Anggaran Dasar (AD) GAPOKTAN Bina Mandiri;Anggaran Rumah Tangga (ART) GAPOKTAN Bina Mandiri;Susunan Pengurus GAPOKTAN Bina Mandiri;Daftar nama anggota kelompok tani Bukit Layonga;Daftar nama anggota kelompok tani Minyak Mandar;Daftar nama anggota kelompok tani Yahya;Daftar hadir musyawarah pembentukan (RUK) tertanggal 16 April 2012;e Bahwa berdasarkan Bab III Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 04/ Permentan/OT.140/2/2012 tanggal 1 Februari 2012 butir 3.6, dalam kegiatan BLMPUAPTA. 2012 penyuluh pendamping

menandatangani Laporan Pertanggung jawaban PenggunaanPUAP Tahun 2012 tahap II pada dokumen berupa :a Data dasar penyuluh pendamping PUAP (formulir 4);b Rencana Usaha Kelompok Penyaluran BLMPUAP TA.2012 Tahap IIKelompok Tani Bukit Layonga tertanggal 20 September 2012;1516c Rencana Usaha Kelompok Penyaluran BLMPUAP TA.2012 Tahap IIKelompok Tani Minyak Mandar tertanggal 20 September 2012;d Rencana Usaha Kelompok Penyaluran BLMPUAP TA.2012 Tahap IIKelompok Tani Yahya tertanggal 20 September 2012;e Buku

menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan PUAP Tahun 2012 tahap II pada dokumen berupa:a Data dasar penyuluh pendamping PUAP (formulir 4);b Rencana Usaha Kelompok Penyaluran BLMPUAP TA.2012 Tahap IIKelompok Tani Bukit Layonga tertanggal 20 September 2012;c Rencana Usaha Kelompok Penyaluran BLMPUAP TA.2012 Tahap IIKelompok Tani Minyak Mandar tertanggal 20 September 2012;d Rencana Usaha Kelompok Penyaluran BLMPUAP TA.2012 Tahap IIKelompok Tani Yahya tertanggal 20 September 2012;e Buku Kas

menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan PUAP Tahun 2012 tahap II pada dokumen berupa :a Data dasar penyuluh pendamping PUAP (formulir 4);b Rencana Usaha Kelompok Tahap III Kelompok Tani Bukit Layongatertanggal 1 Oktober 2012;c Rencana Usaha Kelompok Tahap II Kelompok Tani Minyak Mandartertanggal 1 Oktober 2012;1718Rencana Usaha Kelompok Tahap II Kelompok Tani Yahya tertanggal 1Oktober 2012;Buku kas GAPOKTAN Bina Mandiri tertanggal 10 Oktober 2012;Daftar belanja anggota kelompok GAPOKTAN

Bersama PMT memberikan bimbingan teknis dalam pemanpaatan danpengolahan dana BLMPUAP T.A 2012;Bahwa Terdakwa Suwardi Alias Suardi selaku Penyuluh Lapangan sesuai dengantugasnya dalam pelaksanaan BLMPUAP TA. 2012 yang bertanggung jawab padaPemerintah Kabupaten Majene juga selaku Pendamping dalam pelaksanaanGapoktan Bina Mandiri hingga seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai denganRencana Usaha Bersama RUB, Rencana Usaha Kelompok RUK dan rencanaUsaha Anggota RUA yang telah disetujui oleh Depertemen

(SPJ) Desa Semelako II kegiatan Posyandu Tahap I;

Evaluasi ADD dan DD Desa Semelako II Tahun 2019, tanggal 10 Oktober 2019;

Desa Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, tanggal 29 Maret 2018;

Sugiarto;4) Kapolsek lebong tengah;5) Pendamping desa saudara.

Lebong Tengah TA. 2019 ada permasalahan pada waktutanggal 10 Oktober 2019 dilakukan Monitoring dan Evaluasi oleh TimPendamping Kecamatan bersama Pendamping Desa Tenaga Infrastruktur(PDTI) Saksi Ceria Efwani, ST, Saksi Yeri selaku pendamping desapemberdayaan (PDP), Saksi Andry selaku pendamping lokal desa (PLD),Terdakwa selaku Kepala Desa Semelako Il, Bhabinkamtibmas PolsekHalaman 49 dari 146 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN BglLebong Tengah, Saksi Samsir Alam Als Cin selaku kader teknik desa(KTD

Lebong Tengah TA. 2019 ada permasalahan pada waktutanggal 10 Oktober 2019 dilakukan Monitoring dan Evaluasi oleh TimPendamping Kecamatan bersama Pendamping Desa Tenaga Infrastruktur(PDTI) saksi Ceria Efwani, ST, saksi Yeri selaku pendamping desapemberdayaan (PDP), saksi Andry selaku pendamping lokal desa (PLD),terdakwa selaku Kepala Desa Semelako II, Bhabinkamtiobmas PolsekHalaman 56 dari 146 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN BglLebong Tengah, saksi Samsir Alam als Cin selaku kader teknik desa(

Lebong T.A. 2019 dilakukansebanyak 1 (Satu) kali yaitu 10 Oktober 2019 dan yang menghadiri setiapmonev yaitu:1) Camat Lebong Tengah2) Kapolsek Lebong Tengah3) Kasi PMD kecamatan lebong tengah4) Kepala desa Semelako II5) Tim pelaksana kegiatan (TPK)6) Pendamping desa pemberdayaan (PDP)7) Pendamping desa teknik infrastruktur (PDT)8) Pendamping lokal desa (PLD)Bahwa, pada waktu Monev dalam pengelolaan dana desa pada desa DesaSemelako II Kec. Lebong Tengah Kab.

LebongT.A. 2019 Tengah adalah Terdakwa;Bahwa, Saksi bekerja sebagai Pendamping Lokal Desa pada KecamatanLebong Tengah Kab. Lebong;Bahwa, Dasar saksi ditujuk sebagai Pendamping Lokal Desa padaKecamatan Lebong Tengah Kab. Lebong berdasarkan Surat PerintahTugas nomor: 800 / 009 / SPTTPP / DPMD / P3MD / 2019 tanggal 3Januari 2019;Bahwa, Tugas dan tanggungjawab saksi selaku sebagai PendampingLokal Desa pada Kecamatan Lebong Tengah Kab.

distrik PJOK (Penanggung Jawab Operasional KegiatanDistrik) kemudian RPD diajukan ke Pendamping Teknik Kabupaten kemudianPendamping Teknik Kabupaten melakukan verifikasi RPD tersebut, setelahRPD tersebut dinyatakan layak untuk didanai kemudian Pendamping Kabupatenmembuat rekomendasi ke Satker Kabupaten yaitu kantor Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) Kabupaten Puncak Jayauntuk dibuatkan rekomendasi pencairan ke Bank Papua Cabang Mulia, danabantuan yang telah tersimpan di

rekening TPKK tersebut hanya dapat dicairkanberdasarkan specimen tandatangan Pencairan oleh 3 (tiga) unsur yaitu KetuaTPKK, Kepala Kampung dan wakil Masyarakat di Bank Papua cabang Mulia,namun khusus untuk Kabupaten Puncak Jaya khususnya di DistrikTingginambut, karena situasi keamanan daerah yang tidak kondusif, makapenyerahan/penyaluran dana bantuan tersebut dilakukan di Kantor Distrik yangdidampingi oleh Kepala Distrik, Tim dari Satker Kabupaten (BPMK),Pendamping Distrik beserta TPKD, TPKK, Pihak

Sus/2012 uyMasyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri PerdesaanRencana Strategis Pembangunan Kampung (BLM PNPMMd RESPEK) TahunAnggaran 2010 tahap Pertama bersama pendamping dan Terdakwa PeliusTabuni selaku Kepala Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya tiba diKantor Distrik Tingginambut, setelah sampai di Kantor Distrik Tingginambut,lalu saksi Abuan Karunggu langsung menyerahkan dana Bantuan LangsungMasyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri PerdesaanRencana

Sus/2012 SPPB (Surat Perjanjian Pemberian Bantuan) diajukan ke TPKD dan Diverifikasioleh pendamping distrik PJOK (Penanggung Jawab Operasional KegiatanDistrik) kemudian RPD diajukan ke Pendamping Teknik Kabupaten kemudianPendamping Teknik Kabupaten melakukan verifikasi RPD tersebut, setelahRPD tersebut dinyatakan layak untuk didanai kemudian Pendamping Kabupatenmembuat rekomendasi ke Satker Kabupaten yaitu kantor Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) Kabupaten Puncak Jayauntuk

RPD tersebut besertaSPPB (Surat Perjanjian Pemberian Bantuan) diajukan ke TPKD dan Diverifikasioleh pendamping distrik PJOK (Penanggung Jawab Operasinal KegiatanDistrik) kemudian RPD diajukan ke Pendamping Teknik Kabupaten kemudianPendamping Teknik Kabupaten melakukan verifikasi RPD tersebut, setelahRPD tersebut dinyatakan layak untuk didanai kemudian Pendamping Kabupatenmembuat rekomendasi ke Satker Kabupaten yaitu kantor Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) Kabupaten Puncak

MATIUS BANGUN, M.Si berdasarkan Berita Acara HasilPelelangan (BAHP) Nomor: PP.064/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 kemudianmenerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kegiatanPengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana Alokasi Knusus dan Dana Pendamping DAk)pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 denganSurat Nomor: 523.3/20/V1/2014 tanggal 20 Juni 2014 perihal Penunjukan Penyediauntuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana AlokasiKhusus dan Dana Pendamping

MATIUS BANGUN, M.Si berdasarkan Berita Acara HasilPelelangan (BAHP) Nomor: PP.064/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 kemudianmenerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kegiatanPengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana Alokasi Knusus dan Dana Pendamping DAk)pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 denganSurat Nomor: 523.3/20/V1I/2014 tanggal 20 Juni 2014 perihal Penunjukan Penyediauntuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana AlokasiKhusus dan Dana Pendamping

DAK) Nomor : PP. 062 / VI /2014, tanggal 12 Juni 2014.Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Kapal Uk > 30 GT(Dana Alokasi Khusus dan Pendamping DAK) Nomor : PP. 061 / VI /2014, tanggal 16 Juni 2014.Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Kapal Uk > 30 GT(Dana Alokasi Khusus dan Pendamping DAK) Nomor : PP. 063 / VI /2014, tanggal 16 Juni 2014.Asli Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pengadaan Kapal Uk > 30 GT(Dana Alokasi Khusus dan Pendamping DAK) Nomor : PP. 064 / VI /2014

Primamandiri Satria Perkasa Nomor : 188.6 / 1141 / VII /2014, tanggal 4 Juli 2014.Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 188.7 / 1141.1 / VII / 2014, PaketPekerjaan : Pengadaan Kapal Uk. > 30 GT (Dana Alokasi Khusus danDana Pendamping DAk), tanggal 04 Juli 2014.Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 523.3 / 20 / VI / 2014, tanggal20 Juni 2014 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan PaketPekerjaan Pengadaan Kapal Uk. > 30 GT (Dana Alokasi Khusus danDana Pendamping DAk).Dokumen Pengadaan Nomor

DAK) Nomor : PP. 062 / VI /2014, tanggal 12 Juni 2014.Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Kapal Uk > 30 GT(Dana Alokasi Khusus dan Pendamping DAK) Nomor : PP. 061 / VI /2014, tanggal 16 Juni 2014.Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2018/PTMDN10) Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Kapal Uk > 30 GT(Dana Alokasi Khusus dan Pendamping DAK) Nomor : PP. 063 / VI /2014, tanggal 16 Juni 2014.11) Asli Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pengadaan Kapal Uk > 30GT

(dua juta seratus ribu rupiah) dipotong pajak setiap bulannya ;e Bahwa anggaran Dana BSPS diambil dari APBNP; Bahwa Tim Pendamping tidak boleh menerima dana BSPS ;e Bahwa Saksi menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp 5.000.000.(lima juta rupiah) dimana Terdakwa mengatakan kalau uang tersebut daripribadi Terdakwa ;e Bahwa uang tersebut sudah disita oleh Kepolisian ;e Bahwa Terdakwa juga suka memberikan uang transport sebesar Rp100.000. (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000.

Saksi PULUNG PRASETYO WIDHIARTO, ST Bin MUDJITO AR Bahwa Saksi sebagai pendamping dalam pelaksanaan dana BSPS dariAnggaran Kemenpera Pusat ; Bawa nilai dana BSPS sebesar Rp 6.000.000. (enam juta rupiah) dalam2 (dua) tahap untuk setiap orangnya ;Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2014/PN Pwr16e Bahwa syarat pencairan dana BSPS untuk tahap pertama adalahverifikasi dari tim pendamping ; Bahwa Saksi sebagai Tim Pendamping mendapatkan honor sebesar Rp2.000.000.

(dua ratus ribu rupiah)digunakan untuk honor para Ketua Panitia dan Tim Pendamping;e Bahwa Saksi juga sebagai Ketua Panitia sehingga Saksi mendapatkanuang lagi sebesar Rp 750.000.

Panut Sugiarto;e Bahwa sebagai Tim Pendamping dari Dinas PU adalah Pulung PrasetyoWidhiarto, ST dan Frans Yudha Nirmala Chakti, ST;e Bahwa Dana BSPS diberikan oleh Petugas BRI Purworejo dan diterimalangsung oleh 112 orang penerima BSPS di Balai Desa Sambeng, Kec Bayan,Kab Purworejo, untuk pemberiannya dalam dua termin :e Termin pada tanggal 22 Januar 2013 diberikankepada 112penerima BSPS Masingmasing a.

(seratus lima puluh ribu rupiah) x 112 penerimadana BSPS diberikan kepada Tim Pendamping yaitu saksi Frans Yudha dansaksi Pulung Prasetyo dimana masingmasing Tim Pendampingmendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) dan uangsebesar Rp 3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembeliankomputer dan sisanya Rp 3.300.000.

gugatanPenggugat,perlu terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan keberadaan pendampingPenggugat; Menimbang,bahwa Majelis telah mencoba berkomunikasi dengan Penggugat untukmemperjelas kedudukannya sebagai penggugat dalam perkara aquo akan tetapi denganketerbatasannya majelis memperoleh gambaran bahwasanya Penggugat lambanberkomunikasi dan berinteraksi dengan orang yang asing baginya; Menimbang,bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis berpendapat bahwaPenggugat tidak perlu pengampu tetapi hanya perlu pendamping

Meskipunperan Pendamping bukan seperti juru bahasa akan tetapi maksud pendamping ternyata ikutmembantu memperlancara pemeriksaan ,maka kedudukan Pendamping adalah dapatdisejajarkan dengan kedudukan juru bahasan yang cara memeperlakukan dipersidangan tidakperlu seperti memperlakukan Pengampu; Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patutuntuk menghadap di persidangan, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itudisebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan

Untuk terlaksananya pengelolaan penggemukan sapi potong secara efektifpada masingmasing kelompok harus memiliki pendamping dari keluargamampu sebagai mitra kerja sebanyak 2 (dua) orang;4. Pihak pertama beserta Dinas terkait bertindak sebagai Tim Pembina Teknisuntuk menyeleksi keluarga miskin yang akan menerima bantuanpenggemukan sapi potong;5. Pihak kedua dalam pengelolaan bantuan penggemukan sapi potongbertindak sebagai pendamping bersamasama dengan petugas instansiterkait:6.

Pihak pertama berusaha menyertakan dana pendamping yang berasal dariAPBD Kabupaten Pasaman berupa pembuatan kandang, pengadaan pakandan obatobatan serta penyediaan dana pendamping bagi LSM/ORSOS;7. Pihak pertama mempunyai kewenangan untuk menjual sapi hasilpenggemukan dan mengatur pengembalian modal usaha serta pembagiankeuntungan anggota kelompok;8.

sebagai pendamping bersamasama dengan petugas instansiterkait:Pihak pertama berusaha menyertakan dana pendamping yang berasal dariAPBD Kabupaten Pasaman berupa pembuatan kandang, pengadaan pakandan obatobatan serta penyediaan dana pendamping bagi LSM/ORSOS;Pihak pertama mempunyai kewenangan untuk menjual sapi hasilpenggemukan dan mengatur pengembalian modal usaha serta pembagiankeuntungan anggota kelompok;Peruntukan bagi hasil ditetapkan sebagai berikut : Keluarga miskin mendapat pembagian hasil

miskin penerima bantuan;o Pihak kedua bertindak sebagai pendamping bersamasama petugasterkait:o Pihak pertama berusaha menyertakan dana pendamping yang berasaldari APBD;o Pihak pertama mempunyai kewenangan untuk menjual sapi hasilpenggemukan dan mengatur pengembalian modal;o Bagi hasil ditetapbkan 40 % dari kKeuntungan untuk keluarga miskin dan60 % dari keuntungan untuk keluarga mampu mitra pendukung;Didepan persidangan Penuntut Umum telah mengahadirkan saksisaksi darikeluarga miskin yang seharusnya

Menyediakan dana pendamping bagi Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Sosial yang akan menangani program dengan dukungandana APBD :10.Menyeleksi calon keluarga binaan sosial (KBS) yang memilikikemampuan memelihara sapi potong dengan syarat memiliki KTPsetempat:;11.

Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) buah buku Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 08/SPK/PPkPRS.6/V1/2013 tanggal 18 Juni 2013 untuk Pekerjaan Jasa KonsultansiKonsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KMTPM)Provinsi Nusa Tenggara Timur (P.II07);1 (satu) buah buku Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 05/SPK/PPKPRS.6/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 untuk Pekerjaan Jasa KonsultansiPendataan, Perencanaan dan Supervisi BSPS TA 2013 wilayahKepulauan Nusa Tenggara dan Maluku (P.II02);Surat Kemenpera RI

Gafa Multi Consultant Bulan Oktober 2013Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping MasyarakatProvinsi NTT;2 (dua) buku Laporan Akhir PT. Gafa Multi Consultants PekerjaanKonsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KMTPM)Provinsi NTT (PII07);Laporan Pendahuluan PT. Gafa Multi Consultans Pekerjaan KonsultanManajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013;Laporan Antara PT.

Gafa Multi Consultants Pekerjaan PendampinganBSPS Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping MasyarakatProvinsi NTT TA. 2013;Laporan Bulanan Bulan November 2013 PT. Gafa Multi ConsultantsPekerjaan Pendampingan BSPS Konsultan Manajemen TenagaPendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013;Laporan Bulanan Bulan September 2013 PT. Gafa Multi ConsultantsPekerjaan Konsultan Manajemen tenaga Pendamping MasyarakatProvinsi NTT TA.2013;Laporan Bulanan Bulan agustus 2013 PT.

Gafa Multi ConsultantsPekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping MasyarakatProvinsi NTT TA.2013;Hasil monitoring Progres Pekerjaan Fisik Pembangunan BSPS MBRHalaman 5 dari 17 hal, Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/201929)30)31)32)33)34)35)36)37)38)39)40)41)Tahun 2013 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupangtanggal 25 April 2014;Surat Pemberitahuan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Tata RuangPemkot Kupang Nomor DPRTR.427/376/VI/2014 tanggal 04 Juni2014;Surat dari Dinas Perumahan Rakyat dan Tata

Nusa TenggaraTimur/GMC/2013 tanggal 19 Juni 2013;Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konsultan ManajemenTenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013 KemenperaRI;Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konsultan ManajemenTenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013 KemenperaRI;Rencana Pengguna Dana (RPD) BSPS KPB Kelompok KelurahanOepura (10 orang);1 (satu) jepitan bukti transfer dari Saudara Hendrik Mbatu kepadaPemilik Toko Perdana Bangunan an.

Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal Nomor:467/436.D/2015 tanggal 03 Agustus 2015 perihal Penunjukan PetugasCalon Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) KabupatenKendal Tahun Anggaran 2015;Bahwa terdakwa SUTRIATMO Bin NGATMAN pada bulan Februari 2015sampai dengan Oktober 2015 selaku Ketua Lembaga Swadaya MasyarakatLembaga Penelitian Pengembangan dan Konservasi Lingkungan Hidup(LSM LP2KLH) yang bergerak dalam kegiatan lingkungan hidup termasukHal 3 dari 35 Putusan No.2/Pid.SusTPK

Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal Nomor:467/436.D/2015 tanggal 03 Agustus 2015 perihal Penunjukan PetugasCalon Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) KabupatenKendal Tahun Anggaran 2015; Bahwa perbuatan terdakwa SUTRIATMO Bin NGATMAN tersebut telahmemperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negaracq.

Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal Nomor:467/436.D/2015 tanggal 03 Agustus 2015 perihal Penunjukan PetugasCalon Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) KabupatenKendal Tahun Anggaran 2015;Bahwa perbuatan terdakwa SUTRIATMO Bin NGATMAN tersebut telahmenguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangannegara cq.

KUBE FM PerkotaanKecamatan Kota Kendal oleh: MASHURI;9. 1 (satu) buku Laporan Pendamping KUBE Tahun 2015, KelurahanKalibuntu Wetan dan Kelurahan Bugangin oleh: AGUS SALAM;10. 1 (satu) fotocopy buku Laporan Pendamping KUBE PerkotaanKelurahan Langenharjo, Kelurahan Sijeruk, Kelurahan Jotang,Kelurahan Candiroto dan Kelurahan Trompo oleh SUGENGPRIYADI;11. 1 (satu) fotocopy buku Laporan Pendamping KUBE PerkotaanKelurahan Balok, Kelurahan Ngilir, Kelurahan Karangsari,Hal 20 dari 35 Putusan No.25/Pid.SusTPK

KUBE FMPerkotaan Kecamatan Kota Kendal oleh: MASHURI;9. 1 (satu) buku Laporan Pendamping KUBE Tahun 2015,Kelurahan Kalibuntu Wetan dan Kelurahan Bugangin oleh:AGUS SALAM;10. 1 (satu) fotocopy buku Laporan Pendamping KUBE PerkotaanKelurahan Langenharjo, Kelurahan Sijeruk, Kelurahan Jotang,Hal 22 dari 35 Putusan No.25/Pid.SusTPK/2018/PT SMG.Kelurahan Candiroto dan Kelurahan Trompo oleh SUGENGPRIYADI;11. 1 (satu) fotocopy buku Laporan Pendamping KUBE PerkotaanKelurahan Balok, Kelurahan Ngilir, Kelurahan

SIREGAR dan Penggugatsama sekali pada saat sidang KKEP tersebut tidak diberitahukanataupun Ketua Komisi tidak ada membacakan hakhak Penggugatsesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kapolri No.8 tahun 2006dimana Terperiksa berhak untuk :a. mengetahui susunan keanggotaan Komisi sebelum pelaksanaansidang;b. menunjuk Pendamping;c. menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendirisendirimaupun bersamasama dengan Pendamping, paling lambat 3(tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;Halaman 6 dari

Bahwa selaku pendamping sama sekali AKP A.R.

SIREGAR tidak adamelakukan pembelaan ataupun melakukan pertanyaan kepadaPenggugat dan pendamping pada saat sidang hanya diam sajasampai ketua Komisi menjatuhkan Putusan PITIDH terhadapPenggugat dan jelas hal tersebut melanggar hak asasi manusiakarena Penggugat sama sekali tidak diberi kesempatan untukmelakukan pembelaan demikian juga pada tanggal 20 Oktober 2011Penggugat secara tertulis mengajukan keberatan kepada atasanANKUM melalui ANKUM Penggugat (Kapolres Tapanuli Selatan)namun surat keberatan

Komisiberkewajiban menyampaikan surat putusan sidang kepada Terperiksajo Pasal 10 ayat (6) yaitu Sidang Komisi dilaksanakan secara cepatdan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak sidang Komisidimulai sudah menjatuhkan putusan jo Pasal 12 ayat (1) huruf (a), (b),(c), (d), (e), (f) dan (g) yaitu Terperiksa berhak mengetahui susunankeanggotaan Komisi sebelum pelaksanaan' sidang, menunjukpendamping, menerima dan mempelajari isi berkas perkara baiksendirisendiri maupun bersamasama dengan Pendamping

dalam hal ini 3 (tiga) hari sebelumsidang KKEP kepada Terperiksa (Penggugat/Terbanding/Termohon) telahdiberi kesempatan untuk menunjuk Pendamping (Vide bukti 1.8) namunsampai tanggal sidang Komisi dimulai yaitu tanggal 15 November 2011Terperiksa belum menunjuk Pendamping maka untuk memenuhi rasakeadilan oleh Ketua Komisi menunjuk AKP A.R.Siregar sebagai Pendampingdan saat sidang secara lisan dipertanyakan ketua Komisi kepada terperiksaHalaman 23 dari 26 halaman.

Bahwa pada saat Pemeriksaan Pendahuluan, faktanyaPenggugat tidak didampingi oleh pendamping padahal Pengembanfungsi hukumwajib menunjuk Pendamping. Sekalipun Penggugat tidakmenunjuk pendamping.11. Bahwa dalam Pasal 1 ayat 15 PERKAP No. 19 tahun 2012jelas menyatakan yang disebut Pendamping adalah Pegawai negeripada Polri yang diminta oleh Pelanggar atau atasan pelanggar atauAkreditor untuk mendampingi terduga Pelanggar dalam PemeriksaanPendahuluan, pada tahap pemeriksaan dan pada Sidang KKEP 12.

Bahwa Pengemban fungsi hukum tidak menerangkan fungsidan kegunaan pendamping bagi Penggugat dalam pemeriksaanpendahuluan, akibatnya saat Pemeriksaan Pendahuluan tersebut,Penggugat lebin banyak hanya membenarkan pertanyaan penyidik tidakberani membantah tanpa menganalisanya dengan teliti pertanyaanpenyidik. Tidak adanya Pendamping yang mendampingi Penggugatdalam Pemeriksaan Pendahuluan, menyebabkan Penggugat telahkehilangan hakhak dan kesempatan untuk Pembelaan diri secaramaksimal.

Dalam proses penyidikan pengemban fungsi atau penyidik tidakmenyediakan pendamping untuk mendampingi Terduga Pelanggar,padahal Pendamping wajib hukumnya diminta ataupun tidak, Terduga Pelanggar tidak menerima berkas perkara sebelumpersidangan dimulai sehingga28. Bahwa pada halaman 9 Putusan Kode Etik PolriNo.

IPTU MURSIDI selaku pendamping untukpenggugat dalam menghadapi sidang KKEPR dan pembelaandisampaikan oleh pendamping secara lisan pada saat berlangsungnyapersidangan, sudah ditanyakan kepada penggugat tentang saksi yangmeringankan dalam dari perkaranya namun penggugat tidak adamemiliki dan tidak dapat menghadirkan saksi yang meringankan dalamperkaranya.

Dan dalam hal tersebut seharusnya penggugat yang proaktif dan bekerjasama dengan pendamping menyampaikan hal halyang meringankan baginya dalam perkara yang dihadapi bukanmerupakan kewajiban tergugat. Namun amanat dari perkap nomor 19Tahun 2012 tentang SOTK Komisi Kode etik profesi Polri ditunjukseorang pendamping yaitu IPTU MURSIDI.6.

PadaKegiatan Pengembangan Modal Perlindungan Sosial Wanita Bekas WargaBinaan Lembaga Pemasyarakatan Di Provinsi Jawa Timur, dimanaTerdakwa Trias Susiana, S.Pd. sebagai salah satu Petugas Pendamping ;Bahwa sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yaituPedoman Uji Coba Perlindungan Sosial Wanita Bekas Warga BinaanPemasyarakatan dari Departemen Sosial RI, Dirjen Pelayanan danRehabilitasi Sosial Direktur Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial TunaSosial JakartaMaret 2009 BAB HI.

Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalamrangka pelaksanaan program uji coba ; Bahwa Terdakwa Trias Susiana, S.Pd. selain sebagai Ketua OrganisasiSosial juga menjadi Petugas Pendamping, sesuai dengan PetunjukOperasional Kegiatan (POK) yaitu Pedoman Uji Coba PerlindunganSosial Wanita Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan dari DepartemenSosial RI, Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktur PelayananDan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial JakartaMaret 2009 BAB IIL.WEWENANG DAN

Bantuan sosial dicairkan oleh wanita bekas warga binaanpemasyarakatan atas sepengetahuan pendamping, LSM/Orsos danDinas Sosial kemudian dimanfaatkan untuk Usaha EkonomisProduktif sesuai proposal ;7. Seluruh transaksi dan penggunaan dana UEP dilengkapi denganbukti pengeluaran yang sah dan dibukukan secara baik ; 8.

Hasil Pemanfaatan (penggunaan) bantuan dilaporkan oleh WanitaBekas Warga Binaan Pemasyarakatan kepada Pendamping untukselanjutnya diteruskan ke ODepartemen Sosial ;Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya penyaluran dana bantuan UsahaEkonomi Produktif tersebut terdapat penyimpangan yaitu dana bantuansosial UEP setelah dicairkan oleh wanita bekas wargabinaanpemasyarakatan, atas perintah Ketua Fosil Maharana yaitu Terdakwa TriasSusiana, tidak langsung dipergunakan oleh para penerima melainkan uangsenilai

PadaKegiatan Pengembangan Modal Perlindungan Sosial Wanita Bekas WargaBinaan Lembaga Pemasyarakatan Di Provinsi Jawa Timur, dimanaTerdakwa Trias Susiana, S.Pd. sebagai salah satu Petugas Pendamping ; Bahwa sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yaituPedoman Uji Coba Perlindungan Sosial Wanita Bekas Warga BinaanPemasyarakatan dari Departemen Sosial RI, Dirjen Pelayanan danRehabilitasi Sosial Direktur Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial TunaSosial JakartaMaret 2009 BAB HI.

dengan Staf Pendamping,kemudian selama kegiatan menggunakan bus travel begitupun kembalinya daritempat tujuan ke Lamongan.e Bahwa benar saksi tahu Eksekutif Pendamping Komisi (SKPD) melaksanakankegiatan kunjungan kerja luar daerah tidak membayar sendiri untuk biayaTransportasi dan Penginapan tetapi sudah termasuk dalam Perjalanan Dinas yangdibayarkan oleh Setwan tersebut melalui pihak travel.e Bahwa benar pelaksana kegiatan untuk kunjungan kerja luar daerah/luar propinsi,pansus tidak menggunakan

dengan Staf Pendamping, kemudianselama kegiatan menggunakan bus travel begitupun kembalinya daritempat tujuan ke Lamongan.Bahwa benar saksi tahu Eksekutif Pendamping Komisi (SKPD)melaksanakan kegiatan kunjungan kerja luar daerah tidak membayarsendiri untuk biaya Transportasi dan Penginapan tetapi sudahtermasuk dalam Perjalanan Dinas yang dibayarkan oleh Setwantersebut melalui pihak travel.Bahwa benar pelaksana kegiatan untuk kunjungan kerja luar daerah/luar propinsi, pansus tidak menggunakan taxi

dengan Staf Pendamping, kemudian selamakegiatan menggunakan bus travel begitupun kembalinya dari tempat tujuan keLamongan.Bahwa benar saksi tahu Eksekutif Pendamping Komisi (SKPD) melaksanakan kegiatankunjungan kerja luar daerah tidak membayar sendiri untuk biaya Transportasi danPenginapan tetapi sudah termasuk dalam Perjalanan Dinas yang dibayarkan olehSetwan tersebut melalui pihak travel.Bahwa benar pelaksana kegiatan untuk kunjungan kerja luar daerah/luar propinsi,pansus tidak menggunakan taxi

Sebagai contoh adabeberapa SKPD pendamping yang tidak ikut berangkat namun seolaholah ikut perjalanandinas yang diketahui dari SPJ.

Sebagaicontoh ada beberapa SKPD pendamping yang tidak ikut berangkat namun seolaholah ikutperjalanan dinas yang diketahui dari SPJ.

APRIANUS LIANG Alias APRI Anak DariLIANG dalam kedudukannya selaku Pendamping Gerbang Dema Desa LongAdiu masingmasing bertindak sendirisendiri atau bersamasama denganterdakwa 2.

TugasS pendamping, pendamping bertugas,antara lain:a. Membina, membimbing perencanaan kegiatan dengan pihak terkait bagimasyarakat sesuai kemampuan yang ada.b. Membina masyarakat dalam kelompok sehingga menjadi suatukebersamaan yang berorientasi pada upaya perbaikan kehidupan.c. Membantu menyusun dan menetapkan jenis kegiatan yang prioritassesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya yang tersedia.d.

Tugas pendamping, pendamping bertugas,antara lain:a. Membina, membimbing perencanaan kegiatan dengan pihak terkait bagimasyarakatsesuai kemampuan yang ada.b. Membina masyarakat dalam kelompok sehingga menjadi suatukebersamaan yang berorientasi pada upaya perbaikan kehidupan.c. Membantu menyusun dan menetapkan jenis kegiatan yang prioritassesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya yang tersedia.d.

(seratu empat puluh empat juta rupiah) yakni BawasdaPemda Malinau dan dari Badan PMD Malinau melaksanakan monitoringterhadap pelaksanakaan Kegiatan ;33 bahwa penanggung jawab pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit jerukmanis sebanyak 4.800 pokok pada Gerbang Dema Tahun 2008 KepalaDesa Long adiu Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau ; bahwa yang menjadi pendamping di Desa Long Adiu adalah Aprianusyaitu Terdakwa ; bahwa tugas dan tangggung jawab pendamping Gerbang Dema Tahun2008 di Desa long Adiu

sebagai pendamping Gerbang Dema di Desa Long Adiutersebut langsung kepada Bupati Malinau4041Malinau melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinas PMD) Kab.Malinau dalam bentuk laporan kegiatan pendamping Gerbang Dema.Bahwa terdakwa menerangkan kapasitas tersangka dalam kegiatanprogram gerbang dema di Kab.

Bahwa selanjutnya Kontingen O2SN Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri daripara atlit dan pendamping diberangkatkan ke lokasi kegiatan di tingkat Provinsi, danlangsung melaporkan diri kepada Panitia Pelaksana untuk mendapatkan tanda pengenal dantempat penginapan untuk para atlit dan pendamping dari Panitia Pelaksana serta mengikutiacara pembukaan dan meeting.

Uang Saku Pendamping O2SN SD Tahap I Tingkat Provinsi KalSel tanggal7 s/d 9 Juni 2010 sebesar Rp.4.500.000,00 (10 org x 3 hr x Rp.150.000,00). Uang saku pendamping peserta O2SN SMP tingkat provinsi KalSel tanggal21 s/d 24 Juni 2010 sebesar Rp.10.200.000,00 (17 org x 4 hr xRp.150.000,00).

Bahwa pembayaran uang ada yang langsung diserahkan kepada Juri/Wasit, Pelatih,Pendamping Peserta dan Peserta/Atlit dan ada pula yang dititipkan melalui Juri/Wasit,Pelatih, Pendamping Peserta dan Peserta/Atlit lain, yang mana uang tersebut telahdipotong/dikurangi dan bahkan ada juga yang tidak dilakukan pembayaran sama sekalikepada yang berhak menerima.

Uang Saku Pendamping O2SN SD Tahap I Tingkat Provinsi KalSel tanggal7 s/d 9 Juni 2010 sebesar Rp.4.500.000,00 (10 org x 3 hr x Rp.150.000,00). Uang saku pendamping peserta O2SN SMP tingkat provinsi KalSel tanggal21 s/d 24 Juni 2010 sebesar Rp.10.200.000,00 (17 org x 4 hr xRp.150.000,00). Uang Saku Pendamping O2SN SD tahap II Tingkat Provinsi KalSel tanggal7 s/d 9 Juni 2010 sebesar Rp.6.750.000,00 (15 org x 3 hr x Rp.150.000,00).

Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SMK Tingkat Provinsi KalSeltanggal 28 s/d 30 Juni 2010 sebesar Rp. 2.250.000,00 (5 org x 3 hr xRp.150.000,00).

ARIFIN selaku Pendamping LokalDesa (PLD) Kp.

Pasir Putin) membuat Dokumen Rencana KegiatanPembangunan Kampung (RKPK) bersama dengan terdakwa MUHAMMADTAMIN (Sselaku Pendamping Lokal Desa Kp.

Pasir Putin) membuat Dokumen Rencana KegiatanPembangunan Kampung (RKPK) bersama dengan terdakwa MUHAMMADTAMIN (selaku Pendamping Lokal Desa Kp.

Desa Nomor :742/SPK2 PENDAMPING DESA/2016 Tanggal 20 Januari 201632.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 742/SPT PENDAMPINGDESA/I/2016 Tanggal 19 Januari 201633.1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Kerja Pendamping Gampong / DesaNomor : 726 / SPK 2 PENDAMPING GAMPONG / DESA/ 2016 Tanggal01 April 2016.34.1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 90.3/SPT PendampingDesa /V/2016 Tanggal 03 Juni 2016.35.1 (satu) eks Format Kendali Dana Desa Tahun Anggaran 2016Bersumber Dari APBD Gampong/Desa

denganbaik, akan tetapi sejak bulan Nopember 2016 yang lalu, rumah tanggaPenggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawabsebagai kepala keluarga dengan sikap Tergugat yang kurang mencukupikebutuhan seharihari keluarga, Tergugat hanya memberikan jatah belanja Rp.10.000, kepada Penggugat tanpa mempertimbangkan bahwa anak Penggugatdengan Tergugat juga membutuhkan biaya seharihari, padahal Tergugatbekerja sebagai pendamping

umur 7 tahun, sekarang berada dalam asuhanPenggugat;Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidakharmonis lagi dan penyebab percekcokan mereka itu karena Tergugat kurangbertanggungjawab sebagai kepala keluarga dengan sikap Tergugat yang kurangmencukupi kebutuhan seharihari keluarga, Tergugat hanya memberikan jatahbelanja Rp. 10.000, kepada Penggugat tanpa mempertimbangkan bahwa anakPenggugat dengan Tergugat juga membutuhkan biaya seharihari, padahalTergugat bekerja sebagai pendamping

I, lakilaki, umur 7 tahun, sekarangberada dalam asuhan Penggugat; Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,dan penyebab percekcokan itu karena Tergugat kurang bertanggungjawabsebagai kepala keluarga dengan sikap Tergugat yang kurang mencukupikebutuhan seharihari keluarga, Tergugat hanya memberikan jatah belanja Rp.10.000, kepada Penggugat tanpa mempertimbangkan bahwa anak Penggugatdengan Tergugat juga membutuhkan biaya seharihari, padahal Tergugatbekerja sebagai pendamping

pada dalil yang padapokoknya adalah bahwa setelah 4 tahun hidup bersama rumah tangga di antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi perselisinan dan pertengkaran disebabkankarena Tergugat kurang bertanggungjawab sebagai kepala keluarga dengan sikapTergugat yang kurang mencukupi kebutuhan seharihari keluarga, Tergugat hanyamemberikan jatah belanja Rp. 10.000, kepada Penggugat tanpamempertimbangkan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat juga membutuhkanbiaya seharihari, padahal Tergugat bekerja sebagai pendamping

2012dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidakpatut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota KepolisianNegara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atautidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara RepublikIndonesia dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor Pol. 8Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polridisebutkan sebagai berikut:(1) Terperiksa berhak:a.Mengetahui susunan keanggotaan Komisi sebelumpelaksanaan sidang;Menunjuk pendamping

;Menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendirisendiri maupun bersamasama dengan Pendamping, palinglambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;Mengajukan pembelaan;Mengajukan saksi dalam proses pemeriksaan maupunpersidangan;Menerima putusan sidang 1 (satu) hari setelah putusandibacakan;Mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan bataswaktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima salinanputusan dari sidang;serta bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB

Menunjuk pendamping;Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 278 K/TUN/2012146.14c. Menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendirisendirimaupun bersamasama dengan Pendamping, paling lambat 3 (tiga)hari sebelum dilaksanakan sidang;d. Mengajukan pembelaan;e. Mengajukan saksi dalam proses pemeriksaan maupun persidangan;f. Menerima putusan sidang 1(satu) hari setelah putusan dibacakan;g.

Menunjuk pendamping;c. Menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendirisendirimaupun bersamasama dengan Pendamping, paling lambat 3 (tiga)hari sebelum dilaksanakan sidang;d. Mengajukan pembelaan;e. Mengajukan saksi dalam proses pemeriksaan maupun persidangan;f. Menerima putusan sidang 1(satu) hari setelah putusan dibacakan;g.

Karena sidang KKEP Polres Serdang Bedagai tidakmemperhatikan hakhak Pemohon Kasasi selaku Terperiksa dan tidakadanya tranparansi sehingga sidang KKEP telah melanggar AUPB dansudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum sehingga objek perkara jugamenjadi batal demi hukum serta sudah sepatutnya Mahkamah Agung RIuntuk membatalkan putusan Termohon Kasasi (objek perkara);18.Bahwa selanjutnya dalil Termohon Kasasi dalam jawabannya yang telahjelasjelas diakui yang menyatakan pendamping Pembanding selaku

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Pendamping terhadap orang yang bernama Muhammad Nurhidayat Junaidi untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

daerah hukum Pengadilan NegeriPadang yang berwenangmemeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukaratau menyerahkan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat18,9 (delapan belas koma Sembilan) gram, perbuatan mana dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut:Pada mulanya hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 sekira jam 10.30 WIB,terdakwa yang dipercaya sebagai Taping (Tahanan Pendamping

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawanhukum telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 18,9(delapan belas koma Sembilan) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagai berikut:Pada mulanya hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 sekira jam 10.30 WIB, terdakwayang dipercaya sebagai Taping (Tahanan Pendamping

Bahwa, saksi dipanggil ke persidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindakpidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja sebagaimana yang didakwakankepada Terdakwa ;e Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 sekira pukul 13.00 WIB di LembagaPemasyarakatan Padang saksi memberikan ganja yang dipesan oleh WENDI melaluiterdakwa EKA;e Bahwa Saksi menitipkan ganja kepada EKA, karena WENDI berpesan kepada sayaagar menyerahkan paket kepada EKA yang saat itu bertugas sebagai petugaspenitipan barang tahanan pendamping

yang dititip melaluiterdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 siang harinya di tempat penitipanbarang tahanan pendamping; Bahwa, pada malam itu sekitar jam 01.00 WIB hari Kamis tanggal 14 Juni2012, datang beberapa petugas LP memanggil beberapa orang nama di antaranyaWENDI, BAMBANG dan terdakwa EKA dan kami bertiga disuruh keluar kemudiandigeledah ; Bahwa, pada saat penggeledahan di luar sel tersebut pada diri kami belumditemukan paket ganja; Bahwa, terdakwa ditanya oleh petugas LP : "kamu yang

Lembaga Pemasyarakatan Kias IIAKota Padang, sewaktu terdakwa ditugaskan sebagai Taping (tahanan pendamping)Loker tempat penitipan barang milik tamu di mana pada waktu itu saksi WELDIGUSTIVA Pgl.