Ditemukan 3207 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1247 1217 1177 1278 1677 1977 12770 1207 1287
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 13-12-2019 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 20-04-2020
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 16/G/2019/PTUN.BL
Tanggal 16 April 2020 — Penggugat:
DANURI, Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah
Intervensi:
MISINI
189 — 77
  • bukti T.IL.Int1sampai dengan T.II.Int7 dengan perincian sebagai berikut : TU int1 TI Int2 TI Int3 Tl Int4 Tl int5 TI Int6 TI Int7Menimbang.Sertifikat Hak Milik No 01055 Desa/Kel Rama Indra tanggal21112012 atas nama DARMAJI (fotocopy sesuai denganASIINYA) j 22 nnonane nnn nn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn neeSurat Keterangan Kewarisan dari Darmaji tanggal 8Desember 2018 (fotocopy dari fotocopy) dan SuratKeterangan tanggal 17 Maret 2020 (fotocopy sesuai denganaslinya);Surat Keterangan Kematian Nomor:441/1277
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 28-12-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 09-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 19/PID.TPK/2016/PT SMR
Tanggal 22 Februari 2017 — Pembanding/Terdakwa : HERLIANSYAH, SH Bin ACHMADSYAH
Terbanding/Penuntut Umum : SUKANDI MAKU, SH.
83 — 41
  • menunjuk terdakwaHERLIANSYAH, SH Kepala Seksi Pengadaan Tanah Dinas PLTR Kab.Kutim sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yangbertugas untuk membuat Rencana Keerja dan Anggaran (RKA),menyiapkan anggaran seSuai anggaran DPA, mengendalikanpelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaankegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaranpelaksanaan kegiatan berdasarkan;Selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2011 Panitia Pengadaan tanahmengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 593/1277
    terdakwaHERLIANSYAH, SH Kepala Seksi Pengadaan Tanah Dinas PLTR Kab.Kutim sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yangmempunyai tugas dan wewenang yaitu :1. bertugas untuk membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),2. menyiapkan anggaran sesuai anggaran DPA,3. mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkanperkembangan pelaksanaan kegiatan,4. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaranpelaksanaan kegiatan;Pada tanggal 25 Maret 2011 Panitia Pengadaan tanah mengeluarkanSurat Keputusan Nomor : 593/1277
    terdakwaHERLIANSYAH, SH Kepala Seksi Pengadaan Tanah Dinas PLTR Kab.Kutim sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yangmempunyai tugas dan wewenang yaitu :1. bertugas untuk membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),2. menyiapkan anggaran sesuai anggaran DPA,3. mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkanperkembangan pelaksanaan kegiatan,4.menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaranpelaksanaan kegiatan;Pada tanggal 25 Maret 2011 Panitia Pengadaan tanah mengeluarkanSurat Keputusan Nomor : 593/1277
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-11-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1175 B/PK/PJK/2015
Tanggal 9 Februari 2016 — DIREKTPT. POLIPLANT SEJAHTERA; UR JENDERAL PAJAK VS
25 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Haltersebut bertentangan dengan netralitas PPN yangmenghendaki PPN tidak mempengaruhi kompetisidalam bisnis.13) Bahwa secara redaksional, ketentuan Pasal 16B ayat(3) UU PPN disebutkan dengan kalimat sebagaiberikut : Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehanJasa Kena Pajak yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilaitidak dapat dikreditkan.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277,Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, BalaiPustaka
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 20-12-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 20 Desember 2016 — SUGIHARTO, DKK VS PT BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
1756 — 581 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MAT TOHIR, 1277. ABDUL SYARIF, 1278. WARDANA, 1279. SUBUR, 1280. BUDI SANTOSO, 1281. SUNARNO, 1282. NANA MULYANA, 1283. YANU GUNARTO, 1284. ROBBI RACHMAN, 1285. ALI MUSTATIR, 1286. ARIF ISKANDAR, 1287. ISDY SUPARYONO, 1288. ABDUL KOHAR, 1289. RADEN PERMANA, 1290. BENI HAJAT, 1291. MULYADI, 1292. ICHTIYANTO, 1293. PAMUJI, 1294. B. DRAJAT UMBARA, 1295. PURWANTORO, 1296. WARIS KURNIAWAN, 1297. SYAIFUL ULUM, 1298. MOH. RIDHO, 1299. SETYO YUWONO, 1300. MUKTAR LATIP, 1301.
    MAT TOHIR;1277. ABDUL SYARIF;1278. WARDANA;1279. SUBUR;1280. BUDI SANTOSO;1281. SUNARNO;1282. NANA MULYANA;1283. YANU GUNARTO;1284. ROBBI RACHMAN;1285. ALI MUSTATIR;1286. ARIF ISKANDAR;1287. ISDY SUPARYONO;1288. ABDUL KOHAR;Halaman 35 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.SusPHI/20161289. RADEN PERMANA;1290. BENI HAJAT;1291. MULYADI;1292. ICHTIYANTO,1293. PAMUJI;1294. B. DRAJAT UMBARA;1295. PURWANTORO,1296. WARIS KURNIAWAN;1297. SYAIFUL ULUM;1298. MOH. RIDHO;1299. SETYO YUWONO;1300.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 605 B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PANGKATAN INDONESIA
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pasal 16 B ayat (3) UU PPN menyatakan bahwa "PajakMasukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yangatas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidakdapat dikreditkan;Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277, EdisiKetiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, JakartaHalaman 29 dari 56 halaman Putusan Nomor 605 B/PK/PJK/20175.3.5.4.2007, kata yang bermakna: kata yang menyatakan bahwabagian kalimat berikutnya menjelaskan kata yang didepannya.Oleh karena itu, Kalimat
Pengadilan PN RANTAU Pidana Umum Penggelapan
Register : 06-06-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 21-09-2014
Putusan PN RANTAU Nomor 142/Pid.B/2014/PN.Rta
Tanggal 17 Juli 2014 — - RUSLIANSYAH Als ABUK Bin RUSDI
53 — 3
  • . - 3 (tiga) Unit Truck Tronton yang terdiri dari : ----------------------------------a. dengan nomor lambung 026 dan Nomor Polisi W 8629 UZ , --------b. dengan nomor lambung 488 dan Nomor Polisi DA 1277 KD , ------c. dengan nomor lambung 017 dan Nomor Polisi DA 1092 KD , ------- 3 (tiga) lembar Surat Pengiriman Batu Bara PT.
Pengadilan PTA SURABAYA Perdata Agama
Register : 11-04-2023 — Putus : 02-05-2023 — Upload : 02-05-2023
Putusan PTA SURABAYA Nomor 181/Pdt.G/2023/PTA.Sby
Tanggal 2 Mei 2023 — Pembanding melawan Para Terbanding
75 — 7
  • Satu unit kendaraan Toyota Innova Nopol N-1277-YT Tahun 2018 warna putih BPKB Nomor N-04185139, atas nama Anggik Tyas Anggara Dwi Pamungkas;2.2. Satu unit kendaraan Honda Brio Satya Nopol P-1493-WE Tahun 2017 warna Abu-Abu Baja Metalik, BPKB Nomor No. 02535728, atas nama Siswatini adalah harta bersama almarhum Drs. Mohammad Asyari bin Hasraji dengan isterinya bernama Trismining Wijiastutik Binti Marjono; 3.
Pengadilan PA KEBUMEN Perdata Agama Perceraian
Register : 20-10-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan PA KEBUMEN Nomor 2223/Pdt.G/2014/PA.Kbm
Tanggal 9 Desember 2014 — Pemohon dan Termohon
49 — 0
  • 1688961f1721f085aeafaabSdbaSac1 1786eff00S5bb7bf9993fb32eafa29229 1 ff004fbe 1c7c58f859f18f43bafl 3fc22f897f0ffe2a7 86ec75594 bef 10fc38f197873c71ald9eb96b6763a85ce8d75ab786352d52c2df55b7b0d534cbe9f4e9ae 1 2f22b3d46c6e64856 1 bbb7793fc 1 1 ff00cf6f6fc7fc9f7affO045cff83 1f7c7f0ea3f00ff006faf858b2dal b8f077c60f82fe3f92 1 4b5be4b487e24f82fc67e1d865b8bd9 1 8e9b7 1692bfc28b84b3b5b45 1 7d673437d2ea2cd6f7dab60500fe728a28a0028a28a0028a28a00fe527fe0f1 Sf828ff127fe093361f132d2c279af3f678fda57e1478f6fb508 1277
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1822/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1822/B/PK/PJK/2017perpajakan yang pada hakekatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan perundangundanganyang berlaku;Bahwa Pasal 16B ayat (38) UndangUndang PajakPertambahan Nilai menyatakan bahwa Pajak Masukanyang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajakdan/atau Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,tidak dapat dikreditkan;Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277,Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, BalaiPustaka
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 31-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1372/B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BINA SAINS CEMERLANG
20 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277,Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, BalaiPustaka, Jakarta 2007, kata yang bermakna: kata yangmenyatakan bahwa bagian kalimat berikutnya menjelaskankata yang didepannya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1410 B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BINA SAINS CEMERLANG
27 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1410/B/PK/PJK/2016perpajakan yang pada hakekatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan perundangundanganyang berlaku.Bahwa Pasal 16 B ayat (8) UU PPN menyatakan bahwa"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKPdan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan".Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277,Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, BalaiPustaka, Jakarta 2007, kata yang bermakna: kata yangmenyatakan bahwa bagian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 12-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1571 B/PK/PJK/2016
Tanggal 12 Januari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SARANA TITIAN PERMATA
28 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1571/B/PK/PJK/20169.3.5.4.dan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan";Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277, EdisiKetiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta2007, kata yang bermakna: kata yang menyatakan bahwabagian kalimat berikutnya menjelaskan kata yang didepannya.Oleh karena itu, Kalimat: atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan,bukan merupakan kalimat
Pengadilan PN KAB SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-04-2014 — Putus : 27-10-2014 — Upload : 03-12-2014
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 43/Pdt.G/2014/PN Unr
Tanggal 27 Oktober 2014 — PENGGUGAT : AGUS PRIYANTO, DKK TERGUGAT : MUZAENAH, DKK
59 — 3
  • No: 1226 K/PDT/2001 tanggal 20 Mei 2002 tersebut,menyebutkan: "Bahwa sebelum perkara ini, sudah adaPutusanPengadilan Tinggi No. 330/PDT/1990/ PT.Bdg jo.PutusanMahkamah Agung No.1277 K/Pdt/1992 Jo. Peninjauan Kembali No.865 PK/Pdt/1996, dimana Ny.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1789/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BHUMIREKSA NUSASEJATI
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • prinsip di dalam UndangUndangperpajakan yaitu diberlakukan dan diterapkannyaperlakuan yang sama terhadap semua WajibPajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakekatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Pasal 16 B ayat (3) UndangUndang PPNmenyatakan bahwa "Pajak Masukan yangdibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yangatas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPPN, tidak dapat dikreditkan";Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,hal 1277
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1824/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI
91 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perlakuan yang sama terhadap semua WajibPajak atau terhadap kasuskasus dalam bidang perpajakanyang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguh padaketentuan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Pasal 16B ayat (38) UndangUndang PajakPertambahan Nilai menyatakan bahwa Pajak Masukan yangdibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atauperolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidakdapat dikreditkan;Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1474/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BINA SAINS CEMERLANG
19 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1474/B/PK/PJK/2016dan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan".Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277,Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, BalaiPustaka, Jakarta 2007, kata yang bermakna: kata yangmenyatakan bahwa bagian kalimat berikutnya menjelaskankata yang di depannya.
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama
Register : 12-07-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PA MEDAN Nomor 1527/Pdt.G/2018/PA.Mdn
Tanggal 14 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 2
  • Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2018/PA.Mdntertanggal 16 Agustus 2018, selanjutnya disebutsebagai "Termohon";Pengadilan Agama tersebut;Telanh membaca dan meneliti berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Pemohon danTermohon/Kuasa Termohon serta saksisaksi di persidangan;Telanh membaca laporan mediator;DUDUK PERKARABahwa, sesuai dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 12Juli 2018 yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan PengadilanAgama Medan, Register Perkara Nomor 1527/Pdt.G/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-10-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1925 B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUBUR ARUM MAKMUR;
35 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1925/B/PK/PJK/2017sebagai berikut: Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan JasaKena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan WNilai tidak dapatdikreditkan.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277, EdisiKetiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka,Jakarta 2007, kata yang bermakna: kata yang menyatakanbahwa bagian kalimat berikutnya menjelaskan kata yangdidepannya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 25-08-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1615 B/PK/PJK/2017
Tanggal 12 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MENTAYA SAWIT MAS;
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1615/B/PK/Pjk/2017Deena3.2.3.Wajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakekatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan perundangundanganyang berlaku;Bahwa Pasal 16B ayat (3) UU PPN menyatakan bahwa"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKPdan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan";Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277,Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, BalaiPustaka, Jakarta
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 19-09-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1356 B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERDANA INTISAWIT PERKASA;
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • satu prinsip didalam undangundang perpajakan yaitu diberlakukan danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakekatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan perundangundanganyang berlaku.Bahwa Pasal 16 B ayat (3) UU PPN menyatakan bahwa"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKPdan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan".Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277