Ditemukan 2888 data
88 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor111 K/Pdt/201510.Rp71.400.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus jutarupiah);b) Kerugian karena belum dibayarnya gaji para Direksi & Karyawanseja 2003 sampai dengan 14 September 2009 yaitu sejak gugatanrekonvensi ini diajukan yaitu selama kurang lebih 84 bulan untuk 7karyawan @ Rp63.000.000,00/bulan dengan total 84 xRp63.000.000,00 = Rp5.292.000.000,00 (lima miliar dua ratussembilan puluh dua juta rupiah);c) Kerugian yang telah dikelurkan untuk biaya administrasi danoperasional
11 — 0
JRe adalah milik pribadi Termohon, tidak benarpenyebab perselisinan dan pertengkaran karena Termohon melarang Pemohonmelaksanakan ibadah umrah bersama orang tua pemohon dan sudarasaudaranya yang benar umrah dilaksanakan tanggal 30 Desember 2013 s.d 9Januari 2014, karena Pemohon saat itu dalam keadaan sakit dan Termohonbaru selesai dioperasi, tidak benar Termohon memerintahkan Pemohon untukkeluar dari pekerjaannya, yang benar pada tahun 2000 mendapat musibah/masalah hingga dipenjara yang berujung dikelurkan
274 — 339
Meskipun surat keterangantersebut dikelurkan oleh kepala pemerintahan setempat dalam hal ini KepalaDesa, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam PutusanMahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1973, SuratKeterangan dari Kepala Desa (termasuk surat keterangan yang dibuat di hadapanKepala Desa/Lurah) bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan olehUndangUndang.
1.BAIQ MAKYAH Binti H.L.ABD. Rahman
2.BAIQ WARNI Binti H.L.ABD. Rahman
Tergugat:
1.H.L. MUHAMMAD TAHIR Bin H.L.ABD. Rahman
2.BAIQ MA'ICAH Binti H.L.ABD. Rahman
Turut Tergugat:
BAIQ ATIK Binti H.L.ABD. RAHMAN dkk
107 — 74
Fotokopi Peta Blok dan Daftar OP Ringkas Pelengkap Peta Blok, dikelurkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya alat buktitersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukupkemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;Menimbang, bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, paraPenggugat juga mengajukan saksi saksi sebagai berilkut :1.
45 — 10
Keputusan Camat KarangJaya (SPC), tetapi Surat Penetapan Camat (SPC) tersebut adalah salahsatu komponen syarat untuk proses penyaluran dana SPP.Bahwa saksi menjelaskan bahwa penyaluran dana perguliran SPP bisadisalurkan tanpa menggunakan SPC tetapi harus ada penetapan daftarkelompok yang akan didanai beserta besaran pinjaman oleh TimPendanaan yang telah di tetapkan melalui oleh Musyawarah Antar Desa(MAD), sesuai dengan Penjelasan X di Petunjuk Teknis OperasionalProgram PNPM Mandiri Perdesaan yang dikelurkan
Bahwa untuk kegiatan SPP tersebut tidak diperbolehkan untukdiperuntukan oleh pribadi atau oleh pengurus UPK sesuai denganPenjelasan X di Petunjuk Teknis Operasional Program PNPM MandiriPerdesaan yang dikelurkan oleh Direktorat Jenderal PerberdayaanMasyarakat dan Desa Tahun 2014 Bahwa pengurus dari UPK di Kecamatan Karang Jaya adalah :v Ketua UPK yaitu : Rodiawati ;v Sekertaris UPK yaitu : Iskandar ;v Bendahara UPK yaitu : Repi.
109 — 49
Kerugian yang telah dikelurkan untuk biayaadministrasi dan operasional sejak 2003 s/d 14September 2009 yaitu sejak gugatan Rekonvensi inidiajukan yaitu selama kurang lebih 84 bulan yangsetiap bulan yang telah dikeluarkan Rp.20.000.000,x 84 bulan = Rp. 1.680.000.000, (satu milyar enamratus delapan puluh ribu rupiah) ;d.
Kerugian yang telah dikelurkan untuk biayaadministrasi dan operasional sejak 2003 s/d 14September 2009 yaitu sejak gugatan Rekonvensiini diajukan yaitu selama kurang lebih 84 bulanyang setiao bulan yang telah dikeluarkanRp.20.000.000, x 84 bulan = Rp. 1.680.000.000,(satu. milyar enam ratus delapan puluh riburupiah) ;d.
108 — 14
Moh Nur Hamid : 16Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Sekretaris, saksi diangkat sebagaiSekretaris pada Badan pengurus Yayasan Abdul Wahab pada tahun 2006 s.d.tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan yang dikelurkan oleh Pengurus Yayasan Abdul Wahab ;Bahwa tugas saksi sebagai Sekretaris pada Badan pengurus Yayasan Abdul Wahab adalah menjalankan Administrasi Yayasan ;Bahwa saksi ketika menjadi Sekretaris pada Badan pengurus Yayasan AbdulWahab pernah tidak pernah diminta oleh pengurus untuk mengurusAdministrasi
98 — 26
Mengenai tidak adanyaketerangan Kahar yang dikelurkan oleh instansi yang berkompoten, tidakdipersyaratkan oleh Pejabat Pembuat Kebijakan Pembangunan Balai BenihIkan.
ENY KUSRINI
Tergugat:
1.DEWAN PENGURUS CABANG ( DPC ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN PROBOLINGGO
2.DEWAN PENGURUS WILAYAH ( DPW ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA JAWA TIMUR
3.DEWAN PENGURUS PUSAT ( DPP ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
370 — 139
Saksi mengatakan surat peringatan dikeluarkan oleh partai tidaksemertamerta dikeluarkan melainkan adanya pelanggaran yangdilakukan oleh anggota, dan itupun sebelum diberikan Surat Peringatansecara tertulis terlebin dahulu diperingatkan secara lisan kepadaanggota, namun karena masih saja tidak menghiraukan peringatansecara lisan barulah kemudian partai mengadakan rapat sidang plenountuk menindak lanjuti pelanggaran yang sudah diperingati secara lisan,barulahn kemudian rapat pleno menyepakati untuk dikelurkan
48 — 32
obyek yang disengketakan pada prinsipnyaadalah soal telah terbitnya 1 (satu) Surat Keputusan Jaksa AgungRepublik Indonesia Nomor : KEP 108/A/JA/06/2014, tertanggal: 11 Juni2014 tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil kepada Nama: YUSTEN YEMBORMIASE dan/atau 1 (satu)Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP 090/A/JA/06/2013, tertanggal: 21 Juni 2013 tentang MemberhentikanSementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Nama: YustenYembormiase yang telah dikelurkan
DEDI JANUARTO SIMATUPANG, SH
Terdakwa:
HENDRI Als JERRY Bin PALIN Alm
113 — 41
HENDRI NIK 2171100212769009;
- 1 (satu) buah kartu ATM nomor 6019-0045-2862-8835 warna hitam yang dikelurkan Bank BCA an. HENDRI;
- 1 (satu) buah kartu ATM nomor 6013-0120-9467-9351warna biru yang dikelurkan Bank BRI an.
Dikembalikan kepada pemilik yaitu Terdakwa Hendri
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
DONNY RASFINO, ST Bin SUARDI
140 — 71
27) 2 (dua) Lembar Surat Permintaan Data Kepala Desa dan Perangkat Desa Nomor : 8002-2/192/DPMP/KK/2020, tanggal 18 Juni 2020 yang dikelurkan oleh Dinas Pemberdayaan Masayarakt dan Desa (PMD) Kabupaten Kaur
28) 2 (dua) Lembar Surat Pengelolaan Administrasi Data Kepala Desa dan Perangkat Desa Nomor : 8002-2/282/DPMD/KK/2020, Tanggal 12 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masayarakt dan Desa (PMD) Kabupaten Kaur.
1.I Ketut Adi Putra
2.I Nyoman Jengki
Tergugat:
I Wayan Yanto ,ST
62 — 32
Tuntutan ganti rugi ini kalau kita linat pasal 1243, ini menyangkutkerugian atau ongkosongkos yang dikelurkan pada saat dibuat suatuperjanjian, bunga dan kerugiankerugian yang ditimbulkan oleh akibat dariwanprestasi.
93 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1835 K/Pdt/2016Tinggi/Judex Facti dalam perkara ini, telah salah menerapkan hukum,karena Hakim Majelis Pengadilan Tinggi/Judex Facti telah menolak gugatanPara Pelawan/Para Pemohon Kasasidengan alasan bahwa penetapaneksekusi Nomor 03/eks/2012/19/Pdt.G/2001/PN Pms. yang dikelurkan olehketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tidak melanggar hukum;Bahwa putusan dan atau pertimbangan hukum Hakim MajelisPengadilan Tinggi/Judex Facti tersebut, telah salah menerapkan hukum,karena ketua Pengadilan
Terbanding/Tergugat I : dr. Ogik Setyo Darmoko, M.kes
Terbanding/Tergugat II : Hendro Andri Yuwono
Terbanding/Tergugat III : Mochamad Rosyid, S.H.
50 — 23
sebagaiakta outentik tetapi kKedudukannya sama seperti akta dibawah tangandan akta a quo diperlakukan seperti akta dibawah tangan, dan tidak dapatdibuat dan diberlakukan dalam melakukan perbuatan hukum dalam bentukapapun;Ternyata TergugatIl diketahui pada waktu melakukan perjanjian jual belino.05 dihadapan Tergugatlll antara Tergugat dengan Tergugatll,keadaan dan keberadaan masih ada istrinya atau masih bersatatusmempunyai istri, hal ini berdasarkan kutipan bukti akta perkawinan, No.330/ WNI/ 1988, yang dikelurkan
Terbanding/Jaksa Penuntut : ARIYA SATRIA,SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : ANDY RACHMAN, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : SRI SURYANTI. M, SH.,MH
Terbanding/Jaksa Penuntut : SUYANTO REKASASUMARTA
113 — 32
ditentukan lagi sebanyak berapa kali setidaktidaknya lebih darisatu. kali yang merupakan beberapa perbuatan yang salingberhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut,yang dilakukan oleh para terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 113/111/2009tentang penetapan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah tanggamiskin Perkecamatan dan Desa / Kelurahan dalam wilayahKabupaten Luwu TA. 2009 tanggal 04 Maret 2009 yang kemudiandilanjutkan dengan dikelurkan
203 — 131
SURYATI, S.Pd (objek sengketa) telah bertentangan dengan azasazas Kepastian hukum karena : Dalam Objek Sengketa (petitum ketiga) tentang masa berlaku suratKeputusan tersebut telah digantungkan kepada Surat Keputusan lain,yakni dengan menyebutkan Keputusan ini berlaku mulai akhir bulansejak Putusan Pengadilan atas perkaranya yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap, tanoa menyebutkan waktu yang pasti, dantanoa menyebutkan putusan yang mana, sementara dalam Keputusanyang dikelurkan Tergugat sebelumnya
242 — 134
Eksepsi mohon dikelurkan sebagai pihak3.1. Bahwa substansi pokok dari gugatan Penggugat adalah terkait denganfasilitas pembiayaan/kredit antara Penggugat dengan Tergugat , dandalam gugat tidak menjelaskan sama sekali hubungan hukum (rechtsbetrekking) antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat Ill;3.2.
Drs. FERY MOCH. INDRA SABU
Tergugat:
BUPATI TOJO UNA UNA
Intervensi:
MOH.IQBAL RAHMAT, SE
101 — 307
Tahun 2017 sekarang mau diselesaikan, bagaimana inimau dilaksanakan berdasarkan aturan yang lama sedangkanaturan lama sudah dicabut, kalau mau diselesaikan berdasarkanaturan yang baru maka aturan baru tidak mengatur tentang prosesperalihnan, maka lembaga yang diberikan kewenangan untukmenyelesaikan itu melihat persoalan tersebut karena akan timbulpersoalan di daerah kalau ini tidak disikapi akirnya keluarlah apayang disebut dengan perundangundangan semu tetapi itu adalahperaturan kebijakan yang dikelurkan
1.TOPAN SURYANA OTONG S
2.SAADI ARSA
Tergugat:
1.SUPRIADI BIN NIING
2.NURHANI BIN NIING
3.NURHATI BIN NIING
4.SUHANDA BIN NIING
5.SAMI BIN MAAH
6.NISAN BIN MAAH
7.NIIH BIN MAAH
8.Kepala Desa Sukmajaya
9.Dra.NURHAYATI,MSI
10.BADAN KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN KABUPATEN BOGOR
50 — 34
Dengandemikian apabila dinubungkan dengan surat ketetapan yang dikelurkan olehPengadilan Agama Jakarta Selatan jelasjelas namanya adalah OTONGBIN IRAN dan tidak diketemukan nama dengan sebutan ENTONG, dengandemikian alasan penyamaan nama ini sangat mengadaada dan tidakdibenarkan secara hukum6. Bahwa pada poin 7,8,9 adalah mengenai tanah yang diperjual belikanoleh Penggugat kepada Penggugat II adalah menjadi tanggung jawabPenggugat terhadap Penggugat II.