifat mengatur batasan waktu berlakunya masa jabatan direksisaja yang dapat diartikan bahwa pelaksanaan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) untuk mengakhiri jabatan direksi secara sah dapat diadakanminimal setelah 3 (tiga) tahun bertugas dan dapat dimungkinkan lebih dari 3(tiga) tahun kalau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) belum jugadilaksanakan, berakibat terbukti ada kekhilafan pertimbangan hukum dariJudex

No.455/PDT/2016/PT.DKIBahwa Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap Tergugat atasakan dilaksanakannya RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (selanjutnyadisebut Rapat) yang akan dilaksanakan di kantor perseroan, Jalan MampangPrapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan. Adapun gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah sebagai berikut :1.Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik saham di PT.

Bahwa terhadap RUPS pada tahun 2013 PT. GOLDEN BIRD METRO,PENGGUGAT tidak pernah menerima undangan RUPS secara resmimelainkan undangan dari TERGUGAT tersebut yang diberikan olehTERGUGAT melalui orang di rumah (tukang masak) PENGGUGAT dansama sekali tidak disampaikan kepada PENGGUGAT. Hal ini merupakanunsur sengaja dari TERGUGAT supaya penggugat tidak mengetahui dantidak menghadiri RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa pada tahun2013 tersebut.

Demikian juga untuk RUPS Tahunan maupun RUPS LuarBiasa untuk tanggal 12 Mei 2015, undangan disampaikan hanya melaluisekretaris PENGGUGAT dan tidak kepada PENGGUGAT secara langsung.Surat Undangan RUPS Tahunan PT. GOLDEN BIRD METRO No.200/Dir/GBM/IV/2015 tertanggal 21 April 2015, Perihal UNDANGAN RAPATUMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. GOLDEN BIRD METRO, TataTertio RUPS Tahunan, Format Surat Kuasa. Dan Surat Undangan RUPSLuar Biasa PT.

GOLDEN BIRD METRO, Tata Tertib RUPS LuarBiasa, Format Surat Kuasa, Permohonan Peningkatan Modal, SuratPenawaran Saham. 2 222 22 cne nn nee con nee con noe nen nee cen neceshal 2 dari 43 hal put. No.455/PDT/2016/PT.DKIBahwa TERGUGAT belum pantas untuk melakukan RUPS Tahunanataupun RUPS Luar Biasa PT. GOLDEN BIRD METRO, dengan alasanSEDAGEI DENKUTL, t nn nr ner mere mnrmeneanm menminrminmnina)b)Para Pengurus dan Pemegang Saham PT.

Dan oleh karena itu,TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayarkan ganti rugi kepadaPENGGUGAT berupa uang sejumlah Rp 100.000.000.000, (seratusmiliar rupiah) yang harus dibayar oleh TERGUGAT kepadaPENGGUGAT manakala TERGUGAT dengan sengaja atau lalai dantetap melaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (tanggal 12Mei 2015), yang harus dibayarkan secara tunai, seketika, dansekaligus, setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatanHUKUM 'Yarg Tetap Gar PAST.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa [RUPS-LB] atas nama PT. CAHAYA MARWAH SEJAHTERA, yang dilaksanakan pada hari, tanggal, bulan, tahun 2022 [akan ditetapkan kemudian];
3. Menetapkan Tn.

AMIR LUTHFI [PEMOHON] selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham Mayoritas Perseroan yaitu 55 % [lima puluh lima persen] Saham sebagai Ketua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Cahaya Marwah Sejahtera;

Karena adanya kejanggalan ini maka antara PENGGUGATdan TERGUGAT IV muncul ketidak sepahaman tentang tamu yang boleh ikutHalaman 8Putusan No. 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn26.27.28.dalam RUPS maka RUPS diundur hingga 8 Oktober 2015.

Bahwa selanjutnya atas hal tersebut, Penggugat menggugat pembatalan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Pantai Indah Perupuk tertanggal 16Desember 2014 dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 05Januari 2015.

Pantai PerupukIndah di dalam RUPS tahunan PT. Pantai Perupuk Indah, tegasnyaNeraca Laba Rugi PT.

tetapsah;Bahwa bila saham akan dialihkan, maka harus dibicarakan dalam RUPS,dan harus dibicarakan;Bahwa alasan ketidak hadiran pemegang saham minorotas dalam RUPSharus juga dipertimbangkan;Bahwa apabila ada keberatan terhadap diadakannya RUPS, maka harusdilakukan undangan ulang;Bahwa ketika terjadi perubahan pengurus lalu ada RUPS tentangpenambahan modal, maka hal tersebut bertentangan dengan hukum,karena agenda RUPS harus jelas dan merupakan kesepakatan pemegangsaham;Bahwa bila undangan RUPS yang

Keuntungandeviden PT Pantai Perupuk Indah belum pernah ditentukan di dalam RUPStahunan, tegasnya neraca laba/ rugi PT Pantai Perupuk Indah tahun buku 2014dan 2015 belum diputuskan oleh RUPS, sehingga apa yang menjadi pedomanatau acuan untuk mengadakan RUPS mengenai penambahan modal dasar danmodal yang ditempatkan jika RUPS mengenai pertanggungjawaban keuangan danneraca Laba/ rugi belum pernah disahkan dalam RUPS.

paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS keduadiselenggarakan ;RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari danpaling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari RUPS pertama ;RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sah danberhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegangHal. 13 dari 22 hal.

Kayu Lapis Indonesia yang termuat dalam Akta No. 43 sudahsangat jelas diatur dalam hal tata cara suatu RUPS tidak quorum makahanya mengenal RUPS kel, RUPS kell sampai RUPS kelll saja, dimana RUPS ke IIl quorumnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negerisetempat dengan Penetapan dan tidak ada aturan serta tidak mengenaladanya RUPS ke empat (IV) ;5. Bahwa RUPS ke tiga (keIIl) PT.

Kayu Lapis Indonesia akanmengadakan RUPS lagi, maka harus melalui proses baru yaitumengadakan RUPS lagi dengan Agenda Rapat yang juga baru, dan jikatidak quorum baru mengadakan RUPS keIl lagi dan jika RUPS kell jugatidak quorum, maka baru mengajukan permohonan Penetapan kepadaKetua Pengadilan Negeri setempat untuk menetapkan quorum,Penetapan mana baru dapat untuk menyelenggarakan RUPS keIll.Akan tetapi dalam perkara a quo ternyata Direksi Perseroan mengajukanpermohonan Penetapan quorum untuk menyelenggarakan

Kayu Lapis Indonesia untuk RUPS keIV padahal RUPS keIV tidak dikenal dalam hukum positif, baik dalamUndangUndang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maupundalam Anggaran Dasar PT.

Sedangkan dalam RUPS yangmenjadi sengketa perkara a quo tidak semua pemegang sahamhadir dalam RUPS, bahkan suara para Pemohon Kasasi/paraPelawan sebagai pemegang saham mayoritas tidak hadir karenatidak tahu ada penyelenggaraan RUPS ; Menurut aturan hukum Perseroan Terbatas tidak mengenal adanyaRUPS keIV sebagai RUPS lanjutan dari RUPS keIll (vide pasal 73UndangUndang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo.Pasal 22 Anggaran Dasar PT.

Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejaka. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)c. tanggal lain yang ditetapbkan dalam keputusan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ataud. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimanadimaksud dalam ayat (3)6). RUPS dapat mencabut Keputusan pemberhentian sementara tersebutatau memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan batal7).

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggota direksiyang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri6. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementaratersebut7. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementaraanggota direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya8.

Oleh karena tidak pernah di selenggarakan RUPS maka secaraotomatis Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan membela diriuntuk memberikan penjelasan baik dalam RUPS maupun diluar RUPS Oleh karena dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelahpenonaktifan Pengugat tidak pernah diadakan RUPS untuk mengambilkeputusan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut maka menurut hukum pemberhentian sementaraPengguat berdasarkan surat Internal Memo Nomor: 363/BAS/IX /2015tanggal

diri dalam RUPS terkecuali TERGUGATmenyelengarakan RUPS untuk membahas pemberhentian sementaraPENGGUGAT, sehingga karena itu pemberhentian sementaraPENGGUGAT berdasarkan Surat Internal Memo Nomor363/BAS/IX/2015, tanggal 22 September 2015 bukan merupakantindakanpenyalahgunaankekuasaan/keadaan yang menquntungTERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dansebaliknyamerugikanPENGGUGAT ;5.

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4)anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yangnantinya RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentiansementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.Namun demikian apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewatRUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPSHalaman 44 dari 47 hal.

Geominex Solok Selatan untuk hadir dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke2 (dua) pada tanggal 27 Oktober 2014di Padang, namun juga tidak dihadiri oleh seorang pemegang sahampun, dan untukketiga kalinya Penggugat sebagai Direktur Utama kembali mengundang pemegangsaham PT. Geominex Solok Selatan pada tanggal 7 November 2015, untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) namun lagilagi tidak seorangpemegang saham pun yang hadir ;4.

Bahwa dalam undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)PT. Geominex Solok Selatan disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) akan diadakan tanggal 5 Oktober 2014, tetapi ternyataRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tersebut diadakan padatanggal 3 Oktober 2014 ;2. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. GeominexSolok Selatan diadakan di JI. Sumagung III Blok X2 No.1 Kelapa Gading JakartaUtara bukan ditempat kedudukan PT.

Bahwa apabila Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.Geominex Solok Selatan diadakan tanpa dihadiri oleh Penggugat sebagaiDireksi, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.Geominex Solok Selatan harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan sehingga RUPS LB PT.Geominex Solok Selatan telah melanggar pasal 19 ayat 3 Akta Pendirian PT.Geominex Solok Selatan ;4.

Bahwa keputusan pemberhentian Direksi dengan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dapat diambil setelan yang bersangkutan diberi kesempatanuntuk membela diri, dan Penggugat sebagai Direksi PT.

Geominex SolokSelatan ;Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.Geominex Solok Selatan tanggal 3 Oktober 2014 adalah merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechmatigedaad), dan membatalkan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Geominex Solok Selatan tanggal 3Oktober 2014 tersebut ;Menyatakan batal rapat dan hasil rapat Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) PT.

Isoliani Ginting,SH selaku Notaris untuk menyerahkan datadatamengenai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk dibuatkanAkta.

saksi Nyoman Yudi Saputra berpendapatbahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut batal demihukum.

dalam Pasal 78ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4)dengan didahului pemanggilan RUPS, serta ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi Acaramengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelasdalam panggilan RUPS tidak dilaksanakan oleh Direksi PT.

Garduh KecamatanKarang Tengah Kabupaten Cianjur, namun di dalam Risalah Rapat terterabahwa bahwa RUPS dilaksanakan di Kantor JI. Aria Wiratanudatar Nomor 25Kelurahan Muka Cianjur, artinya RUPS tidak dilaksanakan di tempatkedudukan Perseroan sebagaimana yang termaksud di dalam AnggaranDasar PT.

Sepengetahuan pelapor setelah 30(tiga puluh) hari pelaksanaan RUPStersebut seharusnya hasil RUPS diberitahukan kepada Menteri Hukumdan HAM RI untuk didaftarkan menjadi data Perseroan yang tercatat padaKementerian Hukum dan HAM RI, akan tetapi hasil RUPS tersebutternyata tidak didaftarkan, yang berarti Sdr.

Nomor 334 K/Pdt/2015 Dengan demikian, mengingat RUPS pada tanggal 1 Oktober 2007sabagaimana dituangkan dalam akta RUPS ke2 Nomor 2 tanggal 1 oktober2007 hanya dihadiri oleh 60 % (enam puluh persen) saham yang telahdikeluarkan atau kurang dari 2/3 (kurang dari 66,66 % (enam puluh enamkoma enam puluh enam persen) maka RUPS dimaksud tidak mencapaikuorum untuk melakukan perubahan modal dasar sehingga RUPS tidakdapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat perseroan, olehkarena itu Rapat Umum pemegang

saham tanggal 1 oktober 2007 yangdituangkan dalam akta RUPS ke 2 Nomor 2 Tanggal 1 Oktober 2007 dibuatdihadapan Turut Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum.Bahwa akibat tidak sah dan batal demi hukum Akta RUPS ke2 Nomor 2Tanggal 1 Oktober 2007 sebagaimana diuraikan dalam butir 5 diatas, makapersetujuan atas Akta RUPS Ke2 Nomor 2 Tanggal 1 Oktober 2007 a quosebagaimana diterbitkan oleh Turut Tergugat II tertuang dalam KeputusanMenteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor

Bahwa sekiranyapun Penggugat dapat membuktikan mengenaiketidakabsahan penyelenggaraan RUPS ke2 yang dilakukan olehTergugat I, namun hal tersebut tidak dapat dikaitkan dan tidak bolehmerugikan Tergugat VII, sebab dalam penyelengaraan RUPS ke2tersebut samasekali tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat VII danTergugat VI secara yuridis samasekall tidak turut terlibat dalampenyelenggaraan RUPS ke2 tersebut, sehingga sangat tidak relevan dantidak logis bila Tergugat VII dinyatakan melakukan perbuatan

mengikat sertamenyatakan pula Akte RUPS tersebut batal demi hukum.Adapun kesalahan/ kekeliruan putusan Pengadilann Tinggi Jakarta yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang salahmenerapkan hukum perseroan tentang keabsahan RUPS ke2 Tergugat (PT.Kodeco Timber) Tanggal 1 Oktober 2007 itu dapat dilihat dalamfaktafakta hukum sebagai berikut:a.

Sebagai contohdalam kasus ini ialah Keuputusan RUPS a quo mengenai pengakuanutang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) kepada H.Parlin Riduansyah.

Bahwa sejak didirikannya PT KDEpada tanggal 02 Februari 2011 sampaidengan didaftarkannya Gugatan aquo, Para Tergugat tidak pernah11.melakukan penyusunan rencana kerja dan menyampaikan LaporanTahunan kepada RUPS serta penyelenggaraan RUPS Tahunansebagaimana diamatkan UUPT dan Anggaran Dasar.Bahwa menurut hukum Para Tergugatbertugas dan bertanggung jawabuntuk menyusun rencana kerja dan menyampaikan Laporan Tahunankepada RUPS sebagaimana diamanatkan Pasal 63 jo. Pasal 66 jo.

PT KDE RUPS sebagaimana diamanatkandalam Pasal 63 jo.

Sampai gugatan a quo didaftarkan di Kantor Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Pusat, PENGGUGAT BELUM PERNAH BERINISIATIPUNTUK MENYELENGGARAKAN RUPS LUAR BIASA DIMAKSUD.Jangankan berinisiatip untuk meminta diselenggarakan RUPS LuarBiasa, DIUNDANG UNTUK HADIR DI DALAM RUPS LUAR BIASAYANG PERNAH DISELENGGARAKANPUN PENGGUGAT JUGATIDAK BERKENAN UNTUK MENGHADIRINYA, dan justru mengajukangugatan di pengadilan (Bukti T7)6.

RUPS tidak terselenggara karena Penggugat pernah diundang untukmelakukan RUPSLB tidak berkenan hadir; (Bukti T7)c.

Foto copy Surat Undangan RUPS No.169/XI/KDE/2015, tanggal 17November 2015 tanggal 17 November 2015 kepada BEATRICE ELsebagai Direktur PT. Kaisheng Energy, diberi tanda T.1, TT.I, TT.3, TT.41;2. Foto copy Surat Undangan RUPS No. Surat Undangan RUPS No.170/X!l/KDE/2015, tanggal 17 November 2015 tanggal 17 November 2015 kepadaBEATRICE EL sebagai Direktur PT. Kaisheng Dinamika Energy, diberitanda T.I, TT.I,TT.3, TT.41.1;3.

Putera PandawaAsli melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No.002/SK.Kom/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 pada faktanyatidak ditindaklanjuti dengan pelaksanaan RUPS khusus (RUPSLB) danPENGGUGAT juga tidak pernah dipanggil apalagi diberikankesempatan untuk membela diri dalam forum RUPS khsusus tersebut,sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 106 UU No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas;Jikapun terdapat RUPS yang diselenggarakan TERGUGAT setelahtanggal pemberhentian sementara (22 Desember 2017)

Anggaran Dasar lebihtinggi dari RUPS. Dalam perseroan segala hal harus tunduk padaAnggaran Dasar, termasuk penyelenggaraan RUPS.

RUPS tentang ini harus merupakan rupslibyang khusus diadakan untuk membicarakan mata acara keputusanpemberhentian sementara Dewan Komisaris dimaksud. Dengandemikian RUPS yang disebut Pasal 106 ayat (4) adalah RUPSLByang khusus diadakan untuk membicarakan mata acarapemberhentian sementara tersebut...

, apakah Asrul Masir Harahap, M.Pd (penggugat)diundang atau tidak dalam RUPS;Halaman 68 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor.150/Pdt.G/2019/PN Bgr Bahwa ada akta perubahan susunan pemegang saham setelah RUPS (LB)tersebut, dan akta tersebut dibuat dihadapan notaris Andreas,S.H.

, apakah Asrul Masir Harahap, M.Pd (penggugat)diundang atau tidak dalam RUPS; Bahwa ada akta perubahan susunan pemegang saham setelahn RUPS (LB)tersebut, dan akta tersebut dibuat dihadapan notaris Andreas,S.H.

Arnold Gultom hasil dari RUPS yang tidak sahkarena RUPS tanggal 28 Juni 2003 dilaksanakan dengan tidak memenuhikuorum, hanya dihadiri oleh 11,58 % pemegang saham tidak dilanjutkandengan RUPS Kedua atau Ketiga sesuai dengan ketentuan UndangundangNo. tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.. Bahwa selama sdr.

Ivan Doli Gultom pada waktu pengangkatanpertama karena RUPS tanggal 25 Oktober 2005 dilaksanakan berdasarkankehendak pribadi sdr. Arnold Gultom untuk menggantikan kedudukannyaselaku Direktur Utama.Selanjutnya dalam pasal 94 ayat (1) menyatakan Anggota Direksi diangkatoleh RUPS. Kewenangan RUPS tidak dapat dilimpahkan kepada organperseroan lainnya atau pihak lain.

President Taksi tidak adapengurusnya (vacuum).Bahwa Tergugat Ivan Doli Gultom mengadakan RUPS pertama tanggal 1Maret 2011 kemudian dilanjutkan tanggal 18 Maret 2011 untuk RUPS keduadan akhirnya untuk RUPS ketiga mengajukan permohonan ke PengadilanNegeri Jakarta Timur yang mengatasnamakan Direktur Utama PT. PresidentTaksi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Hakim yang menyidangkanpermohonan tersebut ternyata mengabulkannya.

President Taksi (Penggugat) untuk menyelenggarakan RUPS tahunansekaligus pemilihan Pengurus PT. President Taksi yang sah untuk periode2012 s/d 2015 sehubungan PT. President Taksi dari bulan Nopember 2008sampai dengan saat ini tidak pernah mengadakan RUPS Tahunan.Menyatakan putusan tentang pelaksanaan RUPS tahunan untuk memilihpengurus PT.

Soepriyadi MM.., CS sebagaiPara Penggugat, sedangkan Objek gugatan perbuatan melawan hukumadalah sama tentang penyelenggaraan RUPS PT.

yang mengakibatkanlukaluka, perbuatan mana dilakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut : Awalnya pada pada waktu dan tempat saksi RUDI SALIM alias WENG JIANPING datang ke Restoran Neosuki Hotel Classic yang beralamat di Jalan KHSamanhudi Nomor 43 45 Pasar Baru Jakarta Pusat (sebuah tempat yangHal. 2 Putusan No. 22/PID/2019/PT.DKIsetiap orang bisa datang ke restoran tersebut) bersamasama dengan SaksiGOEY KING CHEEN dan saksi SOLAHUDIN DALIMUNTE untuk menghadiriRapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Central Steel Indonesia (PT.CSI);Bahwa dalam RUPS yang dilakukan di ruang VIP Restoran Neosuki tersebutdiatas hadir juga diantaranya saksi ERKA WIDIYANTI LIONG, saksi ROGERTRIANTO MELLER als ROGER TRIANTO MELES als ROGER KARDINAL,saksi MULYADI, Terdakwa JIANG HUAQIANG alias AKIONG aliasHUAQIANG, saksi IVAN WIJAYA, saksi MULYADI SUPARDI, saksi ROSETAKARINA, JOJO alias JUJU (melarikan diri/DPO Polri) serta beberapaorang lainnya;Bahwa saat RUPS saksi RUDI SALIM alias WEN JIAN PING menyampaikantidak

alias WEN JIAN PING dan kembali melakukan pemukulandengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian muka danleher saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan saksi SOLAHUDINDALIMUNTE keluar untuk memanggil keamanan Security Hotel Classic,kemudian masuk Security Hotel Classic masuk ke ruangan dan dapatmengamankan kejadian tersebut diatas sehingga saksi RUDI SALIM aliasWEN JIAN PING bersama saksi Solahudin Dalimunthe, SH dan saksi GoeyKing Cheen berhasil meninggalkan ruangan tempat dilakukannya RUPS

hadir dalam RUPS tersebut karena diajak olehTerdakwa JIANG HUAQIANG alias AKIONG alias HUAQIANG dan dimintamengaku sebagai kuasa hukum saksi ERIKA WIDIYANTI LIONG;Bahwa saat RUPS saksi RUDI SALIM alias WEN JIAN PING menyampaikantidak setuju atas rencana penjualan saham dan atau penjualan asetperusahaan tetapi meminta untuk dilakukan Audit Laporan Keuangan PT.Central Steel Indonesia (PT.

KARDINAL hadir dalam RUPS tersebut karena diajak olehHal. 7 Putusan No. 22/PID/2019/PT.DKITerdakwa JIANG HUAQIANG alias AKIONG alias HUAQIANG dan dimintamengaku sebagai kuasa hukum saksi ERIKA WIDIYANTI LIONG;Bahwa saat RUPS saksi RUDI SALIM alias WEN JIAN PING menyampaikantidak setuju atas rencana penjualan saham dan atau penjualan asetperusahaan tetapi meminta untuk dilakukan Audit Laporan Keuangan PT.Central Steel Indonesia (PT.

tersebut dengan jelasmenyebutkan agenda dari RUPS yaitu :1.

pada pukul16;23;40 pada tanggal 27 Agustus 2019.Pelaksanaan RUPS pada tanggal 11 September 2019 dihadiri olehTergugat dan Tergugat Il, Tetapi Penggugat tidak hadir,sehingga RUPS pada tanggal 11 September 2019 ini batal (tidakada hasil keputusan) karena Penggugat tidak hadir.Surat Undangan tercatat Kedua untuk RUPS Tahunan/ RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

saham 2.500 (dua ribu lima ratus) saham.Kesimpulan RUPS diambil dengan suara bulat berdasarkanMusyawarah mufakat.Dan Hasil RUPS tersebut dibuat secara rinci dalam Akta BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

T.T5 );Halaman 58 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN BnaMenimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya menyatakanPenggugat selaku Direktur tidak pernah menerima usulan dari PemegangSaham maupun Dewan Komisaris untuk melakukan RUPS, baik RUPS tahunanmaupun RUPS Luar Biasa, dan berdasarkan buktibukti:1.

kembali Penggugat dengan surat tertanggal 11 September 2019Perihal Undang RUPS Tahun/RUPSLB PT.

MM, YAN SULAIMAN mengenai RUPS Luar Biasa adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-Undang Perseroan Terbatas sehingga membawa konsekuensi hukum tidak sah dan tidak mengikat;4. Menyatakan surat-surat yang terbit yang berasal dan atau berkaitan dengan RUPS luar biasa yang tidak sah seluruhnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;5. Menolak gugatan penggugat untuk yang selebihnya ;6.

MBS karena ada RUPS yaitutentang pergantian direksi dari pak Saut Sitorus kepada pak Cing Wun ;Bahwa adanya pergantian direksi saksi diberitahu waktu ada di rumah makan ;Bahwa setelah ada RUPS lalu dari kantor Notaris kami ke lokasi tambang untuksosialisasi hasil RUPS yang hadir karyawan dan masyarakat setelah itu kami kerumah pak Deny untuk sosialisasi tentang hasil RUPS ;Bahwa bukti T.7A foto 5, 6, 7 dan 8 foto penandatanganan berita acara sosialisasihasil RUPS yang hadir Pak Deny, Pak Cing Wun

RUPS LB yangkemudian hasil RUPS LB ditandatanganai peserta rapat tentang perubahan direksiPT.

Saksi JARPEN GULTOM, di bawah sumpah memberi keterangan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi hadir di kantor Notaris Gresia di kendari karena saksi diajak oleh PakZulkifli bos saksi yang menurut beliau ada undangan RUPS di kendari ;Bahwa dalam RUPS ada tandatangan hasil RUPS yang tandatangan Pak Deni, pakYan, pak Affendi saksi tahu mendengar dari pak Zulkifli ;Bahwa tandatangan hasil RUPS di ruang Notaris ;Bahwa setelah tandatangan hasil RUPS kami keluar makan di rumah makansebelah kantor notaris

Dalam ketentuan tersebutmenyatakan bahwa RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS lainnyamenurut penjelasan Pasal 78 ayat (1), adalah yang dalam praktek sering dikenal sebagaiRUPS luar biasa.

belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, sedangkan buktiTI & T.H5A, TI & T.U5B dan T.I & T.II5C, undangan tertanggal 19 dan 23September 2013 untuk RUPS pada tanggal 27 September 2013.

Memberikan ijin kepada Pemohon melakukan memanggil sendiri dan atau menyelenggarakan RUPS LB atas PT. Pembangunan Selingsing Mandiri, dengan agenda sebagai berikut:a. Laporan Keuangan tahun buku perseroan PT. Pembangunan Selingsing Mandiri, tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016;b. Mengganti Direksi perseroan PT. Pembangunan Selingsing Mandiri;c. Mengganti Komisaris perseroan PT. Pembangunan Selingsing Mandiri; 4.

Pembangunan SelingsingMandiri, menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) PT. Pembangunan Selingsing Mandiri (bukti P12);Fotocopy Surat Bupati No. 500/Ekon/tanggal 21 Januari 2017 yangditujukan kepada Komisaris Utama PT. Pembangunan SelingsingMandiri, menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) PT.

Pembangunan Selingsing Mandirimasingmasing tertanggal 3 Januari2017 dan tanggal 21 Januari 2017, untuk mengadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) atas PT. Pembangunan Selingsing Mandiri,namun dalam tenggang wakiu yang ditentukan selama 15 (lima belas) hari,Termohon dan Termohon Il tidak ada melaksanakan RUPS seperti yangdimohonkan oleh Pemohon,sehingga oleh karenanya Pemohon mengajukanpermohonan penetapan RUPS LB PT.

Terbatasdapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), meliputi RUPS Tahunan dan RUPSLB;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan RUPS Tahunan (generalannual meeting) adalah RUPS yang sifatnya wajib diselenggarakan setiaptahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun bukuberakhir.

Sedangkan yang dimaksud dengan RUPS LB (extra ordinarymeeting) adalah RUPS yang diselenggarakan setiap waktu = dandigantungkan berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan;Menimbang, bahwa pada prinsipnya RUPS dalam suatu PerseroanTerbatas harus diselenggarakan oleh Direksi, baik itu atas permintaanpemegang saham dengan surat tercatat kepada Direksi atau DewanKomisaris maupun atas permintaan Dewan Komisaris sendiri. NamunHal. 8 dari 14 hal.

Pembangunan Selingsing Mandiri;Menimbang, bahwa mengenai kuorum kehadiran dan ketentuantentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS dalam perkara a quotidak perlu ditetapkan dalam perkara a quo karena berdasarkan PenjelasanPasal 80 ayat (8)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas persoalan mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPS dalam penetapan Pengadilanhanya berlaku khusus untuk RUPS ketiga;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

Hal inisesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat 6 huruf a UUPT, yaitu:Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5):a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris.

RUPS LB kembali kepada Termohon IIdan Termohon Ill selaku Dewan Komisaris Perseroan melalui surattertanggal 1 732016;1.1.

Bumi Ulu Talo serta dalam Pasal 80 ayat (2)UUPT hanya diatur mengenai penyelenggaraan RUPS saja, bukanmengatur penyelenggaraan RUPS Luar Biasa;Dengan demikian, Permohonan RUPS LB yang diajukan olehPemohon tidak beralasan karena Pemohon tidak menjelaskanHalaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 812 K/Pdt/2017keadaan/ kondisi yang menunjukkan adanya kepentingan yangwajar untuk diselenggarakannya RUPS; Maka oleh karenanyapermohonan ini harus ditolak;3.

Dengankata lain, pengajuan penetapan penyelenggaraan RUPS LB a quoakan i//usoir atau siasa;3.5.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu .. dst...b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.4.1.

Dalam forum RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) mekanisme penyampaian keterangandan keputusan itu disusun secara teratur dan sistematis sesuaiagendanya. Dalam forum RUPS , para peserta tidak dapat memberikanketerangan di luar agenda rapat, kecuali RUPS itu dihadiri oleh semuapemegang saham dan mereka menyetujui penambahan agenda rapat itudengan suara bulat dan dalam setiap penyelenggaran RUPS, Ketuarapat wajidb membuat dan menanda tangani risalah ;Halaman 2 Penetapan Nomor 1299/Pdt.P/2019/PN Sby3.

Araya Bumi Megah tahun buku 2018;Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Daftar Hadir Staf/Karyawan dalam RUPS PT. Araya Bumi Megah Tahun Buku2018;Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Notulen RUPS TahunBuku 2018 PT.

ARAYABUMI MEGAH dan hal tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan pasal79 ayat (1) dan (5) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yangmenentukan bahwa Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPSlainnya, dengan didahului pemanggilan RUPS;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T6 berupa daftar hadir DewanKomisaris dan Direksi RUPS Tahunan PT ARAYA BUMI MEGAH, tanggal 28Maret 2019, T7 berupa daftar hadir peserta RUPS Tahunan PT.

ARAYA BUMIMEGAH, tanggal 28 Maret 2019 dan T8 berupa Notulen RUPS TahunanPerseroan Terbatas PT.

(RUPS) PT.