Tijo atastanah miliknya seluas + 1 Ha ( satu Hektar ) yang merupakanbagian dari +5,65 Ha ( Lima Koma Enam Lima Hektar ) selamapuluhan Tahun sejak tahun 1973 sampai dengan sekarangtahun 2014 . apabila tanah milik Penggugat secara bebasbanyak peminat yang menawarkan Rp. 5.000.000.000, (LimaMilyar Rupiah) diluar pembayaran UWTO, yang akan dibayarlangsung oleh pembeli kepada Otorita Batam atau BP Kawasan.Kerugian ImmaterilAkibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat, penggugat mengalami

Apalagi khususuntuk tanahtanah yang berada dikota Batam mulai sejak tahun 1973dengan adanya Keppers No. 41/1973 yang menetapkan seluruh pulauBatam dibawah penguasaan Otorita Daerah Industri Pulau Batam(Otorita Batam). ini berarti apabila tanah yang diklaim dikuasai alm.Tijo seharusnya dilakukan perpanjangan hak pakainya denganmelalui prosedur yang benar yaitu ke Otorita Batam pada saat itu,namun anehnya tibatiba saja muncul adanya Surat Keterangan AhliWaris yang baru dikeluarkan pada tanggal O7 Juni

Dengan tidak dilakukan perpanjangan hak pakaitersebut, maka tanah tersebut menurut hukum Agraria kembalidalam penguasaan Negara lagi, yang dalam perkara aquo berartiadalah menjadi penguasaan Otorita Batam. ahli waris dari Alm.Tijo tidak berhak mengklaim tanah tersebut adalah miliknya lagi.Dan otomatis Akta mencadangkan haknya untuk melakukangugatan kepada seluruh ahli waris termasuk kepada penggugatyang secara sepihak mengklaim memilik hak diatas tanah perkaraaquo;Bahwa mengenai kerugian didalilkan

Surat Perjanjian Pengalokasian Penggunaan dan PengurusanTanah atas bagian bagian tertentu daripada Tanah hakpengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam, diberi tanda bukti T 3;Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor.193/Pat.G/2014/PN..Bitm4. Surat Penawaran sekaligus kontrak kerja dengan PT.

atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksuduntuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam haltertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pesertalainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan olehdua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016sekitar pukul 10.00 wib, saat terdakwa bersama dengan saksi MEISILUDASITEPUberada di Dusun Otorita

MEISLUDA SITEPU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi menerangkan terjadinya pencurian tersebut pada hari Selasatanggal 31 Mei 2016 pukul 15 00 wib ketika terdakwa bersama saksiRAMADHAN berada di dusun otorita, saksi mengajak terdakwa pulang kekwala sawit, lalu terdakwa berkata kepada saksi naik apa kita pulang aludiajawab oleh saksi udah tenang pokoknya kita pulang naik sepeda motor.Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa Sembiring berjalan kakimelewati Jalan

kejadianBahwa yang saksi meminta dari saksi HP dan uang.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan dan membenarkannya.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidikan dan benar berita acara yangtelah saksi beri keterangannya.Bahwa terdakwa menerangkan terjadinya pencurian tersebut pada hariSelasa tanggal 31 Mei 2016 pukul 15 00 wib ketika terdakwa bersama saksiberada di Dusun Otorita

waktu itu mengancam dengan pisau.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 satu unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tanpaplat nomor mesin JB51E1980799 nomor rangka MH1JB51167K991474.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa terdakwa menerangkan terjadinya pencurian tersebut pada hariSelasa tanggal 31 Mei 2016 pukul 15 00 wib ketika terdakwa bersama saksiberada di Dusun Otorita

Uncang/Sagulung, yang merupakanbagian dari hak atas tanah seluas 5.500 m2 (lima ribu lima ratus meterpersegi) yang diperoleh dari hak sewa dari Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam (Sekarang bernama Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam) selama30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak tanggal 27 Maret 2000 sampaidengan 26 Maret 2030, Gambar Penetapan Lokasi (PL) nomor :Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 189/PDT/2018/PT PBR21.200220117.017 tertanggal 5 Desember

2001 tercatat atas namaMURHADI, Surat Perjanjian tentang Pengalokasian, Penggunaan danPengurusan Tanah Atas Bagian Bagian Tertentu dari Pada tanah HakPengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNomor : 440/SPJ/KDAT/VII/2000 tertanggal 26 Juli 2000, PerubahanSurat Perjanjian tentang Pengalokasian, Penggunaan dan PengurusanTanah Atas Bagian Bagian Tertentu dari Pada tanah Hak PengelolaanOtorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor440/SPJ/KDAT/VII/2000 tertanggal 26 Juli 2000

Uncang/Sagulung, yang merupakanbagian dari hak atas tanah seluas 5.500 m2 (lima ribu lima ratus meterpersegi) yang diperoleh dari hak sewa dari Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam (Sekarang bernama Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam) selama30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak tanggal 27 Maret 2000 sampaidengan 26 Maret 2030, Gambar Penetapan Lokasi (PL) nomor :21.200220117.017 tertanggal 5 Desember 2001 tercatat atas namaMURHADI, Surat Perjanjian tentang

Pengalokasian, Penggunaan danPengurusan Tanah Atas Bagian Bagian Tertentu dari Pada tanah HakPengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNomor : 440/SPJ/KDAT/VII/2000 tertanggal 26 Juli 2000, PerubahanSurat Perjanjian tentang Pengalokasian, Penggunaan dan PengurusanTanah Atas Bagian Bagian Tertentu dari Pada tanah Hak PengelolaanHalaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 189/PDT/2018/PT PBROtorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor440/SPJ/KDAT/VII/2000 tertanggal 26 Juli

tentang Pengalokasian,Penggunaan dan Pengurusan Tanah Atas bagian bagian tertentu daripada tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam nomor : 440/SPJ/KDAT/VII/2000 tertanggal 26 Juli 2000,Perubahan Surat Perjanjian tentang Pengalokasian, Penggunaan danPengurusan Tanah atas bagian bagian tertentu dari pada tanah hakpengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamnomor : 440/SPJ/KDAT/VII/2000 tertanggal 26 Juli 2000 nomor : 4401/SPJ/KDAT/VI/2001 tertanggal 7

Bahwa Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2017 diRumah Sakit Otorita Batam karenakan sakit, berdasarkan surat kematiandari Rumah Sakit nomor:, Surat Pemakaman nomor : dan DinasPencatatan Sipil kota Batam dengan nomor:;5. Bahwa bapaknya almarhum telah meninggal dunia terlebin dahulu danbapaknya yang bernama telah meninggal dunia pada tahun 2001 danberagama islam;6. Bahwa, ibunya yang bernama telah meninggal dunia pada tahun 1980;7.

Menyatakan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2017 diRumah Sakit Otorita Batam karenakan sakit;3. Menetapkan bahwa seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang bernama :3.1. Istri, umur 44 tahun (istri)3.2. Anak I, umur 20 tahun (anak )Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 0089/Pdt.P/2017/PA.Btm3.3. Anak II (anak) adalah ahli waris yang sah dari almarhum;4.

;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon = danketerangan saksisaksi serta Sesuai dengan Bukti (P.6), maka terbukti bahwatelah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2017 di Rumah Sakit Otorita Batam,karena sakit;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon' danketerangan saksisaksi yang dikuatkan dengan bukti surat P.7 (Susunan ahliwaris), maka terbukti telah meninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) orangAhli Waris sah yaitu :1. (istri);2. (anak);3. (anak);Hal. 8 dari 11 hal. Pen.

Rezeki Graha Mas atau sekarang bernama PT.Rezeki Graha Mas Utama sudah membayar UWTO 30 tahun danmendapatkan PL, SPJ serta SKEP dari Otorita Batam ;Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.B/2017/PN.Btm.Bahwa sertifikat HGB atas lahan yang dimaksud dalam perkara ini terbit padatahun 2016 atas nama PT. Rezeki Graha Mas ;Bahwa lokasi lahan tersebut masih kosong dan belum dibangun ;Bahwa dilokasi lahan tersebut dipagari pagar pembatas ;.

SERANGGONG KARYA paling lambat bulan November2014 termasuk pembebasan kioskios liar yang berada diatas lahan tersebutkarena pengurusan ini melibatkan petinggi Otorita Batam ;Bahwa pada saat Saksi DENLY RIANTO menanyakan denah lokasi lahantersebut kepada Terdakwa dan ANDRE ROBERTO SITANGGANG,Terdakwa dan ANDRE ROBERTO SITANGGANG tidak dapatHalaman 18 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.B/2017/PN.Btm.menunjukkannya dan hanya berjanji akan segera diberikan namun denahlokasi tersebut tidak pernah diberikan.Bahwa

Rezeki Graha Mas Utamasudah membayar UWTO 30 tahun dan mendapatkan PL, SPJ serta SKEPdari Otorita Batam ; Bahwa sertifikat HGB atas lahan yang dimaksud dalam perkara ini terbit padatahun 2016 atas nama PT.

SERANGGONG KARYA paling lambat bulan November 2014termasuk pembebasan kioskios liar yang berada diatas lahan tersebutkarena pengurusan ini melibatkan petinggi Otorita Batam ; Bahwa pada saat Saksi DENLY RIANTO menanyakan denah lokasi lahantersebut kepada Terdakwa dan Andre Roberto Sitanggang, Terdakwa danAndre Roberto Sitanggang tidak dapat menunjukkannya dan hanya berjanjiakan segera diberikan namun denah lokasi tersebut tidak pernah diberikan.Setelah percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa

Rezeki Graha Mas Utama sudah membayarUWTO 30 tahun dan mendapatkan PL, SPJ serta SKEP dari Otorita Batam ; Bahwa sertifikat HGB atas lahan yang dimaksud dalam perkara ini terbit padatahun 2016 atas nama PT.

perihal tanahseluas 150 m2 yang dijual Terdakwa kepada saksi Boby Syakur apakahbenar milik Terdakwa atau milik Perum Jasa Tirta (PJT) dan saksi BobySyakur melakukan peninjauan lokasi tanah tersebut bersama dengan pihakPerum Jasa Tirta (PJT) dan melakukan pengukuran dan ternyata saksi BobySyakur baru mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Perum jasa Tirta(PJT) berdasarkan Peta Situasi Pembebasan Tanah Pembuatan Saluran D7Desa Waluya Kecamatan Cikarang Kabupaten bekasi yang dikeluarkan olehPerum Otorita

Jatiluhur Direktorat Pengairan yang diperkuat Daftar InfentarisBarang untuk barang tidak bergerak yang dikeluarkan oleh DepartemenPekerjaan Umum Direktorat Jenderal Pengairan (Peraturan MenteriPekerjaan Umum Nomor : 52/PRT/1991 tentang Kebijakan UmumPengelolaan Perusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur dan dikeluarkanjuga dengan Peta Pembebasan Tanah Kabupaten DT II Bekasi;Bahwa atas perbuatan tipu muslihat & rangkaian kebohongan yangdilakukannya, Terdakwa mendapatkan keuntungan secara melawan hukumdari

Bekasi yangdikeluarkan Perum Otorita Jatilunhur Direktorat Pengairan yang telahdilegalisir; Disita dari SUWANDA HAKIM; Dikembalikan kepadaSUWANDA HAKIM;Halaman 5 dari 11 halaman putusan No. 38/PID/2018/PT.BDG.

Bekasi yangdikeluarkan Perum Otorita Jatiluhur Direktorat Pnegairan yangtelah dilegalisir; Disita dari SUWANDA HAKIM; Dikembalikankepada SUWANDA HAKIM;Halaman 7 dari 11 halaman putusan No. 38/PID/2018/PT.BDG.

berjumpa dengan isrinya dan pisau tersebutdiambil oleh istrinya lalu teman kerja saksi menutup pintu danmengunci pintu tersebut agar terdakwa tidak masuk keruangantersebut dan pisau tersebut diletakkan oleh istrinya didalam ruanganagar terdakwa tidak bisa mengambil pisau tersebut lalu setelah itusekitar jam 11.15 wib pihak kepolisian datang dan saksi ketahuiterdakwa telah melarikan diri lari keluar setelah itu sekitar jam 11.30wib saksi pergi berobat kerumah sakit AWAL BROSS Dan dirujuk keRumah sakit OTORITA

Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka dipunggunghingga mengeluarkan darah dan dijahit sebanyak 22 jahitan dan lukadi lengan kiri saksi dengan luka jahitan sebanyak 10 (Sepuluh) jahitandan atas kejadian tersebut ada mengganggu aktifitas saksi seharihari dikarenakan tidak bisa bekerja dan saksi dirawat inap dirumahsakit OTORITA BATAM selama 3 (tiga) hari dan karena biaya makasaksi keluar cepat dari rumah sakit dan sampai saat ini luka jahitanyang saksi alami masih terasa sakit dan apabila

berjumpa dengan isrinyadan pisau tersebut diambil oleh istrinya lalu teman kerja saksimenutup pintu dan mengunci pintu tersebut agar terdakwa tidakmasuk keruangan tersebut dan pisau tersebut diletakkan oleh istrinyadidalam ruangan agar terdakwa tidak bisa mengambil pisau tersebutlalu setelah itu sekitar jam 11.15 wib pihak kepolisian datang dansaksi ketahul terdakwa telah melarikan diri lari keluar setelah itusekitar jam 11.30 wib saksi pergi berobat kerumah sakit AWALBROSS Dan dirujuk ke Rumah sakit OTORITA

Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami lukadipunggung hingga mengeluarkan darah dan dijahit sebanyak 22jahitan dan luka di lengan kiri saksi dengan luka jahitan sebanyak 10(Sepuluh) jahitan dan atas kejadian tersebut ada menggangguaktifitas saksi seharihari dikarenakan tidak bisa bekerja dan saksidirawat inap dirumah sakit OTORITA BATAM selama 3 (tiga) hari dankarena biaya maka saksi keluar cepat dari rumah sakit dan sampaisaat ini luka jahitan yang saksi alami masih terasa sakit dan

Bahwa pada tanggal 13 April 2020 telah meninggal dunia suami dariPemohon dan Orang Tua dari Pemohon II dan III yang bernama SUAMI diRumah Sakit Otorita Batam dikarenakan Sakit dan dalam keadaan beragamaIslam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 2171KM050520200005, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Batampada tanggal tertanggal 13 Mei 2020;5.

Islam, pekerjaan swasta, tempatkediaman di Kota Batam, sebagai saudara sepupu Pemohon ,menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan dan jugadengan suami Pemohon I, suami Pemohon bernama Junaidi; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Il, bernama .. yaituanak pertama dari Pemohon I, Saksi juga kenal dengan Pemohon IIIbernama anak kedua Pemohon dengan suaminya bernamaALMARHUM; Bahwa Junaidi telah meningal dunia karena sakit pada13 April 2020 di rumah sakit Otorita

karyawanPegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Kota Batam, sebagaimenantu Pemohon I, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknyasebagai berikut; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan dan jugadengan suami Pemohon I, suami Pemohon bernama ALMARHUM; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Il, bernamayaituanak pertama dari Pemohon I, Saksi juga kenal dengan Pemohon IIIbernama anak kedua Pemohon dengan suaminya bernamaALMARHUM; Bahwa Junaidi telah meningal dunia karena sakit pada13 April 2020 di rumah sakit Otorita

NUSA PERMATA INDAH PERKASA di OTORITA BATAM:.

Foto copy 1 (Satu) rangkap Keputusan Ketua Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam No : 4769/KPTS/KAAT/L/XII/2006 tentangPengalokasian dan Penggunaan Tanas atas Bagianbagian tertentu daritanah hak pengelolaan otorita pengembangan daerah industri, diberitanda P2;Foto copy 1 (satu) rangkap perubahan Akta Perjanjian No : 1021/SPJNOT/KDAT/L/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006, diberi tanda P3;Foto copy 1 (satu) rangkap Izin Mendirikan Bangunan NoKPTS.251/IMB/XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008, diberi

PengembanganDaerah Industri Pulau Batam No : 4769/KPTS/KAAT/L/XII/2006 tentangPengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagianbagian tertentu dari tanahhak pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam yangmenjelaskan bahwa Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam telahmengalokasikan tanah kepada PT.NUSA PERMATA INDAH PERKASA denganluas lokasi 100.000 M2 sesuai dengan Gambar Penetapan Lokasi No :26030275 tanggal 19 Mei 2006, bukti P3 berupa fotocopy yang telahdiperlihatkan aslinya

yaitu Perubahan Akta Perjanjian No : 1021/SPJNOT/KDAT/L/XII/2006 tentang Pengalokasian, Penggunaan dan PengurusanTanah atas bagianbagian tertentu. daripada Hak Pengelolaan OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor : 102 tanggal 20September 2006 dibuat dihadapan Hatma Wiganti Kartono, Notaris di Batamyang menjelaskan Otorita Batam selaku Pihak Pertama membuat perjanjiandengan PT.NUSA PERMATA INDAH PERKASA selaku Pihak Kedua yang isinyaberkenaan dengan telah di lunasinya pembayaran UWTO

untuk jangka waktu30 (tiga puluh) tahun sampai dengan tanggal O06 Maret 2036, sesuaipembayaran faktur tagihan Uang Wajid Tahunan Otorita (UWTO) tanggal 28Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata No 276/Pdt.G/2017/PN.BtmSeptember 2006, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat merubah isi AktaPerjanjian No : 102 dengan menyempurnakan Pasal 7 mengenai pembayaranUWTO, Pasal 13 mengenai pembangunan fisik, bukti P4 berupa fotocopyyang telah diperlihatkan aslinya yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB)kepada PT.NUSA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP.BATAM) DAHULU OTORITA BATAM;

Faktur Tagihan Uang Wajib Otorita Batam (UWTO) Nomor1399/F/PL/XII/1999 Luas Lahan 26.360 m2 tanggal 16 Desember1999 atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi;d.

Bahwa tepatnya tanggal 18 November 1999 pihak Otorita Batammengeluarkan Gambar Penetapan Lokasi (PL) dengan luas lahan26.360 m2, kemudian pada tanggal 18 Desember 1999 Otorita Batammengeluakan Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita Batamsebesar Rp336.090.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta Sembilan puluhribu Rupiah) untuk pembayar UWTO lima tahun, sumber uang untukmembayar UWTO tersebut murni berasal dari pembayaran pedagangkaki lima atas penjualan brosur pasar yang saat itu dilakukan olehPenggugat

dan rekanrekan;Bahwa dengan adanya tunggakan Uang Wajib Tahunan Otorita Batamyang diketahui oleh Penggugat dalam sidang Persiapan tanggal 06Januari 2015 dengan ini Penggugat menyatakan sanggup untukmelunasi sisa tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita Batam;Halaman 4 dari 274 halaman.

Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Nomor 1098/KPTS/KAAT/VI/2001, 21 Juni 2001,tentang Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Tertentu Dari PadaTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam, atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYURAYA;Bertentangan dengan peraturan perundangundang yang berlaku yaitu:1. UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1960;2.

Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam Nomor 1098/KPTS/KAAT/VI/2001 tanggal 21 Juni 2001Tentang Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Tertentu dari padatanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya; Tentang sah atau tidak sahnya atas Keputusan Tergugat Il, yakni:a.

Berdasarkan ketentuanketentuan yangbersifat knhusus mengenai pengalokasian lahan di Pulau Batam, karena di pulauBatam menyeluruh hak pengelolaan lahan (HPL) dipegang oleh Otorita Batamyang sekarang sudah beralin menjadi BP Batam (dalam hal ini TURUTTERGUGAT). Berdasarkan ketentuanketentuan yang khusus tersebut,TERGUGAT menerima pengalokasian lahan dari TURUT TERGUGAT, danberdasarkan surat dari TURUT TERGUGAT No.

/PT.PBRTERGUGAT menolak seluruh dalildalil yang diuraikan oleh PENGGUGAT,kecuali yang secara tegas TERGUGAT uraikan dalam Jawaban ini.Bahwa suratmenyurat atau komunikasi yang diuraikan PENGGUGAT dalamGugatannya sebelum gugatan ini diajukan adalah benar, yang pada intinyaTERGUGAT keberatan untuk membayar Maintenance Fee dan ServiceChargers dari PENGGUGAT atas dasar dalildalil sebagaimana yangdiuraikan TERGUGAT dalam Eksepsinya.Bahwa TERGUGAT menerima pengalokasian lahan dari TURUT TERGUGAT(Badan Otorita

Batam Daerah Industri Puiau Batam dialinkan menjadi asetBadan Penguusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasBatam;b) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas Batam, pada Pasal 4 ayat (1) menyebutkan HakPenggelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita PengembangDaerah Industri Pulau Batam dan Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadikewenangan Pemerintah Kota Batam yang berada di Kawasan PerdaganganHalaman 17 dari 32 halaman Putusan

Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenang kepadaKetua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk:1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;3. menyerahkan bagianbagian dari tanah tersebut kepada pihak ketigadengan hak pakai sesuai dengan ketentuanketentuan Pasai 41 sampaidengan Pasal 43 UndangUndang Pokok Agraria;4. menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan,Lebih lanjut

juga diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan PenyelesaianPemberian Hak Atas BagianBagian Tanah Hak Pengelolaan sertaPendaftarannya,Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentangPengelolaan Dan Penggunaan Tanah Didaerah Industri Pulau Batammemutuskan:Pertama: memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam atas seluruh areal tanah yang terletak di PulauBatam termasuk areal tanah digugusan

Bahwa 2 (dua) bidang tanah kavling tersebut adalah bahagiandari lanan seluas lebih kurang 53,193 M2 (lima puluh tiga ribu seratussembilan puluh tiga Meter Persegi) yang diperoleh Tergugat secara sahsecara hukum dan telah membayar segala kewajibannya dari dankepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam sekarangdisebut Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas DanPelabuhan Bebas Batam, sebagaimana ternyata dalam antara lain :v Izin Prinsip;v Faktur tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO

Melunasi seluruh Uang WajibTahunan Otorita (UWTO) atas Tanah Kavlingtagihantersebut sampai dengan jangka waktu 30 (tigapuluh) tahun, terhitung mulai tanggal dua puluh Julidua ribu (20072000) sampai dengan sembilanbelas Juli dua ribu tiga puluh (19072030)e.

Melunasi seluruh tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita(UWTO) atas Tanah Kavling tersebut sampai dengan jangkawaktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung mulai tanggal dua puluhJuli dua ribu (20072000) sampai dengan sembilan belas Julidua ribu tiga puluh (19072030).e.

Mengurus dan menyelesaikan pemecahan GambarPenetapan Lokasi (PL) atas Tanah Kavling yang sudah harusselesai dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitungsejak diterimanya Surat Bukti Pelaksanaan Mendirikan Bagunan(SBPMB) dari Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam.h.

Penggugat Rekonvensi juga telah melakukan kewajibannyamengurus dokumendokumen induk, sebagaimana tersebut dalamPasal 3 ayat 1 huruf c, yaitu dokumen yang terdiri dari :v Surat Keputusan (SKEP) Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam,v Pengalokasian (SP) dan Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Tanah Hak Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batamd.

Bahwa selanjutnya penggugat ke Notaris (PPATH) Arunee OlivaDepary mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak kepadakepala kantor pertanahan kota batam No. 39/PPATAOD/2008tertanggal 26 November 2008 ;""Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No. 1/G/2017/PTUNTPI10.Bahwa kemudian pihak Otorita batam mengirimkan Faktur tagihanbiaya admitrasi peralihan No. 5562/FBAP/PL/XV2008 tanggal 24NOV@MD6?

l wen nnn nnn nnn nnn nnn nnn ren cnn nnn nnn nnn nnn nme nnn nen nn nn nennBahwa berdasarkan surat dari Otorita Batam tersebut, penggugatmelakukan pernbayaran ke Otorita Batam sejumlah Rp. 188.325(seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah.)melalui bank mandiri pada tanggal 25 November 2008 ;Bahwa setelah penggugat membeli tanah dan bangunan tersebutyang kemudian di tempati oleh penggugat beserta orang tua (ibu) dansebagian dari kamar di buat tempat kost, kemudian setelahpenggugat

/Pdt.P/2020/PA.Stb.Nama: xxx, umur 21 (dua puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempattinggal di Dusun Otorita, Desa Sawit Hulu, Kecamatan SawitSeberang, Kabupaten Langkat;4.

Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Pemohonadalah sebagai berikut:Orang tua lakilaki : Xxx, Uumur 50 tahun, agama Islam, pekerjaanWiraswasta, tempat tinggal di Dusun Otorita, DesaSawit Hulu, Kecamatan Sawit Seberang, KabupatenLangkat;Orang tua perempuan: xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaanMengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di DusunOtorita, Desa Sawit Hulu, Kecamatan SawitSeberang, Kabupaten Langkat;5.

OBJEK SENGKETA I, Il, Ill BERTENTANGAN DENGANPERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU;ATAS PENGALOKASIAN LAHAN OLEH TERGUGAT Bahwa pada Bab VIII Standar Operasi Dan Prosedur Pelayanan DanPencatatan Pengalokasian Lahan Atas Hpl Otorita Batam Tahun2007,Pasal 1 tentang Penerbitan Ijin Prinsip dan Pelaksanaan PengukuranLokasi Angka 9 (sembilan) penyesuaian koordinat di lapangan harusHalaman 18 Putusan No:4/G/2020/PTUN.TPIpada kenyataannya saat ini bidang lahan masih dalam keadaan kosong(belum di bangun

Adapun terkaitpenerbitan Objek Sengketa pada tahun 2013 (sebelumdibaliknamakan), bukanlah serta merta berdasarkan SOP 2007, namunmerujuk kepada Surat Keputusan Ketua Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam Nomor 045/UMKPTS/IV/1991 tentangKetentuan Pengalokasian Tanah Serta Penggunaan Tanah AtasBagianBagian Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Kepada Pihak Ketiga;Untuk selanjutnya sebagaimana telah disebutkan pada huruf a di atas,bahwa SKEP Nomor 985/A3/2015, di

melaksanakan urusanpemerintahan dalam hal ini dibidang pertanahan;Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku: Bahwa dalam penerbitankeseluruhan keputusan objek sengketa a quo berpedoman padaperaturan perundangundangan yang berlaku dalam hal ini UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria, Peraturan Pemerintah Nomor: 40 Tahun 1996 Tentang Hak GunaUsaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, SuratKeputusan Ketua Otorita

;Aspek Prosedur dan SubstansiMenimbang, bahwa untuk menguji prosedur penerbitan objek sengketa dan objek sengketa II Majelis Hakim akan berpedoman dengan peraturanperundangundangan sebagai berikut:Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNomor: 045/UMKPTS/IV/1991 Tentang Ketentuan Pengalokasian TanahSerta Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Hak Pengelolaan OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam Kepada Pihak Ketiga.Pasal 14Pihak ketiga yang berhasrat untuk menanamkan

modalnya di Pulau Batam,harus mengajukan permohonan alokasi tanah kepada Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam.Pasal 15Halaman 125 Putusan No:4/G/2020/PTUN.TPI2.Setiap penyerahan atas bagianbagian tanah dari Hak Pengelolaan OtoritaBatam kepada pihak ketiga akan diterbitkan Surat KeputusanPengalokasian dan Penggunaan Tanah apabila kewajiban pembayaranUang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) telah dilunasi untuk jangka waktu 30(tigapuluh) tahun.Pasal 18Perjanjian dimaksud Pasal 17 tersebut diatas

Bahwa antara TERMOHON/DAHULU PENGGUGAT denganPEMOHON/DAHULU TERGUGAT dalam melakukan transaksi Jual Beli UnitRumah sebelumnya dan telah menandatangani Surat Perjanjian PengikatanJual Beli (PPJB), yang mana pada pasal 1 ayat (3), menyebutkan :Masa berakhirnya Hak Guna Bangunan (HGB) padaSertifikat Tanah dan Bangunan yang akan diterbitkan olehKantor BPN Kota Batam ke atas nama Pihak Kedua nantinya,disesuaikan dengan jangka waktu' berakhirnya masapengalokasian lahan oleh Badan Otorita Batam (BOB)kepada

Pihak Pertama sebagaiman tersebut pada FakturUang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.SusBPSK/2020/PN Btm4.

Bahwa Saksi Ahli yang telah dihadirkan oleh Majelis BPSK KotaBatam yang merupakan pegawai Badan Otorita Batam (BOB) (yang saat inibernama Badan Pengusahaan Batam) dengan keterangannya padapersidangan Keterangan Ahli telah menjelaskan bahwa secara ketentuanperundang undanganbahwa yang berkewajibanmembayarperpanjangan UWTO adalah orang perorangan atau Badan Hukumyang menjadi pemegang hak terakhir.

hidup hajatorang banyak ; Bahwa antara TERMOHON/DAHULU PENGGUGAT denganPEMOHON/DAHULU TERGUGAT dalam melakukan transaksi Jual BeliUnit Rumah sebelumnya dan telah menandatangani Surat PerjanjianPengikatan Jual Beli (PPJB), yang mana pada pasal 1 ayat (3),menyebutkan:Masa berakhirnya Hak Guna Bangunan (HGB) padaSertifikat Tanah dan Bangunan yang akan diterbitkan olehKantor BPN Kota Batam ke atas nama Pihak Kedua nantinya,disesuaikan dengan jangka waktu' berakhirnya masapengalokasian lahan oleh Badan Otorita

Batam (BOB)kepada Pihak Pertama sebagaiman tersebut pada FakturUang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).

Rahmat (DPO)untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yang beralamatkan dibengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana padasaat itu sdr.

Rahmat (DPO)untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yang beralamatkan dibengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana padasaat itu sdr. Rahmat mengatakan kepada sdr.

Saukil Irsadi aliasIrsa Bin Zulkadi, berada di koskosan yang beralamatkan di bengkong Otorita JI.Jambi No. 1 Kec.

Rahmat (DPO)untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yang beralamatkan dibengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana padaSaat itu sdr. Rahmat mengatakan kepada sdr.

Saeful Bahri Alias SaefulBin Nurun kenali di Pinggir Jalan depan Rumah Koskosan yang beralamatkandi Bengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec.

Ismeth Abdullah selakuKetua Otorita Batam, Drs. Nazif Soesila Dharma selaku Walikota Batamdan Drs. Supar Muchtar selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen TenagaKerja Republik Indonesia Wilayah Pekanbaru telah datang dan menghadapkehadapan Notaris Sigit Sumantri, SH untuk mendirikan Yayasan PengelolaBalai Latihan Kerja Batam Karya Bangsa ;2.

UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001tentang Yayasan, maka pada tanggal 10 Mei 2004 Badan PendiriHalaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Padt.G/2020/PN Btmmenetapkan Kepengurusan Yayasan Balai Latihan Kerja Karya Bangsasesuai dengan amanah pada pasal 7 UndangUndang Nomor 16 Tahun2001 tentang Yayasan dengan susunan Badan Pembina, Badan Pengurus,Badan Pengawas dan Badan Operasional sebagai bertikut :.Badan PembinaKetua : Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja (exOfficio) ;Wakil Ketua : Ketua Otorita

Badan PembinaKetua : Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja (exOfficio) ;Wakil Ketua : Ketua Otorita Batam (exofficio) ;Anggota : Walikota Batam (exofficio) ;Anggota : Drs. Supar Muchtar ;I. Badan PengurusKetua : Ronny F. Adam ;Wakil Ketua : Drs. Zarefriadi ;Sekretaris : Ir. Fitrah Kamaruddin ;Wakil Sekretaris : Ir. Zulhendri ;Bendahara : Drs. Ibnu RusdiHl. Badan PengawasKetua : Wawan Darmawan, SE ;Anggota : Bachrudin Amir, SH ;Anggota : Harun Mustaram ;IV. Badan Operasional1.

Muhammad Rudi, Wali Kota Batam disebut sebagai pendiriYayasan Balai Latihan Kerja Batam Karya Bangsa dari Pemerintahan KotaBatam, dan dari Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), ternyataHalaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Padt.G/2020/PN Btmsesuai bukti yang diajukan oleh Penggugat (bukti P1) berupa Akta PendirianYayasan Nomor 05 tanggal 29 Desember 1999, disebut sebagai pendiri adalahTuan Doktorandus Ismeth Abdullah, bertindak didalam kedudukannya danjabatannya sebagai Ketua Otorita

Rahmat (DPO)Halaman 20 dari 66 Halaman,Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Btm.untuk menunggu dipinggir Jalan depan rumah koskosan yang beralamatkan dibengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana padasaat itu sdr.

Rahmat (DPO)untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yang beralamatkan dibengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana padasaat itu sdr. Rahmat mengatakan kepada sdr.

Ari Anggrayadi alias Ari Bin Abdul Hakim,berada di koskosan yang beralamatkan di bengkong Otorita JI. Jambi No. 1Kec.

Rahmat (DPO)untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yang beralamatkan dibengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana padasaat itu sdr. Rahmat mengatakan kepada sdr.

Saeful Bahri Alias SaefulBin Nurun kenali di Pinggir Jalan depan Rumah Koskosan yang beralamatkandi Bengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec.

Bahwa terhadap Jual Beli tersebut telah memperoleh Ijin PeralihanHak (IPH) dari Pemerintah Republik Indonesia, selaku Pemilik HakPengelolan lahan di Pulau Batam, saat itu bernama Kepala SatuanPelaksana Otorita Pengembangan daerah Industri Pulau Batam,sesuai Peta Lokasi (PL) tanah No: 93.85030438.0040. tanggal 25 05 1993, seluas 207.19.M2, merupakan Pecahan dari Peta lokasiInduk No: BTA.PL/438/85, a/n PT.

Ria Adji Hendarto,SH, adalah Sah danBerharga serta Mengikat Para Pihak,Menyatakan Pemohon Pemilik unit Rumah yang beralamat diPerumahan Lucky View Blok C No:40, RT.03/RW.02, Kelurahan BaloiIndah Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau,sesuai Gambar Penetapan Lokasi No: 93.85030438.0040. tanggal 25 051993, yang di keluarkan oleh Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam,Memerintahkan untuk Mengangkat kembali Penetapan Sita Jaminantanggal 21 November 2013, yang di letakkan pada