atas disubsumsi (hubungkan) dengan norma yang terkandung dalamketentuan norma Pasal 77 Ayat (1) dan (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka materi eksepsieksepsitersebut dapat dikategorikan ke dalam eksepsi tentang kewenangan absolutPengadilan dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yangdapat diputus bersamasama dengan pokok sengketa ;Menimbang, bahwa berangkat dari uraian materi eksepsieksepsitersebut, menurut Pengadilan secara runut dan runtun

Romlah/Ibu H.Anah, selaku pemegang garap sebelumnya, tanah garapan tersebut diperolehmelalui pembelian dari Munajab/Runtun, berdasarkan Surat Keterangan UntukPengalinan Hak Atas Tanah, No. 065/120A/1974, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Papanggo, tanggal 20 September 1974, yang diketahuljuga oleh Camat Tanjung Priok;8 Bahwa bidang tanah garapan Tergugat II Intervensi pada awalnya adalahtanah persawahan yang terdiri dari 9 (Sembilan) petak, yang ditanami sayurseperti Kangkung, Pohon Pisang

dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (1)Halaman 56 dari 82 Halaman Putusan Perkara Nomor: 43/G/2020/PTUNSRGdan (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, maka materi eksepsieksepsi tersebut dapat dikategorikan ke dalameksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain yang tidakmengenai kewenangan Pengadilan yang dapat diputus bersamasama denganpokok sengketa;Menimbang, bahwa berangkat dari uraian materi eksepsieksepsitersebut, menurut Pengadilan secara runut dan runtun

pada pokoknya adalah merupakan perbuatan HukumPerdata sebagaimana diuraikan Penggugat dalam pokok perkarapada alinea 3 huruf E halaman 3, alinea 1 dan 2 huruf E halaman 4gugatan;Bahwa bunyi Pasal 1963 (bukan BW) tetapi KUHPerdata padapokoknya adalah daluarsa untuk memperoleh suatu hak,dihubungkan dengan perkara a quo adalah dengan lewatnya waktu30 tahun;Penggugat berpendapat telah memperoleh hak atas tanah terhadapbidang tanah yang menjadi Objek Perkara a quo, namun Penggugattidak konsisten dan runtun

dampakyang terjadi;Bahwa metode yang digunakan dalam pemeriksaan psikologi terhadap AnakKorban N, Anak Korban L, dan Anak Korban T yaitu observasi fisik,wawancara, dan tes psikolog serta konseling psikolog anak;Bahwa hasil dari observasi fisik dari Anak Korban N pada saat dilakukanpemeriksaan anak terlihat ceria, ketika diberikan pertanyaan mengenai apayang dialami, korban menjawab sambil menundukkan kepala dan bisaHalaman 28 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sakberbicara secara Jelas dan runtun

tersebut di atas disubsumsi (hubungkan) dengan norma yangterkandung dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (1) dan (3) Undang Undang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka materi eksepsieksepsitersebut dapat dikategorikan ke dalam eksepsi tentang kewenangan absolutPengadilan dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yangdapat diputus bersamasama dengan pokok sengketa.Menimbang, bahwa berangkat dari uraian materi eksepsieksepsi tersebut,menurut Pengadilan secara runut dan runtun

Berangkat dari uraian materi eksepsieksepsi tersebut, menurut Pengadilan secara runut dan runtun akandipertimbangkan dengan sistematika sebagai berikut ; Aspek kepentingan/kedudukan hukum (legal standing)Penggugat;e Aspek tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat;e Aspek gugatan Penggugat kurang pihak;Aspek gugatan Penggugat kabur (obscuur libel).Menimbang, bahwa sebelum melakukan pembahasan lebih jauhterhadap materi eksepsieksepsi tersebut diatas, Pengadilan memandang perluuntuk memberikan penjelasan

dampakyang terjadi;Bahwa metode yang digunakan dalam pemeriksaan psikologi terhadap AnakKorban N, Anak Korban L, dan Anak Korban T yaitu observasi fisik,wawancara, dan tes psikolog serta konseling psikolog anak;Bahwa hasil dari observasi fisik dari Anak Korban N pada saat dilakukanpemeriksaan anak terlihat ceria, ketika diberikan pertanyaan mengenai apayang dialami, korban menjawab sambil menundukkan kepala dan bisaHalaman 28 dari 60 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sakberbicara secara Jelas dan runtun

Bahwa dalam eksepsi Tergugat pada poin angka 3 yang menyatakangugatan Penggugat kabur (obscuur libel) mengenai gugatan Penggugatpada No. 11 adalah sudah sangat jelas karena Penggugat telahmenguraikan secara runtun alasan alasan perceraian Penggugat.4.

tersebut diatas disubsumsi (dihubungkan) dengan norma yang terkandung dalamketentuan Pasal 77 Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, maka materi EksepsiEksepsi tersebut dapatdikategorikan ke dalam Eksepsi Lain yang tidak mengenai KewenanganPengadilan yang dapat diputus bersamasama dengan Pokok Sengketa;Halaman 58 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUNSRGMenimbang, bahwa dari uraian materi EksepsiEksepsi tersebut,menurut Pengadilan secara runut dan runtun

Adapun sistematika pertimbanganhukum terkait eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, menurut Pengadilansecara runtun dan runut akan dipertimbangkan sebagai berikut ; 1 Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara2 Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litisconcortium) ;3 Penggugat tidak memiliki kewenangan bertindak menurut hukum untukmenuntut agar ketiga obyek sengketa dalam perkara a quo sebagai sertipikatyang tidak sah dan dinyatakan untuk dicabut dan tidak memiliki hubunganhukum

Bahwa saksi tidak ingat jumlahnya, yang lebih jelas pasti sesuai datanyaada pada bendahara dan nanti Ibu Julian Pariuri selaku Bendahara yangmenjelaskan secara runtun dan pasti. Bahwa pembebasan lahan untuk pembangunan dermaga pangkalan TNIAL di desa Tawiri sudah dilakukan pembayaran secara keselurunhan kepadapemiliknya kecuali yang masih bersengketa uang telah dititip padaPengadilan Negeri Ambon.

Bahwa saksi tidak ingat jumlahnya, yang lebih jelas pasti sesuai datanyaada pada bendahara dan nanti Ibu Julian Pariuri selaku Bendahara yangmenjelaskan secara runtun dan pasti. Bahwa pembebasan lahan untuk pembangunan dermaga pangkalan TNIAL di desa Tawiri sudah dilakukan pembayaran secara keseluruhan kepadapemiliknya kecuali yang masih bersengketa uang telah dititip padaPengadilan Negeri Ambon.

Bahwa saksi tidak ingat jumlahnya, yang lebih jelas pasti sesuai datanyaada pada bendahara dan nanti Ibu Julian Pariuri selaku Bendahara yangmenjelaskan secara runtun dan pasti.

Bahwa setelah Tergugat Il Intervensi1 menjual kepadaTergugat II Intervensi2 pada tahun 2016 seluas 25 are, maka sisatanah Tergugat II Intervensi1 seluas 75 are.3: Bahwa dengan ini Tergugat II Intervensi1 dan Tergugat IIIntervensi2 akan menjawab gugatan Penggugat secara runtun satupersatu. Bahwa Tergugat II Intervensi1 dan Tergugat II Intervensi2menolak dalil gugatan Penggugat pada Bab Ill. KepentinganPenggugat Yang Dirugikan poin angka 1 sampai dengan 5.

bahwa jika materi eksepsieksepi Tergugat tersebut di atasdisubsumsi (hubungkan) dengan norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal77 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, maka materi eksepsieksepsi tersebut dapatdikategorikan ke dalam eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan daneksepsi lain yang dapat diputus bersamasama dengan pokok sengketa.Berangkat dari uraian materi eksepsieksepsi Tergugat tersebut, menurutPengadilan secara runut dan runtun

Bahwa terdakwa di dalam persidangan tidak mengakui sama sekalitentang perbuatannya dan kepemilikannya terhadap narkotika yangditemukan oleh saksi 1Buhari, saksi 2 siburian dan saksi 3 nur khotib didalam kamar yang ada dalam ijazah milik Terdakwa meskipun sewaktuterdakwa diperiksa tim intel di makodim Terdakwa mengaku dengan terusterang ,terstruktur, sangat runtun dan kronologis tentang perbuatannya58dalam memiliki narkotika tersebut yang dibelinya dari kabupatenbangkalan Madura serta riwayat Terdakwa

Adapun sistematika pertimbangan hukum terkait eksepsi Tergugatdan Tergugat Il Intervensi, menurut Pengadilan secara runtun dan runut akandipertimbangkan sebagai berikut;1. Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;Halaman 75 dari 102 halaman Putusan Nomor: 27/G/2018/PTUNPBR2. Gugatan Penggugatkabur (obscuur libel);3. Gugatan Kurang Pihak;4. Gugatan Prematur;5. Tenggang Waktu;6.

bahwa permohonan untuk mendaftarkan tanahyang pertama kali (Adjudikasi) baik secara sporadik maupun sistemik harus disertai denganadanya data diri yaitu antara lain berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK)serta Akta Nikah;Menimbang bahwa karena dalam dokumen pribadi Tergugat I, baik itu KTP yangditerbitkan tahun 2007 (bukti P.2) maupun Kartu Keluarga yang diterbitkan tahun 2002 (buktiP.5) dan yang diterbitkan tahun 2009 (bukti P.6) telah memuat status KAWIN maka dapatdipastikan secara runtun

Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka materi eksepsieksepsi tersebut termasukdalam kategori eksepsi lain;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan norma pasal 53 ayat (1)juncto pasal 77 UndangUndang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sistematikaurutan pertimbangan hukum terkait dengan eksepsieksepsi Tergugat I, Tergugat II dan TergugatII secara runtun

Bahwa oleh karena dalildalil gugatan Penggugat tidak didukung oleh buktibukti, saksisaksidan uraian yang benar danjelas/runtun serta hubunganhukum dan perbuatan hukum antara Penggugat dengan Ahli Waris/pemilikasalnya (Nari Binti Midun Misah) serta adanya buktibukti yangbertentangan atau yang tidak sama yang tercatatdi Kelurahan Sawahdengan dalildalil yang disampaikan. Berdasarkan fakta persidangan yangdisampaikan oleh saksi (Bp.

Berangkat dari uraian materi eksepsieksepsi Tergugattersebut, menurut Pengadilan secara runut dan runtun akan dipertimbangkandengan sistematika sebagai berikut ;e Aspek Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;e Aspek kepentingan/kedudukan hukum (/egal standing) ParaPenggugat;e Aspek Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuurlibel);Menimbang, bahwa dengan pendekatan sistematika urutan materieksepsieksepsi sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan akanmempertimbangkan materi eksepsi