Ditemukan 895 data
90 — 22
SIANTURI, S.H.dalam bukunya Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya bahwadilihat dari sudut kesadaran kealpaan dibedakan menjadi kealpaan yang disadariyaitu jika pelaku dapat membayangkan/memperkirakan akan timbulnya suatu akibatketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbulakibat itu, namun akibat itu timbul juga dan kealpaan yang tidak disadari yaitu pelakutidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat tetapi seharusnya (menurutperhitungan umum/yang
13 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata dalam teori danpraktik, pada halaman 18 s/d 19, secara tegas menyatakan bahwa:"...dalam mengajukan gugatan harus diperhatikan dengan baik bahwayang diberi kuasa dan juga Tergugat atau para Tergugat harus benarbenar orang yang dapat mewakili pihak yang bersangkutan.
1.MELANIE ANGGRAINI,SH.,MH
2.ANANTA ERWANDHYAKSA,SH
Terdakwa:
ARHAM ZEN Alias NYAMBEK Bin FAROID
30 — 6
Bambang Poernomo, S.H.dalam buku AsasAsas Hukum Pidana, halaman 115 menjelaskan Melawanhukum dapat diartikan baik melawan undangundang maupun hukum di luarundangundang.
104 — 45
Yahya Harahap,S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,Sinar Grafika, Cetakan ke5, April 2008 halaman 439 (vide BuktiT9), yang menyatakan : Putusan Mahkamah Agung No. 601 K/ Sip/1975 , tentangseorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadiHalaman 11 dari 11 hal. Putusan perkara No.214/PHI.G/2012/PN Jkt Pst.untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitandengan yayasan.
1290 — 1012
dipersidangan, sedangorang tersebut tidak memenuhi panggilan itu (tanpa aasan yang dibenarkanhuum), maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah hak (jawab)nya.Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya hak Tergugat untukmemberikan jawaban gugur, maka dengan sendirinya pula Tergugat dapat dianggaptelah mengakui dalil gugatan Penggugat dan menurut hukum secara formil gugatanPenggugat telah dapat dinyatakan terbukti dan dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof.DR.Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam
Terbanding/Tergugat I : William Cahyadi
Terbanding/Tergugat II : PT. SAVIRCON MANDIRI INTERNUSA
49 — 29
Simanjuntak, S.H.dalam bukunya Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia yangditerbitkan oleh Penerbit Djambatan, cetakan ke 3, halaman 353 dan354 tersebut diatas;Bahwa dalam hal ini ingin menjelaskan bahwa sesuai dengan penjelasansebab hal tuntutan itu tidak didasari pada hukum yang berlaku serta faktayang ada.
Terbanding/Penggugat : AA SOELAKSANA
Terbanding/Tergugat : Dani Cipta Darmawansyah
38 — 24
Eksepsi Error in Persona1.Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan Ny.Desi Asmawi (IsteriDani Cipta Darmawansyah) sebagai Turut Tergugat, padahal sebagai isteriTergugat (waktu itu), Turut Tergugat bernama Yesi Susmawati;Bahwa formulasi surat gugatan haruslah memenuhi syarat formil, salahsatu syarat formil mana adalah identitas para pihak, menurut YahyaHarahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Terbitan SinarGrafika, Jakarta, 2017, halaman 5656 berpendapat bahwa:Kekeliruan penulisan atau
Muhamad Aprila Ramadhon, S.H
Terdakwa:
ILONG Anak Dari BERANDAH
95 — 28
Moeljatno, S.H.dalam bukanya yang berjudul AsasAsas Hukum Pidana, Penerbit RinekaCipta, dibagi menjadi 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu :7 Kesengajaan Dengan Maksud (opZet als oogmerk) atau Dolus Directus ;7 Kesengajaan Sebagai Kepastian, Keharusan (opzet metzekerheidsbewusizijn) ;7 Kesengajaan Dengan Sadar Kemungkinan atau Dolus Eventualis(voorwaardelijk opzet);Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN PtsMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelaspenjambakan rambut yang
30 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
menentukan apakah ada turutserta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masingmasing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan melihat perbuatanmasingmasing peserta itu sebagai suatu hubungan dan sebagai kesatuan denganperbuatan peserta lainnya ;Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 18/Pid/B/1992/PN.TNG tanggal 13Mei 1992 yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993 yang mengutip pendapat Roeslan Saleh, S.H.dalam
menentukan apakah ada turut sertamelakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masingmasingpeserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan melihat perbuatan masingmasing peserta itu sebagai suatu hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatanpeserta lainnya ;Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :18/Pid/B/1992/ PN.TNGtanggal 13 Mei 1992 yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993 yang mengutip pendapat Roeslan Saleh, S.H.dalam
57 — 5
Soenarto Soerodibroto, S.H.dalam bukunya KUHP dan KUHAP edisi kelima Penerbit Raja Grafindo Persada Tahun2004 halaman 105 berpendapat bahwa di muka umum lebih tepat diterjemahkansecara terangterangan istilah tersebut mempunyai arti yang berlainan dengan kataOpenbaar atau di muka umum;Page 19 of 27Menimbang, secara terangterangan berarti tidak secara bersembunyi, dengandemikian tidak selalu harus di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang laindapat melihatnya;Menimbang, dengan demikian meskipun
ITA MELANI
Tergugat:
PT.Bank BNI Syariah
171 — 44
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan PengadilanPenerbit Sinar Grafika, Cetakan 7, April 2008, Jakarta, halaman 58menyatakan:...
20 — 1
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata, cetakan ke8 tahun 2008 halaman 478479 ), yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, karena itu gugatanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (neit onvanklijk);Menimbang, bahwa kendatipun gugatan Penggugat mengenai nafkahanak sebesar Rp.50.000.000, dinyatakan Majelis Hakim tidak dapat diterima,namun berdasarkan pasal 41 huruf ( c ) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, Majelis Hakim secara ex oficio dapat menentukan nafkah untuk keduaanak
56 — 12
Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, S.H.dalam DelikDelik Knusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan, yaituberdasarkan keterangan saksi EKO SUSANTO dan keterangan Terdakwa padahari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekitar jam 21.00 wib malam, di lokasi BarakBaya Dusun Soyong Desa Batu Buil Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi,sdr.
IRWAN ADI CAHYADI, SH
Terdakwa:
ARMAN alias UDAU bin MELAN alm
33 — 4
., Theo Lamintang, S.H.dalam DelikDelik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak ada ijin mengambil mesin robin milik saksi SUPRIADIAlias I'l tersebut;Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil mesinnya lalu Terdakwabawa pulang sementara kerangka dan pom airnya Terdakwa tinggal di semaktersebut, setelah itu mesin tersebut Terdakwa pasang untuk sebagai mesin genset dirumah Terdakwa selama 5 (lima) bulan
WIWIN SETYAWATI SH MH
Terdakwa:
MUHAMMAD SYAHRUDIN SARAGI Alias DUDU bin SARAGI
93 — 31
Sianturi, S.H.dalam bukunya KUHP berikut uraiannya adalah memindahkan penguasaannyata terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri daripenguasaan nyata orang lain dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligusjuga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu.Bahwa dalam unsur mengambil berarti seorang pelaku memindahkanbarang dari tempat semula ketempat lain.
43 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mochtar Rudy, S.H.dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mojokerto selaku saksi fakta danSelaku Pejabat yang menerbitkan Akta Perjanjian Nomor 8 tanggal 7 Juli2004 dan Akita Kuasa Nomor 9 tanggal 7 Juli 2004 oleh yang terhormatMajelis Hakim Kasasi adalah suatu kekhilafan yang nyata dan layak apabilaakta perjanjian Nomor 8 tanggal 7 Juli 2004 dan Akta Kuasa Nomor 9tanggal 7 Juli 2004 yang dibuat oleh G. Mochtar Rudy, S.H., antara (Alm)Halaman 13 dari 19 hal. Put.
49 — 11
LAMINTANG, S.H.dalam buku: DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA, Penerbit: PT.Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, Perkataan willens enwetens tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahuludalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie vanToelichting itu. mengartikan opzettelijkk plegen van een misdrij ataukesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai het teweegbregen vanverboden handeling willens en wetens atau sebagai melakukan tindakanyang terlarang secara
21 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
RIAWAN TJANDRA, S.H.dalam bukunya HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAhalaman 47:"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara,tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saatia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negaradan mengetahui adanya keputusan tersebut" ;Hal. 9 dari 22 hal. Put.
172 — 355 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 75 K/Pdt/2017Bahwa selain itu menurut M.Yahya Harahap,S.H.dalam bukunyaHukum Acara Perdata, Sinar Grafika Jakarta, 2005, halaman 455 ditulis:oleh karena itu,dalam merumuskan posita atau dalil gugatan: Tidakdibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalamgugatan;2.
394 — 370
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, SinarGrafika, tahun 2006, halaman 448 dan 449 menyatakan bahwa suatu gugatanyang tidak menguraikan halhal yang menjadi dasar diajukannya gugatanharuslah dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas dan tidak terang sertapada gugatan dimaksud melekat cacat hukum obscuur libel.