Atasperbuatan Maidin, Nao, Nawar dan Kani mamak ( Tergugat B ) tersebutdikadukan kepada KAN Pauh IX oleh Riah ( saudara Mande dan Nenek daripenggugat yang dikenal dengan perkara No. 09/PRDT/KANPIX/1989;Bahwa melalui keputusan perdata No. 09/PRDT/KANP.IX/1989tertanggal 7 Oktober 1989 tersebut, kerapatan Adat Nagari ( KAN ) telahmemberikan kesimpulannya yang pada pokoknya : Rabiah( penggugat sekarang ini ) tidak sekaum dengan Maidin, Mao,Nawar dan Kani ( Tergugat B sekarang ini ) : Menyatakan Maidin

tingkat pertama tersebut tidakHal.21 dari 25 hal. put.No.84/PDT/2013 /PT.PDGberdasarkan hukum adat Minang kabau, karena dalam hukum adat Minangkabautidak ada/tidak dikenal Ninik mamak nan berjenis adat, yang ada hanyalembaga/orang IV ( Empat JINIH), oleh karena itu pertimbangan hakim tingkatpertama yang menyebutkan Ninik Mamak Nan Berjenis Adat dalam sukuSikumbang tersebut membingungkan sebab tidak dikenal dalam adatMinangkabau ;Menimbang, bahwa bukti produk P.V berupa surat keputusan/kesimpulandari kerapatan

dengan Maidin, Nao, Nawar danKani dipihak lain, oleh karena itu jelas bahwa bukti produk p.V yang dikeluarkanKerapatan Adat Nagari Pauh IX tersebut hanyalah merupakan kesimpulanmengenai penguasaan tanah yang dipersengketakan antara Rabiah disatu pihakdengan Maidin, Nao, Nawar dan kani dipihak lain pihak tanpa melibatkan sikunmaupun anakanak dari Sikun yang semula menguasai tanah tersebut maupunpihak orang tua (pihak bapak SI KUN ) yang semula memberi izin untukmenguasai tanah tersebut, dan juga Kerapatan

Adat Nagari (KAN) yangberusaha menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak sebagaimana buktiproduk P.V tersebut ternyata kurang meyakini dengan kesimpulan yangdiambilnya, dimana kepada pihakpihak yang tidak merasa senang terhadapkesimpulan yang diambil KAN tersebut, maka kepada pihak tersebut dipersilahkanmengajukan kepada Pengadilan Negeri Padang Untuk dicari keadilan nya yanglebih cermat dan ternyata pula tidak satupun pihak pihak tersangkut yangmenuruti saran dari Kerapatan Nagari tersebut

PDGmenuruti saran kerapatan adat Nagari ( KAN ) kenapa para penggugat tidakmempunyai kemauan menuruti saran Kerapatan Adat Nagari agar mengajukanperkaranya ke Pengadilan Negeri Padang untuk mendapatkan kepastian hukum,segera setelah penyelesaian oleh KAN tahun 1989 yang lalu tersebut, keraguraguan para penggugat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri sesuaisaran Kerapatan Adat Nagari tahun 1989 tersebut bisa jadi disebabkan parapenggugat menyadari betul masih ada orangorang ( saksi hidu

,,Syarlyali/Kerapatan Qadi .84013,443W @ w.ssssseeseeeeeSAMEEREN pada hari 19 tanggal Pe'brwart 1979Talak vana diiatuhkanaltralatvanalkenerane eee ae aaa IIIT2. Qabladdukhul atau Badaddukhul : ~3. Isteridalam keadaan: Suci susi 2 bardRamil atau Maid ha aceaceessmtestecseeeseteeeececeecsneeanecsasecsnssaeeseneesaesssausatsesnesseesemensaes4.

Yanuardi....Yanuardi Dt TanaliBahw a saksi Ketua Kerapatan Adat Nagari Solok sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang ;Hahwa Malimar dan Mirwan samasama bersuku Caniago dan bergelar Dt Ganjie serumah gadang,namun tidak satu harta pusako ;Bahw a selain Malimar dan Mirwan, yang pernah memegang gelar Dt Ganjie adalah Enoek :Bahw a Malimar adalah anak dari Halus dan merupakan orang punah ;BHahwa harta pusaka Malimar sebagian dikuasai anaknya karena sew aktu hidup Malimar menyerahkandan sebagian ada pada

Adat Nagari Solok dan w alaupun menerangkan tidak tahu pusako tinggi Halus danMirwan, namun selaku Ketua Kerapatan Adat menerangkan tata cara orang punah menjual harta pusakaharus melalui persetujuan penghulu suku, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;Bahwa Tergugat ll membantah dalil qugatan, dan menyatakan proses pembuatan dan balik namaSertifkat Hak Milk Nomor 644 atas nama Halus dan Tergugat telah dilakukan sesuai ketentuan yangberlaku ;Bahwa untuk menquatkan dalil bantahannya

adalah surat pernyataan Halus yang dibuat dan ditandatanganitanggal 13 Juni (991, yang juga ditandatangani oleh Halus sendiri selaku saksi batas sepadan, tanpa adanyaMamak Kepala Waris, dan tidak ada persetujuan dan pembenaran dari Ninik Mamak WV Jinih Suku Nan Balimo,dan hanya diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Lurah dan Camat berisi pernyataan obyek perkara adalahharta pusaka tingginya sendiri dan tidak ada hak orang lain : 24 Bahw a...Bahwa surat bukti 7.14.2 dan T.lLl inllah yang menjadi dasar

Adat Lurah dan Camat bukanlah perangkat adat yang dapat menafkkan keberadaandan wewenang Mamak Kepala Waris dan orang 4 Jinih dalam Suku, karena berdasarkan asas hukumadat Aygayiang Naik Batanggo Turun meka Mamak Kepala Waris dan orang 4 Jinih adalah orang yangpaling tahu tentang keadaan kaum dan sukunya, sehingga Ketua Kerapatan Adat, Lurah dan Caratharus mendasarkan persetujuannya bila ada persetujuan dari Mamak Kepala Waris dan orang 4 dinihterlebih = dahulu, apalagi menurut Majelis Hakim kapasitas

Ketua Kerapatan Adat, Lurah dan Camatdalam surat tersebut sebenarnya hanyalah wewenang administrasi belaka, apalagi berdasarkan suratbukti F.6 terbukti telah ada upaya dari penghulu suku yang memohon agar legalisir ditunda terlebihdahulu, namun hal tersebut diabaikan oleh Ketua Kerapatan Adat tanpa memanggil dan menyidangkanterlebih dahulu keberatan tersebut ;Dibuat dan ditandatangani pada tanggal 1 Juni (991, sedangkan penyerahan obyek perkara kepadaPengqugat jauh hari telah dilakukan yaitu pada

BANDARO MUDO telah pula mengajukangugatan secara perdata dat melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) LubukKilangan, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, yaitu sebagaimanatersebut dalam Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk KilanganKecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang tertanggal 8 Nopember 1999Nomor: 30/KEP/PA/ KAN/LK/XI1999 ;Dimana dalam Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk KilanganKecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang tertanggal 8 Nopember 1999Nomor: 30/KEP/PA/KAN/LK/XI1999 tersebut, maka

telah pula dinyatakanbatal Surat Wasiat tanggal 21 Agustus 1983, serta menyatakan bahwaYAHYA (almarhum) adalah sewaris, sepusaka dan sekaum denganPembantah dan Terbantah ;10.Bahwa kemudian setelah adanya Keputusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Lubuk Kilangan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padangtertanggal 8 Nopember 1999 Nomor: 30/KEP/PA/KAN/LK/XI1999tersebut, maka ibu Terbantah II yang bernama ALIMAH telah pulamengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Padang, yaitu dimanaibu Terbantah Il telah menggugat

berbunyi sebagai berikut :Dalam Konvensi :Dalam Eksepsi :Menyatakan eksepsi TergugatTergugat Konpensi tidak dapat diterima ;Dalam Pokok Perkara :Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian ;Menyatakan Surat Wasiat tanggal 21 Agustus 1983 yang dibuat oleh Yahyaadalah sah menurut hukum ;Menyatakan tanah terperkara adalah sah sebagai milik Penggugat yangdiwarisi dari Yahya ;Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah terperkaramerupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;Menyatakan Putusan Kerapatan

;Mengadili Sendiri:Dalam Konvensi :Dalam Eksepsi :Menyatakan eksepsi TergugatTergugat Konvensi tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara :Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian ;Menyatakan Surat Wasiat tanggal 21 Agustus 1983 yang dibuat oleh Yahyaadalah sah menurut hukum ;Menyatakan tanah terperkara adalah sah sebagai milik Penggugat yangdiwarisi dari Yahya ;Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah terperkaramerupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;Menyatakan Putusan Kerapatan

tanah ObjekPerkara Kedua tidak ikut digugat dalam perkara ini, demikian juga 4(empat) rumah yang berada diatas tanah objek perkara keempat jugatidak ikut dijadikan objek perkara dalam gugatan ini, yang digugathanyalah berupa tanah kosong dan sawah saja; Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn Halaman 3 dari 19Bahwa pada pertengahan tahun 2016 atau tepatnya pada tanggal 25 Mei2016, TERGUGAT berkaum telah melakukan gugatan terhadapPENGGUGAT berkaum menyangkut Objek perkara melalui Kerapatan

AdatNagari (KAN) Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan,kemudian dalam perkara di Kerapatan adat Nagari (KAN) Pasar Barutersebut Penggugat melakukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugatberkaum, sehingga terbitlah putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) PasarBaru No. 04/Pdt.adat/2016/KAN/PS.BR dengan amar putusannya sebagaiberikut :DALAM REKONVENSI:Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;Menyatakan Penggugat Rekonvensi (MAWIR) adalah sebagai MamakKepala Waris Dalalam Kaum

Menyatakan sah dan kuat secara hukumputusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Pasar Baru Kecamatan Bayang Pesisir SelatanNo.04/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR ;7. Menghukum TERGUGAT untuk mengosongkan tanah Objek perkarapertama, kedua,ketiga dan keempatdari segala hakhaknya atau darisegala hakhak orang lain yang diperoleh dari TERGUGAT danmeyerahkan secara baikbaik kepada PENGGUGAT, jika engkar denganbantuan KEPOLISIAN Republik Indonesia atau pihak keamanan lainnya ;8.

Foto kopi Putusan/Penetapan Kerapatan Adat Nagari Pasar Baru tanggal 4 Juni2016 Nomor 04/Pdt. Adat/2016/KAN/PS.BR, sesuai dengan aslinya, diberitanda P2;3. Foto kopi Surat Hibah dari H. M. Lahir kepada Nurlis pr tanggal 6 Februari 1972,sesuai dengan aslinya, diberi tanda P3;4. Foto kopi Surat Hibah dari H. M.

PISNAWATI melawanMAWIR CS yang pihak yang menggugat kepada Kerapatan Adat Nagari PasarBaru) bukan hanya SYAMSIR CHAN DT. PANDUKO SATI namun ada 8 orangyaitu 2. JOHN KENEDI, 3. NOFRIADI, 4. DARMALIS, 5. SAHAR, 6. ASRIZAL, 7.SABRI, 8.

Majo Indolainnya, jelas hal tersebut merupakan perbuatan tanpa hak dan melawanhukum karena tidak adanya kesepakatan anggota kaum lainnya dalammenggadaikan harta pusaka tinggi kaum, oleh karenanya surat paganggadai tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatanhukum;.Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mau mengembalikan objek perkarakepada Para Penggugat, maka Para Penggugat telah mengajukan gugatanadapt ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limbanang pada tanggal 28 Februari2011, dan

setelah melalui proses sidang adat, Kerapatan Adat Nagari (KAN)Nagari Limbanang, tertanggal 22 Mei 2011 telah memutuskan surat paganggadai, tertanggal 12 Mei 1974, antara Djaluin dengan Rosni adalah cacathukum menurut ketentuan adapt karena tidak melibatkan semua ahli warislakilaki dan perempuan dalam kaum;12.Bahwa setelah adanya putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) NagariLimbanang tersebut, Para Penggugat secara baikbaik juga telah memintakembali sawah objek perkara kepada Para Tergugat dan lagilagi

Nomor 880 K/Padt/2013 Bahwa Penggugat sungguh sangat keliru mengajukan gugatan keKerapatan Adat Nagari (KAN) Limbanang, karena Penggugat danTergugat adalah rakyat Nagari Andiang, bukan rakyat Nagari Limbanang.Karenanya sangat pantas dan patut putusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Limbanang dikesampingkan dalam perkara ini.

Dan sangatbijaksana kalau Majelis Hakim mengembalikan perkara ini untukdiselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Andiang karena memangkompetensi relatif KAN Nagari Andiang; Bahwa berdasarkan dalildalil bantahan/tangkisan dalam eksepsi di ataspantas dan patutlah Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara iniuntuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat sangat kabur (obscure)baik dari segi subjek maupun objek perkara;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pati telahmemberikan

ALI ADNAN) untuk dikuasai dan dari tanah yang 6.000 ha itu,ternyata 150 Ha diserahkan berdasarkan Hibah kepada Majelis Kerapatan SukuMelayu Hamba Raja dengan rincian sebagai yang tercantum di dalam akteNotaris Rita Tiomerti Tampubolon,SH Nomor: 122 tanggal 28 Juli 2009, sehinggatanah seluas 150 Ha tersebut pengelolaan atau kuasa hak baik itu hak milikmaupun penggunaan tanah kepada Majelis Kerapatan Suku Melayu HambaRaja, kemudian atas tanah di blok 3 dan 4 sesuai dengan surat perjanjianPenyerahan

KHAIDIR M.WAFA, maka apakah kemudian lahan tersebut akan dikelola sendiri atau dijualkembali hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Kerapatan SukuMelayu Hamba Raja; Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah lahanseluas 50 Ha yang termasuk dalam Dusun Kencana, Kep.

Pasir Putih (Blok 3 dan Blok 4);Bahwa kronologis saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG memperoleh lahan dariMajelis Kerapatan Tinggi Suku Melayu Hamba Raja adalah pada tahun yangtidak saksi ingat, Sdr. H. KHAIDIR M.

LAILATUL KAFTIAH CS)dan dari yang 6.000 ha itu diserahkan 150 ha ke Majelis Kerapatan Suku MelayuHamba Raja;Bahwa jadi bukan tanah atau alas hak SUKARNO CS yang diserahkan, tapi alashak dari sebagian tanah milik Hj. LAILATUF KAFTIAH CS tersebut, oleh karenaitu Majelis Kerapatan mengajukan gugatan sebagai Penggugat karena tanahyang telah diserahkan diambil alin oleh SUKARNO CS.

Majelis Kerapatan berdasarkan gugat perdata daritanah yang 50 ha tersebut;Bahwa menurut pendapat Ahli, sejaun pengurusan atau wewenang yangdiberikan berdasarkan surat kuasa itu atas lahan miliknya SUKARNO CS adalahsah menurut hukum.

Adat Nagari tidak bisa dimekarkan karena sudah adakesatuan pemerintahan untuk kesatuan masyarakat itu sebuah himpunanNinik mamak dan Kerapatan Adat Nagari tidak bisa dimekarkan tetapidikukuhkan untuk mengatur dan mengurus tata cara Adat danmempertahankannya dan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalamAdat;Bahwa yang berhak membentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalahberdasarkan hasil musyawarah dalam nagari tersebut.

Siapaninikmamak yang mau dipilin pada nagari tersebut;Bahwa jika pengukuhan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut sudahdilaksanakan maka seharusnya dari awal dimana saat memintapermohonan dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM)tersebut, kalau sudah terjadi pengukuhan tidak bisa lagi dibatalkan danyang berhak membatalkan adalah Lembaga Kerapatan Adat AlamMinangkabau (LKAAM);Bahwa ahli sebagai Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau(LKAAM) Kabupaten Sijunjung, dan Ahli juga sebagai

Adat Nagarinyasama akan tetapi sekarang sudah dibentuk Kerapatan Adat Nagari yangbaru yaitu Karapatan Adat Nagari (KAN) Aie Amo, Maloro, TanjungKaliang namanya Karapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Aie Amo Nan 3Niniak dan tidak ada Nagari lain yang masuk ke Karapatan Adat Nagari(KAN) Aie Amo 3 ninik tersebut;Bahwa ketika jual beli tanah tersebut melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN)yang pada waktu itu Ketuanya adalah Sampugaga dan sekarang iniKetuanya adalah Kaswir;Bahwa di persidangan diperlinatkan

AdatNagari (KAN) menyatakan tentang masalah Kerapatan Adat Nagari (KAN)Halaman 76 dari 118 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Mrjdi Tanjung Kaliang belum ada kesepakatan ninik mamak yangbersangkutan di Tanjung Kaliang, kemudian kedua bahwa Kerapatan AdatNagari (KAN) Tanjung Kaliang menyatakan tetap di Aie Amo dan sekarangbelum dimekarkan;Bahwa Saksi adalah kemenakan dalam kaum Kotik Naro karena Saksiselalu diikut sertakan oleh Kotik Naro karena ada hak Saksi;Bahwa ketika Saksi pergi atau ikut serta dalam

Saksiselaku Camat mengecek batasbatas sepadannya;Bahwa pada waktu itu hadir Armanto Datuk Gadang, Datuk Sari Padukodan Datuk Rajo Lelo sedangkan yang mewakili nagari waktu itu hadirKetua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Datuk Sampugaga dan yang mewakilidari pemeritahan nagari yang mengerti tentang adat yaitu Kaswin DatukAndiko Rajo dan SaksiSaksi yang mengetahui tentang tanah itu sebagaiNinik Mamak yaitu Sabirin Datuk Monti Penghulu dan Hanafi DatukKuncang yang dibawa oleh Wali Nagari dan Ketua Kerapatan

DaltTgl. lahir/Umur 25 tell=Pekerjaan tAlamat Pleatudng woten xcC*euj telah menjatuhkan talak atas isterinya:N ama binti we 4213thiji Tgl.lahir/Umur 1.7..Ulms. tentPekerjaano eresAlamatimine tr.trn tY c.di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah/Kerapatan QadiLtratletr.c,c, 44:142.1 2.2 Pobrunri 1719pada hart woccescssesecsseseeeeees tanggall .........ccsccsscssesssarensserenenssaxanssasTalak yang dijatuhkan : kortral>1.

Soma17 1.2.121,4 .Tgl. labiyUmurPekerjaan IAlamat thlicrtul Yee.Agama /Mahkamahgaguausaenaasegsaesageassensensnsuensesnenonss pada hari .........Talak yang dijatuhkan : Syar'iyah/Kerapatan Qaditan. gal 4trat 19.79di depan sidang Pengadilan Boadowasodi. Talak yang keberapa Pertaftua idadeclukhul2. Qabladdukhul atau Ba'daddukhul 3. Isteridalam keadaan: Suci, ci 3 hailhamil atau haidh4.

;Bahwa sebelum dikeluarkannya namanama yang berhak untuk menerimaganti rugi oleh Tergugat Il, Penggugat telah mengajukan keberatan kepadaTergugat Il selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah PembangunanSarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Anai untuk kepentinganumum dan bahkan Kerapatan adat Nagari Sungai Buluh meminta kepadaTergugat Il untuk melakukan tunjuk batas atas Sertifikat Hak Milik (SHM)No.1158/Nagari Sungai Buluh, namun tidak diindahkan oleh Tergugat II, danTergugat serta Tergugat

Menyatakan tindakan Tergugat II yang tidak mengindahkan keberatan danpermohonan Penggugat maupun Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluhuntuk melakukan tunjuk batas atas tanahn SHM No.1158/Nagari SungaiBuluh milik Tergugat yang berakibat seluruh tanah yang penggugat milikidan garap diluar pancang atau batas tanah SHM No.1158/Nagari SungaiBuluh dimasukan dalam tanah SHM No.1158/Nagari Sungai Buluh,sehingganya Tergugat II menjadikan Joesno Syarif (alm) ayah Tergugat sebagai penerima ganti rugi tanah objek

Joesno Syarief, BA.11.Bahwa diterima surat dari Kerapatan Adat Kanagarian (KAN) Sungai BuluhNomor : 27/G/KANSB/VIII2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihalpenangguhan ganti rugi Proyek Irigasi Batang Anai.12.Bahwa terhadap keberatan pada point 10 (Ssepuluh) telah Tergugat Iltanggapi melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. PadangPariaman Nomor : 75/PPT/IX/2020 tanggal 01 September 2020perihal : penangguhan ganti rugi proyek irigasi Batang Anai An.

Fotocopy surat keterangan Kerapatan Adat Kanagarian (KAN) sungai buluhno : 30/kan/VIII/SB2020 tanggal 25 Agustus 2020, yang telah dibubuhimaterai dan sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai surat buktiP.2 ;3. Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor : 63/PPT/VIII/2020, Kantor PertanahanKabupaten Padang Pariaman, Perihal : Undangan Atas Nama Mansyar,tertanggal 04 Agustus 2020, yang telah dibubuhi materai dan tidak dapatmemperlihatkan aslinya, selanjutnya disebut sebagai surat bukti P.3 ;4.

Fotocopy dari fotocopy Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai BuluhKecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman No.27/G/KANSB/VIII2020, tertanggal 10 Agustus 2020, yang telah dibubuhi materai dantidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya disebut sebagai surat buktiP.4 ;5.

D/Ins/117/1975di SURAT KETERANGAN TENTANG TERJADINYA TALAKNo. a 197 suoss Ketua Pengadilan Agama *) di bin: dengan ini menerangkan bahwa: Nama Tgl. lahir/Umur Pekerjaan Alamattelah menjatuhkan talak atas binti isterinya : Nama Tgl. lahir/UmurPekerjaanAlamat di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah/Kerapatan Qadih go Sere eee i Talak yang dijatuhkan pada ari tangga 1. Talak yang keberapa2. Qabladdukhul atau Ba'daddukhul3. Isteri dalam keadaan : Suci, hamilatau haidh4.

perkara;Bahwa dengan adanya pihak Badan Perlanahan (BPN) KabupatenSolokmelakukan Pengukuran atas tanah perkara, maka Penggugat Penggugat telahmengajukan keberatan kepada Tergugat E tanggal 27 april 2015, agar prosespensertifikatkan atas tanah perkara di tangguhkan dengan alasan PenggugatPenggugat selaku anggota kaum Tergugat Tergugat A tidak dilibatkan dalamproses pensertifikatkan atas tanah perkara tersebut;Bahwa atas adanya surat keberatan dari Penggugat tersebut, akhimyaTergugat E telah menyurati Kerapatan

Adat Nagari Selayo untuk berupayamenyelesaikan secara musyarawah di tingkat Ninik Mamak atau tingkat Nagan;Bahwa oleh Kerapatan Adat Nagar (KAN) telah berupaya untukmenyelesaikannya akan tetapi tidak berhasil;Bahwa dengan gagalnya Kerapatan AdatNagari ( KAN ) menyelesaikanpersoalan antara Pengggat Penggugat dengan Tergugat Tergugat A tersebutselaniuinya Kerapatan Adat Nagari Selayo telah menyurati Tergugat E sesuaidengan surainya terlanggal 8 juli 2016 Nomor: 054/UmunVKANS/2016, yangpada pokoknya

Kerapatan Adat Nagari(KAN) Selayo mengatakan tidak bisamenyelesaikan dan proses selanjutnya diserahkan kepada Kantor Pertanahan;Bahwa berbekal surat dari Kerapatan Adat Nagari ( KAN )Selayo tersebut,akhimya Tergugat E menyuratii Penggugat Penggugat, agar PenggugatPenggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dalam tenggangwakiu 90 hari terhitung semenjak tanggal 20 oktober 2016;Bahwa di atas tanah perkara tumpak Satu ada sebuah rumah permanen dansebuah rumah kayu yang didiami oleh Tergugat

Ranji kaum yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris yakni DjanatinDt Putieh, dimana Djanatin Datuk Putian adalah mamak kandungTergugat A/tetapi mamak lain jurai dari Penggugat, yang olehDjanatin Datuk Putiah tersebut sangat jelas disebutkan adanyajurai Penggugat sebagai anggota kaumnya, an Ranji tersebutdiketahui oleh Penghulu Suku, Kerapatan Adat Nagari (KAN)Selayo serta Wali Nagari;B.

Dimana Djanatin Dt Putih tersebut adalah MamakKandung bagi Tergugat Tergugat tetapi Mamak lain jurai denganPenggugat/Pembanding, Dalam bukti P.1 jekas dikatakan dibuat olehHalaman 12 dari 25 halaman putusan perkara Perdata Nomor 172/PDT/2017/PT PDG.Mamak Kepala Waris dan diketahui oleh Penghulu suku Tapi AiaY.Datuk Penghulu Sati dan Kerapatan Adat Nagari (KAN), artinyaformil Ranji P.1 terpenuhi sudah.

Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagariyang berbunyi:(1) Lembaga Adat Nagar Berfungsi menyelesaikan sangketasako dan pusako menurut ketentuan sepanjang adat yangberlaku di nagar, dalam bentuk putusan perdamaian.(2) bilamana tidak tercapai penyelesaian sebagaimana tersebutpada ayat (1) Pasal ini, maka pihakpihak yangbersangkutan dapat meneruskan perkaranya ke PengadilanNegen.Berdasarkan hal tersebut di atas jelas bukanlah kewenangan Pengadilan,karena sengketa Sako adalah kewenangan Kerapatan

Hal demikian juga didukung Gubernur danLembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) denganSurat Edarannya No 07/LKAAMSBVI1985 tanggal 10 Juni 1985Perihal Peyelesaian Persengketaan Perdata Adat. Menurut SuratEdaran Ketua Pengadilan Tinggi tersebut, setiao Pengadilan Negeriyang menerima perkara tanah adat/ousaka tinggi harus menanyakankepada Pemohon/Penggugat apakah perkaranya sudahdiselesaikan terlebih dahulu pada tingkat KAN.

Arisman Hamid (Alm) bukanlah keturunan orang Minangkabau dankemudian di dalam petitum angka 4 (empat) halaman 12 (dua belas) Para Penggugatmeminta Menyatakan Tergugat I..1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan Arisman Hamid (Alm)berasal dari keturunan Melayu Malaysia bukan berasal dari keturunan Minangkabau.Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Para Penggugat secara tidak langsungmempersoalkan suku dan gelar yang disandang oleh Tergugat .1 (Amri Hamid MarahMarajo) sedangkan persoalan gelar (Sako) adalah kewenangan Kerapatan

Tergugat yang pada pokoknya menyatakanbahwa Pengadilan Negeri Painan tidak dan/atau belum berwenang mengadili perkaraa quo karena yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah harta pusako tinggikaum Para Penggugat (vide dalil posita gugatan Para Penggugat angka 2 (dua))sedangkan Para Penggugat tidak pernah membicarakan atau mengundang Tergugatl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 untuk bermusyawarah tentang penyelesaian sengketa perkara aquo, dengan kata lain perkara ini belum diselesaikan di tingkat nagari (Kerapatan

Selain itu berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004, dalamketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia tidak diatur Kewenangan Kerapatan AdatNagari sebagai institusi yang mempunyai kKewenangan mengadili.

Inal)

• 1 (satu) lembar Surat Penunjukan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut tertanggal 24 Februari 2015;
• 4 (empat) lembar Kwitansi dari Sdri. Yulia Novita Pgl. Yul yang diterima oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN).

(Disita dari Terdakwa Sdri. Yulia Novita Pgl.

Inal) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN)Silaut tertanggal 24 Februari 2015; 4(empat) lembar Kwitansi dari Sdri. Yulia Novita Pgl. Yul yang diterimaoleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN).(Disita dari Terdakwa Sdri. Yulia Novita Pgl. Yul)(Semua Barang Bukti tersebut dipergunakan dalam Berkas Perkaraan. SUTAMSIR Pgl. TAMSIR dan SYAFRINAL Pgl. INAL).4.

terdakwa dengan carasebagai berikut: Bahwa pada Tahun 2015 terdapat program Redist Tanah pada NagariSungai Sirah Kabupaten Pesisir Selatan tetapi karena dari hasilpemetaan yang dilakukan oleh pihak BPN dengan menggunakan GPSterdapat sengketa batas antara Nagari Sungai Sirah dengan NagariSilaut dan perbedaan antara objek tanah dengan alas hak sehinggaprogram redist di Nagari Sungai Sirah tersebut dibatalkan oleh pihakBadan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat.Bahwa pada Tahun 2015, Ketua Kerapatan

Inal) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN)Silaut tertanggal 24 Februari 2015; 4(empat) lembar Kwitansi dari Sdri. Yulia Novita Pgl. Yul yang diterimaoleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN).(Disita dari Terdakwa Sdri. Yulia Novita Pgl.

Inal) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN)Silaut tertanggal 24 Februari 2015; 4(empat) lembar Kwitansi dari Sdri. Yulia Novita Pgl. Yul yang diterimaoleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN).(Disita dari Terdakwa Sdri. Yulia Novita Pgl. Yul)yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor53/Pid.B/2018/PN.Pnn atas nama Terdakwa SUTAMSIR Pgl. TAMSIR danSYAFRINAL Pgl.

Inal)1 (satu) lembar Surat Penunjukan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN)Silaut tertanggal 24 Februari 2015;Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Pnn. 4(empat) lembar Kwitansi dari Sdri. Yulia Novita Pgl. Yul yang diterimaoleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN).(Disita dari Terdakwa Sdri. Yulia Novita Pgl. Yul)Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara pidana Nomor 53/Pid.B/2018/PN.Pnn atas nama TerdakwaSUTAMSIR Pgl. TAMSIR dan SYAFRINAL Pgl. INAL, dkk.6.