Ditemukan 75754 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : marhaban martabak martobat murtabat martaban martabet
Penelusuran terkait : Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden Penipuan Melawan hukum Memakai nama palsu atau martabat palsu “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu Dengan tipu muslihat Ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya Atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama“
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 14-11-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 07-02-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 41/G/2018/PTUN.JBI
Tanggal 16 Januari 2019 — Penggugat:
PARNO, S.H.
Tergugat:
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
187 — 74
  • .:196007071986031010;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat Penggugat kembali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Penggugat atas nama PARNO,S.H. NIP.:196007071986031010;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
    • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baikatau memulinkan harkat dan martabat Penggugat kembali sesuaidengan peraturan perundang undangan yang berlaku.;5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yangtimbul dalam perkara ini.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik ataumemulihkan harkat dan martabat Penggugat kembali sesuai denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku dan mewajibkan Tergugatmenerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan HormatPenggugat atas nama PARNO,S.H. NIP.:196007071986031010;5.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 21-02-2018 — Putus : 25-07-2018 — Upload : 31-07-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 3/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 25 Juli 2018 — Penggugat:
ARJUN SINANANG
Tergugat:
BUPATI DONGGALA
151 — 87
  • Pemberhentian Sementara Kepala Desa Towale Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah, Tanggal 11 Desember 2017 ;
  • Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0589/DPMD/2017 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Towale Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah, Tanggal 11 Desember 2017 ;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengambalikan nama baik, kedudukan, harkat dan martabat
    Donggala Nomor:188.45/0589/DPMD/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala DesaTowale Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Towale KecamatanBanawa Tengah tanggal 11 Desember 2017; Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiDonggalaNomor: 188.45/0589/DPMD/2017 Tentang Pemberhentian SementaraKepala Desa Towale Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa TowaleKecamatan Banawa Tengah tanggal 11 Desember 2017; Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan namabaik, kedudukan, harkat serta martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan nama baik,kedudukan, harkat serta martabat dan hakhak Penggugat serta kedudukannyaHalaman 12 dari 75 halaman, Putusan Perkara No. 3/G/2018/PTUN.PLsemula Penggugat sebagai Kepala Desa Towale Kecamatan Banawa TengahKabupaten Donggala Periode 20152021;5.
    Gugatan Penggugat Bertentangan dengan Ketentuan Hukum AcaraPeradilan Administrasi NegaraIBahwa di dalam Petitum Gugatan Penggugat angka 4 (empat) secarategas menyebutkan : mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi danmengembalikan nama baik, kedudukan, harkat serta martabat dan hakhak Penggugat serta kedudukannya semula Penggugat sebagai KepalaDesa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggalaperiode 20152021;Bahwa selain itu pada angka 5 (lima) Petitum Gugatan Penggugatsecara tegas menyebutkan
    dibedakan secara hukum pengertian antara Ganti Rugidengan Uang Paksa (dwangsom), dan yang diperbolehkan sebagaituntutan tambahan hanyalah ganti rugi bukan uang paksa (dwangsom),lihat penjelasan UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 pasal 53 ayat (1);Bahwa gugatan Penggugat yang hanya didasarkan pada UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 pasal 53 ayat (1) dan melakukanpenafsiran sendiri untuk meminta dalam Petitum agar Majelis Hakimmewajibkan Tergugat (Bupati Donggala) untuk merehabilitasi namabaik, harkat dan martabat
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi danmengembalikan nama baik, kedudukan, harkat dan martabat dan hakhakPenggugat serta kedudukannya semula Penggugat sebagai Kepala DesaTowale Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala Periode 20152021;5.
Pengadilan PN PINRANG Pidana Umum
Register : 02-08-2019 — Putus : 02-08-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN PINRANG Nomor 8/Pid.C/2019/PN Pin
Tanggal 2 Agustus 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
MUHAMMAD TAHIR,S.AP
Terdakwa:
ABIDIN bin DAWA
20 — 8
  • Memulihkan harkat dan Martabat Terdakwa dalam kedudukan dan kemampuannya;

    4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

    makaperbuatan terdakwa mematok tanah tersebut guna dijadikan pembatas tanahtersebut terbukti tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti atas perbuatannya akantetapi bukan merupakan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 191ayat (2) terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepas dari tuntutan hukumsebagaimana dalam catatan dakwaan penyidik Polres Pinrang, maka PengadilanNegeri akan memulihkan harkat dan martabat
    Memulinkan harkat dan martabat terdakwa dalam kedudukan = dankemampuannya;4.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Kepegawaian
Register : 04-01-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 17-04-2017
Putusan PTUN JAMBI Nomor 1/G/2017/PTUN.JBI
Tanggal 21 Maret 2017 — SANTI WIRDA, S.Pd., M.Pd Vs. GUBERNUR JAMBI
169 — 181
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat serta mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil; 5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-06-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 104/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat:
Yuni Sariana, AMD
Tergugat:
1.KEPALA DESA BLOK 10 KECAMATAN DOLOK MASIHUL
2.Camat Kecamatan Dolok Masihul
3.Kepala Desa Blok Sepuluh
4.Camat Dolok Masihul
106 — 33
  • ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagi atau pada kedudukan yang setingkat dengan jabatannya semula;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.600,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah).
    • danHalaman 64PutusanPerkara Nomor: 104/G/2020/PTUNMDN.menyatakan batal objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala DesaBlok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor:141/05/B10/IV/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang PemberhentianSekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul atas nama YUNISARIANA, A.Md. serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal,maka kepada Tergugat diwajibkan untuk merehabilitasi kedudukan, harkatdan martabat
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 18-08-2021 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 02-03-2022
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 77/G/2021/PTUN.BKL
Tanggal 24 Februari 2022 — Penggugat:
Suswandi
Tergugat:
Bupati Mukomuko
160 — 48
  • /li>
  • Menyatakan batal Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-234 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko atas nama Suswandi, tanggal 30 Juni 2021;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-234 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko atas nama Suswandi, tanggal 30 Juni 2021;
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 12-10-2017 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 24-04-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 65/G/2017/PTUN-SMG
Tanggal 8 Maret 2018 — Penggugat:
Andi Deandra Putra
Tergugat:
Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia
278 — 167
  • Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan kembali harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia.

    5. Mengukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 252.500 (Dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)

    Brigdatar Andi Deandra Putra,NO.AK.14.245, De@ruPa: 2222222 22222 22 1) Penggugat tidak dapat melanjutkan Pendidikannya di AkademiKepolisian hingga selesai/lulus dan dilantik menjadi Perwira Polisi; 2) Memupuskan citacita dan masa depan Penggugat untuk menjadiseorang Perwira Polisi yang sudah didambakannya sejak kecil;3) Merendahkan harkat dan Martabat serta kedudukan Penggugat dimata masyarakat pada umunya, karena adanya anggapan bahwadengan dikeluarkannya Penggugat dari Akademi Kepolisian seolaholah
    Bahwa dengan diterbitkannya surat Keputusan yang selanjutnyadisebut sebagai Objek sengketa secara tidak prosedural, oleh Tergugatmengakibatkan Penggugat merasa direndahkan harkat dan Martabat sertakedudukannya, oleh karenanya Penggugat mohon Kepada Yang MuliaMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memerintahkankepada Tergugat untuk memulihkan kembali Harkat dan Martabat sertaHalaman 11 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMGkedudukan Penggugat sebagai Taruna Akademi Kepolisian
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 96/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — NURKOMALASARI vs BUPATI DOMPU
60 — 17
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/290/BKD/2015, tanggal 21 September 2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Nurkomalasari;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 259.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
    suatu keputusan;Menimbang, bahwa fakta mengenai Penggugat dahulunya merupakantenaga honorer yang telah bertahuntahun mengabdi di Pemerintah KabupatenDompu, yang kemudian telah menempuh proses pemberkasan dan validasi,telah menempuh seleksi/test Calon Pegawai Negeri Sipil, telah mengikuti dandinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan, serta telah pulamendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai NegeriSipil, tentu telah berakibat pada ditempatkannya Penggugat dalam harkat,martabat
    (vide Bukti P4, Bukti P5 = Bukti T9, Bukti P6 = Bukti T10, BuktiP8 = Bukti T15, Bukti P9 = Bukti T18, Bukti P10 = Bukti T20, Bukti P16,Bukti P22, Bukti T7, Bukti T8, dan Bukti T26);Menimbang, bahwa harkat, martabat dan penghidupan Penggugatsebagaimana haknya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah diterima dandinikmati dalam rentang waktu' sejak diterbitkannya Surat Keputusanpengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai denganditerbitkannya obyek sengketa.
    sebuahambiguitas baik dalam tataran teknis kepegawaian, yakni berkenaan denganTMT pengangkatan CPNS maupun SPMT dari Penggugat, maupun tataranPutusan Nomor 96/G/2017/PTUN.MTR Halaman 77yuridis, yaitu mengenai keputusan mana yang dinyatakan sah dan berlakusetelah pembatalan obyek sengketa, apabila diterbitkan surat keputusanpengangkatan CPNS yang baru;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, makaMajelis Hakim menilai telah cukup dibatalkannya obyek sengketa, yangmengembalikan harkat, martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dankedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 814.2/290/BKD/2015, tanggal 21 September 2015,Putusan Nomor 96/G/2017/PTUN.MTR Halaman 79tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas namaNurkomalasari;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 21-10-2022 — Putus : 28-02-2023 — Upload : 03-04-2023
Putusan PTUN AMBON Nomor 49/G/2022/PTUN.ABN
Tanggal 28 Februari 2023 — Penggugat:
1.UMAR SOSAL
2.LUFTY PATTY
3.BAHRI RIRING
4.SYAHRI PATTY
5.ABUBAKAR PATTY
6.IBRAHIM WAKANO
7.RAUF MUSSA
Tergugat:
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
171 — 24
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 144.1-701 Tahun 2022 Tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Latu Kecamatan Amalatu Periode 2017-2023 tertanggal 21 September 2022 Beserta lampirannya;

    4.Mewajibkan Tergugat merehabilitasi hak, harkat dan martabat Para Penggugat seperti keadaan semula;

    5.

Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 15-05-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 63/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 7 September 2020 — Penggugat:
AMINAH SAFITRI HARAHAP.
Tergugat:
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
319 — 286
  • NIP. 198208052008012003 ;-
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);-
  • Menghukum Tergugat untuk Membayar biaya perkara sejumlah Rp. 318.400,- (Tiga ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) ;-

    • Tergugat sebelum kemudian menerbitkan objek sengketa,sehingga menerbitkan suatu keputusan hukum yang berakibathukum bagi seseorang yang tidak mengikuti seluruh ketentuanhukum yang menjadi kKeharusan hukum dalam rangka melaksanakantugas dan kewajibannya sebagai pejabat yang berwenang, makakeputusan tersebut haruslah dinyatakan bertentangan denganketentuan yang berlaku dan akibat dari itu batalnya keputusantersebut dan mengembalikan hakhak sipenerima keputusan dalamkedudukan, jabatan, harkat dan martabat
    NIP 198208052008012003;Bahwa karena Keputusan Walikota Padangsidimpuan Nomor:130/KPTS/2020 tanggal 19 Februari 2020 atau objek sengketa a quoditerbitkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan dan asasasas umum pemerintahan yangbaik, maka sudah seharusnya Tergugat mengembalikan harkat,martabat dan kedudukan Penggugat (AMINAH SAFITRI HARAHAP,SH) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah KotaPadangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara;Berdasarkan halhal tersebut diatas, mohon
    NIP.198208052008012003 ;Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikanharkat, martabat dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS);Menghukum Tergugat untuk Membayar biaya perkara sejumlahRp. 318.400, (Tiga ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Hari Jumat, tanggal. 4Halaman 63PutusanPerkara Nomor : 63/G/2020/PTUNMDN.September 2020 oleh kami YUDI RINALDI SURACHMAN,
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 101/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — JUFRI vs BUPATI DOMPU
63 — 19
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/107/BKD/2015, tanggal 21 September 2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Jufri;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 259.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
    PTUN.MTR Halaman 74Menimbang, bahwa fakta mengenai Penggugat dahulunya merupakantenaga honorer yang telah bertahuntahun mengabdi di Pemerintah KabupatenDompu, yang kemudian telah menempuh proses pemberkasan dan validasi,telah menempuh seleksi/test Calon Pegawai Negeri Sipil, telah mengikuti dandinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan, serta telah pulamendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai NegeriSipil, tentu telah berakibat pada ditempatkannya Penggugat dalam harkat,martabat
    (vide Bukti P4, Bukti P5 = Bukti T9, Bukti P6 = Bukti T10, BuktiP8 = Bukti T15, Bukti P9 = Bukti T18, Bukti P10 = Bukti T20, Bukti P16,Bukti P22, Bukti T7, Bukti T8, dan Bukti T26);Menimbang, bahwa harkat, martabat dan penghidupan Penggugatsebagaimana haknya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah diterima dandinikmati dalam rentang waktu' sejak diterbitkannya Surat Keputusanpengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai denganditerbitkannya obyek sengketa.
    sebuahambiguitas baik dalam tataran teknis kepegawaian, yakni berkenaan denganTMT pengangkatan CPNS maupun SPMT dari Penggugat, maupun tataranyuridis, yaitu mengenai keputusan mana yang dinyatakan sah dan berlakusetelah pembatalan obyek sengketa, apabila diterbitkan surat keputusanpengangkatan CPNS yang baru;Putusan Nomor 101/G/2017/PTUN.MTR Halaman 77Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, makaMajelis Hakim menilai telah cukup dibatalkannya obyek sengketa, yangmengembalikan harkat, martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dankedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 814.2/107/BKD/2015, tanggal 21 September 2015,tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Jufri;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Putusan Nomor 101/G/2017/PTUN.MTR Halaman 796.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 20-07-2022 — Putus : 02-11-2022 — Upload : 02-11-2022
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 51/G/2022/PTUN.SMG
Tanggal 2 Nopember 2022 — SUSENO Melawan KEPALA DESA SUMBERHARJO
145 — 103
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi status, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan Kepala Dusun Tlising Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.338.500,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 102/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — NURAINI vs BUPTI DOMPU
64 — 24
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/284/BKD/2015, tanggal 21 September 2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Nuraini;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 259.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
    keputusan;Menimbang, bahwa fakta mengenai Penggugat dahulunya merupakantenaga honorer yang telah bertahuntahun mengabdi di Pemerintah KabupatenDompu, yang kemudian telah menempuh proses pemberkasan dan validasi,telah menempuh seleksi/test Calon Pegawai Negeri Sipil, telah mengikuti dandinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihnan Pra Jabatan, serta telah pulamendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai NegeriSipil, tentu telah berakibat pada ditempatkannya Penggugat dalam harkat,martabat
    (vide Bukti P4, Bukti P5 = Bukti T9, Bukti P6 = Bukti T10, BuktiP8 = Bukti T15, Bukti P9 = Bukti T18, Bukti P10 = Bukti T20, Bukti P16,Bukti P22, Bukti T7, Bukti T8, dan Bukti T26);Menimbang, bahwa harkat, martabat dan penghidupan Penggugatsebagaimana haknya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah diterima dandinikmati dalam rentang waktu' sejak diterbitkannya Surat Keputusanpengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai denganditerbitkannya obyek sengketa.
    bahwa Majelis Hakim menilai akan menjadi sebuahambiguitas baik dalam tataran teknis kepegawaian, yakni berkenaan denganTMT pengangkatan CPNS maupun SPMT dari Penggugat, maupun tataranyuridis, yaitu mengenai keputusan mana yang dinyatakan sah dan berlakusetelah pembatalan obyek sengketa, apabila diterbitkan surat keputusanpengangkatan CPNS yang baru;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, maka MajelisHakim menilai telah cukup dibatalkannya obyek sengketa, yang mengembalikanharkat, martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dankedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat KeputusanPutusan Nomor 102/G/2017/PTUN.MTR Halaman 79Bupati Dompu Nomor 814.2/284/BKD/2015, tanggal 21 September 2015,tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Nuraini;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6.
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN
Register : 20-06-2023 — Putus : 17-10-2023 — Upload : 17-10-2023
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 20/G/2023/PTUN.PTK
Tanggal 17 Oktober 2023 — Penggugat:
TEGUH PRABOWO, S.H
Tergugat:
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat
178 — 22
  • Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat pada posisi semula sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 260.000 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah).
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 05-12-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 29-12-2022
Putusan PN PEKANBARU Nomor 15/Pid.Pra/2022/PN Pbr
Tanggal 22 Desember 2022 — Pemohon:
H. ASRI JANAHAR, SE, MM
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU CQ DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS
88 — 35
  • ASRI JANAHAR, SE, MM (Pemohon) / untuk didengar keterangannya sebagai tersangka yang telah diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah karena Premature;
  • Menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karena premature sehingga harus di pertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang ada atau tidaknya hak perdata itu;
  • Mengembalikan harkat dan martabat
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 24-07-2019 — Putus : 06-02-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 52/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 6 Februari 2020 — Penggugat:
MELKY ZAKLAR SELAN, SE
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
106 — 40
  • ., NIP. 19790712 200212 1 005;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat serta kedudukaan Penggugat atau merehabilitasi kedudukan Penggugat pada jabatan semula atau setingkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 724.000,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
    • untuk mencabut Surat Keputusan Bupati TimorTengah Selatan Nomor : BKPP.862.3/12/3/ 2019, Tanggal 16 April2019, Tentang Penjatuhan WHukuman Disiplin Berat berupaPembebasan dari Jabatan sebagai Kepala Seksi PemerintahKecamatan Kuatnana Kabupaten Timor Tengah Selatan atas namaMelky Zaklar Selan, SE, NIP 19790714 200212 1 005 Ke JabatanBaru Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten TimorTengah Selatan 9 qsees:senessssennensceneser ene eeeet eresMewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat
    arogan, tanpa kompromi dan mengabaikan peraturanperundangundangan yang ada, Kode Etik, Sumpah Janji PNS,Panca Prasetya KORPRI, tidak menghargai/menghormati atasanatau pimpinannya terkait permasalahan yang dihadapi dalampelaksanaan tugas kedinasan ; Selanjutnya Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian diKabupaten Timor Tengah Selatan sudah meneliti dan menelaahperbuatan yang dilakukan oleh Penggugat, terbukti perbuatanPenggugat telah terbukti merugikan bahkan mencorengkewibawaan, harkat dan martabat
    anne nee n neeuntuk angka 4, Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut karenamenurut Tergugat dalil tersebut tidak jelas dan kabur, ketentuanperaturan perundangundangan yang mana yang dimaksudkanoleh Penggugat dalam rangka melindungi tindakan/perbuatanPenggugat secara hukum, bagaimana mungkin Tergugat sebagaiPejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Timor TengahSelatan harus bersikap diam, acuh tak acuh padahal perbuatanPenggugat sudah sangat jelas merugikan bahkan mencorengkewibawaan, harkat dan martabat
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 12-12-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 02-04-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 44/G/2018/PTUN.JBI
Tanggal 4 Februari 2019 — Penggugat:
HERI WIDODO, S.Pd.
Tergugat:
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
197 — 115
  • Tanjung Jabung Timur tanggal 30 Agustus 2018 atas nama HERI WIDODO,S.Pd NIP. 196909291998031007;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 590 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 30 Agustus 2018 atas nama HERI WIDODO,S.Pd NIP. 196909291998031007;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat
    Penggugat tidak bisa bekerja lagi, kehilangan penghasilan,kehilangan martabat dan kehormatan dimata keluarga dantetangga, juga mengakibatkkan anakanak dan isteri PenggugatHalaman 5 dari 33 halaman Putusan Perkara Nomor :44/G/2018/PTUN.JBImenjadi kehilangan nafkah yang selama ini didapatkan dariPenggugat sebagai tulang punggung keluarga;V.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik ataumemulinkan harkat dan martabat Penggugat kembali sertamengembalikan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai NegeriSipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timursesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;5.
    lanjut oleh karena Gugatan Penggugatdikabulkan dan objek sengketa dinyatakan batal, maka beralasan hukum pulabagi Majelis Hakim menyatakan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objeksengketa tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya karena objek sengketa telahdinyatakan batal dan diwajibkan bagi Tergugat untuk mencabutnya, makameniadakan akibat hukum yang timbul atas terbitnya objek sengketa, sehinggasangat relevan pula bagi Majelis Hakim untuk mewajibkan Tergugat untukmemulihkan kedudukan, harkat dan martabat
    Nip : 196909291998031007;Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik ataumemulihkan harkat dan martabat Penggugat kembali serta mengembalikanPenggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di LingkunganPemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan PeraturanPerundang Undangan yang berlaku;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.220.000, (dua ratus dua puluh ribu rupiah);Demikianlan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tata
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 14-07-2023 — Putus : 14-11-2023 — Upload : 28-12-2023
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 12/G/2023/PTUN.PLK
Tanggal 14 Nopember 2023 — Penggugat:
DIDI ROSELL
Tergugat:
BUPATI BARITO UTARA
83 — 34
  • Purei Atas Nama DIDI ROSELL dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Linon Besi II Kecamatan Gunung Purei Atas Nama HARDIWAN, ST, Tanggal 5 Mei 2023;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Barito Utara, Nomor : 188.45/175/2023, Tentang Pemberhentian Kepala Desa Linon Besi II, Kecamatan Gunung Purei Atas Nama DIDI ROSELL dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Linon Besi II Kecamatan Gunung Purei Atas Nama HARDIWAN, ST, Tanggal 5 Mei 2023;Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat
Pengadilan PN BANTA ENG Pidana Umum
Register : 05-09-2023 — Putus : 21-09-2023 — Upload : 23-10-2023
Putusan PN BANTA ENG Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ban
Tanggal 21 September 2023 — Penuntut Umum: 1.HARSADY HERMAWAN, S.H., M.H 2.HARLINA. SB, S.H. 3.HARSADY HERMAWAN, S.H., M.H Terdakwa: SAKRI Bin TUDANG
139 — 0
  • Menyatakan Terdakwa Sakri Bin Tudang tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan kesusilaannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam);3.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus Kejahatan Hak Cipta
Register : 03-10-2011 — Putus : 14-02-2012 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN SLEMAN Nomor 130/Pid.Sus/2011/PN.SLMN
Tanggal 14 Februari 2012 — MUHAMMAD JAFAR Bin ABDULLAH
503 — 119
  • Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan martabat terdakwa;4.
    tidak terpenuhi ,sehingga terdakwa harus dinyatakan tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti bersalahmelakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum ,maka terdakwaharus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa oleh karena dibebaskan dari seluruh dakwaanPenuntut Umum, maka hakhak terdakwa harus dipulihkan dalamkemampuankedudukan dan martabat