Tergugat dan memutuskanhubungan kerja (PHK) secara sepihak kepada Penggugat tanpa alasan yang jelasdan surat skorsing yang dikeluarkan Tergugat tersebut tanpa batas waktu yangditentukan serta tidak memiliki kepastian hingga akhirnya Tergugat melakukanperbuatan yang dapat menelantarkan Penggugat sebagai karyawan di tempatTergugat hingga akhirnya Penggugat memohon mediasi ke Pemerintah KotaMedan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja serta mengeluarkan Anjuran sebagaiberikut:Agar perusahaan (Tergugat) membayar hak

pesangon pekerja sebesar 1 kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal156 ayat (3) dan uang ganti kerugian sesuai dengan pasal 156 ayat (4) UndangUndang No, 13 Tahun 2003 dengan rincian berikut :e Uang Pesangon : x 9 x Rp.1.536.500, Rp.13.828.500,e Uang Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp.1.536.500, Rp. 6.146.000,Jumlah Rp.19.974.500,e Uang Penggantian Perumahan/Perobatan :15% x Rp.19.974.500, Rp. 2 175.Total Rp.22.970.675,(Dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh

Tertentu, sehingga status hubungan kerja anatara Penggugatdengan Tergugat dari waktu tertentu menjadi waktu tidak tertentu (darikaryawan tidak tetap menjadi karyawan tetap) ;4 Bahwa mengingat sebagai karyawan tetap maka apabila Tergugat melakukanPemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat (vide Bukti P4 bersesuaianBuikti T4) karena Purna Bhakti/telah memenuhi usia dan tidakPutusan No.06/G/2012/PHI.YK Halaman 31 dari 34halamanmengikutsertakan Penggugat pada program pensiun maka Tergugat wajibmemberikan hak

pesangon pensiun kepada Penggugat berdasarkan pasal 167ayat (5) Undangundang No.13 Tahun 2003 sesuai masa kerja Penggugat, yaitudari tanggal 3 Pebruari 2010 s.d. 1 Pebruari 2011 (masa kerja kurang dari 1tahun ) sebagai brikut ;a Uang pesangan : 2 X bulan upah = 2 X Rp. 5.325.000, =Rp.10.650.000,b Uang Penghargaan Masa Kerja : 0 Rp.0,c Uang Penggantian Hak : 15 % X (poinat+b) = 15 % X Rp. 10.650.000,= Rp.1.597.500.Total Hak Rp. 12.247.500,5 Berdasarkan uraian di atas, maka demi hukum seharusnya yang

dikabulkan daripermohonan aquo adalah hak pesangon pensiun Penggugat karena telah berubahstatus dari karyawan tidak tetap menjadi karyawan tetap berdasarkan undangMengingat, Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Perundangundangan lain yangbersangkutan dengan perkaraINl ;MENGADILI1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuksebagian;2 Menyatakan Penggugat adalah sebagai pegawai tidak tetap UPNVeteran Yogyakarta;3 Menyatakan pemutusan hubungan kerja

BambangEdysaputra Marbun, melalui Kuasa Hukumnya LBH Bimantara (dalam halini sebagai Termohon Kasasi) PT Purna Karya Sejahtera (dalam hal inisebagai Pemohon Kasasi), tidak mencerminkan keadilan dan kebenarandalam pengambilan keputusan, khususnya dalam hal ketidakjelasanHal. 17 dari 46 hal.Put.Nomor 55 K/Pdt.Sus/2016keterkaitan tanggung jawab bersama pembayaran hak pesangon dan gantikerugian lainnnya oleh Pemohon Kasasi;Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Medan yang memeriksa danmengadili perkara

Tergugat ) sebesar 65 % dari jumlah saldo JHTpekerja;Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa kewajiban untukmembayar hak pesangon dan ganti kerugian lainnya sebagai akibatdari pengakhiran hubungan kerja Sdr. Bambang Edy SaputraMarbun (ic. Termohon Kasasi ) sepbenuhnya menjadi tanggung jawabPT Bank Sumut (ic. Tergugat ) dan bukan tanggung jawab bersamaantara PT Bank Sumut (ic. Tergugat 1) dengan PT Purna KaryaSejahtera (ic.

Tergugat )semestinya kasus yang sama seharusnya mendapatkan putusanyang sama;Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, jelas bahwa yangbertanggung jawab atas hak pesangon dan ganti kerugian kepadaHal. 28 dari 46 hal.Put.Nomor 55 K/Pdt.Sus/2016Termohon Kasasi adalah PT Bank Sumut (ic. Tergugat 1)sepenuhnya dan bukan kewajiban bersama antara Tergugat danPemohon Kasasi, telah diatur sendiri oleh perusahaan PT BankSumut (ic.

Tergugat ) bahwa hak Pesangon adalah tanggung jawabTergugat , disamping itu pula bahwa Tergugat telah memutuskankerjasamanya secara sepihak terhitung mulai tanggal 20 September2014, dengan demikian maka segala akibat atas berakhirnyakerjasama antara PT Bank Sumut (ic. Tergugat I) dengan PT PurnaKarya Sejahtera (Ic. Pemohon Kasasi) telah berakhir secara hukum;q. Bahwa pengakhiran kerjasama secara sepihak oleh PT Bank Sumut(ic.

Selanjutnya hak pesangon yang munculdalam pemutusan hubungan kerja (PHK), kualifikasinya bukanperselisinan hak tetapi perselisihan PHK.7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan NegeriPontianak tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquokarena hal tersebut merupakan kewenangan (kompetensi absolut)Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak.B. Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas, kabur serta tidaktertentu (axceptio obscuur libelum).1.

Selanjutnya, hak pesangon yang munculdalam pemutusan hubungan kerja (PHK), kualifikasinya bukanperselisinan hak, tetapi perselisihnan PHK.Bahwa berdasarkan uraian diatas, Judex Factie telah salah dan kelirudalam memberikan pertimbangan hukum dikarenakan dasar hukumgugatannya ialah gugatan hak normatif pekerja, bukan perihalwanprestasi. Selanjutnya mohon majelis Hakim Banding untukmembatalkan atau mengoreksi pertimbangan hukum majelis hakimjudex factie tersebut..

Erwin Pasaribu, melalui kuasa hukumnya LBH Bimantara (dalamhal ini sebagai Termohon Kasasi) PT Purna Karya Sejahtera (dalam hal inisebagai Pemohon Kasasi), tidak mencerminkan keadilan dan kebenarandalam pengambilan keputusan, khusunya dalam hal ketidakjelasanketerkaitan tanggung jawab bersama pembayaran hak pesangon dan gantikerugian lainnya oleh Pemohon Kasasi;2.

sebesar 65% dari jumlah saldo Jaminan Hari Tua(JHT) pekerja;Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa kewajiban untukmembayar hak pesangon dan ganti kerugian lainnya sebagai akibatdari pengakhiran hubungan kerja sdr. Erwin Pasaribu (ic. TermohonKasasi) sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Bank Sumut (ic.Tergugat I) dan bukan tanggung jawan bersama antara PT BankSumut (ic. Tergugat 1) dengan PT Purna Karya Sejahtera (ic.Pemohon Kasasi) akan tetapi menjadi tanggungjawab PT BankSumut (ic.

,tersebut, yaitu samasama diberhentikan oleh PT Bank Sumut (ic.Tergugat ) semestinya kasus yang sama seharusnya mendapatkanputusan yang sama;Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, jelas bahwa yangbertanggung jawab atas hak pesangon dan ganti kerugian kepadaTermohon Kasasi adalah PT Bank Sumut (ic. Tergugat ) sepenuhnyadan bukan kewajiban bersama antara Tergugat dan PemohonKasasi, telah diatur sendiri oleh perusahaan PT Bank Sumut (ic.Tergugat !)

bahwa hak pesangon adalah tanggung jawab Tergugat ,disamping itu. pula bahwa Tergugat telah memutuskankerjasamanya secara sepihak terhitung mulai tanggal 20 September2014, dengan demikian maka segala akibat atas berakhirnyaHal. 28 dari 43 hal. Put. No. 53 K/Pdt.SusPHI/2016kerjasama antara PT Bank Sumut (ic. Tergugat ) dengan PT PurnaKarya Sejahtera (ic. Pemohon Kasasi) telah berakhir secara hukum;q. Bahwa pengakhiran kerjasama secara sepihak oleh PT Bank Sumut(ic.

diskulifikasi in personal; Gugatan error in persona (gugatan salah pihak); Gugatan kurang pihak (plurium litis consorsium); Gugatan kabur; Gugatan kadaluwarsa;Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatanbalik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikanputusan sebagai berikut:1) Menerima seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;2) Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah menerima kelebihanpembayaran hak

pesangon sebesar Rp483.741.141,00 (empat ratusdelapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus empatpuluh satu rupiah) sesuai dengan Anjuran Mediator Disnakerberdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;3) Menghukum Tergugat Rekonvensi atas namanama berikut untukmengembalikan kelebihan pembayaran tersebut sebesar masingmasing:Halaman 8 dari 27 hal.

74,060.00 96.177.500 22.117.50011 TOTO SUMARDI 74.060.000 78.036.100 4.976.10012 DIAKA SUHERMAN 84,587,468 85,947,700 1.360.23213 ASEP SAEPUDIN 84,587,468 104.281.500 19.694.03214 JAYUS 84,587,468 126.752.800 42.165.33215 HADIYATI, SE 84,587,468 113.916.800 29,329,33216 DEDI KUSNADI 84,587,468 127.548.418 42,960.95017 ISUR SURYANA 78.545.506 88.790.580 10.245.07418 MJUNDAN 78.545.506 85,947,700 7.402.194TOTAL l 483,741,1414) Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menyangkal telahmenerima hak

pesangon sesuai tanda terima uang sebesarRp2.989.844.457,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh sembilanjuta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuhrupiah) adalah perbuatan melawan hukum;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immateriilakibat perbuatan melawan hukum tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah);Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan telah diputus olehPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung denganPutusan

Bahwa Majelis Hakim PHI.PN.TP Nomor 49/G/2006/PHI.PN.TPIsendiri pun juga memberikan keterangan yang sama dengan Tergugatll yaitu. bahwa meskipun Penggugat tidak / bellum sempatmembubuhkan tandatangan dalam Surat Kuasa kepada Tergugat IItetapi secara hukum Penggugat adalah ex, Karyawan BULKPAKINDOyang mempunyai hak pesangon yang sama dengan karyawan yangmembubuhkan tandatangan di dalam Surat Kuasa kepada Tergugat Il.3.

Bahwa Tergugat Ill juga sangat menyayangkan tindakan Tergugat dan Tergugat Il yang telah tidak bertanggung jawab denganmenelantarkan Penggugat yang sekarang keadaannya sangatmenderita karena sampai dengan saat ini banyak yang belum bekerjadan tidak punya biaya hidup di Pulau Batam maupun biaya untukpulang kampung, Tergugat Ill juga merasa menjadi korban karenaPenggugat selalu mempertanyakan hak pesangon mereka sampaidengan saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Batam.5.

No. 438 K/TUN/2006Bene memberikan Hak Pesangon kepada Sdr. Darmawan Saragihselaku ex Karyawan Penggugat, akan tetapi harus mengambilsuatu Keputusan dengan Mempergunakan Undangundang No.13.

Put.Nomor 127 K/Pdt.SusPHI/20132 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap Penggugat;3 Menghukum untuk membayar seluruh hak Pesangon, Uang Penghargaan MasaKerja, Penggantian Hak, dengan perhitungan sebagai berikut :A. 1. Uang Pesangon5 bulan upah5 xX Rp1.050.000,00 oo. eee eee ceeeecreeeeeees = Rp5.250.000,002. Uang Penghargaan Masa Kerja:2 bulan upah2 X Rp1.050.000,00 oo. eee eects creeeeeeee = Rp2.100.000,00JUMIAL sccsscossensvassesoseonene = Rp7.350.000,003.

Industrial pada Pengadilan Negeri Medan danMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggilpihakpihak berperkara untuk hadir dalam persidangan yang telah ditentukanuntuk itu serta mengambil keputusan sebagai berikut :1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad) yang bertentangan dengan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;Menghukum Tergugat untuk membayar hak

pesangon dan hakhak lainnyakepada Penggugat sebagai akibat pemutusan hubungan kerja kepadaPenggugat secara tunai dan kontan dengan perincian sebagai berikut :a.

Menghukum Tergugat untuk membayar hak pesangon dan hakhak lainnyakepada Penggugat sebagai akibat pemutusan hubungan kerja kepadaPenggugat secara tunai dan kontan dengan perincian sebagai berikut :a. Uang Pesangon (2 x 9 bulan x Rp.3.379.907,) =Rp. 60.838.326,b. Uang Penghargaan Masa Kerja (7 x Rp.3.379.907,)=Rp. 23.659.349,c.

Nomor 98 K/Pdt.SusPHI/2015menerangkan Surat Panggilan Pertama dikembalikan ke sipengirim karenaalamat tak jelas;e Bahwa Majelis Hakim lebih memilih memakai Peraturan Perusahaan PT.Wahana Otomitra Multiartha (Tergugat) sehingga memberi peluang untuktidak mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;e Bahwa dengan Putusan Hakim a quo yang tidak memberikan hak pesangon danhak lainnya kepada Penggugat sekarang Pemohon Kasasi, Majelis Hakim telahdengan sengaja tidak patuh terhadap UU Nomor 13 Tahun

Jasa 15%Total yang harus kami terimaCatatan :Revisi di Hak Pesangon ;Rp. 11.400.000, ;Rp. 1.300.000 ;Rp. 1.710.000, ;Rp. 14.410.000. ;Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 540 K/Pdt.Sus/20081. Mengacu kepada Undang Undang No. 13 Tahun 2003 maka kami menuntuthak Pesangon kami :Oda Indura Rinanta untuk masa kerja 12 tahun :a. Upah Rp. 1.750.000 + Rp. 300.000 x 24 Rp. 49.200.000, ;b. 1 bulan kekurangan Rp. 1.750.000 ;c. PMK 4 x Rp. 1.750.000 Rp. 7.000.000, ;d.

Industrial pada Pengadilan Negeri Medan danMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggilpihakpihak berperkara untuk hadir dalam persidangan yang telah ditentukanuntuk itu serta mengambil keputusan sebagai berikut :ds2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatanmelawan hukum (Onrechtmatige daad) yang bertentangan dengan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;Menghukum Tergugat untuk membayar hak

pesangon dan hakhak lainnyakepada Penggugat sebagai akibat pemutusan hubungan kerja kepadaPenggugat secara tunai dan kontan dengan perincian sebagai berikut :Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 213/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdna.

Menghukum Tergugat untuk membayar hak pesangon dan hakhak lainnyakepada Penggugat sebagai akibat pemutusan hubungan kerja kepadaPenggugat secara tunai dan kontan dengan perincian sebagai berikut :a. Uang Pesangon (2 x 9 bulan x Rp.3.379.907,) =Rp. 60.838.326,b. Uang Penghargaan Masa Kerja (8 xRp. 3.379.907,)=Rp. 27.039.256,c. Uang Penggantian Hak Pengobatan & Perumahan(Rp.87.877.582, x 15%) 222222 =Rp. 13.181.637,d.

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan danMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggilpihakpihak berperkara untuk hadir dalam persidangan yang telah ditentukanuntuk itu serta mengambil keputusan sebagai berikut :Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatanmelawan hukum (Onrechtmatige daad) yang bertentangan dengan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;Menghukum Tergugat untuk membayar hak

pesangon dan hakhak lainnyakepada Penggugat sebagai akibat pemutusan hubungan kerja kepadaPenggugat secara tunai dan kontan dengan perincian sebagai berikut :a.

25 Putusan Nomor 214/Pdt.SusPHI/2021/PN MdnDALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas, adapun gugatan Penggugat yang padapokoknya sebagaimana diuraikan tersebut dibawah ini;1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatanmelawan hukum (Onrechtmatige daad) yang bertentangan dengan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;Menghukum Tergugat untuk membayar hak

Industrial pada Pengadilan Negeri Medan danMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggilpihakpihak berperkara untuk hadir dalam persidangan yang telah ditentukanuntuk itu serta mengambil keputusan sebagai berikut :1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad) yang bertentangan dengan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;Menghukum Tergugat untuk membayar hak

pesangon dan hakhak lainnyakepada Penggugat sebagai akibat pemutusan hubungan kerja kepadaPenggugat secara tunai dan kontan dengan perincian sebagai berikut :Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 117/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdna.

Menghukum Tergugat untuk membayar hak pesangon dan hakhaklainnya kepada Penggugat sebagai akibat pemutusan hubungan kerjakepada Penggugat secara tunai dan kontan dengan perincian sebagaiberikut :a. Uang Pesangon (2 x 9 bulan x 3.379.907) = 60.838.326b. Uang Penghargaan Masa Kerja (10 x 3.379.907= 33.799.070c. Uang Penggantian Hak Pengobatan & Perumahan(94.637.396 xX 15%) 222222 2 nnn n nnn nn nee = 14.195.609d.

Bahwa, pada bulan Januari 2015 Tergugat memberitahukan kepada paraPenggugat tentang adanya rencana pemutusan hubungan kerja dan akandiberikan hak pesangon secara mengangsur selama 2 (dua) tahun denganperhitungan UMK Tahun 2013;4. Bahwa, terhadap pemberitahuan tersebut antara pihak Tergugat dengan ParaPenggugat melakukan perudingan bipartit dimana pihak Tergugat diwakili Sadr.Chandra menjelaskan tidak ada rencana pemutusan hubungan kerja (PHK)terhadap Para Penggugat ;5.

No. 24/G/2016/PHISbyterhadap Para Penggugat dengan akan memberikan hak pesangon dengandiangsur selama 2 ( dua ) tahun, dengan menggunakan dasar UMK tahun2013 ;.

Bahwa dengan demikian tentang keputusan Judex Facti yangmenerapkan hak pesangon Pemohon Kasasi hanya 1 kali upah satu kaliketentuan Pasal 156 ayat 2 adalah pertimbangan hukum yang salah dankeliru menerapkan hukumnya, karena Termohon Kasasi melakukanperbuatan yang tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepadapekerja/buruh sebagaimana disebutkan dalam Pasal 169 ayat 2 huruf dyakni Termohon Kasasi telah memPHK Pemohon Kasasi dan TermohonKasasi tidak melaksanakan Pembayaran upah kerja selama

Pdt.SusPHI/2018/PN Jkt.Pst, tertanggal 7 Mei 2018:Menolak gugatan Penggugat/Terlawan untuk seluruhnya;Dalam RekonvensiDalam Pokok Perkara1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan mengikat Surat Keputusan Direksi Nomor 086/HRGADMB/X/SK 2016 tentang Masa Purna Bakti tertanggal 19September 2016;Menyatakan sah dan mengikat Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor086/HRGADMB/X/SK 2016 tentang Masa Purna Bakti tertanggal 20September 2016;Menyatakan sah pembayaran sebagian hak

pesangon yang telahdibayarkan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dengantermin pembayaran: Pembayaran tanggal 5 April 2017 sebesar Rp15.000.000,00 (limabelas juta rupiah); Pembayaran tanggal 31 Mei 2017 sebesar Rp15.000.000,00 (limabelas juta rupiah); Pembayaran tanggal 31 Mei 2017 sebesar Rp15.000.000,00 (limabelas juta rupiah); Pembayaran tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp15.000.000,00 (limabelas juta rupiah); Pembayaran tanggal 15 Agustus 2017 sebesar Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah)

sehinggasudah selayaknya bilamana putusan dalam perkara ini dapat dijalankanterlebin dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukumverzet, maupun kasasi;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Para Penggugat mohonagar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat putuskarena usia Pensiun;Menghukum Tergugat untuk membayar hak

pesangon PensiunPenggugat sebesar Rp347.146.600,00 (tiga ratus empat puluh tujuh jutaseratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagaiberikut: Uang Pesangon Pensiun : 2 x 9 x Rp. 9.200.000, = Rp 165.600.000,00 Penghargaan masa kerja: 10x Rp. 9.200.000, = Rp 92.000.000,00Rp 257.600.000,00 Penggantian Hak 15% :15%x Rp. 257.600.000, = Rp 38.640.000,00 Sisa cuti Tahunan 16/30 hah x Rp. 9.200.000 = Rp 4.906.600,00 Cuti Besar (istirahat panjang):Periode Tahun 2003, sisa 1 bulan x

Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak pensiun Penggugatsesual dengan ketentuan haknya;Hak Pesangon: 9 X 2 = 18 bulan ditambah Pengurangan Masa Kerja: 8bulan Total = 26 bulan dan uang penggantian hak 15persen;26 bulan X Rp2.465.000 = Rp69.090.000;15persen = Rp 9.613.500;Jumlah Total = Rp73.703.500;3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau adaverzet, banding atau kasasi dari Tergugat;5.