BDGSurat Perintah untuk pendamping yang dikeluarkan dan ditandatangani olehsaksi Drs.

Pendamping Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Cimahi atas nama Saksi Agus Yayan alias Pupuh, dkk (sebanyak27 orang) sebesar Rp. 262.354.848, (tiga ratus sembilan puluh duajuta seratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh lima rupiah). Bahwa akibat perbuatan TerdakwaDrs.

perjalanan dinas tersebut sesuai denganSurat Perintah untuk pendamping yang dikeluarkan dan ditandatangani olehsaksi Drs.

(Biaya penginapan pendamping tidakada);Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor: 20 / TIPIKOR / 2015 / PT.

(biaya penginapan pendamping dan biayatransportasi pendamping tidak ada);Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor: 20 / TIPIKOR / 2015 / PT.

dengan proporsi dana untuk rehabilitasi fisik sekolahsebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) denganperincian Dana DAK sebesar Rp 138.000.000,00 (seratus tiga puluhdelapan juta rupiah) dan Dana Pendamping sebesar Rp 12.000.000,00(dua belas juta rupiah) sedangkan untuk pengadaan sarana pendidikandan sarana perpustakaan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)dengan perincian Dana DAK sebesar Rp 92.000.000,00 (sembilan puluhdua juta rupiah) dan Dana Pendamping sebesar Rp 8.000.000,00

No. 2031 K/Pid.Sus/201 4sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yangbersumber dari APBN (90%) sebagai dana DAK dan APBD (10%) sebagaidana pendamping dengan proporsi dana untuk rehabilitasi fisik sekolahsebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) denganperincian Dana DAK sebesar Rp 138.000.000,00 (seratus tiga puluhdelapan juta rupiah) dan Dana Pendamping sebesar Rp 12.000.000,00(dua belas juta rupiah) sedangkan untuk pengadaan sarana pendidikandan sarana perpustakaan

dengan proporsi dana untuk rehabilitasi fisik sekolahsebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) denganperincian Dana DAK sebesar Rp 138.000.000,00 (seratus tiga puluhdelapan juta rupiah) dan Dana Pendamping sebesar Rp 12.000.000,00(dua belas juta rupiah) sedangkan untuk pengadaan sarana pendidikan dansarana perpustakaan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)dengan perincian Dana DAK sebesar Rp 92.000.000,00 (sembilan puluhdua juta rupiah) dan Dana Pendamping sebesar Rp 8.000.000,00

No. 2031 K/Pid.Sus/201410)11)12)13)SPJ Keuangan Pengadaan Buku, Alat Peraga dan SaranaPerpustakaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SDN 1 Bua TahunAnggaran 2007 (foto copy) ;SPJ Keuangan Pengadaan Buku, Alat Peraga dan SaranaPerpustakaan Dana Pendamping SDN 1 Bua Tahun Anggaran2007 (foto copy) ;1 (satu) buku rekening tabungan Britama a.n.

Ndun;

Ndun;

Ndun;

Jusuf Aprianu Lotte;

Ndun;39.Fotocopy 1 (satu) rangkap Laporan Kolektif Pendamping Desa BulanSeptember 2017 oleh Hasan Suwari Selolong dan Dedi G.E. Ndun;40.Fotocopy 1 (satu) rangkap Laporan Kolektif Pendamping Desa BulanOktober 2017 oleh Dedi G.E. Ndun;41.Fotocopy 1 (satu) rangkap Laporan Kolektif Pendamping Desa BulanNovember 2017 Dedi G.E. Ndun ;42.Fotocopy 1 (satu) rangkap Laporan Kolektif Pendamping Desa BulanDesember 2017 Dedi G.E.

Ndun;39.Fotocopy 1 (Satu) rangkap Laporan Kolektif Pendamping Desa BulanSeptember 2017 oleh Hasan Suwari Selolong dan Dedi G.E. Ndun;40.Fotocopy 1 (Satu) rangkap Laporan Kolektif Pendamping Desa BulanOktober 2017 oleh Dedi G.E. Ndun;41.Fotocopy 1 (Satu) rangkap Laporan Kolektif Pendamping Desa BulanNovember 2017 Dedi G.E. Ndun ;42.Fotocopy 1 (satu) rangkap Laporan Kolektif Pendamping Desa BulanDesember 2017 Dedi G.E.

Ndun;Fotocopy 1 (Satu) rangkap Laporan Kolektif Pendamping Desa BulanFebruari 2017 oleh Hasan Suwari Selolong dan Dedi G.E. Ndun;Fotocopy 1 (Satu) rangkap Laporan Kolektif Pendamping Desa BulanMaret 2017 oleh Hasan Suwari Selolong dan Dedi G.E. Ndun;Fotocopy 1 (Satu) rangkap Laporan Kolektif Pendamping Desa BulanApril 2017 oleh Hasan Suwari Selolong dan Dedi G.E. Ndun;Fotocopy 1 (Satu) rangkap Laporan Kolektif Pendamping Desa BulanMei 2017 oleh Hasan Suwari Selolong dan Dedi G.E.

Ndun;Fotocopy 1 (satu) rangkap Laporan Kolektif Pendamping Desa BulanFebruari 2017 oleh Hasan Suwari Selolong dan Dedi G.E. Ndun;Fotocopy 1 (satu) rangkap Laporan Kolektif Pendamping Desa BulanMaret 2017 oleh Hasan Suwari Selolong dan Dedi G.E. Ndun;Fotocopy 1 (satu) rangkap Laporan Kolektif Pendamping Desa BulanApril 2017 oleh Hasan Suwari Selolong dan Dedi G.E. Ndun;Fotocopy 1 (satu) rangkap Laporan Kolektif Pendamping Desa BulanMei 2017 oleh Hasan Suwari Selolong dan Dedi G.E.

Ndun;Fotocopy 1 (satu) rangkap Laporan Kolektif Pendamping Desa BulanSeptember 2017 oleh Hasan Suwari Selolong dan Dedi G.E. Ndun;Fotocopy 1 (satu) rangkap Laporan Kolektif Pendamping Desa BulanOktober 2017 oleh Dedi G.E. Ndun;Fotocopy 1 (satu) rangkap Laporan Kolektif Pendamping Desa BulanNovember 2017 Dedi G.E. Ndun ;Fotocopy 1 (satu) rangkap Laporan Kolektif Pendamping Desa BulanDesember 2017 Dedi G.E.

Bahwa saksi menerangkan Tim Pendamping Pengelolaan Dana DesaTingkat Kecamatan Pangalengan Tahun 2017, terdiri dari beberapapersonil yang terlibat didalamnya sesuai jabatan yang melekat padapejabat tersebut berdasarkan Keputusan Camat Pangalengan Kab.Bandung Nomor 15 tahun 2017, tanggal 15 Mei 2017 tentangPEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PENGELOLAAN DANA DESATINGKAT KECAMATAN PANGALENGAN KAB.

Bandung, yaitu bahwa secaraex Officio sekcam ditugaskan sebagai Ketua Tim Pendamping Dana DesaTingkat Kecamatan Pangalengan Kab. Bandung (semua desa dikecamatan pangalengan ).

Memfasilitasi dan menyelesaikan permsalahan di tingkat desa danmelaporkan hasilnya kepada tim Fasilitasi tingkat KabupatenBahwa saksi menerangkan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugastim pendamping kepada Camat Pangalengan selaku penanggung jawabtim pendamping .Bahwa saksi menerangkan semua tim pendamping memiliki tupoksi yangsama sesuai dengan pertelaahan tugas yang dijelaskan sebelumnya,sehingga tidak ada spesifikasi tugas khusus per personil tim pendampingBahwa saksi menerangkan Juklak dan

Bahwa saksi menerangkan tim pendamping juga melakukan verifikasiterhadap dokumen laporan pertanggungjawaban dana desa tahap yangdibuat oleh desa lamajang.

dari Polda Riau;Bahwa Saksi menjabat sebagai sekretaris dalam sidang kode etik;Bahwa sidang kode etik dilakukan sebanyak tiga kali yaitu tanggal10 Mei 2012, tanggal 19 Mei 2012 dan tanggal 24 Mei 201 2;Bahwa Penggugat hadir pada sidang kode etik;Bahwa pada sidang tanggal 19 Mei 2012 dengan acarapemeriksaan saksi, saksi penyidik dari Polres Kampar tidak datangsedangkan saksi dari propam datang menjelaskan bahwaPenggugat telah tidak melaksanakan tugas selama 100 hari;Bahwa Penggugat didampingi oleh pendamping

RAJAMIN NASUTION yang pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut : Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Wakapolsek Minas;Bahwa Saksi selaku pendamping bagi Penggugat pada sidang kodeBahwa setiap polisi yang di sidang kode etik boleh memilih sendiripendampingnya;= 22n nnn en nnn nn ennBahwa Saksi tidak tahu apakah setiap anggota Polri bisa menjadipendamping; 22222 no non nner nnn nee cee neces noneBahwa Saksi baru kali ini menjadi pendamping;Bahwa Saksi membaca berkas sebelum sidang kode

etik;Bahwa dalam rapat perwira kapasitas Saksi bukan sebagaiPENAGAMPING PErigQ UGA a ecsnse caesarean ne nmmeenmneemeeNBahwa sebagai pendamping maka kapasitas Saksi adalah memintakeringanan hukuman bagi Penggugat;Bahwa ada 3 (tiga) pendamping bagi Penggugat yaitu bapakZamzami, Bapak Pulungan dan Saksi sendiri;Bahwa Saksi memberikan pertimbangan agar diberikan keringananhukuman karena Penggugat di masa lalu maupun di akhir masaBese exit Eve gaan ana naa a.

Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 14.00Wib , orang suruhan Andika (DPO) datang menemui terdakwa yang pada saat itusedang bertugas sebagai Tamping (tenaga pendamping) mengantarkan 1 (satu)paket Narkotika Jenis Ganja terbalut lakban warna kuning kemudian dibungkusdengan plastik asoy warna hitam, setelah menerima ganja tersebut terdakwameletakannya disebelan kanan tempat terdakwa duduk yang rencananya akanterdakwa jual kepada temanteman terdakwa warga binaan di LP Klas Il

Saksi EKA AFRINA JANNATUL FIRDAUS pgl EKA, dibawah sumpahmenurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 14.00Wib bertempat di LP Muara Klas Il A Padang terdakwa telah ditangkapkarena penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika jenis Ganja; Bahwa terdakwa adalah warga binaan di LP Muara Klas II A Padangdan diperbantukan sebagai Tamping (tenaga pendamping) di LP klas IIAPadang; Bahwa setelah terdakwa menerima kunjungan dari seseorang

Saksi RHANDY ALTASA pgl RHANDI, dibawah sumpah menurut agama Islampada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wibbertempat di LP Muara Klas Il A Padang terdakwa telah ditangkap karenapenyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika jenis Ganja; Bahwa terdakwa adalah warga binaan di LP Muara Klas Il A Padang dandiperbantukan sebagai Tamping (tenaga pendamping) di LP klas Il APadang;Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN.Pdg.

(dua juta lima ratusribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang kepada Andika (DPO) sebanyakRp.1.000.000. sisanya terdakwa janjikan setelah ganja habis terjual olehterdakwa di dalam LP Klas II A Padang; Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 14.00Wib , orang suruhan Andika (DPO) datang menemui terdakwa yang pada saat itusedang bertugas sebagai Tamping (tenaga pendamping) mengantarkan 1 (satu)paket Narkotika Jenis Ganja terbalut lakoban warna kuning kemudian dibungkusdengan

(dua juta lima ratus riburupiah) dan terdakwa menyerahkan uang kepada Andika sebanyakHalaman 7 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN.Pdg.Rp.1.000.000. dan sisanya terdakwa janjikan setelah ganja habis terjual olehterdakwa di dalam LP Klas II A Padang; Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 14.00Wib , orang suruhan Andika datang menemui terdakwa yang pada saat itusedang bertugas sebagai Tamping (tenaga pendamping) mengantarkan 1 (satu)paket Narkotika Jenis Ganja terbalut

Darwis Muis, M.Ma alias Darwis bin Abdul Muis Bdalam posisinya baik sebagai Sekretaris Dinas Tanaman Pangan danHortikultura Kabupaten Soppeng maupun sebagai Petugas Pendamping SLPTT Kawasan Pengembangan Kedelai Model Tahun Anggaran 2013 telahturut serta mengelola pelaksanaan Program Kegiatan PengembanganHal. 3 dari 43 hal. Put.

Darwis Muis, M.Ma selaku Sekretaris DinasTanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Soppeng sekaligus selakuPetugas Pendamping Kegiatan Pengembangan Kedelai Tahun Anggaran2013 bersamasama dengan saksi Ir.

Darwis Muis,M.Ma selaku Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura KabupatenSoppeng sekaligus selaku Petugas Pendamping Kegiatan PengembanganHal. 7 dari 43 hal. Put.

Darwis Muis, M.Ma selaku Sekretaris DinasTanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Soppeng sekaligus selakuPetugas Pendamping Kegiatan Pengembangan Kedelai Tahun Anggaran2013 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan baik sebagai Sekretaris DinasTanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Soppeng maupun sebagaiPetugas Pendamping SLPTT Kawasan Pengembangan Kedelai ModelTahun Anggaran 2013, yaitu menyelenggarakan pelaksanaan administrasidan

; namun faktanya, HakPenggugat untuk menunjuk Perwira Pendamping dalamproses sidang Komisi Kode etik Polri telahHal 11 dari 57 Hal.

Penggugat, Pimpinan Sidang KomisiKode Etik Polri Polres Metro telahmendengarkan keterangan dari Terperiksa( Penggugat ) dan memberi kesempatan kepadaPendamping Terperiksa ( Penggugat ) untukmenyampaikan pembelaannya, dan pembelaan telahdisampaikan oleh Pendamping Terperiksa( Penggugat ) dengan mengemukakan pendapatmenyatakan keberatan dengan hasil keputusan sidangkomisi kode Etik Polri tersebut.

Asep Supandi(Sesuai dengan aslinya) ;Fotocopy Nota Dinas Kasi PropamPolres Metro Nomor =: B/ND154/X/2010/SIPROPAM tanggal 2Oktober 2010 Perihal PenunjukanPerwira Pendamping terdakwa dalampelaksanaan sidang KKEP (Sesuaidengan aslinya) ;Fotocopy Rekomendasi SidangKomisi kode Etik Profesi PolriNomor : REK/02/X/2010 tanggal 05Oktober 2010 (Sesuai denganaslinya) f see R IRHal 41 dari 57 Hal.

Denny Maruf Syuhada Pratama ;Pendamping Penggugat AKP. Sunarto, S.H.,(Kapolsek Metro Selatan) sebagai atasan Penggugatberdasrkan Sprint Kapolres ;Terperiksa dapat memilih pendamping, tetapiPenggugat selaku terperiksa tidak pernahmengajukan perwira pendamping kepada KomisiKode Etik, maka yang menyiapkan pendampingPenggugat adalah kanit P3D ~=Metro sertaberdasarkan petunjuk Kapolres Metro makaPendamping Penggugat ditunjuk Akp.

/899.a/X/2010 tertanggal 5 Oktober 2011telah mempersiapkan Pendamping atas nama Akp.Sunarto,SH ( Vide Bukti T.40 ), dengan pertimbangan bahwaAkp.Sunarto adalah mantan atasan langsung dariPenggugat dan pada saat itu menjabat sebagai KapolsekMetro selatan.

(Biayapenginapan pendamping tidak ada)/4. Perjalanan Dinas Him 37 dari 390 hlm Putusan No. 30/Pid.

NANA SUPRIATNA,selanjutnya untuk biaya penginapan dan biaya transportasi para pendamping/dan Anggota Dewan Perwakilan Him 76 dari 390 hlm Putusan No. 30/Pid.

Sus TPK/2016/PN.Bdgpara pendamping dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Cimahi, setelah diterima oleh saksi ERLIS EKAFITRIANA, S.Sos dansaksi Drs.

dengan Surat Perintah untuk pendamping yang dikeluarkandan ditandatangani oleh saksi Drs.

yang dan pendamping yang tidak berangkat dibuatkan tiket dan invoice yang tidaksebenarnya sedangkan untuk anggota Dewan dan pendamping yang berangkatdibuatkan tiket yang tidak sebenarnya dengan harga yang tidak sesuai dengankeadaan yang sebenarnya (mark up) dan invoice hotel yang tidak sesuai denganHim 335 dari 390 hlm Putusan No. 30/Pid.

No. 973/1108/PERTANIAN tanggal 14 Oktober 2008 tentang Penetapan Kecematan, Desa dan Nama Gapoktan Sasaran Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Buol Tahun 2008 (lampiran); --------------------------------9. 1 eksemplar foto copy Pedoman Umum PUAP yang telah dilegalisir; --------10. 1 eksemplar foto copy Petunjuk Teknis Penyaluran Dana BLM-PUAP Depertemen Pertanian Tahun 2008 yang telah dilegalisir; -----------------------11. 1 eksemplar foto copy Juknis Penyuluh Pendamping

di Desa Ponipingan,Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol, sejak tahun 2011 dan pada tahun 2008 s/d2010 sebagai Penyuluh Pendamping di Desa Inalatan sejak 2008 s/d 2010; Bahwa saksi pada tahun 2009 juga ditunjuk secara lisan oleh Tim TeknisKabupaten (Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buol) untuk sementarawaktu menggantikan AHMAD, SP., sebagai Penyuluh Pendamping pada DesaBahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 973/1108/Pertaniantanggal 14 Oktober 2008 tentang Penetapan Kecamatan,

Melakukan supervisi dan advokasi kepada Penyuluh Pendamping danGapoktan; b. Melaksanakan pertemuan reguler dengan Penyuluh Pendamping dan Gapoktan;c. Melakukan verifikasi awal terhadap RUB dan dokumen adminstrasi lainnya; d. Melaksanakan pengawalan pemanfaatan dana Bantuan Langsung MasyarakatPengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLMPUAP) yang dikelola olehGapoktan; e.

Pengurus Gapoktan mempersiapkan slip penarikan dana pada Bank BRI unitBuol dengan terlebih dahulu slip dimaksud ditandatangani oleh KetuaGapoktan, Bendahara, Penyuluh Pendamping, Penyelia Mitra Tani/PMT danKepala Dinas Pertanian, setelah itu barulah dana tersebut bisa dicairkan olehPengurus Gapoktan yang untuk selanjutnya disalurkan kepada AnggotaKelompok Tani; Bahwa pelaporan pertanggungjawaban atas penyaluran bantuan dana PUAP olehPengurus Gapoktan, dan Penyuluh Pendamping yaitu: a.

SUTRAN NGAIPO)dan Penyuluh Pendamping (an. AHMAD, SP), selanjutnya dilakukan pengesahanatau dilakukan verifikasi oleh saksi SAMSUDIN T. DAIDULLAH, SP, M.Si.

Dipinjam saksi MAMALIA (Pendamping Penyelia Mitra Tani) sebesar Rp.750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah ) tanggal 02 Agustus 2009; 1. Dana untuk Administrasi Pengurus Gapoktan sebesar Rp. 1.600.000, (satujuta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) tanggal 30 Juli 2009; m.

Bahwa saat melewati jalan pendamping SOR Gedebage JalanRancanumang Gedebage bandung dari arat barat ke timur datangsepeda motor Honda Beat Nopol D2671 VAF yang dikendarai olehSaksi2 yang berboncengan dengan Sdr. Dede Aep Rahayu dengantibatiba sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari terjadinyatabrakan.5.

Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan dibenarkanoleh Saksi2 saat melewati jalan pendamping SOR Gedebage JalanRancanumang Gedebage bandung dari arat barat ke timur datangsepeda motor Honda Beat Nopol D2671 VAF yang dikendarai olehSaksi2 yang berboncengan dengan Sdr. Dede Aep Rahayu dengantibatiba sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari terjadinyatabrakan.135.

Dede aepRahayu, kondisi jalan pendamping SOR GedebageJalanRancanumpang Kec. Gedebage Bandung dalam keadaan sepi tidakterlalu ramai, jalan tidak rusak dan tidak licin, lampu disekitar jalanagak gelap remangremang serta cuaca cerah dan tidak hujan.7.

Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan dibenarkanoleh Saksi2 saat melewati jalan pendamping SOR Gedebage JalanRancanumang Gedebage bandung dari arah barat ke timur datangsepeda motor Honda Beat Nopol D2671 VAF yang dikendarai olehSaksi2 yang berboncengan dengan Sdr. Dede Aep Rahayu dengantibatiba sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari terjadinyatabrakan.5.

Bahwa Terdakwa seharusnya menyadari ketika Terdakwamelewati jalan pendamping SOR Gedebage Jalan RancanumangGedebage bandung adalah jalan yang melawan arah dan melanggarramburambu lalu lintas dank arena pikiran Terdakwa yang sudahtidak konsentrasi lagi karena mendapat kabar dari istrinya kalaukakaknya meninggal dunia sehingga Terdakwa mengabaikan aturanberlalu lintas yang seharusnya tidak dilakukan .3.

1 kamar ditempati oleh 2 orang pendamping;Bahwa beda saksi sebagai pendamping dengan pendamping trevel dimanapendamping trevel mengurus perjalanan dan fasilitas dewan sedangkan kamihanya menyiapkan dokumendokumen untuk dewan;Bahwa sebelum saksi berangkat saksi memperoleh uang harian dan uangtransport lokal;Bahwa uang makan oleh trevel diberikan sekali saja; Bahwa saksi tidak pernah melihat invoice harga kamar hotel;Bahwa untuk perjalanan dinas tahun anggaran 2013 dilakukan 1(satu) kalipencairan;

1 kamar ditempati oleh 2 orang pendamping; Bahwa beda saksi sebagai pendamping dengan pendamping trevel dimanapendamping trevel mengurus perjalanan dan fasilitas dewan sedangkan kamihanya menyiapkan dokumendokumen untuk dewan;Hal.176 dari 414halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Dps Bahwa sebelum saksi berangkat saksi memperoleh uang harian dan uangtransport lokal; Bahwa saksi tidak pernah melihat invoice harga kamar hotel; Bahwa sekali perjalanan dinas saksi dapat uang saku Rp.350.000,(tiga

1 kamar ditempati oleh 2 orang pendamping;Bahwa beda saksi sebagai pendamping dengan pendamping trevel dimanapendamping trevel mengurus perjalanan dan fasilitas dewan sedangkan kamihanya menyiapkan dokumendokumen untuk dewan;Bahwa sebelum saksi berangkat saksi memperoleh uang harian dan uangtransport lokal; Bahwa saksi tidak pernah melihat invoice harga kamar hotel;Bahwa sekali perjalanan dinas saksi dapat uang saku Rp.350.000,(tiga ratuslima puluh ribu rupiah) per hari dan biasanya saksi melakukan

Tpk/2017/PN Dps Bahwa Gusti Made Patra, S.H. yang menjadi PPTK pada saat perjalanandinas tahun anggaran 2013 Bahwa untuk trevel PPTK yang menentukan trevel mana yang akandigunakan; Bahwa kelas hotel, SPPD yang saksi terima dengan anggota DPRD KotaDenpasar sama anggarannya; Bahwa untuk anggota DPRD Kota Denpasar 1 kamar ditempati 1 orangsedangkan untuk pendamping 1 kamar ditempati oleh 2 orang pendamping; Bahwa beda saksi sebagai pendamping dengan pendamping trevel dimanapendamping trevel mengurus

Voucher Hotel dari Sunda Duta Tour & Travel dan Tiket Pesawatbagi Staf Sekretariat pendamping pimpinan dan anggotan DPRDKota Denpasar ;6.

PembangunanPagar PPI Kambang tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp.2.208.446, 41.1 (satu) lembar Copy SSP PPH pasal 22 Dana Pendamping Pek.Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 29 Agustus 2007 sebesarRp.220.844.42.1 (satu) lembar Copy SSP PPn Dana DAK Pek. Pembangunan PagarPPI Kambang tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp.11.042.231,43.1 (satu) lembar Copy SSP PPn Dana Pendamping Pek. PembangunanPagar PPI Kambang tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp.1.104.223,Hal. 25 dari 38 hal. Put.

PembangunanPagar PPI Kambang tanggal 14 Nopember 2007 sebesar Rp.3.864.781,47.1 (satu) lembar SSP PPH pasal 22 Dana Pendamping Pek.Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 14 Nopember 2007 sebesarRp.386.478,48.1 (satu) lembar copy SSP PPN Dana DAK Pek. Pembangunan Pagar PPIKambang tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp.4.600.929,49.1 (satu) lembar copy SSP PPN Dana Pendamping Pek.

PembangunanPagar PPI Kambang tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp.367.710,53.1 (satu) lembar copy SSP PPH Pasal 22 Dana Pendamping Pek.Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 29 Agustus 2007 sebesarRp.36.807,54.1 (satu) lembar copy SSP PPn Dana DAK Pek. Pembangunan Pagar PPIKambang tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp.1.840.371,55.1 (satu) lembar copy SSP PPn Dana Pendamping Pek.

PembangunanPagar PPI Kambang tanggal 14 Nopember 2007 sebesar Rp.3.864.781,47.1 (satu) lembar SSP PPH Pasal 22 Dana Pendamping Pek.Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 14 Nopember 2007 sebesarRp.386.478,48.1 (satu) lembar copy SSP PPN Dana DAK Pek. Pembangunan Pagar PPIKambang tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp.4.600.929,49.1 (satu) lembar copi SSP PPN Dana Pendamping Pek.

HTIR adalah perorangan yang ditetapkan melaluiKeputusan Bupati/Walikota untuk mendampingi masyarakat dalammelakukan pembangunan HTR;2) Kegiatan pendampingan HTR pada pemegang IUPHHKHTRdilakukan sejak pembentukan KTH atau koperasi;3) Seleksi dan pengusulan pendamping dilakukan oleh DinasKehutanan Kabupaten/Kota bersama dengan UPT;4) Pendamping berasal dari penyuluh kehutanan, LSM, lulusanpendidikan formal kehutanan dan pertanian, sarjana sosial, danpurna bhakti kehutanan, serta bidang ilmu lainnya

yang pernahbekerja dibidang kehutanan;5) Pendamping HTR yang berasal dari LSM diusulkan oleh pengurusLSM;6) Pendamping HTR bertugas memfasilitasi pengembangan organisasipemegang izin HIR, transfer pengetahuan dan keterampilankehutanan, perencanaan danpelaksanaan HTR, peluang kerja danpeluang berusaha, partisipasi dan sikap dalam pelaksanaanpembangunan Hutan Tanaman Rakyat;Halaman 9 dari 32 halaman.

Putusan Nomor 418 K/TUN/20163)4)9)6)Penggugat, sehingga dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan olehPenggugat apabila memang demikian kondisi yang ditemukanKenyataan bahwa sejak IUPHHKHTR diberikan kepada Penggugat,tidak ada satupun Pendamping HTR yang ditunjuk dan diangkat olehTergugat meskipun Penggugat telah sering kali menyampaikanpermohonan, yang sedikit banyak mempengaruhi pelaksanaankegiatan IUPHHKHTR yang dilakukan sendiri oleh Penggugat tanpabimbingan dari Pendamping HTR;Penggugat tidak

Sehubungandengan objek Sengketa a quo, Tergugat telah tidak melaksanakanketentuan tentang ditunjuk dan diangkatnya Pendamping HTR untukPenggugat dimana sejak IUPHHKHTR diberikan kepada Penggugattidak ada satupun Pendamping HTR yang ditunjuk dan diangkat olehTergugat sebagai pelaksanaan kewajiban berdasarkan Pasal 20Permenhut Nomor P.55/Menhut!

Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat sebagaipemegang Izin IUPHHKHTR dalam melaksanakan kegiatannyamengingat besarnya peranan Pendamping HTR sebagaimana disebutkandalam Peraturan Dirjen BUT Nomor P.5/VIBUHT/2012 Bab IllPendampingan Hutan Tanaman Rakyat Huruf (B) tentang Tugas, Fungsidan Kewajiban Pendamping.

Pemohon bersediamenerimanya; Bahwa benar ia dan calon istrinya tersebut adalah orang lain dan tidak adahubungan mahram, tidak ada halangan untuk menikah, ia masih jejaka,Penetapan No. 0489/Pat.P/2019/PA.BL hal. 3 dari 14 halamansedang calon istrinya berstatus perawan dan belum pernah dilamar ataudipinang ataupun dinikah oleh lakilaki lain, dan tidak ada paksaan dariSiapapun juga ;Bahwa berdasarkan Surat PerintahTugas telah hadir di persidangan Yulis Hastuti, SH.MH, umur 53 tahun, agamaIslam, jabatan Pendamping

SoetomoNomor 50 Telp (0342) 801080, memberikan keterangan sebagai berikut;Bahwa Pemohon dan calon besanya (Adung Susiono) telah menghadapkepada Pendamping Hukum P2TP2A Kabupaten Blitar;Bahwa anak Pemohon telah tidak sekolah serta telah bekerja;Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 2tahun mereka selalu berdua dan tidak bisa dipisahkan;Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya menyatakan keinginanmenikah adalah atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan siapapun;Bahwa Pemohon

sangat khawatir mereka melakukan perbuatan yangdilarang agama karena selalu runtang runtung (kemana mana bersama);Bahwa Pemohon mempunyai beban moril yaitu malu dengan masyarakatapabila tidak segera dinikahkan;Bahwa sebagai Pendamping Hukum telah berusaha secara maksimal untukmenyarankan agar pernikahan anak Pemohon sampai tercapai umur 19tahun akan tetapi tidak berhasil;Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tuacalon suami yang bernama Daroji bin Kartijan, umur 47 tahun, agama

/2019 tertanggal 27 Nopember 2019 telahdiberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indah Nur Laili Nomor1277/NST/86/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Blitar yang di telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelisdiberi tanda (P.3);Asli Surat hasil wawancara yag dilakukan oleh Pendamping

tahun 2019 karenanya untuk terpenuhi syaratperkawinan sebagaimana rumusan pasal 7 Undang Undang Nomer 16 Tahun2019 sebagai perubahan terhadap UndangUndang Nomer 1 tahun 1974 harusterpenuhi umur 19 tahunMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Hasil WawancaraPedamping Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Perlingdungan Perempuan danAnak (P2TP2A) Blitar yang menyatakan bahwa apabila permohonan dispensasiini tidak dikabulkan maka akan terjadi halhal yang membuat kegalauan paraorang tua maka pendapat Pendamping

Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Nomor : 04 / SP / DISLAKAN / 2011 tanggal 8 Agustus 2011 Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap (DAK + Pendamping DAK) TA 2011;15. 1 (Satu) lembar Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Satuan Kerja Perkode Rekening Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Instansi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Tanah Laut, Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap (Pendamping DAK) Bulan Desember 2011; 17. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1682 / BUD.47 / BL LS / 2011, tanggal 20 Desember 2011 guna pembayaran pelaksanaan pekerjaan Tahap III Pengadaan Kapal Kayu 10 GT Beserta Mesin yang di tandatangani oleh Drs. H.

IBNU ANSYARI, MM selaku Kuasa BUD;18. 1 (Satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 012143285732000 CV BAKTI MEMBANGUN alamat Jl Sariful No. 10 Kurau Utara pembayaran PPH Pekerjaan Pembuatan Kapal 10 GT Beserta Mesin (Pendamping DAK) Jumlah Pembayaran Rp 1.603.491 tanggal 12 Desember 2011;19. 1 (Satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 012143285732000 CV BAKTI MEMBANGUN alamat Jl Sariful No. 10 Kurau Utara pembayaran PPM Pekerjaan Pembuatan Kapal 10 GT Beserta Mesin (Pendamping DAK) Jumlah

ADIE YUSPA, MP;26. 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2011, guna pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan / Pembayaran Tahap 3 dana Pendamping DAK Pekerjaan Pembuatan Kapal Kayu 10 GT Beserta Mesin yang di tandatangani Ir. Adie Yuspa, MP, Selaku Pengguna Anggaran, Faisal Khalil Selaku Bendahara Pengeluaran dan H.

Zaitun selaku Direktur CV Bakti Membangun.32. 1 (Satu) bundle dokumen Surat Perjanjian (kontrak) di Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap Pekerjaan Jasa Konsultasi nomor : 05/SP/DISLAKAN/2011 tgl 8 Agustus 2011 Kegiatan Penyedia dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap (Pendamping DAK) TA 2011 PEKERJAAN : Pengawasan Pembuatan Kapal Kayu 10 GT beserta mesin yang dilaksanakan oleh PT.

Dan Saat itu kata terdakwa agardokumen penawaran Perusahaan Pendamping untuk persyaratannya atauadministrasinya tidak usah dibuat lengkap dan harga yang diajukan lebihrendah dari harga yang diajukan oleh CV. Bakti Membangun. Bahwa kemudian saksi Rizky Suryana bin H. Muhammad Hasan Noormembuat Perusahaan Pendamping tersebut adalah : CV.

Muhammad Hasan Noor untuk membuatkan dokumen penawaraanPerusahaan Pendamping dalam mengikuti proses lelang kegiatan pekerjaantersebut.

Pendamping DAK Rp.282.240.000, (Dua ratus delapan puluh dua jutadua ratus empat puluh ribu rupiah) atau dana dari Dinas Kelautan danPerikanan Kab.

Bakti Membangun)adalah RIZKY dan Terdakwa memang ada menggunakan perusahaan milikorang lain sebagai pendamping dimana perusahaan milik orang lain yangTerdakwa gunakan untuk pendamping adalah CV. ARMY dengan Direktur H.M.HASAN NOOR dan CV. DUTA PERSADA KARYA MANDIRI dengan DirekturRIZKY SURYANA dan 2 perusahaan pendamping tersebut yang mendaftarkankesistem LPSE untuk mengikuti proses lelang adalah RIZKY SURYANA.

SUDIRMAN WAHAB.selaku Konsultan Pendamping / Konsultan LapanganPembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 5 Lembang bersama sama dengan ABDUL GAFFAR (selaku Ketua Komite TembangunanUnit Sekolah Baru SMPN 5 Lembang) sebagaimana telahdiuraikan diatas bertentangan denganHal 5 dari 47 hal. Put.No.10/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS1.

SUDIRMAN WAHAB.selaku Konsultan Pendamping / Konsultan LapanganPembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 5 Lembang bersama sama dengan ABDUL GAFFAR (selaku Ketua Komite TembangunanUnit Sekolah Baru SMPN 5 Lembang) sebagaimana telahdiuraikan diatas bertentangan dengan1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistimpendidikan Nasional ;2. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 TentangRencana Pembangunan Pendidikan Jangka MenengahNasional Tahun 20042009 ;3.

SUDIRMAN WAHAB.selaku Konsultan Pendamping / Konsultan LapanganPembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 5 Lembang bersama sama dengan ABDUL GAFFAR ( selaku Ketua Komite TembangunanHal 15 dari 47 hal. Put.No.10/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS16Unit Sekolah Baru SMPN 5 Lembang ) sebagaimana telahdiuraikan diatas bertentangan dengan1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistimpendidikan Nasional ;2.

Sudirman Wahab hanyalahpengawas pendamping untuk mendampingi Komite Pembengunanguna pelaksanaan pembangunan USB SMPN 5 Lembang dan sama28sekali tidak memiliki kewenangan dalam menentukanpembangunan SMPN 5 tersebut; 2.

Sudirman Wahab selakukonsultan pendamping bersama dengan Terdakwa Abd Gaffarselaku ketua komite pembangunan tidak melaksanakankewajibannya dengan baik dalam rangka pembangunan USBSMPN 5 Lembang.Pertimbangan Hakim Pertama tersebut jelas keliru/tidak benar oleh karenaa. Seharusnya Hakim Pertama menyebutkan bahwa perbuatanperbuatan apa yang dilakukan oleh masingmasingterdakwa Ir.

dan dijawab Kasi Propamsudah kami siapbkan Pendampingmu yaitu KASAT SABHARA AKPZULKARNAEN (NB: diduga tidak memiliki gelar Sarjana Hukum danpada waktu itu Terduga Pelanggar sangat keberatan) dan TerdugaPelanggar meminta supaya diberi Pendamping mantan KasiHalaman 7 dari 26 halaman.

Pendamping;Pasal 74 : ayat (1) disebutkan sebagai berikut:(1) Terduga pelanggaran berhak:a. Menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan;Menunjuk Pendamping;Mengajukan Saksi yang meringankan;Menerima salinan surat persangkaan;Mengajukan eksepsi/bantahan;Menerima salinan tuntutan;Mengajukan pembelaan;>a > 9 29 5Menerima salinan putusan sidang KKEP;=Mengajukan banding atas putusan Sidang KKEP; danJ.

Menerima salinan putusan Sidang Banding;Pasal 76:Pendamping Terduga Pelanggar adalah Pegawai Negeri pada Polriyang memenuhi persyaratan:a. Berpendidikan Sarjana Hukum dan/atau Sarjana Ilmu Kepolisian;b. Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan beracarateknis dan taktis dalam sidang KKEP;c. Tidak sedang menjalani proses hukum atau menjalani hukuman;d. Memiliki Surat Kuasa dari Terduga Pelanggar, dan/ataue.

Memiliki surat perintah dari atasan Pendamping;Bahwa dikarenakan yang memeriksa perkara Penggugat adalah Provosbukan Akreditor, dalam hal ini Tergugat jelasjelas telah salah dan kelirudalam menerapkan hukum dimana Tergugat telah mengesampingkanatau sengaja tidak menggunakan ketentuanketentuan dalam PeraturanKapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan TataKerja KKEP yaitu dalam proses dan prosedur KKEP terutama ketentuanPasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 50 ayat (

Penggugat tidak pernah mengetahui susunankeanggotaan Komisi sebelum pelaksanaan sidang, mengabaikan hakhak Penggugat yang mesti dilakukan oleh Pendamping atau PenasehatHalaman 14 dari 26 halaman.

NegaraRepublik Indonesia, Penggugat sebagai Terperiksa dalam Sidang KomisiKode Etik POLRI (KKEP) berhak menerima dan mempelajari isi berkasperkara baik sendirisendiri maupun bersamasama dengan pendamping,paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang, namun faktanya,Penggugat sebagai Terperiksa baru 1 (satu) kali diperiksa tanpamenerima berkas perkaranya.

dengan Pendamping,paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;d. mengajukan pembelaan;e. mengajukan Saksi dalam proses pemeriksaan maupunpersidangan;f. menerima salinan Putusan sidang, 1 (satu) hari setelahPutusan sidang dibacakan;g. mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan bataswaktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima salinanPutusan dari sidang.C.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN TERPERIKSAPasal 12 Ayat 1 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi danTata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN TERPERIKSAPasal 12(1) Terperiksa berhak:a. mengetahui susunan keanggotaan komisi sebelumpelaksanaan sidang;b. menunjuk pendamping;c. menerima dan mempelajari isi berkas perkara baiksendirisendiri maupun bersamasama dengan Pendamping,paling lambat 3 (tiga) hari

;Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) Peraturan Kepala KepolisianNegara Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan TataKerja Komisi etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan: Da/am halTerduga Pelanggar tidak menunjuk pendamping, Akreditor meminta pengembanfungsi hukum untuk menunjuk pendamping bagi terduga pelanggar selamaproses pemeriksaan'.Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaanpendahuluan yang dilakukan oleh Suhaensyah kepada Terduga Pelanggar (videHalaman

46 Putusan Perkara Nomor 79/G/2021/PTUN.PLGBukti T26) Penggugat menyatakan tidak akan meminta pendamping karena bisadilakukkan sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) walaupun Penggugattidak menunjuk pendamping, maka atasan bisa menunjuk anggota Polri untuk dijadikan sebagai pendamping;Menimbang, bahwa berasarkan Bukti T1l.a dan T.11.bakreditor/pemeriksa meminta pengemban fungsi hukum menujuk pendampingbagi terduga pelanggar selama proses pemeriksaan, sehingga, telah ditunjuk AKPM

SYAFRIANTO; 98. 1 (satu) Lembar Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri Tanggal 23 Oktober 2012 warna Kuning; 99. 1 (satu) Lembar Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri Tanggal 23 Oktober 2012 warna Merah Jambu; 100. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 01 / BPM BANGDES / 2012 tanggal 02 Januari 2012 beserta 12 (dua belas) Lembar Daftar Nama nama Pendamping Desa yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau An.

ARIFIN, BAKRI dan PRIYONO di gunakan oleh Pendamping Desa(PD) yaitu sdr SUHARYANTO dengan besaran pinjaman sebesar Rp.30.000.000.; 1 orang An. ALI AKBAR di gunakan oleh Pendamping Desa (PD) yaitu sdrSUHARYANTO dengan pinjaman sebesar Rp. 6.000.000, ; . Jumlah bunga pinjaman dari Pemanfaat apabila di bayar seluruhnya : Rp.117.809.000,;. Jumlah bunga yg telah dikembalikan oleh pemanfaat yg belum lunas : Rp.112.961.000,;.

Kuansing karena pendamping desa ditunjuk oleh Prov.

Setelah Pendamping Desa/Kelurahan selesai melaksanakanpelatihanpratugas maka Pendamping Desa/Kelurahan akan ditempatkan didesa/kelurahan lokasi kegiatan dan melaksanakan kegiatan musyawarah desa/kelurahan dengan agenda sbb :b. Sosialisasi kegiatan kepada segenap masyarakat desa/kelurahan; c.

Pada pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan Satu (MD/K I); Setelah Pendamping Desa/Kelurahan selesai melaksanakan pelatihan pratugasmaka Pendamping Desa/Kelurahan akan ditempatkan di desa/kelurahan lokasikegiatan dan melaksanakan kegiatan musyawarah desa/kelurahan dengan agenda sbb :a. Sosialisasi kegiatan kepada segenap masyarakat desa/kelurahan; Halaman 154 dari 300 halaman Putusan No : 01/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBRk..

Jumlah uang yang diserahkan oleh SdrHelfina Andriani (Kasir) kepada Sdr Suharyanto (Pendamping Desa) adalahsebesar Rp. 118.680.000,00.