Ditemukan 3026 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
kenegaraan
Penelusuran terkait :
Adat patrilinieal; hak waris perempuan; kesetaraan gender
Putus : 23-03-2011 — Upload : 27-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1784 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 23 Maret 2011 — Hj.SITI ARFAH PANUDARIAMA, DKK
43 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidakperlu ada kuitansi dari rumah makan Anggrek, sebab tidak ada lagi danauntuk makan karena telah dibagibag ;Kekeliruan dan kesalahan Judex Facti adalah tetap mempertimbangkanpenggunaan PP No.110 Tahun 2000 sebagai acuan pokok untukmenentukan ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehPara Pemohon Kasasi, padahal seperti yang terungkap dalam faktafaktapersidangan. keberadaan (eksistensi) PP No.110 Tahun 2000 ternyatamemiliki Semangat yang hendak mengesampingkan prinsip kesejajaran/kesetaraan
Putus : 26-11-2012 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 16 / Pid. / TPK / 2012 / PN.TK. Tanggal 26 Nopember 2012 — BAMBANG MUCHLIAT, ST bin YOSEPH MUCHLIAT
128 — 22
128 — 22
Antara lain :Menyelenggarakan Program RIS PNPM.Melaksanakan sosialisasi di Wilayah kerja.Mengumpulkan data baseline monitoring Kampung.Mendistribusikan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis samapai tingkatKampung.Mereview Program Jangka Menengah (PJM) dan Rencana Kerja Masyarakat(RKM) , Verifikasi PJM dan RKM.Menjamin kesetaraan kaum perempuan.Melaksanakan program di wilayah kerja dengan dukungan TAMK.Melakukan pendampingan teknis dan sosialisasi kepada OMS.Menjamin keterbukaan informasi dalam plaksanaan
Putus : 23-02-2011 — Upload : 09-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1751 K/PID.SUS/2010 Tanggal 23 Februari 2011 — PAMASONA, DKK
46 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keberatan keempatbelas.Kekeliruan dan kesalahan Judex Facti adalah tetap mempertimbangkanpenggunaan PP 110 Tahun 2000 sebagai acuan pokok untuk menentukan adatidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para PemohonKasasi, padahal seperti yang terungkap dalam faktafakta persidangan,keberadaan (eksistensi) PP No. 110 Tahun 2000 ternyata memiliki semangatyang hendak mengesampingkan prinsip kesejajaran / kesetaraan sebagaimanadianut dalam UndangUndang No. 22 Tahun 1999, sehingga Mahkamah Agungdalam
Putus : 31-08-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1455 K/Pdt/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 — PT BANK GLOBAL INTERNASIONAL TBK, (DALAM LIKUIDASI), DKK VS PT INSIGHT INVESMENTS; DKK
675 — 1197 — Berkekuatan Hukum Tetap
675 — 1197 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fakta dan ketentuan hukum tersebut tidakdipertimbangkan oleh Judex Fact;Judex Facti telah bertindak berat sebelah dan tidak menegakkan asasImparsialitas serta para pihak yang berperkara tidak diberlakukan secaratotal dengan cara yang sama (treating all equality)Proses pemeriksaan yang diiakukan Judex Facti yang tidak memeriksaketerangan dan buktibukti para pihak dalam proporsi yang seimbang, tidakmemperlakukan para pihak secara sama serta tidak ada kesetaraan yangsama di depan hukum, sehingga Judex
Register : 05-10-2018 — Putus : 19-10-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan DILMILTAMA Nomor 17-K/PMU/BDG/AD/X/2018 Tanggal 19 Oktober 2018 — JOKO SETIYO K, M.SI (HAN), Letkol Inf NRP 11990052710279
592 — 1385
592 — 1385
Sehingga apabila tetap dikatakan kesalahanTerdakwa adalah karena delik perbuatan "menjual Ransum, maka halitu juga menjadi kesalahan seluruh anggotanya (500 orang), karenasecara batiniah, niat, rencana, keinginan *menjual itu berasal dariseluruh anggota Satgas, yang mengemuka karena adanyaketidakberesan sistem pendistribusian ransum yang malah menjadibeban dalam pelaksanaan tugas operasi.Oleh sebab itu berdasarkan asas kesetaraan hukum equalitybefore the law dimana setiap warga negara adalah sama
Putus : 19-11-2012 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 17 / Pid. / TPK / 2012 / PN.TK. Tanggal 19 Nopember 2012 — JOHANSYAH, S.Ip bin SUPNA
115 — 39
115 — 39
Antara lain :Menyelenggarakan Program RIS PNPM.113Melaksanakan sosialisasi di Wilayah kerja.Mengumpulkan data baseline monitoring Kampung.Mendistribusikan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis samapai tingkatKampung.Mereview Program Jangka Menengah (PJM) dan Rencana Kerja Masyarakat(RKM) , Verifikasi PJM dan RKM.Menjamin kesetaraan kaum perempuan.Melaksanakan program di wilayah kerja dengan dukungan TAMK.Melakukan pendampingan teknis dan sosialisasi kepada OMS.Menjamin keterbukaan informasi dalam
Register : 01-10-2020 — Putus : 04-10-2019 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap Tanggal 4 Oktober 2019 —
194 — 92
194 — 92
yangterkena kebijakan Furlough atau berstatus dibebaskan dari kewajibankerjanya menunjukkan adanya keputusan yang bersifat diskriminatifsebagaimana dalam Pasal 2, Konvensi mengenai Diskriminasi Pekerjaandan Jabatan tahun 1958; setiap anggota yang melaksanakan Konvensi iniperlu berupaya untuk menetapkan dan mencari suatu kebijakan nasionalHalaman 69 dari 156 halaman Putusan No: 18/Pdt.SusPHI/2019/PN.Jap21.Beyang bertujuan untuk mempromosikan, melalui cara yang sesuai dengankeadaan dan kebiasaan nasional, kesetaraan
Register : 16-01-2019 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 P/HUM/2019 Tanggal 19 Maret 2019 — PAHALA SUTRISNO AMIJOYO TAMPUBOLON VS 1. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI., 2. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
197 — 675 — Berkekuatan Hukum Tetap
197 — 675 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 18 P/HUM/201935.36.Bahwa selain itu, Asosiasi Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia(APERSSI) menyambut baik dan mendukung terbitnya Permen PUPRNomor 23/PRT/M/2018 dan Pergub Nomor 132 Tahun 2018 karenamemberikan keadilan dan kesetaraan yang sudah lama ditunggutungguoleh pemilik dan konsumen rumah susun di seluruh Indonesia.Penerapan hak suara yang didasarkan kepada NPP tidak tepat karenamenimbulkan siapa yang memiliki unit lebih banyak atau lebih besarakan menguasai kepengurusan PPPSRS
Register : 05-06-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 253 K/TUN/2014 Tanggal 17 Juli 2014 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU, II. 1. LIE KIAN SING, dkk VS PT. BELUNKUT
176 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
176 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ada kesetaraan antara rakyat dengan pemohon HGU, yang berartiada kebebasan berkontrak, yakni bagi pihak yang mau melepaskanhaknya, boleh boleh saja, lalu diadakan misalnya penggantian kerugianpohon pisang, sawah, rumah, dsb;3. Luas HGU yang diberikan dengan SK ini TIDAK OTOMATIS, tetapibertahap sesuai kemajuan perundingan jika ada masyarakat yang maumenyerahkan hak miliknya kepada PT Belunkut;4.
Register : 08-03-2012 — Putus : 01-08-2012 — Upload : 10-05-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 34/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.SMG Tanggal 1 Agustus 2012 — HANY INDRIANI HUTAGALUNG
128 — 14
128 — 14
., yang bertentangandengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Kepmen No. 80 Tahun2003, tetapi juga telah melakukan sebuah tindakan yang bertentangan dengankelayakan, kepatutan ditengah masyarakat sekaligus bertentangan dengan azastransparansi, akuntabilitas, responcibilitas social, kesetaraan dan kewajaran danprinsip good coorporate govermance ;Menimbang. Bahwa pembelaan Terdakwa melalui Penasehat HukumTerdakwa menyatakan bahwa sebagaimana surat tuntutan Jaksa PenuntutUmum No. Reg.
Putus : 16-01-2006 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 05/KPPU/2005/PN.JKT.PST Tanggal 16 Januari 2006 — KONSORSIUM PT. LINA PERMAI SAKTI, Dkk >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA R.I. (KPPU)
397 — 389
397 — 389
Majelis dan ivertigator tidak perduli pada azas praduga tidakbersalah, kesetaraan di depan hukum, kesempatan untuk membela diri dankhaidahkhaidah dasar hukum acara lainnya, hal mana melecehkan keberadaanhukum kitaBahwa akibat tiadanya penghormatan terhadap hukum, pemeriksaan denganmemaksakan selera dan kemauan Majelis.
Register : 05-12-2013 — Putus : 17-02-2014 — Upload : 14-05-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bna Tanggal 17 Februari 2014 — Drs. Khairil Azhar Bin Ramli Idris
87 — 52
87 — 52
penggunaaan dana BOS diperuntukkan untuk 13 (tiga belas) unitkegiatan namun saksi lupa mengenai ke 13 (tiga belas) kegiatan dimaksud, danyang saksi ingat salah satunya adalah untuk perawatan gedung sekolah ,untukpeningkatan mutu manajemen sekolah;Bahwa penggunaan dana BKM digunakan untuk siswa tidak mampu melaluipemberian bea siswa, pengunaan dana ISO untuk biaya standarisasi mutu ataufasilitas sekolah, sedangkan penggunaan dana Block Grant untuk pelaksanaanpeningkataan ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan
Putus : 05-02-2015 — Upload : 15-10-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tjk. Tanggal 5 Februari 2015 — Drs. Suwoko, M.Pd Bin Sukamto.
90 — 53
90 — 53
Saksi HEFFI DHARMA AGUNG, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi adalah merupakan Kasi Kesetaraan pada Bidang PAUDni di DinasPendidikan Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 2008 s/d saat ini diperiksa.Bahwa pernah pada tahun 2012 berdasarkan surat Keputusan Kepala dinasPendidikan Kabupaten lampung Tengah nomor 876/283/01/D.1/2012 saksiditunjuk untuk menjadi Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada satuankerja dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.Bahwa selain saksi saat itu
Register : 09-10-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 128/Pid.Sus/2015/PN.Tipikor.Jkt.Pst Tanggal 11 Februari 2016 — Pidana Korupsi
- PANGLIMA TARIGAN
75 — 25
75 — 25
dengan mensubkontrakkan sebagianpekerjaannya.h) Dalam melaksanakan kewajibannya pihak kedua tetapbertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.i) Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan, dilarangmensubkontrakkan seluruh pekerjaan.j) Bagian pekerjaan yang disubkontrakan dan pelaksana/sub kontrakharus diatur dalam suatu perjanjian/kontrak dan disetujui terlebihdahulu oleh pihak pertama.k) Ketentuan dalam sub kontrak harus mengacu kepada kontrak sertamenganut prinsip kesetaraan
Register : 23-07-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg Tanggal 2 Desember 2015 — Rivarizal, ST., MM ( Terdakwa)
155 — 135
155 — 135
Surat dari CV.Mustika Raja selaku Kontraktor Pelaksana nomor:02/MRPen.HRG/Lampu/PPKProgDtk/IV/2014 tanggal 30 April 2014 tentangpenawaran harga item baru;Bahwa Usulan perubahan dibuat tertulis satu kesatuan dalam justifikasi teknis yangdiusulkan oleh Konsultan Pengawas kepada PPK untuk ditetapkan;Bahwa saksi tidak mengetahui kesetaraan antara merk Philips dengan merk Artolite;Bahwa pertimbangan dari konsultan pengawas mrngusulkan merk artolite sebagaiprengganti merk lampu Philips untuk ditetapbkan
Perubahan Volume pada kontrak awal; Bahwa saksi meyakini bahwa merek artolite setara dengan merek Philips karenaadanya kesetaraan aplikasi outdoor dan RGB.
Register : 23-07-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg Tanggal 2 Desember 2015 — Ir. Indra Helmi, MTP ( Terdakwa)
151 — 22
151 — 22
Surat dari CV.Mustika Raja selaku Kontraktor Pelaksana nomor:02/MRPen.HRG/Lampu/PPKProgDtk/IV/2014 tanggal 30 April 2014 tentangpenawaran harga item baru;Bahwa Usulan perubahan dibuat tertulis satu kesatuan dalam justifikasi teknis yangdiusulkan oleh Konsultan Pengawas kepada PPK untuk ditetapkan;Bahwa saksi tidak mengetahui kesetaraan antara merk Philips dengan merk Artolite;Bahwa pertimbangan dari konsultan pengawas mrngusulkan merk artolite sebagaiprengganti merk lampu Philips untuk ditetapbkan
Perubahan Volume pada kontrak awal;Bahwa terdakwa meyakini bahwa merek artolite setara dengan merek Philipskarena adanya kesetaraan aplikasi outdoor dan RGB.
Putus : 06-02-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3295 K/Pdt/2016 Tanggal 6 Februari 2017 — RIDUANSYAH, dkk vs. H. MOCHTAR BASRY IDIRIS, dkk
304 — 193 — Berkekuatan Hukum Tetap
304 — 193 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebagai contoh analogi : kesepakatan tanpa ditindaklanjuti denganAkta PPAT maka belum terjadi jual beli tanah/bangunan;Apabila Tuan A (pemilik tanah) menerima harga tanah dari Tuan B(calon pembeli) yang dibuktikan dengan Kwitansi maka sudahterjadi kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338KUHPerdata akan tetapi selain syarat 1338 KUHPerdata hanyasebagai /ex generalis akan tetapi menurut kesetaraan /ex spesialisjual beli baru terjadi apabila ditandatangani akta jual beli dalambentuk akta PPAT
kepemegang saham lain dan selanjutnya didaftarkan keKementerian Hukum dan PerundangUndangan;Sebagai contoh analogi: (Jual Beli Tanah: Pasal 1338KUHPerdata sebagai Lex Generalis dan Undang UndangNomor 1 Tahun 1995 sebagai /ex specialis);Apabila Tuan A (pemilik tanah) menerima harga tanah dari TuanB (calon pembeli) yang dibuktikan dengan kwitansi maka sudahterjadi kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338KUHPerdata akan tetapi selain syarat 1338 KUHPerdatasebagai /ex generalis akan tetapi menurut kesetaraan
Putus : 04-09-2013 — Upload : 23-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 46/PID.SUS/TPK/2013/PN.BDG Tanggal 4 September 2013 — Drs.MUCHLIS
70 — 16
70 — 16
(Fairness)Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hakhak stekeholder yang timbulberdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa perbuatan terdakwa DRS MUCHLIS bersamasama dengan Dra. Hj.NYIMAS SUKAESIH dan H.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Tahun 2016 2957 — 1955
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Bilaperlu ditinjau kKembali apakah memang telah memenuhi unsurunsur prinsipprinsip hukum acara (due process of law) yangmenjamin antara lain: independensi, integritas, netralitas atauimparsialitas, proporsionalitas, profesionalitas, kesetaraan,sopan santun, keterpercayaan dari lembaga yang diberikankewenangan tersebut.2.4.12. Permasalahan yang saat ini mengemuka adalah pada saatproses transisi dari hasil penyelidikan yang dilakukan olehinvestigator KPPU menuju ke persidangan majelis.
Register : 19-10-2020 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon Kasasi
- Adam Adrianus Salamahu, Dkk
Termohon Kasasi
- PT Freeport Indonesia
355 — 180
355 — 180
yangterkena kebijakan Furlough atau berstatus dibebaskan dari kewajibankerjanya menunjukkan adanya keputusan yang bersifat diskriminatifsebagaimana dalam Pasal 2, Konpensi mengenai Diskriminasi Pekerjaandan Jabatan tahun 1958; setiap anggota yang melaksanakan Konpensi iniperlu berupaya untuk menetapkan dan mencari suatu kebijakan nasionalHalaman 76 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.SusPHI/2019/PN.Jap21.Beyang bertujuan untuk mempromosikan, melalui cara yang sesuai dengankeadaan dan kebiasaan nasional, kesetaraan