Ditemukan 2942 data
56 — 26
3364.019.001.013 Gerak JalanSehat Menuju Pemilu Jujur dan Adil.2. 1 (Satu) set Asli Dokumen Kegiatan MAK. 3364 PublikasiInformasi Pemilu, Kegiatan MAK. 3364.018.001 BimtekPutungsura PPK, PPS, KPPS, Kegiatan 3364.018.001.011Bimbingan Tekhnis Putungsura Pemilu Legislatif.3.1 (Satu) set Asli Dokumen Kegiatan MAK. 3357 PelaksanaanManajemen Perencanaan dan Data, Kegiatan MAK 3357.013.001Dokumen Pemutakhiran Data Pemilu Tahun 2014, Kegiatan3357.013.001.011 Sosialisasi Dan Implementasi PKPUPemutakhiran Data Pemilih
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUMARDI, S.STP, M.H Bin AHMAD Diwakili Oleh : Bahrul ilmi yakum & Partenrs
407 — 73
Pemutakhiran Data Pemilih KPU Tanjabtim sejak 16 September 2020 s/d 23 Maret 2021 sejumlah Rp. 55.636.432,- (5 lembar);
Tanjabtim, November 2020 (4 rangkap);
Dendang dalam rangka supervise penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran, 1 hari kerja, tanggal 19 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (disertai foto);
Mendahara Ulu dalam rangka supervise penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran, 1 hari kerja, tanggal 22 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp. 350.000,- (tidak disertai foto);
Geragai dalam rangka sosialisasi pemilih di Lapas Narkotika Kelas II (dua) Geragai, 1 hari kerja, tanggal 30 November 2020 dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (disertai foto);
1.HENDRIK DOLOK TAMBUNAN, S.H.
2.Haris Jasman, S.H.
Terdakwa:
1.Aris Munandar Panggilan Aris
2.Nasril Panggilan Anas
3.Hamdani panggilan Ham
4.Rehan Panggilan Rehan
5.Armansyah Panggilan Ansang
6.Batarudin Panggilan Gindo Baro
48 — 7
PanggilanAnas, Darmansyah Panggilan Dar, Hamdani Panggilan Dar, RehanPanggilan Rehan, Armansyah Panggilan Ansang dan BattaruddinPanggilan Gindo Baro, adapun mereka bertugas sebagaiARIMUNANDAR Panggilan ARIS, sebagai Tukang Panen,NASRIL Panggilan NASRIL, sebagai Pengontrol buah,DARMANSYAH Panggilan DAR, sebagai Tukang Panen danMandor Panen,HAMDANI Panggilan HAM, sebagai Sopir,REHAN Panggilan REHAN, sebagai Tukang Panen,ARMANSYAH Panggilan ANSANG, sebagai Sopir,BATARRUDIN Panggilan GINDO BARO, sebagai pemilih
141 — 195
Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan PILKADA di lapangan,sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara(pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan,misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masakampanye, dan sebagainya.
Welly Titah; dkk.
Tergugat:
MENTERI DALAM NEGERI RI
268 — 232
EllyEngelbert Lasut, ME dan Mokhtar Arunde Parapaga dibatalkan.Selain persyaratan calon yang dituntut, juga adanya kecuranganberupa penggelembungan suara, Pemilih Tambahan melebihi jumlah2,5 % di tiap TPS, banyaknya Surat Keterangan yang dikeluarkanoleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang tidak sesualdengan aturan untuk mendapatkan hak pilih.
143 — 60
MAJID adalah karena dipukulorang bukan karena kecelakaan lalu lintas;Bahwa saksi pernah menjadi pemilih dalam pemilinan Kepala DesaMopu pada periode kedua dan dimenangkan oleh korban AlmarhumRUSTAM T. MAJID dan saksi mendengar sendiri bahwa ada orangbernama ADRIANTO IS MANAN Alias MANER mengamuk setelahperhitungan suara dan berkata Cuma menang disuara saja, ingatbalasannya ;5.
SUMARDI
Termohon:
Kejaksaan Agung RI, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Cq. Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
162 — 106
Pemuktahiran Data Pemilih Rp 47.145.000 g. Verifikasi dan Rekapitulasi Dukungan Rp 134.235.000Pasangan Calon Perseorangan h. Pencalonan Rp 171.598.646 i. Pelaksanaan Kegiatan Kampanye Rp 348.900.000 Halaman 11 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Tjt j. Laporan Audit Dana Kampanye Rp 82.684.000 k. Proses Penghitungan Rp 71.750.000 . Honorarium Tenaga Pendukung sebanyak Rp 260.000.00010 orang/10 bulan m. Rapat Kerja dan Supervisi Rp 32.785.000n.
1458 — 1013
Bahwa Penggugat memiliki anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Propinsi (DPRD Propinsi) dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) dan masihberperan untuk kepentingan Bangsa dan Negara khususnyamenyuarakan dan menjalankan kepercayaan Pemilih;c.
tidak memberi akses kepada Bawaslu RIuntuk melakukan pengawasan atas semua proses pemilu Tahun 2019yang diperintahkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentangPemilu;Halaman 22 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUNJKT19.20.21.Bahwa Tugas Bawaslu sesuai dengan Pasal 93 huruf d angka 3 UUNomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yakni: Huruf d: mengawasipelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:1) Pemutakhiran data pemilin dan penetapan daftar pemilihsementara serta daftar pemilih
KADEK AGUS AMBARA WISESA, S.H., M.H.
Terdakwa:
RACHMAT KURNIAWAN, SH.,SIK.,MM
89 — 96
Sanggau dalam rangka Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/707/ VI /OPS.1.3/2018, tanggal 01 Juni 2018 tentang pengamanan di kantor Panwaslu Kab. Sanggau dalam rangka Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
Sanggau dalam rangka Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/792/ VI /OPS.1.3/2018, tanggal 21 Juni 2018 tentang Pamatwil Ops Mantap Praja Kapuas 2018 pada Tahap Masa Tenang Tahap Pengamanan Pemungutan Hasil Suara di TPS dan Tahap Pengamanan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK di Wilkum Polres Sanggau.
Sanggau dalam rangka Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/809/ VI /OPS.1.3/2018, tanggal 26 Juni 2018 tentang melaksanakan giat cipta kondisi Opspol Mantap Praja Kapuas 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
Sanggau dalam rangka Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/822/ VII /OPS.1.3/2018, tanggal 01 Juli 2018 tentang pengamanan di kantor Panwaslu Kab. Sanggau dalam rangka Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
KADEK AGUS AMBARA WISESA, S.H., M.H.
Terdakwa:
RACHMAT KURNIAWAN, SH.,SIK.,MM
107 — 29
Sanggau dalam rangka Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/707/ VI /OPS.1.3/2018, tanggal 01 Juni 2018 tentang pengamanan di kantor Panwaslu Kab. Sanggau dalam rangka Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
Sanggau dalam rangka Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/792/ VI /OPS.1.3/2018, tanggal 21 Juni 2018 tentang Pamatwil Ops Mantap Praja Kapuas 2018 pada Tahap Masa Tenang Tahap Pengamanan Pemungutan Hasil Suara di TPS dan Tahap Pengamanan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK di Wilkum Polres Sanggau.
Sanggau dalam rangka Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/809/ VI /OPS.1.3/2018, tanggal 26 Juni 2018 tentang melaksanakan giat cipta kondisi Opspol Mantap Praja Kapuas 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
Sanggau dalam rangka Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/822/ VII /OPS.1.3/2018, tanggal 01 Juli 2018 tentang pengamanan di kantor Panwaslu Kab. Sanggau dalam rangka Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
Sanggau dalam rangka Pemilih Bupati danWakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor :Sprin/709/ VI /OPS.1.3/2018, tanggal 01 Juni 2018 tentang personil yangmengawaki pelaksanaan Tahap Kampanye Ops Mantap Praja kapuas2018 di Wilkum Polres Sanggau.1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor :Sprin/780/ VI /OPS.1.3/2018, tanggal 21 Juni 2018 tentang ditunjuksebagai personil yang mengawki pelaksanaan
Sanggau dalam rangka Pemilih Bupati danWakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.1 (satu) lembar fotocopy legaliser Surat Perintah NomorSprin/360/III/2018, tanggal 1 Maret 2018 tentang penunjukan sebagaipersonel yang mengawaki Satgas Perwabku Polres Sanggau dalamrangka Ops Mantap Praja Kapuas tahun 2018 Polres Sanggau.5 (lima) lembar dokumen asli Naskah Perjanjian Hibah Derah (NPHD)dalam bentuk uang antara Bupati Sanggau dengan Kepolisian ResorSanggau Nomor : 903/047/KBPL, Nomor :
RENDY ADITYA PUTRA W, SH
Terdakwa:
M. DRA'I
54 — 55
Vos, seorang pedagang klontongkeliling yang memasuki rumah orang lain untuk menawarkan barangbarangdagangannya, tidaklah bertentangan dengan kebiasaan dalam pergaulanmasyarakat, sehingga dengan demikian juga tidak bersifat melawan hukum,akan tetapi untuk perkembangan sekarang ini di mana kewaspadaanmasyarakat sudah perlu lebih ditingkatkan menghadapi kemungkinankemungkinan buruk, adalah sebaiknya jika hanya memasuki halaman rumahmaka pemilih rumah perlu meminta orang yang masuk tanpa izin itu untukkeluar
RENDY ADITYA PUTRA W, SH
Terdakwa:
JUKI
54 — 42
Vos, seorang pedagang klontongkeliling yang memasuki rumah orang lain untuk menawarkan barangbarangdagangannya, tidaklah bertentangan dengan kebiasaan dalam pergaulanmasyarakat, sehingga dengan demikian juga tidak bersifat melawan hukum,akan tetapi untuk perkembangan sekarang ini di mana kewaspadaanmasyarakat sudah perlu lebih ditingkatkan menghadapi kemungkinankemungkinan buruk, adalah sebaiknya jika hanya memasuki halaman rumahmaka pemilih rumah perlu meminta orang yang masuk tanpa izin itu untukkeluar
RENDY ADITYA PUTRA W, SH
Terdakwa:
ABDUL HANAN, S.Pd I
57 — 51
Vos, seorang pedagang klontongkeliling yang memasuki rumah orang lain untuk menawarkan barangbarangdagangannya, tidaklah bertentangan dengan kebiasaan dalam pergaulanmasyarakat, sehingga dengan demikian juga tidak bersifat melawan hukum,akan tetapi untuk perkembangan sekarang ini di mana kewaspadaanmasyarakat sudah perlu lebih ditingkatkan menghadapi kemungkinankemungkinan buruk, adalah sebaiknya jika hanya memasuki halaman rumahmaka pemilih rumah perlu meminta orang yang masuk tanpa izin itu untukkeluar
1.PT. LUBUK NAGA. Diwakili oleh DARNO HARTONO
2.PT. LUBUK SABAN. Diwakili oleh FAJAR SUHENDRA
3.PT. LUBUKKISAR RONAMAS. Diwakili oleh FAJAR SUHENDRA
Tergugat:
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
439 — 415
Terhadap Objek Sengketa Surat Keputusan Menteri KehutananRepublik Indonesia Nomor: SK.579/MenhutlI/2014 Tentang KawasanHutan Provinsi Sumatera Utara, tanggal 24 Juni 2014;1)2)3)Bahwa Para Penggugat adalah badan hukum perdata yangbergerak dibidang Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan;Bahwa untuk menjalankan usaha tersebut Para Penggugat telahmelakukan Ganti Rugi kepada masyarakat pemilih lahan, yangdilakukan dihadapan Pejabat daerah setempat, yaitu Kepala DesaNaga Kisar dan Camat Pantai Cermin
1.Drs. YOHANES G., SH.
2.YOKI ADRIANUS, SH.
3.AGUSTINUS OC. M., SH.
4.A. IBRAHIM, SH., MH.
5.MOH. IRYAAN MUHIDIN, SH., MH.
6.FAISOL, SH., MH.
7.BUDI KURNIAWAN, SH.
8.ANDRI S, SH
9.DIKY WAHYU A., SH.
Terdakwa:
MUJIMAN alias MAULANA
523 — 380
PstBahwa penamaan ini Terdakwa pilih, meningat saksi orang politik danpada saat itu Terdakwa sangat menyangkan mengapa mengjijinkanmencoblos padahal di depan hukum orang gila tidak bisa dimintaitanggung jawab atau tidak cakap hukum, sementara pemilih itu adalahmemberikan suara yang paling hakiki, yaitu Suara untuk berkuasa;Bahwa username login ke facebook yaitu menggunakan emailbagwanta@gmail.comm;Bahwa Selama ini yang mengetahui user name dan password akuntwitter Username: @bagnatara1ID: 1047682907492384768
100 — 31
Dengan pihak lain,dikarenakan saat itu ada terpasang plang pemilih ahli waris akhmad Umarbin Kasan luas 3700 m2 Girik C 578 diatas tanah tersebut (tanahterperkara) dan Tergugat menunjukkan kepada Tergugat XXV buktikepemilikan tanah Girik C578, FC Letter C 578 buku besar dikelurahan, FCsurat kelurahan tidak sengketa tahun 80an yang diterbitkan oleh kantorkeluarahan Cibubur, FC surat kuasa jual oleh seluruh ahli waris AchmadUmar bin kasan yang diterbitkan Notaris.
111 — 58
BERINGIN JAYA, Terdakwa sendiri selaku Direktur dan jugasebagai pemilih sahamnya, sedangkan Spesifikasi perusahaan Terdakwa berusahadibidang pekerjaan sipil yaitu : Jalan, Irigasi, Gedung, Jembatan dan landasan,Pengairan, Pemukiman dan Perumahan.
175 — 68
Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Propinsi, apabiladiperlukan;d) Menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihanBupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan wakil Walikota;Halaman 131 dari 251 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2017/PT BJMe) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapanpenyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuanperundangundangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan atau KPUPropinsi;f) Menerima daftar pemilih
dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran datag) Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPSh) Melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupatii) Menerima laporan priodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasilpemilihan dari PPK, PPS dan KPPSdan petugas pemutakhiran data pemilih;J) Menyampaikanhasil pemilihan kepada menteri yang menyelenggarakanpemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Propinsi;k) Menyampaikan
136 — 51
Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai NegeriSipil, Penata Muda Tingkat / Ill /b, NIP. 0508050275, beralamat : PermataDepok, Sektor Kumala, Blok E 11/9 Depok 16431 ;Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamaIslam telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa dalam pembuktian yang paling utama adalah kepemilikanpaspor yang dimintakan langsung oleh yang bersangkutan.Kewarganegaraan orang tersebut sesuai dengan paspornya ; Bahwa jika sudah tercatat dalam DPP ( Daftar Pemilih
81 — 19
dalameraturanMenteri DalamNegeri Nomor 58Tahun 2007SS tentang KeuanganDaerah.Bahwa& mengenai hak Keuangan anggota DPRD dapatmberbagai peraturan perundang jantaranyaNo. 22 tahun 2003 Tentang Susunan danKedudukan MPR, DPD, DPR dan DPRD dalam pasal80 huruf (a) dinyatakan bahwa anggota DPRDmempunyai Hak Keuangan dan Hak Administrasi.Selanjutnya mengenai kewajiban danpertanggung jawabanya dapat dilihat dalampasal 81 yang menyatakan anggota DPRDmempunyai kewajiban pertanggung jawabansecara politis kepada pemilih