Ditemukan 654 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-06-2011 — Putus : 22-12-2011 — Upload : 19-03-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 23/G/2011/PTUN-SMD
Tanggal 22 Desember 2011 — - PT. BUMI PUTRA INDONESIA; - BUPATI KUTAI KARTANEGARA; CV. DWI KARYA PRATAMA
9340
  • Dan pihak Kedua menyetujuiuntuk menerima kuasa yang dilimpahkan oleh pihakPertama.....19.3. Pasal 3 Perjanjian tentang Hak dan KewajibanPihak Pertama (CV. Dwi Karya Pratama) Pasal 3berbunyi : "CV. Dwi Karya Pratama berhak atasRoyalty Fee dari hasil penjualan batu bara sebesarUSD 9 per metriks ton dari pihak Kedua selambatlambatnya 7 hari kerja sesudah pihak keduamenerima pembayaran atas hasil penjualan batubara dari pihak pembeli.
Putus : 25-02-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1285/B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — PT PRIMA DAYA INDOTAMA ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
3919 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam menetapkan nilai pabean menggunakan metodePengulangan (fall back), sedapat mungkin berdasarkanpada nilai pabean yang pernah ditetapkan sebelumnya danharus memperhatikan larangan sebagaimana dimaksuddalam pasal 19.3.
Putus : 12-01-2017 — Upload : 12-04-2017
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 49/Pdt.Plw/2016/PN Tsm
Tanggal 12 Januari 2017 — 1.Kasiyanto 2.Sahrudin Lawan 1.PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTUR JENDRAL KEKAYAAN NEGARA CQ. KANTOR WILAYAH DIREKTUR JENDRAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) CQ. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Tasikmalaya 2.PT. BANK MANDIRI Persero, Tbk BSINES BANKING FLOOR TASIKMALAYA 3.PT. BALAI LELANG STAR
826
  • atas nama Yo Siong Hwei.19.3.Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 666tanggal 26 Februari 2002 atas tanah yang terletakdi Blok A.7. Kavling No. 1 Kelurahan SukamanahKecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya denganluas tanah 474 m?
Putus : 01-11-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 67/ PDT / 2017/ PT BNA
Tanggal 1 Nopember 2017 — KHAIRUNNISA
4218
  • PLN (Persero) Area Pematang Siantarsesual dengan perjanjian yang ditandatanganinya dengan Penggugat,secara hukum belum dapat menerbitkan dan mengirimkan surat perihalhalaman 5 putusan Nomor. 67/Pdt/2017/PTBNAterkait gangguan Penyulang kepada Penggugat yang tersebut pada huruf aposita gugatan angka 5 diatas kepada Penggugat, karena pada bulanFebruari sampai dengan Bulan Maret 2016 masih dalam masamasaperalihan dan bertentangan dengan klausula Pasal 19.3 Surat Perjanjian004.SPK/DAN.02.03/PMS/2016 Nomor
Register : 01-10-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 24-02-2020
Putusan PN MARABAHAN Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mrh
Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.RADITYO WISNU AJI. SH, LL.M
2.Muhammad Ridwan R, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD AKBAR Bin SYAHRANI
15861
  • (dua) buah kotak plastic (toples) merk Medion;Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mrh10.1 (Satu) botol plastic 500 ml berisi cairan kimia;11.2 (dua) buah mangkok kimia terbuat dari keramik warna putih;12.6 (enam) buah kaca klep;13.1 (Satu) buah kaca pengaduk cairan;14.1 (Satu) kotak kertas pengatur suhu (Ph);15.1 (Satu) ammonium sulfat 100 gram merk kimia ARD;16.8 (delapan) botol aseton PA 100 ml berisi cairan;17.2 (dua) botol alcohol 70%;18.1 (Satu) kg bubuk Kristal putin NAOH;19.3
Putus : 18-12-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 294 K/AG/2012
Tanggal 18 Desember 2012 — AMAQ MAHMUD bin AMAQ RAHSIP DKK VS AMAQ ROHAIN bin AMAQ HAERUDIN DKK
4115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Inaq Mushin (isteri Kedua) mendapat 1/16 bagian dari 1/10 bagian(1/16 x 1/10 bagian) = 1/160 bagian;19.3. Amaq Rohain bin Amaq Haerudin (anak lakilaki dari istripertama) mendapat 2/16 bagian dari 1/10 bagian (2/16 x 1/10bagian) = 2/160 bagian;19.4. H. Saepuddin bin Amaq Haerudin (anak lakilaki dari isteripertama) mendapat 2/16 bagian dari 1/10 bagian (2/16 x 1/10bagian) = 2/160 bagian;19.5. H.
Register : 17-04-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 226/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat:
PT Pertamina Persero
Tergugat:
PT. BAKRIE HARPER
Turut Tergugat:
1.Ir. Anton S Wahjosoedibjo
2.Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH, FCBArb
3.Prof. Dr. Frans Hendra Winarta, SH.,MH.FCBArb,MCIArb
440189
  • Hal inididasarkan pada Pasal 19.3 Perjanjian yang menyatakan :Jika Para Pihak gagal menyelesaikan perselisihan secaramusyawarah dalam waktu selambatlambatnya 90 hari sejakterjadinya perselisinan tersebut, maka Para Pihak setujupenyelesaiannya diputus oleh suatu Badan ArbitraseNasional Indonesia di bawah ketentuan dan prosedurBadan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) danpersidangan arbitrase akan dilaksanakan di Jakarta.Berdasarkan kutipan Pasal 19.3 Perjanjian di atas secara jelasdan nyata serta
    perkaraa quo bersumber dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon daripelaksanaan Perjanjian yakni berkenaan dengan Pembangunan,Pengoperasian, Penyewaan dan Pemeliharaan Pipanisasi BBM diKertapati Jambi.Selanjutnya, terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian yangberujung pada diajukannya permohonan arbitrase oleh konsorsiumTermohon terhadap Pemohon melalui Badan Arbitrase NasionalIndonesia (Selanjutnya disebut BANI) selaku lembaga peradilan yangmemiliki yurisdiksi absolut Sesuai Pasal 19.3
Putus : 06-06-2017 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm
Tanggal 6 Juni 2017 —
7619
  • Pasal 38.4.a, g; B.19.3; F. Pasal 60.3 dan SSKK. Pasal P);5. Nilai angkaangka dimensi pada dokumenback up volume sebagianbesar masih menggunakan dimensidimensi volume perencanaan.Halaman 32 dari 181 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2017/PN Bjm(SSUK B.1. Pasal 25.2), hal ini menunjukkan bahwa pemutakhiran datavolume terpasang / opname di lapangan sebagian besar tidak sesuai;6.
    Pasal 38.4.a, g; B.19.3; F. Pasal 60.3 dan SSKK. Pasal P);5. Nilai angkaangka dimensi pada dokumenback up volume sebagianbesar masih menggunakan dimensidimensi volume perencanaan.(SSUK B.1. Pasal 25.2), hal ini menunjukkan bahwa pemutakhiran datavolume terpasang / opname di lapangan sebagian besar tidak sesuai;6. Volume dan bobot yang terpasang tidak ditunjang control mutu materialterpasang khususnya mutu beton yang seharusnya menjadi syaratsebelum pembobotan atau pembayaran dilakukan (SSUK.G.
    Pasal 38.4.a, g; B.19.3; F. Pasal 60.3 dan SSKK. Pasal P);. Nilai angkaangka dimensi pada dokumenback up volume sebagianbesar masih menggunakan dimensidimensi volume perencanaan.(SSUK B.1. Pasal 25.2), hal ini menunjukkan bahwa pemutakhiran datavolume terpasang / opname di lapangan sebagian besar tidak sesuai;.
Putus : 21-07-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 178/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 21 Juli 2016 — SUMARSONO, dkk melawan 1. PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Cq. BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO, dkk
7438
  • Dalam ketentuan SSUK huruf Bangka 19.3 disebutkan : Penyedia harus menyelesaikanpekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.Mendasarkan kepada hal tersebut sangat terlihat jelas, dimana Rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuaidengan waktu yang disebutkan dalam SPMK yaitu selama195 (seratus sembilan puluh lima) hari kalender danpekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember2012.Bahkan setelah pemberian kesempatan menyelesaikanpekerjaan oleh Tergugat Il selama 50 (lima puluh
Register : 07-12-2017 — Putus : 22-01-2018 — Upload : 21-09-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 235/PDT/2017/PT PBR
Tanggal 22 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat : PT GEMILANG KARYA SENAJA Diwakili Oleh : Zulhendri Hasan, SH.MH
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU
Terbanding/Tergugat II : IR ARSYADJULIANTO RACHMAN
Terbanding/Tergugat III : H. M RUSLI ZAINAL
Terbanding/Tergugat IV : H. SYAMSURIZAL
4421
  • penyelesaian yang konkrit danjelas dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II;19.Bahwa, FAKTANYA pekerjaan Wraping Venue pada PON XVIII 2012Provinsi Riau yang dilaksanakan PENGGUGAT telah melalui prosesAudit Institusi Pemerintah yang dilakukan secara berjenjang yakni :19.1 Berdasarkan Hasil Audit BPK LHP PDTT PON XVIII Tahun2012 Provinsi Riau.19.2 Berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan BPKP Provinsi Riau,No.LATT 364/PW04/3/2013 tanggal 16 Juli 2013 padapokoknya menyatakan ada Pekerjaan Wraping Venue olehPENGGUGAT.19.3
Register : 01-10-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jap
Tanggal 14 Juli 2020 — - PT Trakindo Utama - Philipus Amos Daud
21495
  • Penghasilan Tergugat selama bekerja di cabang Balikpapan minimalsama dengan penghasilan brutto Tergugat saat bekerja TrakindoUtama Divisi Tembagapura yaitu sebesar Rp22.050.000,00 perbulan,berupa gaji pokok, tunjangan setempat, mine side income, tunjanganjabatan supervisor dan bantuan langsung tunai;19.3.
Putus : 17-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 362/B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KARYA SEJAHTERA MOTOR
4927 Berkekuatan Hukum Tetap
  • suratsurat kendaraan yaitu pembayaran untukBea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Retribusi Untuk SuratTanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Restribusi Bukti PemilikanKendaraan Bermotor tidak merupakan unsur harga jual yangmenjadi Dasar Pengenaan Pajak bukan seluruh pembayaran biayapengurusan suratsurat kendaraan yang dibayarkan olehHalaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 362/B/PK/PJK/2017Termohon Peninjauan Kembali kepada Biro Jasa yang tidakmerupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar PengenaanPajak.19.3
Register : 16-10-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 80-K/PM I-07/AD/XI/ 2014
Tanggal 18 Nopember 2014 — Munif Serma NRP 613102 Bati Minvetcaddam VI/Mlw Babinvetcaddam VI/Mlw
10136
  • ImeldaSuci Lestari umur 11 tahun.19.3. Bahwa benar sejak awal pernikahan antara Terdakwa denganSdri. Heldawati sebenarnya sudah ada timbul gejala permasalahandalam keluarga karena adanya campur tangan mertua Terdakwadalam urusan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Heldawati, hal itudikarenakan setelah menikah Terdakwa dan Sdri. Heldawati masihtinggal serumah dengan mertua Terdakwa,namun Terdakwa tetap berusaha mengatasinya dengan carabermusyawarah dengan istri (Sdri.
Upload : 19-05-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 382/PDT/2015/PT-MDN
RIYANTO X ROY FERNANDO SALIM, DKK.
197
  • HotelPutusan rengaaiuan 11Inggl Meaan NoMOr: 36Z/PU1/ZU15/F 1.man Halaman /Parapat, sehingga mempengaruhi jalannya usahausaha Pengugatlainnya, kredibilitas dan kepercayaan para relasitemanbisnisPenggugat menjadi turun, hal mana apabila dinilai dengan uang patutditetaokan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);19.3. Kerugian kehilangan keuntungan:Penggugat yang seorang wiraswastawan, dengan uang panjarpembelian tanah Ex.
Register : 02-09-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 12-04-2017
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 58/Pdt.Bth/2016/PN Tsm
Tanggal 19 Januari 2017 — YENIH YUSUF Lawan 1.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TASIKMALAYA 2.PT. BANK NEGARA INDONESIA Persero, Tbk., KANTOR CABANG TASIKMALAYA
8011
  • Kavling No. 2 Kelurahan SukamanahKecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya denganluas tanah 477 m* atas nama Yo Siong Hwei.19.3.Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 666tanggal 26 Februari 2002 atas tanah yang terletakdi Blok A.7.
Register : 09-03-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 9/Pdt.G/2020/PN KLT
Tanggal 30 September 2020 — Penggugat:
EDI ANDRIYADI Bin ADNAN MAKRUF
Tergugat:
Drs. Himpal Siagian
9340
  • Daud Zainal.19.3 Bahwa dimana keberadaan Surat bantahan itu sekarang.19.4 Bahwa kepada siapa surat bantahan itu ditujukan/dikirim oleh M. DaudZainal.19.5 Bahwa apakah ada bukti surat bantahan itu pernah diterima oleh yangdimaksud dalam surat itu. Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Padt.G/2020/PN.
Register : 03-01-2017 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA;
2713 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 79/B/PK/PJK/20173. 16.3. 17.3. 18.3. 19.3. 20.perdagangan tidak dikenakan PPN dalam hal: pengusaha jasaperdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean,sedang penjual barang selaku penerima jasa perdagangan beradadi luar Daerah Pabean sepanjang penjual barang tersebut tidakmempunyai BUT di Indonesia dan pembayaran jasa tersebutdilakukan secara langsung oleh penjual barang tersebut kepadapengusaha jasa perdagangan;Bahwa dalam Surat Edaran tersebut jelasjelas memberikan syaratsuatu
Putus : 07-12-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3606 K/PDT/2015
Tanggal 7 Desember 2016 — SABRI ZAKARIA VS NUSYIRWAN SIMA, dkk. ;
8758 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (limaratus sembilan puluh tiga meter persegi) dengan Sertifikat Hak GunaBangunan (HGB) Nomor 512 yang telah menjadi Hak Guna BangunanNomor 3523/Tebet Barat, yang kemudian saat ini dikenal setempat denganJalan Tebet Raya Nomor 19.3. Menyatakan Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IV telah melakukanperbuatan melawan hukum.4.
Register : 12-12-2019 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 336/Pdt.Plw/2019/PN SDA
Tanggal 30 April 2020 — Penggugat:
1.HARDI SUTANTO
2.ADINDA HARDIYANTI PUTRI UTAMI
Tergugat:
1.M. FIRMA ARI PRATAMA
2.Kepala BPR Lestari Jatim
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Sidoarjo
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo
7617
  • peraturanperundang undangan terkait dengan nilai limit dalam setiap pelaksanaanlelang, sebagai berikut:19.1 Bahwa setiap pelaksanaan lelang dipersyaratkan adanya nilai limit,yaitu harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan olehPenjual/Pemilik Barang sebagaimana ketentuan Pasal 43 PMKLelang.19.2 Bahwa Nilai Limit dimaksud diatur lebih lanjut dalam BagianKedelapan PMK Lelang tentang Nilai Limit yang menjadi pedomandalam setiap pelaksanaan lelang oleh KPKNL Sidoarjo in casuTerlawan Ill.19.3
Putus : 19-10-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 952 K/Pdt.Sus-KPPU/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), VS 1. PT COSL INDO, DK
289280 Berkekuatan Hukum Tetap
  • membatasikesempatan bagi pelaku usaha lain adalah tidak benar; (Vide Putusan03/KPPUL/2016 Hal. 211214)Bahwa tender/lelang ulang yang mengundang Peserta Tender sebelumnyayang telah lulus penilaian kualifikasi adalah dibenarkan berdasarkan PTK007 dan juga hukum persaingan usaha, hal ini berkesesuaian denganketerangan saksisaksi di bawah sumpah yaitu, Listiyana Dewi, Rizal Kamal,Wahyudi Sunarya, Dino Andrian (Kasubdit Pengadaan SKK Migas), dan ahliPandji Anmad Ariaz serta Ahli Udin Silalahi;PTK 007 Angka 19.3
    hal. 182, mengatur:19.3.
    sebagaimanadiuraikan sebelumnya;Tanggapan Pemohon Keberatan:Dugaan Pemohon Keberatan mengikutsertakan PT ENSCO Sarida Offshorehanya sebagai formalitas semata dalam rangka memenuhi persyaratantender tersebut muncul tibatiba di dalam pertimbangan putusan dan samasekali tidak pernah disampaikan di dalam LDP sehingga tidak termasukbagian objek dugaan pelanggaran yang diperiksa persidangan, sehinggaPemohon Keberatan tidak pernah mempunyai kesempatan menanggapinyaBahwa dalam PTK 007, halaman 182, Poin 19.3