Facti patut dibatalkan;2 Pengadilan Tinggi Medan lalai dalam menerapkan hukum acara perdata tentangkewenanganya memeriksa perkara pada tingkat banding;Ketentuan Pasal 344 Rv, pemeriksaan perkara pada tingkat banding merupakanpemeriksaan ulang atas perkara yang dimintakan banding;Ternyata dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi hanya dengan sertamerta menerimapertimbangan hukum maupun putusan Pengadilan Negeri Balige, tanpa memberikanpertimbangan yang cukup, alasanalasan yang membenarkan pengambil alihan

Bahwa pun dalam keadaan demikian, Terlawan pada tanggal 30Desember 2009, dengan suratnya Nomor 1914/MRKI2009 tentangPersetujuan Pengambil Alihan Agunan Kredit (AYDA), Terlawan telahmengambil alin selurunh asset Pelawan yang dijaminkan kepadaHal. 8 dari 40 hal. Put.

Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihatpihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkanpada buktibukti yang kKemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu.Bahwa untuk syarat tersebut, Pemohon PK, dapat uraikan sbb:1.Terbitnya Surat Termohon Peninjauan Kembali, Nomor 1914/MRK/2009 tanggal 30 Desember 2009 (vide bukti, PPK.2), tentangPersetujuan Pengambil Alihan Kredit (AYDA) yang kemudian di AktaNotarialkan, berdasar Akta Nomor 33 tentang KesepakatanPenyerahan

tidak salahmenerapkan hukum;Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan oleh Terlawan(Termohon Peninjauan Kembali) melalui perantaraan KPKNL Jakarta V telahsesual dengan ketentuan yang berlaku;Bahwa suratsurat bukti Pemohon Penianjauan Kembali bukanmerupakan novum yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67UndangUndang Mahkamah Agung;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak dapat membuktikanadanya tipu muslinat atau kebohongan dalam perjanjian kredit pengikatanPersetujuan Pengambil Alihan

Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi tidak menyerahkan uang hasilpanen jeruk musim panen tahun 20062007 dan tidak membayar uangpengoper alihan lahan kebun jeruk kepada Para Penggugat Konvensi adalahmerupakan perbuatan melawan hukum;3.

Menghukum Tergugat Konvensi untuk mengganti kerugian akibat tidakmenyerahkan uang hasil panen jeruk musim panen tahun 20062007 dantidak membayar uang pengoper alihan lahan kebun jeruk sebesar Rp.35.000.000, + Rp. 80.000.000, = Rp.115.000.000, (seratus lima belas jutarupiah) kepada Penggugat dan mengganti kerugian immateriil sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah);4.

denganfaktanya diantaranya :Tidak adanya surat permohonan pelunasan fasilitas kredit dari calondebitur/debitur kepada bank take over yaitu Bank BNI dan BankBukopin;Menerbitkan cheq dari rekening tujuan pelunasan di bank take overdengan nominal minimum sama dengan jumlah dana yang ada di banktake over namun faktanya cheg tersebut dalam keadaan kosong ;Sehingga terjadinya pencatatan palsu pada Memo Internal Nomor:322/SNDO07/SBY1306/032018 tanggal 29 Maret 2018 perihal Deviasiproses pelaksanaan pengambil alihan

Terdakwa selaku Area Manager (AM) PT Bank Danamon IndonesiaTok Kantor Wilayah Jawa Timur tidak memastikan bahwa saksiAluisius Dwipa Subiantoro selaku BRM telah menerima Salinan Suratpermohonan pelunasan fasilitas kredit dari calon Debitur kepada BankTake Over yaitu Bank BNI dan Bank Bukopin dan Terdakwa ikutmenanda tangani persetujuan Memo Internal Nomor322/SND07/SBY1306/032018 tanggal 29 Maret 2018 perihal Deviasiproses pelaksanaan pengambil alihan kredit (take over) yang isinyatidak sesual yaitu

Apakah asli dokumen jaminan dan surat roya dapat diserahkan padahari yang sama.Bahwa Memo Internal Nomor 322/SND07/SBY1306/032018 tanggal 29 Maret2018 (bukti nomor 4) yang antara lain ditanda tangani oleh Terdakwa ini adalahsurat yang berisi permohonan kepada Bank Danamon cabang Coklat untukmelakukan proses pengambil alihan (take over) dengan deviasi/penyimpanganatau prioritas, namun dalam pengambil alihnan kredit atas nama Joy SanjayaTjwa tidak disertai kelengkapan berupa surat permohonan pelunasan

Yusuf Setiawan, bahwa darirangkaian proses tersebut maka Memo Internal Nomor322/SNDO07/SBY1306/032018 yang ditanda tangani Terdakwa bukan surat palsukarena surat tersebut telah menjelaskan adanya deviasi/penyimpangan dariketentuan aturan terkait pengambil alihan kredit (take over) sehingga unsur initidak terpenuhi.Menimbang, berkaitan dengan point c dakwaan Penuntut Umum padapokoknya bahwa Terdakwa selaku Area Manager (AM) PT Bank DanamonIndonesia Tok Kantor Wilayah Jawa Timur telah membuat dan menanda

SMEC/CR/1117 tanggal 30 November2017.Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Area Manager (AM) PT BankDanamon Indonesia Tok Kantor Wilayah Jawa Timur tidak memastikan bahwasaksi Aluisius Dwipa Subiantoro selaku BRM telah menerima Salinan Suratpermohonan pelunasan fasilitas kredit dari calon Debitur kepada Bank TakeOver yaitu Bank BNI dan Bank Bukopin dan Terdakwa ikut menanda tanganipersetujuan Memo Internal Nomor 322/SND07/SBY1306/032018 tanggal 29Maret 2018 perihal Deviasi proses pelaksanaan pengambil alihan

Bila tidak diatur lain, lamanya kehilangan potensi usaha tersebut dapatdipertimbangkan selama 6 sampai 12 bulan tergantung pada potensi darimasingmasing tingkat kehilangan bisnis/usaha/pekerjaan.Penerapan solattum (kerugian emosional) diatur sebagai berikut:a)b)C)d)Solatum merupakan kompensasi yang diberikan kepada pemilik rumahuntuk kerugian nonfinansial yang disebabkan oleh adanya kebutuhanpengambil alihan dan/atau berpindah rumah tinggal sebagai akibat adanyapengadaan tanah untuk kepentingan umum.Besaran

Beban pajak atas adanya pengambil alihan hakpada properti eksisting dapat diperhitungan bila ada sesuai dengan ketentuandan peraturan yang berlaku atau sesuai instruksi pemberi tugas.Beban biaya PPAT atau sejenisnya dikenakan secara proporsional untukseluruh kerugian fisik yang terkait kepada tanah dan bangunan saja, sepertitanah, rumah tinggal, tempat usaha, industri, perkebunan. Di luar dari itutidak diperhitungkan, seperti mesin dan peralatan.

Biaya PPAT atas adanya pengambil alihan hakpada properti eksisting dapat diperhitungan bila ada sesuai dengan ketentuandan peraturan yang berlaku atau sesuai instruksi pemberi tugas.2) Kompensasi masa tunggu dihitung berdasarkan alasan bahwa tanggal penilaianditerapkan pada tanggal penetapan lokasi.

Bahwa pengambil alihan obyek sengketa I,Il dan Ill tanpasepengetahuan dan seizin Penggugat selaku pemilik hak;4.

kepada Penggugat.6 6Yang lebih aneh lagi Penggugat mempermasalahkan Perjanjian inisetelah usaha Resort yang dikelola Tergugat mengalami kemajuan pesat.Dan lebih ironis lagi Penggugat mempermasalahkan perjanjian ini setelahPenggugat mengambil alih paksa operasionalisasi Ubud Hanging Resortsecara melawan hukum yakni dengan cara membawa sekelompok orangberbadan kekar yang patut diduga sebagai preman dengan jumlah kuranglebih 50 orang tanpa didasari oleh landasan hukum yang benar dan kuat.Pengambil alihan

Atas kejadianpengambil alihan paksa operasional dan pengusiran manajemen tersebuttelah Tergugat laporkan kepada pihak Kepolisian Polda Bali (vide:TBL/660/XI/ 2013/BALI I SPKT tanggal 25 November 2013 dan LP : 732/XII/2013/SPKT POLDA Bali tanggal 23 Desember 2013). Sehingga dalildalil yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya tersebut hanyalah dalihyang sengaja dicaricari untuk mencari alasan pembenar atas perbutanmelawan hukum yang dilakukan Penggugat tersebut.

Selainkarena didasari motif Penggugat yang ingin mengambil alih pengelolaanhotel yang sedang dikelola oleh Tergugat Pengambil alihan paksapengelolaan hotel oleh Penggugat. disaat masih dalam masa sewa Tergugatserta tanpa didasari dasar dan prosedur pengambil alihan yang sah secarahukum adalah fakta nyata bahwa PENGGUGAT ADALAH PEMBERISEWA YANG BERTIKAD BURUK..

Dan sejak terjadinya perampasan pengelolaan operasionalUbud Hanging Gardens Resort tersebut oleh Tergugat, Penggugat sampai saatini tidak lagi dapat mengelola operasional Resort meskipun masa sewaPenggugat masih berjalan dan baru akan berakhir tahun 2030 karena dikuasaiTergugat dan dibawah penjagaan para bodyguard.28.Bahwa, perbuatan perampasan dan pengambil alihan pengelolaan danoperasional Ubud Hanging Gardens Resort oleh Tergugat, disaat Penggugatsedang menjalankan Hak Sewa yang dimiliki Penggugat

Hal ini jugadapat dibuktikan dengan adanya pengambil alihan dariKomando untuk ditindak lanjuti dengan pembuatan suratresmi Nomor TNIAD dari Subdenpom Cianjur denganmembayar upeti setiap bulannya Rp.10.000, buktiterlampir dalam berkas' perkara, demi kepentingankomando untuk menunjang manuver gerak anggota Armed105. yang berhomdis di daerah terpencil.

Bahwa dengan telah ditanda tanganinya Perjanjian Pengikatan JualBeli tersebut dan serta telah disetujuinya Penggugat oleh Tergugat IVdalam pengambil alihan pembiayaan sebagaimana terdapat didalamSurat No.10/6223/DRS tertanggal 26 Nopember 2008, dan suratNo.11/0123/DRS tertanggal 07 Januari 2008, maka Penggugatmempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kepadaHalaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 107/Padt/2018/PT MDN21.22.23.24.Tergugat IV, namun semua yang telah disepakati oleh Penggugatdengan

Apabila BSM dalam waktu seminggusejak kelengkapan data belum memberikan persetujuan makaPENGGUGAT akan mempergunakan kembali untuk keperluan modalkerja dan akan kami setorkan kembali setelah ada keputusan dariTERGUGAT IV.Skema pengambil alihan adalah :e Secara cash keras sebesar Rp. 55 milyar pada saat adanyapersetujuan dari TERGUGAT IV ataue Secara cicilan selama 6 bulan senilai Rp. 60 milyar sbb.

dalam waktu seminggu sejak kelengkapan databelum memberikan persetujuan maka TERGUGAT REKOPENSI akanmempergunakan kembali untuk keperluan modal kerja dan akan kamisetorkan kembali setelah ada keputusan dari PENGGUGAT REKOPENSI.Skema pengambil alihan adalah :e Secara cash keras sebesar Rp. 55 milyar pada saat adanya persetujuandari PENGGUGAT REKOPENSI ataue Secara cicilan selama 6 bulan senilai Rp. 60 milyar sbb. : Sebesar 5 milyar dibayarkan pada saat adanya persetujuan dariPENGGUGAT REKOPENSI!

Hal ini terpaksadilakukan oleh Penggugat Rekonvensi karena nyatanyata TergugatRekonvensi telah mengabaikan dan tidak mengindahkan beberapa SuratPeringatan yang telah Penggugat Rekonvensi berikan;Jadi apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi yang menyatakanbahwa Pengosongan dan pengambil alihan yang dilakukan oleh PenggugatRekonvensi tanpa Surat Peringatan adalah tidak benar;11.Bahwa pengambil alihan dan pengosongan yang dilakukan olehPenggugat Rekonvensi adalah sudah sah secara hukum sebagaimanayang

Pada tahun 1990rumah peninggalan orang tua Jaapan ya ng berada di belakang kedua rumah tersebutdibongkar secara keseluruhannya.Sehubungan dengan adanya pembangunan rumah Yulidar Bakar tersebut, maka kaumPenggugat (Baijar) telah menghubungi beberapa kali pihak Jaapan guna memperolehkejelasan mengenai penguasaan Yulidar Bakar atas tanah alihan gadaian kaumpenggugat tersebut, namun Jaapan selalu menghindar, sehingga tidak pernahdiperoleh kejelasannya sampai Jaapan meninggal dunia.Berhubungan tidak adanya

sebagaimanatercantum dalam Berita Acara Persidangan ;Menimbang, bahwa terhadap objek perkara telah dilakukan pemeriksaansetempat pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2012 dan mengenai hasilhasil pemeriksaansetempat tersebut telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini ;11Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Kuasa Penggugatmengajukan bukti surat berupa :1.Bukti P.1 : Foto kopi Ranji Keturunan Datuk Rajo Penghulusuku Chaniago di Pasar baru No. 11/KANPBR/BY87 sesuai denganaslinya;Bukti P.2 : Salinan surat alihan

apabilaterjadi pengakhiran perjanjian secara sepihak sesuai dengan perjanjiankerjasama yang telah ditandatangani.Bahwa selain dari pada itu Tergugat dan/atau Tergugat II secara sepihakdan paksa juga telah mengambil uang jasa parkir karcis yang terkumpulsebelum diambil alin pengelolaannya (tertanggal 06 September 2019) olehPara Tergugat sebesar Rp. 47.678.000 (Empat Puluh Tujuh Juta EnamRatus Tujuh Delapan Ribu Rupiah) dari Karyawan Penggugat In Casu PT.Lima Anak Bangsa.Bahwa akibat adanya pengambil alihan

Lima Anak Bangsa sejumlah 39orang yang dipekerjakan oleh Para Tergugat semenjak adanyapengambilalihan pengelolaan parkir sampai gugatan ini diajukan.Bahwa guna menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat PT.Lima Anak Bangsa akibat pengambil alihan secara sepihak dan melawanhukum pengelolaan Parkir dan uang Jasa parkir yang terkumpul sebelumdiambilalin oleh Para Tergugat, menurut hukum jika Para Tergugat terlebihdahulu diwajibkan mengembalikan uang jasa parkir yang terkumpul sebelumadanya

sebelumpemutusan pernjanjian ini kepada pihak lainnya, berdasarkan dari isi perjanjiantersebut dan berdasarkan pada bukti T.I,Il10 maka Para TergugatKonvensi/Para Penggugat Rekonvensi sudah melaksanakan sesuai denganaturan dalam perjanjian tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ali Alatas dan SaksiTri Utami yang menyatakan bahwa saksisaksi tersebut sudah tidak lagi bekerjamelakukan pemungutan uang parkir di Universitas Jambi sejak bulan Oktober2019 dan tepatnya setelah terjadi pengambil alihan

bulanHalaman 36 dari 47 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN SntSeptember 2019 dan hal ini juga di kuatkan berdasarkan hasil dari pemeriksaansetempat pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020, bahwa sudah tidak ada lagikaryawan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berkerjamengatur perparkiran di Universitas Jambi dan mengenai aset PT Lima AnakBangsa masih tetap berada di Universitas Jambi;Menimbang, bahwa dari fakta dimaksud Penggugat Konvensi/T ergugatRekonvensi tidak dapat membuktikan adanya pengambil alihan

MANDALA MULTIFINANCE Tbk sebagai Kolektor kurang lebih 1 (satu) Tahun yang bertugassalah satunya menagih konsumen yang menunggak angsuran di PT.MANDALA MULTI FINANCE Tbk dan bertanggung jawab atas penyelesaiankonsumen bermasalah termasuk melakukan pengambil alihan barang yangdibiayai sesuai prosedur;Bahwa kedudukan saksi di PT. MANDALA MULTI FINANCE Tbk tersebutadalah sebagai Kepala Cabang;Bahwa kendaraan Suzuki Satria Fu No Reg F 3734 TP tersebut dibeli olehSdri.

SURVINDO INDAH PRESTASI dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebanyak 38.000 surat sahamdengan nilai @ Rp. 10.000, per lembar saham, dan dariTergugat Il Rekonvensi/Penggugat II Konvensi sebanyak 2.000lembar saham @Rp. 10.000, per lembar saham, dalam rangkauntuk melakukan pengambil alihan PT. SURVINDO INDAHPRESTASI berikut assetnya berupa Proyek Pengadaan KotakSuara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai SuratPerjanjian Nomor : 99/15 A/XI/2003 tertanggal 21 November2003 antara PT.

) huruf d Akta Jual BeliSaham No. 13 tanggal 30 Desember 2003 tersebut, telahdiperjanjikan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para PenggugatKonvensi, bahwa pelaksanaan jumlah kotak suara untukPemilihan Umum kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM yang akandikerjakan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/TergugatKonvensi, seluruhnya adalah berjumlah 60% dari 2.194.155kotak suara ;Bahwa ternyata setelah Penggugat MRekonvensi/Tergugat14Konvensi selesai melakukan transaksi jual beli saham dantelah melaksanakan pengambil alihan

Pihak lain tidak dapat mengambil hak milikseseorang atas suatu benda tanpa perbuatan hukum yang disetujui atau tanpasepengetahuan orang yang memiliki hak atas sesuatu benda tersebut; oon Meimbang, bahwa, pengambil alihan hak milik atas suatu benda ataumenguasai suatu benda tanpa persetujuan pemegang hak atas benda tersebutmerupakan pelanggaran atas hak dari pemegang hak atas benda tersebut dengankata lain perobuatan itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum;; oon Menimbang, bahwa, sebagaimana

No. 594 K/Pid.Sus/2013e Adanya indikasi pengambil alihan tanggang jawab kepala rumah tangga,dengan cara orang tua isteri Terdakwa tidak mengijinkan lagi Terdakwabertemu dengan isteri Terdakwa, serta adanya penolakan terhadappemberian nafkah dari Terdakwa kepada anak Terdakwa sebagai wujudtanggung jawab Terdakwa sebagai kepala rumah tangga (suami);e Adanya usahausaha orang tua isteri Terdakwa untuk mencoreng namabaik dan merusak reputasi Terdakwa sebagai seorang Pegawai NegeriSipil (Guru) yang bertujuan

Pihak lain tidak dapat mengambil hak milikseseorang atas suatu benda tanpa perbuatan hukum yang disetujui atautanpa sepengetahuan orang yang memiliki hak atas sesuatu benda tersebut.e bahwa, pengambil alihan hak milik atas suatu benda atau menguasai suatubenda tanpa persetujuan pemegang hak atas benda tersebut merupakanpelanggaran atas hak dari pemegang hak atas benda tersebut dengan katalain perbuatan itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum.e bahwa, sebagaimana telah terungkap dalam facta persidangan

Kepada Bintang Logistic, Bhd dijual dan dialihkan seluruh saham milik NHCOEngineering yakni sejumlah 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh saham yangdijual.Jual beli saham yang dijual masih belum dapat dilangsungkan oleh Pihak Pertamadan Pihak Kedua berhubung (i) pengambil alihan saham yang dijualmengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan, maka berdasarkanPasal 127 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas harus dilakukan pengumuman dalam (1) satu surat kabar

HERMAN MONIAGA;Bahwa rencana pengambil alihan seluruhsaham PT. Sima Bintang Niaga telahmendapatkan persetujuan dari direksi PT.Maskapai Pelayaran The Indonesia FortuneLiyod, ternyata ada perubahan situasi untuktetap fokus dibidang pelayaran, sehinggadialihkan kepada Ir. HERMAN MONIAGA;Bahwa pembayaran uang muka sebesarRp.250.000.000, (dua ratus lima puluh jutarupiah) yang telah saksi bayarkan tetapdihitung sebagai bagian pembayaran sahamPT. Sima Bintang Niaga yang kemudiandilanjutkan oleh Ir.

Sima Bintang Niaga tersebut saksiserahkan kepada pihak lain;e Bahwa setelah pengalihan pembelian sahamtersebut, pengambil alihan saham ditanganioleh PAUL MUKUNDAN dan DENYFAHRUDIN, sehingga saksi tidak lagimengikuti proses pembelian saham PT. SimaBintang Niaga yang ternyata pembeliansaham diatas namakan kepada Ir. HERMANMONIAGA dan Bintang Logistic, Sdn Bhd;Saksi Drs. AGUNG PRASETYO (General Manager Keuangan PT.

HERMANMONIAGA setelah diberi tahu oleh Ir.HERMAN MONIAGA mengenai adanyarencana pengambil alihan saham PT. SimaBintang Niaga oleh Ir. HERMANMONIAGA. Kemudian saksi diajak untukbertemu dengan pemilik saham yaitu saksiBAMBANG FERDIAN, kemudianpenandatangan Akta yang berkaitan denganpengalihan saham di hadapan TerdakwaNotaris SUGITO TEDJAMULJA, S.H.,pengalihan saham tersebut dengan cara jualbeli seluruh saham PT. Sima Bintang Niaga;Bahwa seingat saksi penandatangan AktaPengalihan Saham PT.

antara lain atas permintaan yangbersangkutan sendiri dan munculnyakewajibankewajiban yang harus diselesaikanatau menjadi tanggung jawab pemilik sahamlama, sehingga harus diperhitungkan dengansisa pembayaran yang akan diterimakankepada pemilik lama;Bahwa saksi BAMBANG FERDIANmengetahui adanya Akta PEMINDAHANHAKHAK ATAS SAHAM Nomor : 116tanggal 29 April 2009 dan Akta Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa No.117 tanggal29 April 2009 yang dibuat dihadapan NotarisSUGITO TEDJAMULJA, S.H., pada saatpengambil alihan

Bahwa pengambil alihan Pasar Harapan Jaya sebagaimana butir 7 bukanlahtindakan yang muncul secara tibatiba tetapi melalui rangkaian proses yangcukup panjang yang dibuktikan dengan dokumen hukum sebagai berikut :Hal 19 dari 41 hal Putusan No. 91/Pdt.G/2016/PN.Bkssurat TERGUGAT Nomor 510/189Bipem/I/2011 tertanggal 27 Januari2011 yang menerangkan perjanjian telah berakhir tanggal 29 Juli 2010dan TERGUGAT II untuk menyerahkan tanah,bangunan dan prasaranakepada TERGUGAT serta apabila berminat kembali

dalil Penggugat sertamenyatakan sebagai dalil yang tidak benar, kecuali mengenai halhal yang diakuikebenarannya secara jelas dan tegas oleh Tergugat Il ;Bahwa selanjutnya apa yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya angka1 sampai dengan angka 12, adalah BENAR, karena Tergugat Il mengetahui danbenar faktanya adalah demikian ;Bahwa adapun mengenai dalil Penggugat angka 13, sepanjang pengetahuanTergugat Il juga adalah BENAR, bahkan Tergugat Il juga sebelum Tergugat melakukan eksekusi pengambil alihan

Fotocopy Surat keberatan dari Tergugat Il atas rencana pengambil alihan tanahdan bangunan Pasar Harapan Jaya yang ditujukan kepada bapak Walikota Bekasi(Tergugat ) tertanggal 13 Januari 2016, yang tembusannya ditujukan kepadaInstansi terkait dan dengan disertai tanda terimanya, tidak ada aslinya, diberi tandabukti T.IF3;4. Fotocopy Surat dari Kepala Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi yangditujukan kepada Pengelola Pasar Harapan Jaya (Tergugat Il) tertanggal 01Maret 2015.