Sehingga apabila sesuai dengan ulasan PARA PARAPEMOHON dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulaspanjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan inidilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut :Halaman 33 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mtr Keputusan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1)

huruf amerupakan Keputusan yang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf bdan c merupakan Keputusan yang batal atau dapatdibatalkande Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknyasebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakanhukum yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PARAPARA PEMOHON dengan menetapkan PARA PARAPEMOHON' sebagai tersangka yang dilakukan danditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelishakim Pengadilan Negeri

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwaPenetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinyaprosedur menurut ketentuan peraturanperundang undangan yangberlaku. sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukumyang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa danmengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat

Nailul Authar 6/246)Bahwa dari ulasan tersebut diatas, maka dalil Tergugat Rekonpensi sangatberalasan hukum untuk DITOLAK oleh Mejelis Hakim dan MenerimaGugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi yaitumeminta agar mahar berupa 2 (dua) buah Gelang mas Arab seberat 23 gramuntuk dikembalikan separuh (11 % (sebelas setengah) gram kepadaPenggugat Rekonpensi.Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak secara tegas seluruh dalil Poin 2pada Jawaban dalam Rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensidalam

dibayarnya Uang Depan (DP) atau panjarserta juga telah dibiayainya revovasi bangunan oleh Penggugat Rekonpensiterhadap Los Blok G No. 12 dan Los Blok G No. 04 atas nama TergugatRekonpensi yang berada di Pasar Baru Karang Ampel (Penggugat ikut andilatas los), maka secara hukum Los Blok G No. 12 dan Los Blok G No. 04 atasNama Tergugat Rekonpensi yang terletak di Pasar Baru Karang Ampelmerupakan harta bersama dan 2 (setengah) dari harta bersama adalah hakdari pada Penggugat Rekonpensi.Bahwa berdasarkan ulasan

Dalildalil pengajuan Gugatan aquo oleh PARA PENGGUGAT,merupakan dalildalil Gugatan yang hanya berisi ulasan /pengulanganmengenai pokok perkara, sebagaimana yang tertuang dalam putusanperkara tersebut di atas;Bahwa putusan perkara tersebut di atas, merupakan putusan yang bersifatpositif;5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam perkara aquo telahmelekat Nebis In Idem;6.

Bahwa dailildalil pengajuan Gugatan aquo oleh PARA PENGGUGAT,merupakan dalildalil Gugatan yang hanya berisi ulasan /pengulanganmengenai pokok perkara, yang tertuang dalam perkara yang telah diperiksa,dan diputus serta putusannya telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkanputusan sebagai berikut : Putusan Pengadilan Negeri Klas I.A Tasikmalaya, Sesuai Register Nomor :53 /Pdt.G /2017 /PN.Tsm., tanggal 12 Februari 2018; Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Sesuai Register Nomor : 186 /PDT /2018 /PT.BDG

yang terletak di Jalan Kalapa dua DesaMargaluyu Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, atasnama : Unang Bahar, sesuai dengan aslinya membuktikan bahwaPARA TERBANDING adalah pemilik yang sah atas Objek Sengketa ;Bahwa Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili PerkaraNomor : 36/Pdt.G/2019/PN.Tsm, dalam pertimbanganpertimbangan danputusannya sudah tepat dan benar, karena didasari oleh faktafakta dipersidangan ; Bahwa dalildalili MEMORI BANDING yang diajukan oleh PARAPEMBANDING, berisi ulasan

Bahwa sesuai dengan ulasan pemohon dalam permohonan A quosebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan permohonanpraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yangberlaku, maka seyokyanya menurut pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut: keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan keputusanyang tidak syah. keputusan yang tidak memnuhi persyaratan sebagaimanadimaksud

Bahwa berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahkeputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkanPemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan olehprosedur yang tidak benar maka Hakim Pengadilan Negeri Ternateyang memeriksa dan mengadili perkara A quo dapat menjatuhkanputusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapanTersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakankeputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan

Kalau unsur perbuatantersebut terpenuhi atau terbukti secara syah dan menyakinkan, maka barulahunsur barang siapa atau setiap orang dapat dinyatakan terpenuhi atau terbuktiapabila memang unsur barang siapa atau setiap orang tersebut dapat ditujukanpada diri Terdakwa.Barang siapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlah unsurakan tetapi dalam perkembangan praktek peradilan, kata barang siapa atausetiap orang menjadi bahasan serta ulasan baik oleh Penuntut Umum maupunPengadilan.

diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Il11Yogyakarta Nomor : 73K/PM II11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014 maupunPutusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Nomor : 55K/BDG/PMTII/AL/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014, khususnya dalam menilai sifat, hakekat danakibat perbuatan Terdakwa serta pertimbangan lain dalam menentukan layaktidaknya Terdakwa untuk dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinaskemiliteran, secara khusus ijinkanlah pada kesempatan ini Oditur Militer akanmenyampaikan ulasan

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam putusannyabahwa senyatanya kurang mendalami dan mempertimbangkan kepentinganPihak Penggugat/Pembanding dan hanya bersikap kaku dalam halpertimbangan hukumnya yang tidak memperdalam ulasan dan akibat hukumdari ketidak hadiran Turut Tergugat/Turut Terbanding sebagai pihak yangHalaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomo75/PDT/2017/PT.BJMpaling berhak menjawab dan menjelaskan proses ganti rugi pengadaan lahanbandara serta besaran nilai ganti rugi yang

Bahwa dalil jawabdn dalam pokok perkara poinl 2 sampai dengan 3 yangintinya berisi tanggapan dan ulasan saja;Bahwa terhadap tanggapan dan ulasan tersebut Penggugat tidaklahsependapat, dimana telah jelas antara Tergugat, National ParalympicGommittee dan Penggugat memiliki Nubungan hukum yang jelas.Bahwasanya menjadi permasalahan hukum disini adalah Penggugat merasaheran dan kaget tibatiba Tergugat mempersalahkan penggunaan dana hibahtahun dnggaran 2012 tersebut terbukti dengan adanya pdnggilan dariKejaksaah

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukumyang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN BonUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut : Keputusan yang tidak =memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf amerupakan Keputusan

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeuputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkanPemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan olehprosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan NegeriBontang yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapatmenjatunkan putusan bahwa segala yang berhubungan denganpenetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakanKeputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan

pemeliharaan kepada orang itu maka kewajiban tersebut harusmelihat pada hak dan kewajiban suami, istri, anak dan orang yang ada didalamnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangandiantaranya UU No. 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 dan UUNo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (c) Atau karena persetujuanatau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaankepada orang itu, apabila ada perjanjian atau persetujuan yang harusdipenuhinya; (d) Berdasarkan ulasan

putusanadalah putusan a quo telah bertentangan dengan ketentuan hukum tentangkekuasaan kehakiman dan maupun bertentangan dengan sumber hukumtertulis yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimanaterurai di bawah ini:il; Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman pada Pasal 25 ayat (1)mensyaratkan putusan Pengadilan harus memuatalasan dan dasar putusan, sehingga jika mencermatiputusan Judex Facti pengadilan Tinggi Makassarputusan a quo hanya singkat semata tanpa ada ulasan

cukupdipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan danMahkamah Agung perlu meninjau kembali;c) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970, yang berbunyi: putusan yang kurang cukupdipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan danMahkamah Agung perlu meninjau kembali;Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar haruslah dinilai kurangcukup pertimbangannya karena hanya mengambil alin putusan JudexFacti Pengadilan Negeri Makale tanoa memberikan ulasan

2018/PA.Sda tanggal 30 Oktober 2018 Masehi bertepatandengan tanggal 20 Shafar 1440 Hijriyah, berita acara sidang, buktibukti,memori banding tanpa kontra memori banding, dan suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangansebagaimana terurai di bawah ini:Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap putusanPengadilan Agama a quo sebagaimana diurakan dalam memori bandingnyapada pokoknya atas dalil bahwa alasan yuridis dalam putusan tersebut lebihbanyak memberikan ulasan

Selain itumenurut keterangan saksi SAENAL SALMAN (Verbalisan), dirinyamenyatakan bahwa pada saat pemeriksaan dirinya yang melakukanpemeriksaan kepada kedua saksi tersebut di atas dan pemeriksaan yangdilakukan kepada saksisaksi tersebut sudah sesuai dengan prosedurserta tidak pernah melakukan penekanan pada kedua saksi tersebut.Bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Negeri Bulukumbatersebut sebagaimana ulasan kami di atas dan dengan mendasarkan padakaidah pemeriksaan kasasi maka alasan atau keberatan

Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Banding tersebut adalah merupakanpertimbangan yang kurang lengkap (onvoeldoende gemotivierd), karenatanpa suatu alasan dan ulasan, langsung menganggap pertimbangan HakimTingkat Pertama sudah tetap dan benar dan langsung diambil alih sebagaipertimbangan sendiri tanpa memberi alasan mengapa pertimbangan HakimTingkat Pertama tersebut dianggap sebagai sudah tetap dan benar;3.

Tetapi istri saya tetap mencela ibu sayasampai berujung pengajuan cerai ini meskipun saya sudah sampaikan ke istrianggap saja ibu saya GILA kamu yang waras mengalah... jadi yang sabar untukmenghadapi ibuku.Demikian ulasan singkat dari saya sebagai Tergugat, semoga bisa menjadikanperiksa/pertimbangan putusan untuk majelis dan bapak hakim ketua PengadilanAgama Semarang. Karena Allah SWT mengajarkan hambanya untuk saling memaafkan danbetaubat juga saling menyayangi.

saat menikah Tergugat kerja di gudang Semen Gresik bagian Ceker di DsaNgadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek;Bahwa dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak lahir tanggal 22Pebruari 2013 nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang ikutNenek Penggugat (mbah Yut/PENGGUGAT);Bahwa rumah tangga Penggugat mulai goyah saat Penggugat mulai hamil mudayang disebabkan beberapa faktor antara lain :suka mabukmabukanringan tangansuka judimain perempuan/punya WILao fF wn PRselingkuhdengan ulasan

Bahwa mengenai alasan memori Pembanding pada point 1, sesuaiasas dalam hukum acara perdata Similia Similibus dalam perkara yangsama diputus yang sama pula maka untuk menciptakan dan menjaminkepastian hukum harus dijalankan sesuai dengan bunyinya, mengutippernyataan dari Pembanding dalam Memori Banding Nomor 1 Bahwamajelis hakim tidak dapat membedakan subjek Penggugat a quo (ReskiPratama Putra) dengan subjek perkara perdata Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.BJB (Sirajuddin) karena yang menjadi ulasan utamaMajelis

Judex Facti dalam menilai dan mengujiketerangan para saksi yang tidak bersesuaian, serta ;e Terdapatnya keyakinan Judex Facti atas keterangan saksi yangtidak melihat dan mendengar secara langsung peran TerdakwaBerikut ini akan kami uraikan faktafakta yuridis yang merupakanrangkaian dari ketidakcermatan tersebut sehingga menurut kami cara mengadilitidak dilakukan menurut ketentuan UndangUndang.Bahwa ketidakcermatan Judex Facti sebagaimana kami sebutkan di atassecara khusus akan kami uraikan dalam ulasan

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan AQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut :Putusan No.17/Pid.Pra/2020/PN.Mks Halaman 9e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakanKeputusan yang

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa danmengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkanmenurut