bahwa Majelis telah memberikan upaya damaikepada Penggugat namun tidak berhasil, sedangkan mediasitidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadirkepersidangan, padahal ia telah dipanggil dengan sah ;Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidangperkawinan maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang UndangNo. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan Undang undang Nomor 3 4Tahun 2006 serta perubahanterakhir dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009(selanjutnya disebut UUPA

) beserta penjelasannya, perkara inimenjadi kewenangan absolut dari Peradilan Agama ; dan olehkarena pihak Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah KotaJambi sebagaimana surat bukti (P.1), maka sesuai dengan Pasal73 ayat 1 UUPA, Pengadilan Agama Jambi berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini ;oOMenimbang, bahwa berdasarkan mE tertulis P.2 yang secara formal telah memenuhi u yang berlaku sebagaialat bukti, maka harus gin n terbukti bahwaantaraPenggugat dengan rrenen A dan masih terikat

tersebut di atas, maka telahter i alasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yaitu' pelanggaran takliktalak oleh Tergugat, dan kemudian Penggugat menyatakanbersedia pula menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000,sesuai bunyi lafaz, maka terpenuhi pula syarat jatuhnya talaksatu. khuli Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2)Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 UUPA

kabulkan, dengan menjatuhkan talaksatu khuli Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadhRp.10.000, ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatanperceraian dan memenuhi SuratOEdaran Mahkamah Agung RI No : none 002 tanggal22 Oktober 2002, maka Majelis pertfingheFintahkan PaniteraPengadilan Agama Jambi agar mengirimkansalinan putusan yang Oy berkekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat aN di tempat perkawinan dicatatdan ditempat tinggal ERyyeat serta tergugat ;Menimbang, bah berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA

Tergugat ;Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan Penggugat namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, dan pihak Penggugatbertempat tinggal dalam wilayah Kota Jambi sebagaimana bukti surat P.1, maka sesuai denganPasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahanterakhir dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya (selanjutnyadisebut UUPA

surat talak kepada Penggugat ;Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahanbantahan bahkan tidak hadir dipersidangan, padahal ia telah dipanggil dengan sepatutnya,sehingga Majelis menduga bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebutadalah benar dan Tergugat tidak keberatan atas maksud Penggugat untuk bercerai dengannya ;Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dengan alasansebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) UUPA

9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf fKompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun di masa yangakan datang ; Dengan terpenuhinya alasan tersebut, maka Majelis tidak perlu lagimempertimbangkan tentang alasan pelanggaran taklik talak oleh Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan Pasal39 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 UUPA

dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu bainsughro Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : No.28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Jambi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatanhukum tetap kepada PPN di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinanmereka dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA

gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

No. 0349/Pdt.G/2014/PA.KtbmMenimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istriataukuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti Pl berupa Surat Keterangan Domisili mengenaiKewenangan Relatif Pengadilan Agama Kotabumi, dan oleh karena tidak ada eksespidari Tergugat mengenai hal tersebut, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Kutipan Akta Nikah mengenai kedudukanhukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA

menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA

gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

XXXX/Pdt.G/2015/PA.Ktbmkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

P merupakan akta otentik, bermaterai cukup dancocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga dapatdinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebutmempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Buku Nikah mengenai kedudukanhukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA

Oleh karena itu, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkandengan Verstek;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

No. 353/Pdt.G/2013/PA.KtbmKewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris

; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPA yangmenjelaskan bahwa Pemohon yang akan menceraikan istrinya mengajukanpermohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediamanTermohon...dst.

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitima persona standi in judicio (pihakyang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tanggaPemohon

Pasal 76UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 UUPA, Majelis Hakim perlu mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga atau orangorang dekat Pemohonyang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaiansebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan dua orang saksi yangdiajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, jika dihubungkan satu dengan lainnyatelah bersesuaian, maka terbukti adanya fakta bahwa sejak 3 bulan setelah menikahrumah tangga

Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untukmenjatuhkan talak dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

No. 319/Pdt.G/2013/PA.KtbmMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf

; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.

Dansesuai bukti P1, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabum1;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istriataukuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat mendalilkanbahwa rumah tangga Penggugat

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkandengan Verstek;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

itu buktitersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti Pl berupa KTP mengenai Kewenangan RelatifPengadilan Agama Kotabumi, dan oleh karena tidak ada eksespi dari Tergugatmengenai hal tersebut, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, terbukti bahwa antara Penggugatdan Tergugat merupakan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA

No. 0083/Pdt.G/2014/PA.KtbmMenimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo. Pasal 35 PP.

sepertidiuraikan pada duduk perkaranya di atas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA

Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitima persona standi in judicio (pihakyang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Hal. 7 dari 11 hal. Put.

Pasal 76UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 UUPA, Majelis Hakim perlu mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga atau orangorang dekat Pemohonyang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang saling bersesuaiansebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa untuk mendengar keterangan saksisaksi, Pemohon telahmengajukan satu orang saksi dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi meskipun telahdiberi kesempatan untuk itu;Menimbang, bahwa alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi asasklasifikasi

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidangperkawinan maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 4Tahun 2006 serta perubahanterakhirdengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebutUUPA) beserta penjelasannya, perkara ini menjadi kewenanganabsolut dari Peradilan Agama ; dan oleh karena pihakOPenggugat bertempat tinggal dalam a Kota Jambisebagaimana suratbukti (P.1), maka sesuai deng al 73 ayat 1 UUPA

diega"Menimbang, bahwa Tergugat ,t1 membantah alasan yangdikemukakan oleh Penggugast (De ut dan menyatakan setujudengan maksud Penggugat un yk ererai, oleh karena itu sesuaidengan Pasal 311 Ripe QWotane alat bukti pengakuan, makaharus dinyatakan ba alasan yang dikemukakan oleh terbuktiekebenarannya. un oleh karena perkara ini adalah perkaraperceraia engan alasan sebagaimana tersebut di atas, makaMajeli& tePah mendengar keterangan saksi dari keluarga keduabe pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

Tergugatbenarbenar telah pecah dan sulit untuk dapat rukun lagi dimasa yang akan datang; dengan demikian tujuan perkawinansebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undangundang Nomor1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta alQur an surat arRum ayat 21, yaitu untuk membentuk rumahtangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah tidak dapatterwujud ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1)dan (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal65 UUPA

untukmempertimbangkannya ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatanperceraian dan sesuai pula dengan Pasal 84 ayat (1) UUPAserta Surat Edaran Mahkamah Agung No : 28/Tuada AG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlumemerintahkan Panitera PengadilanAgama Jambi untuk mengirimkan salinan putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikahditempat tinggal penggugat serta tergugat dan di tempatperkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, berdasarkanPasal 89 ayat (1) UUPA

Bahwa Judex facti secara keliru telan mengabulkan permohonan SitaJaminan yang dimohonkan oleh para Penggugat tanpa alas hukum danpertimbangan hukum yang benar, sehingga telah melampaui bataswewenangnya, karena berdasarkan ketentuan Pasal 54 UUPA hukumacara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah hukum acaraperdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilanumum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undangundangPengadilan Agama;Bahwa secara limitatif, kewenangan Pengadilan Agama

untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara waris, telah dibatasidengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UUPA yangmenentukan sebagai berikut:(1) Pengadilan Agama bertugas memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang: b.

Perak BoruLubis, maka berdasarkan ketentuan yurisprudensi MARI No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 adalah patut apabila putusan Judex Facti atasperkara a quo dibatalkan karena gugatan mengandung error in personadalam bentuk Plurium Consorsium, karena dalam hal terjadi sengketapembagian harta warisan haruslah seluruh ahli waris ikut terlibat sebagaipihak;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 UUPA yang menyatakanbahwa segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuatpasalpasal tertentu

Sita Jaminan hanya dapat diterapbkan pada perkaragugatan perceraian, dan permohonan perlindungan terhadap hartabersama;Bahwa karena UUPA tidak menentukan dan mengatur secara khususmengenai sita jaminan kecuali di dalam Pasal 78 huruf c, maka halhalmengenai sita jaminan yang dimohonkan kepada Pengadilan Agamaharuslah juga memenuhi syaratsyarat sita yang diatur di dalam HIR.sebagaimana ketentuan Pasal 51 UUPA dimana ditentukan bahwahukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama selama tidak diatursecara

khusus dalam UUPA maka diterapkan hukum acara yang berlakupada Pengadilan dalam lingkup peradilan umum;Bahwa HIR. telah menentukan syaratsyarat yang diberlakukan dalampenerapan lembaga sita jaminan berdasarkan Pasal 197, 226 dan 227;Bahwa berdasarkan ketentuanketentuan dalam pasalpasal tersebut diatas, pada assasnya syaratsyarat untuk dapat dimohonkan dandikabulkannya sita jaminan (Hukum Acara Perdata, M.Yahya Harahap,SH., Sinar Grafika, 2005) adalah sebagai berikut :1.

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat adalah untuk bercerai dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, danpihak Penggugat bertempat stinggal dalam wilayah Kota Jambisebagaimana bukti surat P.1, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf(a) dan Pasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Perubahan .atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan , Agama dan Perubahan terakhir dengan Undang undangNomor 50%, Tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA

berjalanselama lebih kurang 1,5 tahun ;Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut, Tergugat' tidakmengajukan bantahan . bahkan tidak hadir dipersidangan tanpamemberi khabar, ataupun alasan yang sah, padahal ia telahdipanggil dengan sepatutnya, sehingga secara hukum Tergugatdianggap,mengakui dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat danTergugat tidak keberatan atasmaksud Penggugat untuk bercerai dengannya; namun oleh karenaperkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai denganPasal 76 ayat (1) UUPA

demikian telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimanatercantum Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu = antara suamiisteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerusdan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumahtangga ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2), Undang undangNomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 UUPA

Pasal 149 R.Bg = gugatan Penggugatdikabulkan dengan verstek, ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatanperceraian dan memenuhi SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor : No.28/Tuada AG/X/2002 tanggal22 Oktober 2002,maka, Majelis Hakim perlu) memerintahkan Panitera Pengadilan AgamaJambi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telahberkekuatan hukum tetap kepada PPN di tempat tinggal Penggugatdan Tergugat dan di tempat perkawinan mereka dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA

Bahwa, Pasal 19 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwasertipikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yangkuat, dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 20 ayat (I) UUPA tentang Hak Milikditegaskan pula bahwa Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhyang dapat dipunyai orang atas tanah.

Tanah Grogot, tercatat atas nama Nadira Ismail(Penggugat) hingga diajukannya gugatan a quo keberadaannya belum dicabutoleh instansi yang berwenang in casu Tergugat, maka sedemikian jelas TergugatHalaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 23 K/TUN/2012telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa obyek sengketa secaranyatanyata telah bertentangan dengan Pasal 19 ayat (2) huruf c dan Pasal 20ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) juncto Pasal

Bahwa, Hakim tingkat pertama maupun Hakim Banding telah melanggarketentuan asas pemisahan hak atas tanah yang dianut dalam ketentuan11UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA);Bahwa meskipun secara de facto di atas tanah yang dimohonkan sertipikatpengganti oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang telahdibangun oleh Tergugat Il Intervensi/Terbanding 2/Termohon Kasasi 2,diantaranya berupa: bangunan Gedung DPRD Kabupaten Paser, FasilitasOlahraga Tenis

) adalah surat tanda bukti hakyang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan sesuai ketentuan Pasal20 ayat (1) UUPA lebih lanjut telah ditegaskan pula adalah hak turun temurun,terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, maka sejalandengan doktrin hukum tersebut oleh karena di dalam persidangan perkaraa quo tak satupun ditemukan alat bukti yang dapat membuktikan bahwaSertipikat Hak Milik Nomor 73/1979, Desa/Kamp.Tanah Grogot atas namaNadira Ismail telah dicabut, maka merujuk argumentasi

telah bertentangan dengan Pasal 19 ayat (2)huruf c dan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) juncto Pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan melanggarAsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya AsasKepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, sehingga telahmemenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 tentang Perubahaan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun

bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Dansesuai bukti P1, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabum1;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Hal. 9 dari 15 hal. Put.

1975 TentangPelaksanaan UUP;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa Pl, P2 dan P3 yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkansebagaimana di atas (P1 dan P2);Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

Dengan demikian, terhadap tuntutanPenggugat agar anak tersebut ditetapkan dibawah (hadlanah) atau pemeliharaan/pengasuhan Penggugat sudah selayaknya dikabulkan dengan tidak mengurangi hakhakTergugat selaku Bapak untuk tetap dapat berhubungan dengan anak tersebutsebagaimana layaknya hubungan Bapak terhadap anak atau sebaliknya;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

Bahwa tanah tersebut saat ini masih terdapat bangunandan dikuasai serta dipergunakan oleh Kedutaan BesarInggris, sehingga Hak Pakai untuk jangka waktu selamadipergunakan tersebut tidak dapat dicabut/dibatalkankarena bertentangan dengan kaidah hukum ha katas tanahdalam UUPA dan Konvensi Wina Tahun 1961.b.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat (2) Huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (selanjutnya disebut UUPA) dijelaskan sebagai berikut :Hak Pakai dapat diberikan : a. selama jangka waktu tertentu atauselama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu.b.

Bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 42 UUPA pada pokoknyadijelaskan sebagai berikut :Untuk gedunggedung kedutaan Negaranegara Asing dapatdiberikan pula hak pakai, oleh karena hak ini dapat berlaku selamatanahnya dipergunakan untuk itu. Orangorang dan badan badanhukum asing dapat diberi hakpakai, karena hak ini hanyamemberi wewenang yang terbatas.c.

Bahwa dalam menerbitkan surat keputusan a quo maka Tergugat tidakmendasarinya dengan itikad baik karena tidak memperhatikan kaidahkaidah dan ketentuanketentuan hukum yang mengatur tentang hakpakai sebagaimana yang diatur dalam UUPA dan PP Nomor 40 Tahun1996;b.

Bahwa walaupun ada pertentangan dan ketidaksesuaian dengan kaidahkaidah dan ketentuan perundangundangan' bidang pertanahansebagaimana diatur dalam UUPA dan PP Nomor 40 Tahun 1996, namunTergugat, dengan itikad buruk, masih tetap menerbitkan surat keputusana quo;c.

tahun 1960 yang diakuisah sebagai bukti Hak milik tanah adalah sertifikat, dan pipil bukan lagi buktihak milik semenjak berlakunya UUPA; sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA)menguraikan bahwa pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian suratsurattanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.makakepemilikan hak terhadapa tanah adalah di tandai dengan adanya Sertifikat HakMilik ketentuan

sah sebagaimana YurisprudensiMARI No. 202K/Sip/1974 tanggal 18 Maret 1976 Surat Bukti Pembayaran23IPEDA atau PBB bukan merupakan bukti pemilikan atas tanah pipiltermasuk didalamnya, sehingga antara Penggugat dan I Wayan Dariana (alm)membuat perjanjian yang bertentangan dengan prinsipprinsip perjanjian yangmenandakan sahnya perjanjian (pasal 1320 KUHPerdata) yaitu suatu haltertentu dan suatu sebab yang halal, karena obyek tanah perjanjian tidak legal/sah terkait surat kepemilikannya berdasarkan UUPA

(Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh Penggugat terhadap tanah sengketaadalah suatu permohonan yang sangat premature karena Penggugat hanyamendasarkan dalil gugatannya dari pipil 692 Persil Nomor 3 Kelas I luasnya1350 m2,(yang bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah yang diakui olehNegara sebagaimana UUPA) sehingga menjadi pertanyaan dimana letak tanahyang luasnya sebagaimana pipil tersebut, untuk itu Tergugat I tolak mengingatproses pemeriksaan alat bukti sendiri belum dilakukan oleh Majelis

;Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis, argumentasi pihaktergugat I yang menyatakan bahwa pipil bukanlah merupakan bukti kepemilikanhak atas tanah setelah berlakunya UUPA adalah suatu pemahaman yang keliru.Justru dengan berlakunya UUPA yaitu UndangUndang Nomor 5 Tahun 196044tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, hakhak yang berlaku menuruthukum adat semakin diperkuat keberadaannya sepanjang tidak bertentangandengan kepentingan Nasional dan Negara.

Bahwa adapun yang dikehendaki dariUUPA tersebut terhadap hakhak kepemilikan atas tanah maupun hakhaklainnya yang telah ada sebelum berlakunya UUPA hanyalah didaftarkan secaraadministrative , yang mana hal tersebut sematamata hanya demi suatu kepastianhukum, tetapi bukan berarti bahwa hakhak tersebut tidak diakui keberadaannya.Pipil adalah sebuah bukti hak milik yang diakui keberadaannya, dimana akandikonversi menjadi hak baru sesuai dengan UUPA setelah dilakukannyapendaftaran untuk pertama kalinya

mediatortertanggal 30 September 2015 mediasi agar keduanya rukun kembali tetapitidak berhasil ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebin dahulu mengenai kKewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (/egal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

NoXXXX/Pdt.G/2015/PA.Ktom(pihak yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalamperkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agarmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya rukunrukun saja selama 5 Tahunnamun setelah itu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan

P merupakan akta otentik, bermaterai cukupdan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara,sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, olehkarena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P berupa Foto copy Akta Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkansebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sesuaiketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

yangsedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapidibenci Allah SWT, namum apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud,maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belahpihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak saturaj dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA

Hal ini Sesuai dengan Pasal 5 Undangundang No: 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) yangmenyebutkan bahwa hukum Agraria yang berlaku adalah hukum adat;Bahwa Jualbeli tanah menurut hukum adat harus memenuhi syaratterang, tunai dan riil. Syarat terang, artinya Jualbeli tanah dilakukandihadapan Kepala Desa, Jualbeli tersebut tidak melanggar hukum yangberlaku. Dengan dilakukanya dimuka Kepala Desa, Jualbeli itu menjaditerang bukan perbuatan hukum yang gelap.

Menurut UUPA, yang dapat mempunyai hak milik atas tanahhanya warganegara Indonesia tunggal dan badanbadan hukumyang ditetapkan oleh pemerintah ( Pasal 21 UUPA). Jika pembellimempunyai kewarganegaraan asing disamping kewarganegaraanIndonesianya atau kepada suatu badan hukum yang tidakdikecualikan oleh pemerintah, maka Jualbeli tersebut batal karenahukum dan tanah jatuh pada Negara (Pasal 26 Ayat (2) UUPA).b.

Menurut UUPA, yang dapat mempunyai hak milik atas tanahhanya warganegara Indonesia tunggal dan badanbadan hukumyang ditetapkan oleh pemerintah (Pasal 21 UUPA). Jika pembelimempunyai kewarganegaraan asing disamping kewarganegaraanIndonesianya atau kepada suatu badan hukum yang tidakdikecualikan oleh pemerintah, maka Jualbeli tersebut batal karenahukum dan tanah jatuh pada Negara (Pasal 26 Ayat (2) UUPA).b.

Kendatipundemikian, untuk mewujudkan adanya suatu kepastian hukum dalamsetiap peralihan hak atas tanah, PP No: 24 Tahun 1997 sebagaiPeraturan Pelaksana dari UUPA telah menentukan bahwa setiapperjanjian yang bermaksut memindahkan hak atas tanah harusdibuktikan dengan suatu Akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT.Sebelum Akta Jualbeli dibuat PPAT, maka di syaratkan bagi para pihakuntuk menyerahkan suratSurat yang diperlukan kepada PPAT, yaitu:1.

Disamping itu, pendaftaran tanah yangditentukan dalam Pasal 19 UUPA (Undangundang No: 5 Tahun 1960)merupakan sasaran untuk mengadakan kesederhanaan hukum, hal inikemudian ditindaklanjuti dlaam Peraturan Pelaksanaan yaitu PeraturanPemerintah Republik Indonesia PP No: 10 Tahun 1961 dan kemudiandiganti PP No: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

telah berusaha mendamaikan Penggugatamempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, danpihak Penggugat bertempat' tinggal dalam wilayah Kota Jambisebagaimana bukti surat P.1, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf(a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama dan Perubahan terakhir dengan Undang undangNomor 50 #Tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengansepatutnya dan relaas panggilan beserta turunan surat gugatantelah diserahkan kepadanya, namun ia tidak /datamg dan tidak pulamengirimkan bantahan, dengan demikian dapat diduga bahwadalil dalil gugatan Penggugat tersebut, adalah benar dan Tergugattidak keberatan terhadap maksud, Penggugat untuk berceraidengannya ; Namun oleh karena perkara ini adalah perkaraperceraian dengan alasan,; sebagaimana tersebut di atas, makasesuai ketentuan Pasal 76 ayat = (2) UUPA

terus menerus dan tidak adaharapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis perlu pulamemperhatikan pendapat ulama sebagaimana terdapat dalam Kitab*Ghoyatul Marom, yaituArtinya : Dikala isteri sudah memuncak ketidaksenangannyaterhadap suami, maka Hakim diperkenankan menjatuhkantalak suami dengan talak satu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor1 Tahun 1974 jo Pasal 65 UUPA

mengajukanverzet (perlawanan) jika ia keberatan terhadap putusan ini ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya. pencatatan perceraian danmemenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung..RI Nomor : No.28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 92002, maka Majelis Hakim perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirimkansalinan putusan perkarainiy yang telah berkekuatan hukum tetapkepada PPN di tempat ,tinggal Penggugat dan Tergugat dan ditempat perkawinan mereka dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA

Putusan Nomor 90 PK/TUN/201511.12.13.14.15.16.Guna Bangunan atas tanah a quo untuk seluas tanah 398 M2, ( tiga ratussembilan puluh delapan meter persegi ) kepada Tergugat;Bahwa Penggugat melakukan permohonan pendaftaran hak/sertifikat atastanah a quo kepada kepada Tergugat untuk mendapatkan kepastianhukum atas tanah tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UndangUndang Pokok Agraria Indonesia (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 jo.

( sembilan ratus lima puluh sembilan meterpersegi ) adalah berdasarkan data yuridis yang salah sebagaimanadimaksud dalam pasal 19 UUPA tentang pendaftaran tanah olehkarenanya penerbitan sertifikat milik Tiorengsih Siburian yakni SertifikatHak Guna Bangunan No. 08146/ Cengkareng Timur a.n TiorengsihSiburian, dengan Luas 959 M?

dengan Surat Ukur Tanggal 30 Desember 2004 yang terbit pada 31Desember 2004 tersebut diatas merupakan perbuatan yang telahmemenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) (b) UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pelanggaran atasPasal 19 UndangUndang Pokok Agraria Indonesia (UUPA) Nomor 5Tahun 1960 jo.

Putusan Nomor 90 PK/TUN/201510.mengaturnya (Rechtsvacuum), dan bukannya sebagai penganulir UndangUndang;.Bahwa Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hakpengelolaan, tanah milik atas satuan rumah susun dan hak tanggunganyang masingmasing sudah dibukukan dalam buku tanah yangbersangkutan;Bahwa dengan adanya PP No. 24 Tahun 1997 adalah untuk melaksanakanketentuan Pasal 19 UUPA mengenai Pendaftaran Tanah.

yang terbit pada 31 Maret 2005 dengan Surat Ukur Nomor 2 /1999tangal 01 Maret 1999;Majelis Hakim Peninjauan Kembali Yang Terhormat, bahwa Pasal 19 UUPA menyebutkan adanya keharusan bagi Pemerintah untuk mengaturHalaman 31 dari 36 halaman. Putusan Nomor 90 PK/TUN/201519.20.persoalan pendaftaran tanah dalam rangka melaksanakan kewajiban pokokdari pendaftaran tanah dimana ketentuan selengkapnya adalah :a.

Putusan No.380/Pdt.G/2010/PA.JbBahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugatnamun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan,dan pihak Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah KotaJambi sebagaimana bukti surat P.1, maka sesuai dengan Pasal49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahan terakhir denganUndang undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA

terus menerus dantidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis perlupula memperhatikan pendapat ulama sebagaimana terdapat dalamKitab Ghoyatul Marom, yaituArtinya : ~Dikala isteri sudah memuncak ketidaksenangannyaterhadap suami, maka Hakim diperkenankan menjatuhkantalak suami dengan talak satu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor Tahun 1974 jo Pasal 65 UUPA

terhadap putusan ini ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraiandan memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI NomorNo.28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka MajelisHakim perlu) memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambiuntuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telahberkekuatan hukum tetap kepada PPN10Hal.6 dari 8, Putusan No.380/Pdt.G/2010/PA.Jbdi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempatperkawinan mereka dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA