Ditemukan 654 data
80 — 11
Kavling No. 2 Kelurahan SukamanahKecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya denganluas tanah 477 m* atas nama Yo Siong Hwei.19.3.Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 666tanggal 26 Februari 2002 atas tanah yang terletakdi Blok A.7.
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 79/B/PK/PJK/20173. 16.3. 17.3. 18.3. 19.3. 20.perdagangan tidak dikenakan PPN dalam hal: pengusaha jasaperdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean,sedang penjual barang selaku penerima jasa perdagangan beradadi luar Daerah Pabean sepanjang penjual barang tersebut tidakmempunyai BUT di Indonesia dan pembayaran jasa tersebutdilakukan secara langsung oleh penjual barang tersebut kepadapengusaha jasa perdagangan;Bahwa dalam Surat Edaran tersebut jelasjelas memberikan syaratsuatu
EDI ANDRIYADI Bin ADNAN MAKRUF
Tergugat:
Drs. Himpal Siagian
93 — 40
Daud Zainal.19.3 Bahwa dimana keberadaan Surat bantahan itu sekarang.19.4 Bahwa kepada siapa surat bantahan itu ditujukan/dikirim oleh M. DaudZainal.19.5 Bahwa apakah ada bukti surat bantahan itu pernah diterima oleh yangdimaksud dalam surat itu. Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Padt.G/2020/PN.
41 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Inaq Mushin (isteri Kedua) mendapat 1/16 bagian dari 1/10 bagian(1/16 x 1/10 bagian) = 1/160 bagian;19.3. Amaq Rohain bin Amaq Haerudin (anak lakilaki dari istripertama) mendapat 2/16 bagian dari 1/10 bagian (2/16 x 1/10bagian) = 2/160 bagian;19.4. H. Saepuddin bin Amaq Haerudin (anak lakilaki dari isteripertama) mendapat 2/16 bagian dari 1/10 bagian (2/16 x 1/10bagian) = 2/160 bagian;19.5. H.
PT Pertamina Persero
Tergugat:
PT. BAKRIE HARPER
Turut Tergugat:
1.Ir. Anton S Wahjosoedibjo
2.Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH, FCBArb
3.Prof. Dr. Frans Hendra Winarta, SH.,MH.FCBArb,MCIArb
440 — 189
Hal inididasarkan pada Pasal 19.3 Perjanjian yang menyatakan :Jika Para Pihak gagal menyelesaikan perselisihan secaramusyawarah dalam waktu selambatlambatnya 90 hari sejakterjadinya perselisinan tersebut, maka Para Pihak setujupenyelesaiannya diputus oleh suatu Badan ArbitraseNasional Indonesia di bawah ketentuan dan prosedurBadan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) danpersidangan arbitrase akan dilaksanakan di Jakarta.Berdasarkan kutipan Pasal 19.3 Perjanjian di atas secara jelasdan nyata serta
perkaraa quo bersumber dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon daripelaksanaan Perjanjian yakni berkenaan dengan Pembangunan,Pengoperasian, Penyewaan dan Pemeliharaan Pipanisasi BBM diKertapati Jambi.Selanjutnya, terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian yangberujung pada diajukannya permohonan arbitrase oleh konsorsiumTermohon terhadap Pemohon melalui Badan Arbitrase NasionalIndonesia (Selanjutnya disebut BANI) selaku lembaga peradilan yangmemiliki yurisdiksi absolut Sesuai Pasal 19.3
101 — 36
ImeldaSuci Lestari umur 11 tahun.19.3. Bahwa benar sejak awal pernikahan antara Terdakwa denganSdri. Heldawati sebenarnya sudah ada timbul gejala permasalahandalam keluarga karena adanya campur tangan mertua Terdakwadalam urusan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Heldawati, hal itudikarenakan setelah menikah Terdakwa dan Sdri. Heldawati masihtinggal serumah dengan mertua Terdakwa,namun Terdakwa tetap berusaha mengatasinya dengan carabermusyawarah dengan istri (Sdri.
19 — 7
HotelPutusan rengaaiuan 11Inggl Meaan NoMOr: 36Z/PU1/ZU15/F 1.man Halaman /Parapat, sehingga mempengaruhi jalannya usahausaha Pengugatlainnya, kredibilitas dan kepercayaan para relasitemanbisnisPenggugat menjadi turun, hal mana apabila dinilai dengan uang patutditetaokan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);19.3. Kerugian kehilangan keuntungan:Penggugat yang seorang wiraswastawan, dengan uang panjarpembelian tanah Ex.
24 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam menetapkan nilai pabean menggunakan metodePengulangan (fall back), sedapat mungkin berdasarkanpada nilai pabean yang pernah ditetapkan sebelumnyadan harus memperhatikan larangan sebagaimanadimaksud dalam pasal 19.3.
76 — 38
Bahwa dalam Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugattentang Pengelolaan Jaga Malam No.300/7900/PDPKM/2012tanggal 7 Desember 2012, diatur dengan jelas pada Pasal 19ayat (19.2 dan 19.3), yakni :e Apabila terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan yangtimbul akibat dari perjanjian ini, maka Para Pihak sepakatakan menyelesaikan secara musyawarah ; e Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka ParaPinak setuju untuk menyelesaikannya melalui KepaniteraanPengadilan Negeri Medan ; 257.
125 — 44
Menetapkan xxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2015 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :19.1. xxxxxxxxx (isteri ) 19.2. xxxxxxxxx (anak laki laki) ;19.3. xxxxxxxxx (anak laki laki);19.4. xxxxxxxxx (anak perempuan);19.5. xxxxxxxxx (anak perempuan) ;20.
XXxxxxxxx (anak laki laki) ;19.3. XXxxxxxxx (anak laki laki);19.4. XXxxxxxxx (anak perempuan);19.5. XXxxxxxxx (anak perempuan) ;20.Menetapkan ahli waris xxxxxxxxxx adalah sebagai berikut :20.1. XxXxxxxxxx (isteri)20.2. XxXxxxxxxx (anak laki laki) ;20.3. XxXxxxxxxx (anak laki laki);20.4. XxXxxxxxxx (anak perempuan);20.5.
Terbanding/Penggugat I : Sdr. MUSTAJIB
Terbanding/Penggugat II : Sdr. MOHAMMAD RUDI
Terbanding/Turut Tergugat I : Sdr. FATHUR ROZI
Terbanding/Turut Tergugat II : Sdri. LAILATUL MUHAFFIFAH
Terbanding/Turut Tergugat III : Sdr. WIRYONO
Terbanding/Turut Tergugat IV : Sdri. NANIK BINTIYATUL MUSHOLEHAH
Turut Terbanding/Tergugat II : Sdri. CICIK FARIDA
Turut Terbanding/Tergugat III : ASIH DWI YUNARI
Turut Terbanding/Tergugat IV : Sdr. FATHUR ROHMAN
48 — 922
Barat : Tanah Tergugat ;19.3. Selatan : Tanah Bekas Yasan ;19.4. Timur : Tanah Bekas Yasan ;Bahwa, setelah Penggugat II bersepakat dengan Tergugat (Sebagaimana di dalilkanpada dalil angka 20 (dua puluh) diatas, pada tanggal 29 Maret 2015 Penggugat IImemenuhi kewajibannya sebagai pembeli atas tanah di maksud dengan membayaruang sesuai harga yang di sepakati, yaitu Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)dengan pembayaran secara dua tahap, yaitu :20.1.
39 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam menetapkan nilai pabean menggunakan metodePengulangan (fall back), sedapat mungkin berdasarkanpada nilai pabean yang pernah ditetapkan sebelumnya danharus memperhatikan larangan sebagaimana dimaksuddalam pasal 19.3.
82 — 6
atas nama Yo Siong Hwei.19.3.Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 666tanggal 26 Februari 2002 atas tanah yang terletakdi Blok A.7. Kavling No. 1 Kelurahan SukamanahKecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya denganluas tanah 474 m?
42 — 18
PLN (Persero) Area Pematang Siantarsesual dengan perjanjian yang ditandatanganinya dengan Penggugat,secara hukum belum dapat menerbitkan dan mengirimkan surat perihalhalaman 5 putusan Nomor. 67/Pdt/2017/PTBNAterkait gangguan Penyulang kepada Penggugat yang tersebut pada huruf aposita gugatan angka 5 diatas kepada Penggugat, karena pada bulanFebruari sampai dengan Bulan Maret 2016 masih dalam masamasaperalihan dan bertentangan dengan klausula Pasal 19.3 Surat Perjanjian004.SPK/DAN.02.03/PMS/2016 Nomor
1.RADITYO WISNU AJI. SH, LL.M
2.Muhammad Ridwan R, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD AKBAR Bin SYAHRANI
158 — 61
(dua) buah kotak plastic (toples) merk Medion;Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mrh10.1 (Satu) botol plastic 500 ml berisi cairan kimia;11.2 (dua) buah mangkok kimia terbuat dari keramik warna putih;12.6 (enam) buah kaca klep;13.1 (Satu) buah kaca pengaduk cairan;14.1 (Satu) kotak kertas pengatur suhu (Ph);15.1 (Satu) ammonium sulfat 100 gram merk kimia ARD;16.8 (delapan) botol aseton PA 100 ml berisi cairan;17.2 (dua) botol alcohol 70%;18.1 (Satu) kg bubuk Kristal putin NAOH;19.3
56 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hotel Parapat, sehingga mempengaruhijalannya usahausaha Pengugat lainnya, kredibilitas dan kepercayaanpara relasi/teman bisnis Penggugat menjadi turun, hal mana apabiladinilai dengan uang patut ditetapbkan sebesar Rp10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah);19.3. Kerugian kehilangan keuntungan:Penggugat yang seorang wiraswastawan, dengan uang panjarpembelian tanah Ex. Hotel Parapat, bilamana uang tersebut tidakdikeluarkan untuk pembelian tanah Ex.
49 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
suratsurat kendaraan yaitu pembayaran untukBea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Retribusi Untuk SuratTanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Restribusi Bukti PemilikanKendaraan Bermotor tidak merupakan unsur harga jual yangmenjadi Dasar Pengenaan Pajak bukan seluruh pembayaran biayapengurusan suratsurat kendaraan yang dibayarkan olehHalaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 362/B/PK/PJK/2017Termohon Peninjauan Kembali kepada Biro Jasa yang tidakmerupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar PengenaanPajak.19.3
76 — 19
Pasal 38.4.a, g; B.19.3; F. Pasal 60.3 dan SSKK. Pasal P);5. Nilai angkaangka dimensi pada dokumenback up volume sebagianbesar masih menggunakan dimensidimensi volume perencanaan.Halaman 32 dari 181 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2017/PN Bjm(SSUK B.1. Pasal 25.2), hal ini menunjukkan bahwa pemutakhiran datavolume terpasang / opname di lapangan sebagian besar tidak sesuai;6.
Pasal 38.4.a, g; B.19.3; F. Pasal 60.3 dan SSKK. Pasal P);5. Nilai angkaangka dimensi pada dokumenback up volume sebagianbesar masih menggunakan dimensidimensi volume perencanaan.(SSUK B.1. Pasal 25.2), hal ini menunjukkan bahwa pemutakhiran datavolume terpasang / opname di lapangan sebagian besar tidak sesuai;6. Volume dan bobot yang terpasang tidak ditunjang control mutu materialterpasang khususnya mutu beton yang seharusnya menjadi syaratsebelum pembobotan atau pembayaran dilakukan (SSUK.G.
Pasal 38.4.a, g; B.19.3; F. Pasal 60.3 dan SSKK. Pasal P);. Nilai angkaangka dimensi pada dokumenback up volume sebagianbesar masih menggunakan dimensidimensi volume perencanaan.(SSUK B.1. Pasal 25.2), hal ini menunjukkan bahwa pemutakhiran datavolume terpasang / opname di lapangan sebagian besar tidak sesuai;.
87 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
(limaratus sembilan puluh tiga meter persegi) dengan Sertifikat Hak GunaBangunan (HGB) Nomor 512 yang telah menjadi Hak Guna BangunanNomor 3523/Tebet Barat, yang kemudian saat ini dikenal setempat denganJalan Tebet Raya Nomor 19.3. Menyatakan Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IV telah melakukanperbuatan melawan hukum.4.
1.HARDI SUTANTO
2.ADINDA HARDIYANTI PUTRI UTAMI
Tergugat:
1.M. FIRMA ARI PRATAMA
2.Kepala BPR Lestari Jatim
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Sidoarjo
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo
76 — 17
peraturanperundang undangan terkait dengan nilai limit dalam setiap pelaksanaanlelang, sebagai berikut:19.1 Bahwa setiap pelaksanaan lelang dipersyaratkan adanya nilai limit,yaitu harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan olehPenjual/Pemilik Barang sebagaimana ketentuan Pasal 43 PMKLelang.19.2 Bahwa Nilai Limit dimaksud diatur lebih lanjut dalam BagianKedelapan PMK Lelang tentang Nilai Limit yang menjadi pedomandalam setiap pelaksanaan lelang oleh KPKNL Sidoarjo in casuTerlawan Ill.19.3