Bahwa, keinginan Para Penggugat sesuai Posita dan Petitumnya hanyakarena adanya dugaan kecurangankecurangan dalam proses pemilihanKepala Desa Satriajaya, merupakan dinamika politik dan wujuddemokrasi atas suatu pemilihnan di dalam masyarakat desa Satriajaya,menurut ketentuan sebagaimana dimaksud UndangUndang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa sebagai ground normnya, terhadap pemilihanulang tidak diatur adanya Pemungutan Suara Ulang dan/atau setidaktidaknya Pemilihan Ulang khususnya di Desa Satriajaya

LinggajayaTanggal 22 Mei 2012 ( Foto copy dari foto 13141617 Surat peryataan Sdr Sudrajat sebagai Ketua BPD Desa Linggajaya Kecamatan Cisitu KabupatenSumedang Tertanggal 13 Juni 2012 ~( Foto copy dari fotoLembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2006 Seri E Peraturan DaerahKabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2006 ( Foto copy dari fotoNotulen Rapat BPD Desa Linggajaya ( Sesuai dengan aslinya ) ;Surat Nomor : O1/bpd/V/2012 Linggajaya 27 Mei 2012 ( Foto copy sesuai denganaslinya ) ;Berita Acara Pemilihan

Ulang Ketua Kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) DesaLinggajaya ( Foto copy sesuai denganaslinya ) ; == 222222 nnn nnn nnn ne Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukanbukti bukti berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan denganaslinya/foto copynya yang diberi tanda T 1sampai T 42 sebagai Surat Permohonan Berhentidari Kepala Desa Linggajaya(ASEP YAYA SUNARYA )Kepada BPD Desa Linggajaya(Fotocopy dariFotocopy) 5 Berita Acara

menyampaikanpernyataan masyarakat kepada pemerintah daerah selakupenyelenggara negara berdasarkan demokrasi dan undangundanguntuk menyampaikan keinginankeinginan masyarakat secara umum danHalaman 28 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2016/PN Snbterobuka dengan maksud hal yang terjadi dalam desa, dalampelaksanaan pilkades kuat dugaan Terdakwa adanya unsur KKN(korupsi, kolusi dan nepotisme) yang dilakukan oleh ketua panitia Pilkades yaitu saksi Djaminur supaya ditindaklanjuti oleh pemerintahdaerah guna untuk dilakukan pemilihan

ulang terhadap caloncalonkepala desa ganting periode 2016 sampai dengan 2022; Bahwa sebelum surat tersebut diedarkan sempat ditunjukan kepadasaksi Jainudin dan saksi Syahrul Ali, lalu saksi Jainudin dan saksiSyahrul Ali pemilinan anggota BPD Desa Ganting tidak ada kecuranganyang dilakukan oleh saksi Djaminur dikarenakan pemilihan tersebut telahdilakukan sesuai dengan ketentuan prosedur yang ada.Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapatdinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka semua

FakultasPertanian UNA Periode 20112015 tersebut secara nyata telahbertentangan atau setidaktidaknya tidak sesuai denganproses dan prosedur yang seharusnya dilakukan, maupunsecara juridis telah Cacat hukum karena bertentangandengan ketentuan yang berlaku yaitu telah ditetapkanoleh Pejabat Rektor yang tidak memenuhi persyaratan,maka untuk tertibnya pemilihan dan pencalonan sertapenetapan Dekan di Fakultas Pertanian Universitas Asahansesuai dengan peraturan yang berlaku, Tergugat menganggapharus dilakukan proses pemilihan

ulang Calon Dekan FakultasPertanian UNA guna ditetapkan menjadi Dekan FakultasPertanian UNA, dan memberhentikan dengan hormat SdriIr.Maimunah Siregar, MP sebagai Dekan Fakultas PertanianUniversitas Asahan priode tahun 20112015 sebagaimanatersebut dalam Surat Keputusan Rektor Universitas AsahanNomor : 176/KPTSUNA/2011 bertanggal 22 Februari 2011, dankarena Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas PertanianUniversitas Asahan priode tahun 20112015 juga ditetapkanoleh Pejabat Rektor yang tidak memenuhi

tidak memenuhi syarat.oe e Pasal 20 ayat (4) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 9Tahun 2016, Tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi;28.29.30.Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (3) bersifat final dan mengikat ;Bahwa oleh karena surat Tergugat tersebut cacat hukum dan batal demi hukum,maka sudah sepatutnya secara hukum Tergugat untuk mencabut Objek sengketatersebut dan memerintahkan Badan Permusyawaratn Desa Kuala Dasal dan PanitiaPemilihan Kepalas Desa Kuala Dasal untuk melakukan pemilihan

ulang kepalaDesa Kuala Dasal;Bahwa perlu juga diketahui kalau terhadap ketentuan atas permasalahan DomisiliCalon Kepala Desa Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor :128/PUUXII/2015, yang membatalkan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1)huruf c UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;Bahwa pada pokoknya dalildalil gugatan yang telah dikemukakan Penggugattersebut diatas telah didasarkan kepada faktafakta dan buktibukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan ;Berdasarkan alasanalasan

tidakmendapatkan kepastian hukum;Bahwa dengan diterbitkan Keputusan aquo, telah mengabaikankeberatan Penggugat yang berdasarkan faktafakta kejadian sehinggamenjadi sangat beralasan hukum untuk menyatakan batal atau tidaksah Keputusan yang telah Tergugat terbitkan khususnya untuk poinnomor 4 dari Salinan Lampiran, Kecamatan Silinda Desa Tarean atasnama Kepala Desa terpilin Yusuf Barus;Bahwa dikarenakan Keputusan aquo telah melanggar mekanismepemilihan Kepala Desa maka sangat beralasan hukum untukmengadakan Pemilihan

Ulang Kepala Desa Tarean Kecamatan SilindaKabupaten Serdang Bedagai tahun 2017 (periode 20182024 denganmasa jabatan 6 tahun);Bahwa jelas adanya di dalam perkara ini Tergugat dalam mengeluarkanSurat keputusannya tidaklah memenuhi syaratsyarat yang diharuskanoleh UndangUndang terhadap penerbitan suatu Keputusan Tata UsahaNegara (Beschikking) yang antara lain suatu Keputusan tata UsahaNegara tersebut haruslah memenuhi adanya azas kecermatan danHalaman 7 Putusan No. 49/G/2018/PTUNMDN14.15.pertimbangan

Bahwa dikarenakan Keputusan aquo telah melanggar mekanismepemilinan Kepala Desa, maka sangat beralasan hukum untukmengadakan Pemilihan Ulang Kepala Desa Benteng KecamatanTalawi Kabupaten Batu Barat priode 2013201 9;1215. Bahwa selain itu tindakan Tergugat juga telah memenuhi unsursebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 sub a dan b UUNo.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004 jo.

menjadiSekretaris Jenderal GKPI;Menyatakan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telahmelanggar Pasal 62 ayat (2) huruf f Tata Gereja/PRT GKPI;Menyatakan batal Berita Acara Sinode AM Periode XX GKPI 2015 Nomor2/SAPXX/GKPI/X/2015 tanggal 4 Oktober 2015 dengan segala akibathukumnya;Menyatakan pencalonan Tergugat menjadi Sekretaris Jenderal GKPI tidakmemenuhi syarat Pasal 62 ayat (2) huruf f Tata Gereja/PRT GKPI;Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan TergugatVI mengadakan pemilihan

ulang jabatan Sekretaris Jenderal GKPI Periode2015 2020;Menghukum Turut Tergugat tunduk kepada putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap (inkracht);Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;Atau: apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidaksependapat dengan Penggugat, mohon putusan seadiladilnyek aequo et bond;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan TurutTergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknyasebagai berikut:Dalam

keputusan untuk melaksanakanmusyawarah umat anggota jika lebin dari separun umat anggota yang memberikanpersetujuan, dengan demikian maka pengambilan keputusan sifatnya kolektif dan bukansecara perorangan, dan mekanismenyapun secara organisasiuntuk sebuahPerkumpulan atau Organisasi Kemasyarakatan Sosial Keagamaan yang harusditempuh adalah bahwa anggota umat tersebut harus menggalang umat anggotamelebihi dari setengah Umat Anggota yang kemudian secara bersama samamengajukan permintaan untuk dilakukan pemilihan

ulang, hal tersebut telah ditegaskanpula dalam pasal 2 ayat (4) ART yang menyatakan secara tegas bahwa setiap umatanggota selain mempunyai hak memilin dan hak dipilih, juga mempunyai hak bicarayaitu untuk mengajukan saran/usul kepada Pengurus bagi perbaikan dan kemajuanserta pengembangan Tempat lbadah Tri Dharma Kwang Sing Bio dan Tjoe Ling KiongTuban yang disalurkan melalui Badan Penilik, hal demikian berarti secara peroranganmaupun secara kolektif umat anggota tidak diberikan hak untuk melakukan

KSB & TLK Tuban mekanismenya harus melalui hasilkeputusan rapat paripurna/sidang pleno atau berdasarkan desakan Umat Anggota yangmendapat dukungan mayoritas Umat Anggota atau lebih dari separo Umat Anggotauntuk melakukan pemilihan ulang pembentukan pengurus T.I.T.D.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk:Melakukan pemilihan ulang terhadap calon kepala desa;5.

yang menyatakan bahwa:Pasal 52(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;b. dibuat Sesuai prosedur; danc. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)didasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan danasasasas umum pemerintahan yang baik (AUPB);Oleh karenanya dalil Penggugat mengenai permohonan menyatakanbatal atau tidak sah objek sengketa dan mewajibkan Tergugatmencabut objek sengketa serta melakukan pemilihan

ulang terhadapcalon Kepala Desa dalam perkara a quo sangatlah tidak relevan danpatut kiranya untuk ditolak, atau setidaktidaknya dikesampingkan;8.

AANG KURNIAWAN

Adalah pengurus Koperasi Perkebunan (KOPBUN) BERSAMA yang sah menjalankan kepengurusan Koperasi sampai dengan dilaksanakannya pemilihan ulang pengurus Koperasi Perkebunan (KOPBUN) BERSAMA;

5.MenghukumTergugat dalam Rekonvensiuntuk tunduk kepada Putusan dalam perkaraa quo;

6.Menolak petitum gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

MenghukumPenggugatKonvensi

karena ada prosedur yang tidak sesuai dengan perbup; Bahwa saksi mengatakan ada keberatan dari Ketua Bamus terkaitpelantikan Penggugat, yang intinya pada saat proses seleksi danbanyaknya peserta seleksi yang mengundurkan diri; Bahwa saksi mengatakan ada pro dan kontra dari masyarakatterhadap hasil seleksi pemilihan perangkat Nagari Anduring tersebut; Bahwa saksi mengatakan ada panitia seleksi yang dibentuk olehWali Nagari; Bahwa saksi mengatakan pernah menyarankan kepada WaliNagari untuk melakukan pemilihan

ulang seleksi perangkat NagariAnduring tersebut;Halaman 42 dari 55 halamanPutusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.PDG Bahwa saksi mengatakan bahwa proses pemilinan seleksiperangkat Nagari Anduriang tidak sesuai dengan Peraturan BupatiPadang Pariaman Nomor 18 Tahun 2018 karena ada norma hukum yangdilanggar;2.

Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwasebagai Kepala Daerah sekaligus pemimpin masyarakat yang jabatannya diperolehberdasarkan pemilihan oleh rakyat karena dipercaya oleh rakyat, sudah seharusnyaberdiri di depan untuk memimpin rakyat dalam memerangi pemberantasan tindakpidana korupsi, dan bukan melakukan perbuatan yangsebaliknya ;Menimbang, bahwa sudah seharusnya Terdakwa yang telah dipilih oleh rakyatdalam pemilihan langsung yang jujur dan adil, meyakini sepenuhnya bahwaseandainyapun dilakukan pemilihan

ulang, rakyat yang menjadi pendudung setia dan3031percaya kepada integritas dan kompetensi Terdakwa dan telah memilih Terdakwamenjadi Kepala Daerah, akan kembali memilihTerdakwa ; 29222 22a 2 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn neMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut makaMajelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidanatambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih, sebagaimana dalam amarputusan dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena

Hiliamondregeraya KecamatanOnolalu Kabupaten Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan, PerihalPermohonan Verifikasi Ulang penetapan Cakades dan Pembatalan hasilPemilihan Kepala Desa Hiliamondregeraya, tanggal 16 November 2019,Selanjutnya diberi tanda ....... 2.0... ccc cee cee cee cee ceeeeeeee tee eae ees (Bukti P14) ;Halaman 30 Putusan Nomor : 85/G/2020/PTUNMDN.15.Fotokopi Surat Badan Permusyawaratan Desa Hiliamondregeraya KecamatanOnolalu Kabupaten Nias Selatan, Nomor 005/03/BPD/33.2002/2019, halRekomendasi Pemilihan

Ulang Kepala Desa Hiliamondregeraya, tanggal16 November 2019, selanjutnya diberi tanda ..................

ulangkarena takut;Bahwa Saksi melakukan tandatangan 2 (dua) kali pada kertas yangbesar dan kecil (ditunjukkan T 10 oleh Majelis);Bahwa pada waktu pemilihan kepala desa dimulai Saksi tidak tahuada pengumuman dari panitia;Bahwa peserta yang hadir berjumlah 2.229 penduduk;Halaman 49 dari 81 halaman Putusan Nomor : 004/G/2014/PTUN .SMG.3Bahwa hasil penghitungan pertama belum diumumkan;BahwaSaksi tidak tahu alasan yang diterawang hanya 2 (dua)gambar Kelapa dan Padi;Bahwa tidak ada rekapitulasi kedua dalam pemilihan

ulang; Bahwa ada 2 (dua) kali surat suara yang dihitung ulang olehBAWON dan kemudian ditumpuk oleh WAHONO;Bahwa pak Camat tidak ikut rapat darurat;Bahwa penghitungan pertama belum dibuat Berita Acara;Bahwa Saksi tidak tahu tugas Sdr.

Pelaksanaan Pemilihan Ulang Kepala Desa Palingkau Jaya,Hal. 15 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLKKecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, sesuai dengan ketentuan PerundangUndangan yang berlaku;5. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.Atau : Mohon Putusan yang seadil adilnnya (Et Aquo Et Bono).

Penggugat sesuai Positanya pada point angka19, hanya karena adanya dugaan kecurangankecurangan dalam prosespemilinan Kepala Desa Cibarusah Kota, merupakan dinamika politik dandemokrasi pemilinan di dalam masyarakat desa Cibarusah Kota,Halaman 25 dari 86 halaman Putusan Nomor: 86/G/2018/PTUN.BDGdikarenakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud UndangUndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai ground normnya, terhadappemilinan ulang tidak diatur adanya Pemungutan Suara Ulang dan/atausetidaktidaknya Pemilihan

Ulang khususnya di Desa KarangsariKecamatan Cibarusah, karena selain mencederai nilai demokrasi yangtumbuh di masyarakat dengan cara menyalurkan penilaian politikkepercayaan kepada calon pilihannya, sehingga menghasilkan penilaiankepada Calon Kepala Desa Terpilin dari masyarakatnya denganmemperoleh suara terbanyak, Ssesuai amanat Pasal 49 ayat (1) PeratuanDaerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa, selain ituharus juga memperhatikan pembebanan biaya pemilihan Kepala Desadibebankan pada

lainnya dalam perundangundangan yang berlaku, sedangkan dalam posita gugatan Penggugat TidakDijelaskan Apa Peran Dan Kewenangan Tergugat (Bupati Bekasi) yang adaPenggugat mengajukan keberatan terhadap Panitia Pemilihnan Kepala desa dankeberatan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten tidak pernah atauTidak Ada hubungan hukum kenapa Tergugat dijadikan Tergugat dalam perkaraa quo, apalagi apa yang diminta atau dituntut dalam petitum angka 4 mengenai:memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan pemilihan

ulang Kepaladesa Cibarusah Kota Kecamatan Cibarusah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, 922 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnBerkaitan dengan petitum Penggugat tersebut perlu kiranya Tergugat IlIntervensi tanggapi agar jangan sampai menimbulkan kerancuan dalampelaksanaan ketentuan hukum yang ada dalam permasalahan Pilkades, karenaTidak Ada Satu Pasalpun dalam ketentuan Pilkades dalam UU desa, ataupunPerbup Nomor 5 Tahun 2018 yang membahas adanya petitum tersebut, apalagisesuai Pasal 41 ayat

Perkara Nomor 30/G/TF/2020/PTUN.BNATENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN' PELAKSANAAN SURATKEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA/SURAT PEJABAT TATA USAHANEGARA (SCHORSING);1.Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Bupati Aceh Timur Nomor :140/5045, tanggal 12 Juni 2020 dan Surat Bupati Aceh Timur Nomor :140/7793, tanggal 10 September 2020 Perihal Penegasan terhadap hasilPemilinan Keuchik Gampong Birem Rayeuk;Bahwa dalam surat tersebut berisi perintah kepada Camat Kecamatan BiremBayeun agar harus segera dilakukan pemilihan

ulang Keuchik GampongBirem Rayeuk Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur danperintah agar segera mengusulkan Penjabat Keuchik Gampong BiremRayeuk Kecamatan Birem Bayeun yang salah satunya tugasnya untukmemfasilitasi pelaksanaan pemilinan keuchik definitive;Bahwa pemilihan Keuchik Gampong Bireum Rayeuk Kecamatan BireumBayeun telah berlangsung sukses dan terlaksana secara demokratis,sebagaimana yang telah Penggugat sebutkan dalam dalildalil posita di atas,Penggugat merupakan Keuchik yang telah

Bahwa, tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terhadappermasalahan tersebut, yaitu setelah masuk surat usulan dari camat, kemudianmelakukan pertemuan dengan tim Verifikasi untuk memverifikasi berkasberkasyang masuk, dan disitu disebutkan ada administrasi yang tidak terpenuhi, yaitutidak ditandatangani Daftar Hadir Pemilih, saksi sudah melakukan konsultasi denganpihak kecamatan, dan secara administrasi yang dilakukan Pemerintah KabupatenAceh Timur adalah dilakukan pemilinan ulang;Bahwa, pemilihan

ulang terhadap Pemilihan Keuchik Gampong Birem Rayeukbelum dilaksanakan;Bahwa, karena Keuchik terpilin belum dilantik, yang dilakukan oleh PemerintahKabupaten Aceh Timur selanjutnya adalah, Pemerintah Kabupaten Aceh Timurmenunjuk Penjabat Keuchik, dan masa jabatan Penjabat Keuchikyang ditunjuktersebut belum habis;Bahwa, berkas pemilihan Keuchik Gampong Birem Rayeuk ada dikirimkan olehKecamatan Birem Bayeun ke Kabupaten Aceh Timur, dan berkas tersebut sudahdiverifikasi;Bahwa, berkas administrasi

menentukan hasil pemilihan kepala desa, serta terdapatkertas suara yang berasal dari desa lain yang ikut dicoblos di TPS 01, olehkarenanya penerbitan objek sengketa a quo cacat prosedural sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 12 huruf (d) angka 3 Peraturan BupatiPenajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara PemilihanKepala Desa dan melanggar asasasas umum pemerintahan yang baikkhususnya asas demokrasi, asas kepastian hukum dan asas kecermatan; Bahwa putusan Judex Facti yang memerintah pemilihan

ulang sudah tepatdan benar karena objek sengketa a quo mengandung cacat prosedur padaproses pemungutan suara, maka untuk memenuhi tujuan hukum yangberkeadilan serta untuk menyelesaikan pokok persengketaan, Tergugatsekarang Pemohon Kasasi dibebani kewajiban melaksanakan pemungutansuara ulang di TPS 01 Desa Tengin Baru;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi

Dapatdibayangkan kerugian yang dialami oleh Penggugat jika kemudianPengadilan atau Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasangan CalonNomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 karena melanggar Undangundang danharus dilakukan pemilihan ulang maka tentu Penggugat mengalami kerugianyang nyata baik materiil maupun immateriil;10Formul02/Proksi03/KIM4. Bahwa calon yang ditetapkan oleh Tergugat atas nama :4.1. Drs. H.