Chalid Djamil, umur 30 tahun, agama Islam,pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH), tempat kediaman di Kelurahan Ipilo(Kompleks Masjid Al Anshor), Kecamatan Kota Timur, KotaGorontalo, stag Penggugat; melawanFebriyanto Rivandy Ishak bin Syarifudin Ishak, umur 30 tahun, agamaIslam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta PT.

Pihak Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IllPontianak adalah Pihak yang diserahkan tanggungjawab untukmengawasi dan menjaga keberadaan Hutan Wisata yang ada diWilayah Kalimantan yang salah satunya adalah Taman WisataBaning ;3.3.

Balai Pemantapan Konservasi Hutan (BPKH) Wilayah III Pontianak ;Dan berkaitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1951 Tahun 2008 An.ABDURRAHMAN seluas 480 M?

No.697 K/Pdt.Sus/2010mengajukan tuntutan sebesar Rp. 2.337.600.875, (dua milyar tiga ratus tigapuluh tujuh juta enam ratus ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk107 buruh;Bahwa atas tuntutan tersebut pihak perusahaan melalui kuasa hukumnyamenanggapi dengan surat No: 01/Sekr/BPKH/JT/XIV2009 tertanggal 1Desember 2009, yang pada intinya menawarkan kesanggupan untuk membayaruang pesangon sebesar 2 (setengah) X PMTK ditambah uang penggantian haksebesar 15% dari total uang pesangon dan uang

AquafarmNusantara (Tergugat);Bahwa atas tanggapan atau tawaran pihak perusahaan tersebut, 78buruh termasuk para Penggugat menolak dan melalui surat No: 003/SK/LBHSMG/l/2010 tertanggal 14 Januari 2010 mengajukan tuntutan terakhir kepadapihak perusahaan;Bahwa atas tuntutan tersebut pihak perusahaan melalui kuasa hukumnyamenanggapi melalui surat No: 05/Sekr/BPKH/JT/V2010 tertanggal 20 Januari2010 perihal Jawaban.

Penuntut Umum pada pokoknya keberatan atasdilakukannya pemeriksaan setempat pada hari itu juga,namun Penuntut Umum tetap menyerahkan sepenuhnya jikaMajelis Hakim akan tetap melaksanakan pemeriksaansetempat dengan catatan agar dihadirkan pihakpihak terkaityakni ahli independen yakni Ahli Mandailing, S.Hut dariKantor BPKH Wil. VIl Makassar, termasuk penyidik dansaksisaksi yang terlibat dalam lacak balak;4.

I/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutandan Konservasi Perairan Di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan), lokasi dimaksudseluas + 167,23 Ha, terdiri dari: Berada di Hutan Produksi Tetap (HP) seluas +143,04 Ha, Berada di Areal Penggunaan Lain (APL) seluas + 52,08 Hasebagaimana dimaksud dalam Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan(BPKH) Wilayah VII Makassar tanggal 3 Juli 2015 Nomor S.125/BPKH 2/2015perihal Telaah Lokasi Desa Mappetajang;Bahwa letak objek terjadinya penebangan

Panply berada di lokasi Hutan Produksi Tetap (HPT) atau di lokasi APL (AreaPenggunaan Lain), karena berdasarkan hasil penelitian Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIIl Makassar Desa Mappetajang hutannyasebagian berada di lokasi HPT, sebagian lagi di APL karena memangberdasarkan bukti tidak dapat dipastikan sebagian besar kayu yang ditebangberada di kawasan HPT atau APL dan Terdakwa sebagai Kepala Desa telahmenempuh prosedur resmi sejauh yang ia ketahui, serta kebijakan pengelolaanhutan

Lokasi Area Pondok;e. 7 Titik Koordinat adalah Lokasi Titik Area GarapanBahwa pada saat Saksi melakukan pengambilan titik koordinat di lokasitersebut tidak ditemukan kegiatan penambangan yang sedang beroperasi,Saksi hanya melihat terdapat 2 (dua) alat berat ekskavator dan di sekitarpenambangan tersebut terdapat beberapa kolong bekas penambanganserta beberapa pohon akasia;Bahwa setelah Saksi melakukan pengambilan titik koordinat di lokasitersebut, Saksi memberikan datadata titik koordinat kepada BPKH

hutan tidak diperbolehkan menggunakan alatberat atau alat lainnya atau patut diduga akan digunakan untuk melakukankegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang tanpa izinMenteri, kecuali kawasan hutan produksi menggunakan jenis perizinanlainnya sesuai dengan peraturan Menteri kehutanan;Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN KbaBahwa berdasarkan peta telaah lokasi kegiatan penambangan pasir timahKabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lampiranSurat Kepala BPKH

merupakan wilayah hutanlindung yang terdiri dari:a. 1 titik kKoordinat adalah lokasi mesin;b. 1 titik kKoordinat adalah lokasi alat berat yang rusak;c. 1 Titik Koordinat adalah Lokasi alat Berat yang Beroperasi;d. 1 Titik Koordinat adalah Lokasi Area Pondok;e. 7 Titik Koordinat adalah Lokasi Titik Area GarapanBahwa setelan Saksi Putra Kurniawan Bin Totok Sugiarto melakukanpengambilan titik koordinat di lokasi tersebut, Saksi Putra Kurniawan BinTotok Sugiarto memberikan datadata titik koordinat kepada BPKH

(BalaiPemantapan Kawasan Hutan) Wilayah XIII Pangkalpinang untuk ditelaahhingga akhirnya pihak BPKH mengeluarkan hasil Telaah LokasiPenambangan Pasir Timah nomor S.186/BPKH.XIIIl1/2020 beserta petaoverlay atau tumpang tindih tempat kejadian perkara dan Kawasan HutanLindung Lubuk Besar tanggal tanggal 27 April 2020;Bahwa Terdakwa hanya datang 1 (satu) kali ke lokasi penambangan milikSaksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam tersebut;Bahwa sampai dengan Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin

(BalaiPemantapan Kawasan Hutan) Wilayah XIII Pangkalpinang untuk ditelaah hinggaakhirnya pihak BPKH mengeluarkan hasil Telaah Lokasi Penambangan PasirTimah nomor S.186/BPKH.XIII1/2020 beserta peta overlay atau tumpang tindihtempat kejadian perkara dan Kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar tanggaltanggal 27 April 2020;Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Telaah Lokasi PenambanganPasir Timah nomor S.186/BPKH.XIlII1/2020 beserta peta overlay atau tumpangtindih tempat kejadian perkara dan Kawasan Hutan Lindung

., dan kawankawan, ParaAdvokat pada Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum(BPKH) MKGR Jawa Tengah, berkantor di Jalan HOSCokroaminoto Nomor 23, Semarang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 4 September 2019;Pemohon Kasasi:;LawanKUSMIYATI, bertempat tinggal di Pangkalan, RT 005, RW004, Desa Tugu, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak,dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit Djoko Prijono, S.H.

MusiBanyuasin, yang telah dijadikan kebun dan didirikan pondok dari tiang kayu gelam ,dindingkulit kayu,atap nipah dan lantai papan dengan ukuran 4 meter x 3 meter sejak tahun2013,yang mana lahan tersebut terdakwa dapatkan sebagai pembagian dari jabatanterdakwa sebagai Sekretaris Dewan Petani Sumatera Selatan (DPSS) dan atas jabatannyatersebut, terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp.1.250.000,(satu juta dua ratuslima puluh ribu rupiah) ,padahal sebelumnya petugas dari Balai Pemantapan KawasanHutan (BPKH

Taman BuruDalam Bab II Pasal 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 68 Tahun 1998 tentangKawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam disebutkan bahwa KawasanSuaka Alam terdiri dari Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka Margasatwa.Bahwa kasus yang terjadi pada terdakwa dan kawankawan adalahmelakukan perubahan kelestarian alam dengan cara melakukan perusakansuaka margasatwa.Bahwa kegiatan tata batas masuk ke dalam bagian penyuluhan.Bahwa peta dibuat oleh BPKH, saat dilakukan pemeriksaan, saksiditunjukkan

Dari Balai Konservasi Sumber DayaAlam bagian urusan perlindungan dan pengamanan Hutan Sumatera Selatan, setelahdilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan temantemannya kemudian dilakukanpengukuran dan pemetaan ulang oleh BPKH terhadap kawasan Hutan Konservasi SM.Dangku Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, ternyata titiktitik koordinattempat terdakwa dan temantemanya berkebun dihutan tersebut masuk dalam kawasanHutan Suaka Marga Satwa Dangku, yang telah ditetapkan berdasarkan SK.MenteriKehutanan

Taman BuruDalam Bab II Pasal 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 68 Tahun 1998 tentang KawasanSuaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam disebutkan bahwa Kawasan Suaka Alamterdiri dari Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka Margasatwa.Bahwa kasus yang terjadi pada terdakwa dan kawankawan adalah melakukanperubahan kelestarian alam dengan cara melakukan perusakan suaka margasatwa.Bahwa kegiatan tata batas masuk ke dalam bagian penyuluhan.Bahwa peta dibuat oleh BPKH, saat dilakukan pemeriksaan, saksi ditunjukkanpeta

yangmenurut terdakwa ia dapatkan dari masyarakat adat setempat, kemudian diatas lahan tersebutterdakwa juga mendirikan pondok dan juga bercocok tanam dan berkebun yang baru digarapsekita 0,25 ha. sedangkan sisanya seluas 2 ha belum digarap karena masih bermasalah denganpihak kehutanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap setelah dilakukan penangkapanterhadap terdakwa dan temantemannya, termasuk juga Zulkifli yang merupakan sekretaris dariDewan Petani Sumatera Selatan (DPSS), kemudian oleh BPKH

dilakukan pengukuran danpemetaan ulang terhadap hutan Konservasi Suaka Margasatwa Dangku tersebut untukmenentukan apakah lokasi tempat terdakwa dan temantemannya tersebut masuk ke dalam lokasiHutan Konservasi Suaka Margasatwa Dangku.Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli dari hasil pengukuran ulang dan pemetaanyang dilakukan oleh BPKH, ternyata titiktitik koordinat lokasi tempat terdakwa , Sutisna, Dedy,Samingan dan Zulkifli mendirikan pondok serta lahan untuk berkebun tersebut masuk dalamkawasan

Dari BalaiKonservasi Sumber Daya Alam bagian urusan perlindungan dan pengamanan Hutan SumateraSelatan setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan temantemannya kemudiandilakukan pengukuran dan pemetaan ulang oleh BPKH terhadap kawasan Hutan KonservasiSM.Dangku Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, ternyata titiktitik koordinattempat terdakwa dan temantemannya berkebun dihutan tersebut masuk dalam kawasan HutanKonservasi Suaka Marga Satwa Dangku, yang telah ditetapkan berdasarkan

wajib dinyatakan dapat dijalankan terlebihdahulu (u/tvoerbaar bij voorraad) meskipun adanya pemeriksaan verzet,banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan sebagaimana termuatdalam suratnya tertanggal 21 april 2012 yaitu:1.Pada halaman 1 alinea pertama:Tertulis:becteee Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Special Power of Attorney) Nomor003/Suku/BPKH

Perbaikan:ecceeees Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Special Power of Attorney) Nomor002/Suku/BPKH/JT/V/2012, tertanggal 10 Januari 2012 ........ . Pada posita poin 8,10,11 serta petitum poin 6 dan 7Tertulis:... Perjanjian Kredit Nomor 13/10//BPR/SKA/IX/2010 pada September2010... ;Perbaikan:...Perjaniian Kredit Nomor 13/10/PK/BPR/SKA/IX/2010 pada September2010...

., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH) - MKGR Jawa Tengah, beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto No. 23 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 072/Suku/BPKH/JT/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 10/KUASA/6/2017/PA.Smg tanggal 7 Juni 2017, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

., Advokat dan Konsultan Hukum padaHal. 1 dari 24 hal Nomor 145/Pdt.G/2017/PTA.Smg.Kantor Advokat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum(BPKH) MKGR Jawa Tengah, beralamat di Jalan HOSCokroaminoto No. 23 Semarang, berdasarkan surat kuasakhusus Nomor 072/Suku/BPKH/JT/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama SemarangNomor 10/KUASA/6/2017/PA.Smg tanggal 7 Juni 2017, dahulusebagai Penggugat sekarang Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca putusan Pengadilan

Sultra dari BPKH Wil. VIl Makasar No. S.81/ VIIBPKH/ISDH3/2012 ;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan rekonsiruksi bataskawasan hutan dengan APL pada lokasi IUP operasi Produksi PT.WIL dari Dishut Kab. Kolaka No. 92/ 522.13/2012 ;Fotocopy 1 (satu) rangkap Hasil telaahan areal IUP operasiproduksi An. PT. WIL di Prop. Sultra No.S.20/Kuh5/2011 ;1 (satu) karung Ore Nikel dari Areal KSU Lapaka Indah ;1 (satu) karung Ore Nikel dari Areal Koperasi Maroko Jaya ;1 (satu) karung Ore Nikel dari Areal PT.

Sultra dari BPKH Wil. Vil Makasar No. S.81/ VIFBPKH/ISDH3/2012 ;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan rekonstruksi bataskawasan hutan dengan APL pada lokasi IUP operasi Produksi PT.WIL dari Dishut Kab. Kolaka No. 92/ 522.13/2012 ;Halaman 10 Dari 17 Put.No.60/PID/2014/PT KDIFotocopy 1 (satu) rangkap Hasil telaahan areal IUP operasiproduksi An. PT. WIL di Prop.

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 kantor BPKH Wilayah V Banjarbarumelakukan overlay di lokasi terdakwa melakukan kegiatan perkebunan dandiambil titik koordinat sebanyak 35 (tiga puluh lima) titik dimana yangmenunjukan areal yang diambil titik koordinat adalan Sdr. ANANGDERMAWAN, sdr.HAMSAR Als UNCAI, sdr.JUMANANG dan Sdr. SUPIANIdengan luasan sebagai berikut :1) Lokasi tanah Sdr. ANANG DERMAWAN / KURDI : 1,49 Ha.2) Lokasi tanah Sdr. HAMSAR Alias UNCAI / KURDI: 2,19 Ha.3) Lokasi tanah Sdr.

Bahwa dari peta hasil pengambilan titik Koordinat di Desa Sembanban Baru,Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi KalimantanSelatan yang di buat oleh Rahmad Efendi, PEH BPKH Wil V dan telahdiperiksa oleh La Taati,S.Hut,M.P.W. Kepalas Seksi Pengelolaan Hutan,dan diketahui Ir Heryadi,MM.

Kepala BPKH Wil V, bahwa tanah yang dikuasai oleh Terdakwa masuk dalam IUPHHKHT PT Hutan Rindang Banua(SK .352/MenhutII/2014 tanggal 11 April 2014)Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan lokasitanah yang di klaim milik Terdakwa masuk dalam dalam IUPHHKHT PT HutanRindang Banua (SK .352/MenhutII/2014 tanggal 11 April 2014);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan TinggiBanjarmasin memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara besertaTurunan Resmi Putusan Pengadilan

Banyuasin ;Bahwa Ahli melakukan pengukuran dan pengambilan titik koordinatberdasarkan surat tugas Nomor PT.143/BPKH Il.2/2015 ;Bahwa Ahli sebagai ahli dari BPKH Il Sumatera Selatan;Bahwa setlah dilakukan pengukuran lahan yang terbakar seluas 85(delapan puluh lima) hektar;Bahwa hutan kawasan Suaka Marga Satwa Padang Sugian Kec. MuaraPadang Kab.

Nomor 311 PK/Pdt/2017 Pungutan simpanan wajib (SWP) nasabah/peminjam; Tindakan Pengurus Koperasi Lombok Sejati dalam menanganikredit macet lebih mengutamakan proses hukum (pidana danperdata) dari pada proses musyawarah/kekeluargaan.Laporan Ketua Badan Pelayanan dan Konsultasi Hukum (BPKH)Dekopin Wil.

., tanggal 20Desember 2015 mengenai tindakan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)Lombok Sejati NTB terhadap nasabah/anggota peminjam (lampiran 3);Laporan BPKH a quo antara lain: Ada beberapa anggota Koperasi Lombok Sejati yang macetkreditnya disebabkan karena bunga dan denda yang sangat tinggi(laporan lembaran 1, 2 dan 3 ); Adanya caracara menyiasati syarat hukum formil dalam menerimakeanggotaan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 25Tahun 1992 Bab II Pasal 3, bab V Pasal 17 (1) dan (2), Pasal 18

Sumatera Utara melakukanpemeriksaan terhadap Lokasi IPHTM atas nama Swanto Banjarnahor diLiang ni Guru Desa Parsingguran kecamatan Pollung Kabupaten HumbangHasundutan, dan dari hasil pemeriksaan Saksi Amir Sinaga, Saksi E.Harahapdan Saksi Fandi A.Daulay adalah ternyata lokasi yang dikerjakan, digunakandan diduduki Saksi Swanto Banjarnahor adalah areal berbukitbukit, pohonkayu pinus tebang habis (/and clearing) dan ada pembukaan jalan ;Kemudian Paruhum selaku Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

Utara melakukanpemeriksaan terhadap Lokasi IPHTM atas nama Swanto Banjarnanor diLiang ni Guru, Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten HumbangHasundutan, dan dari hasil pemeriksaan Saksi Amir Sinaga, Saksi E.Harahapdan Saksi Fandi A.Daulay adalah ternyata lokasi yang dikerjakan, digunakandan diduduki Saksi Swanto Banjarnahor adalah areal berbukitbukit, pohonkayu pinus tebang habis (land clearing) dan ada pembukaan jalan ;Kemudian Paruhum selaku Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

Utara melakukanpemeriksaan terhadap Lokasi IPHTM atas nama Swanto Banjarnanor diLiang ni Guru, Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten HumbangHasundutan, dan dari hasil pemeriksaan Saksi Amir Sinaga, Saksi E.Harahapdan Saksi Fandi A.Daulay adalah ternyata lokasi yang dikerjakan, digunakandan diduduki Saksi Swanto Banjarnahor adalah areal berbukitbukit, pohonkayu pinus tebang habis (/and clearing) dan ada pembukaan jalan ;Kemudian Paruhum selaku Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

sehinggaNota Dinas Nomor 522.21/496/DKLH/2010 tanggal 8 April 2010 yang dibuatdan ditandatangani Terdakwa tersebut adalah Palsu karena kenyataannyalokasi IPHTM yang dimohonkan saksi Swanto Banjarnahor masuk ke dalamKawasan Hutan Lindung (HL) berdasarkan lampiran Surat KeputusanMenteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Menhut11/2005 tanggal 16 Pebruari2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi SumateraUtara, sesuai degan Pemeriksaan PARUHUM selaku ahli dari BalaiPemantapan Kawasan Hutan (BPKH

Ternyata isi nota dinas yang dibuat Terdakwa tidak benar, karena sesuaiketerangan Paruhum selaku ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan(BPKH) bahwa areal penebangan pohon kayu yang dilakukan SwantoBanjarnahor berada di Kawasan Hutan Lindung (HL). Sehingga perbuatanTerdakwa melanggar Pasal 50 Ayat (3) Huruf a juncto Pasal 78 Ayat (2)UndangUndang Nomor 41 tahun 1999 juncto Pasal 56 Ayat (2) KUHP.4.

.> Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE tidak pernah melakukanpengecekan legalitas atau klarifikasi atas jaminan berupa kebunDesa Bagan Baru pada instansi lain yang berwenang seperti BPN,Dinas Kehutanan dan BPKH sebagai salah satu bentuk prosesinvestigasi pembiayaan tetapi terdakwa DHANNY SURYA SATRYA,SE hanya meminta bantuan kepada Notaris SITI AMINAHBR.TARIGAN untuk melakukan cek kepada BPN, BPKH dan DinasKehutanan dan terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SEmengetahui PPAT SIT AMINAH BR TARIGAN tidak memilikikewenangan

Selain itu, Kebun di Desa Bagan Baruberdasarkan data dari BPKH termasuk dalam kawasan hutanlindung.

,SE hanya meminta bantuan kepada Notaris SITI AMINAHBR.TARIGAN untuk melakukan cek kepada BPN, BPKH dan DinasKehutanan dan terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SEmengetahui PPAT SIT AMINAH BR TARIGAN tidak memilikikewenangan beroperasi di wilayah Kabupaten Batu Bara DesaBagan Baru.3.

Namundemikian syarat pencairan pembiayaan yang harus dilakukan pengecekanke Balai pemantapan kawasan hutan (BPKH) wilayah setempat, namunterdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE selaku Pj.

menunjukkan suratsurat sahnya kayutersebut sehingga terdakwa berserta Kendaraan Bermotor Jenis Truk denganNomor Polisi : AA 1825 BD diamankan ke Polsek Margasari untuk dilakukanpemeriksaan lebih lanjut.Bahwa kayu yang dimuat oleh terdakwa jenis sonokeling ternyata berjumlah11 (sebelas) batang dibeli dari saudara Nanang (Daftar Pencarian Orang/DPO)yang berasal dari hutan kalilumping Desa Margasari Kecamatan MargasariKabupaten Tegal termasuk dalam petak 43 Kalilumping BKPH Linggadada,KPHBalapulang Wrayan BPKH

Desa Munduk, Buleleng menggunakan sepeda motoryang dititipbkan di rumah salah satu warga di Desa Gesing, Busungbiu,Singaraja;Bahwa tujuan Para Terdakwa masuk ke dalam hutan tersebut adalahuntuk mencari madu lebah; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagaiberikut:1.BUDI DWI HARTANTO,A.Md, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai PNS di Balai Pemantapan KawasanHutan (BPKH

) Wilayah VIII Denpasar, Bali sejak bulan Mei 2010, jabatansaksi saat ini selaku Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana dengantugas dan tanggung jawab salah satunya mengukur dan memetakankawasan hutan;Bahwa Ahli sebagai Ahli berdasarkan Surat Perintah dari Kepala BalaiPemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar dengan nomor :PT.555/BPKH.

pengukuran danpenentuan volume kayu yakni SNI (Standard Nasional Indonesia) nomor :7533.2 : 2011, kayu Bundar Rimba;Bahwa Ahli mengetahui terjadinya peristiwa penebangan pohon kayudikawasan hutan pada hari Jumat tanggal 09 November 2018, dan saksitelah melakukan pengecekan ke lokasi tempat terjadinya penebanganpohon kayu hutan tersebut, bersama dengan : Petugas dari Dinas Kehutanan Propinsi; Petugas dari UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Selatan; Petugas dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

Petugas dari UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Selatan Petugas dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Denpasar Petugas dari Polres Tabanan Petugas dari Polsek Pupuan Petugas Linmas Desa Pujungan Kepala Dusun Margasari, Ds. Pujungan, Kec.Pupuan, Kab. Tabananbeserta beberapa masyarakat setempat.

Irpan Lubis dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah Medan melakukan pengecekan lokasi tempat terdakwa . Hasan Gea danterdakwa II. Josua Siregar menebang 1 (satu) batang pohong dan mengambiltitik koordinat lokasi penebangan dengan menggunakan alat Global PositionSystem (GPS) Merk Garmin Met 76 C Xx dan mendapatkan hasil titikkoordinat yakni N.03 0833,5, E98 0447,5. Selanjutnya Ahli M.

Sultra dari BPKH Wil. VII Makassar No. S.81/VIIBPKH/ISDH3/2012;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan Rekonstruksi Batas KawasanHutan dengan APL pada lokasi IUP Operasi Produksi PT. WIL dariDishut Kab. Kolaka No. 92/522.13/2012;Fotocopy 1 (satu) rangkap Hasil Telaahan Areal IUP Operasi produksiatas nama PT. WIL di Prov. Sultra No. S.20/KUH5/201 1;2 (dua) lembar copy Surat Persetujuan Penambahan Kerja Sama dalamKeg.

Sultra dari BPKH Wil. VII Makassar No. S.81/VIIBPKH/ISDH3/2012;e Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan Rekonstruksi Batas KawasanHutan dengan APL pada lokasi IUP Operasi Produksi PT. WIL dariDishut Kab. Kolaka No. 92/522.13/2012;Hal 13 dr 22 hal PTS No.71/PID/2014/PT.KDIFotocopy 1 (satu) rangkap Hasil Telaahan Areal IUP Operasi produksiatas nama PT. WIL di Prov. Sultra No. S.20/KUH5/201 1;2 (dua) lembar copy Surat Persetujuan Penambahan Kerja Sama dalamKeg.