Ditemukan 315 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bagiasa bagian baginya baginda bibiana bagiada bagianta bugiana bagianah bagianã bagianya badiana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 02-11-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015
Tanggal 2 Nopember 2015 — I. AH. WAKIL KAMAL, S.H., M.H, DKK VS 1. H. SURYADHARMA ALI, M.Si, DKK
193 — 375 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal inidapat dibaca dengan jelas dalam Lampiran Undang Undang Nomor 12Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, bagianA. Bahasa Peraturan Perundangundangan, angka 247 yang menyebutkansebagai berikut:Untuk memberikan perluasan pengertian kata istilah yang sudah diketahuiumum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi;(penebalan dan garis bawah oleh pemohon kasasi sebagai penegasan bunyikaidah hukum);.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-06-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 63/PID.SUS/TPK/2015/PN Mks
Tanggal 6 Juni 2017 — JAKSA PENUNTUT UMUM Lawan MUH. SYAHID, ST
79 — 24
  • kontrak pekerjaanadalah berdasarkan PeraturanKepala (Perka) LKPP Nomor 15 Tahun2012 ~tentang Standard Dokumen Pengadaan padaSyaratSyaratUmumKontrak (SSUK), Bagian A, 1, Klausul 1.24telahdisebutkanbahwaMasakK ontrakadalahjangkawaktuberlakunyakonitrakiniterhitungsejaktanggalkontrakditandatanganisampaidenganmasapemeliharaanberakhir.Bahwa ahli menerangkan masa pemeliharaan dalam kontrakPeraturanKepala (Perka) LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang StandardDokumen Pengadaan padaSyaratSyaratUmumKontrak (SSUK), BagianA
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2015 — Putus : 12-10-2015 — Upload : 24-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Oktober 2015 — I TRISWANTO, SKM.
92 — 48
  • dilakukan oleh Terdakwal.TRISWANTOSKM selaku PPK dan saksi Amir Hamzah selaku Tim PendukungTeknis telah menyalahgunakan kewenangan karena bertentangan ketentuanPasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 karena tidak melakukan surveyharga pasar secara benar yaitu dari 11 distributor yang alatnya digunakandalam pengadaan hanya 4 distributor yang disurvey dan tidakmemperhitungkan adanya discount/potongan harga yang harus dikurangi ataudiperhitungkan serta bertentangan dengan ketentuan dalam Lampiran II BagianA
    bentuk penyalahgunaanHalaman 109 dari 604 Putusan No. 65/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.kewenangan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat(7) Perpres No. 54 Tahun 2010 karena tidak melakukan survey hargapasar secara benar yaitu dari 11 distributor yang alatnya digunakandalam pengadaan hanya 4 distributor yang disurvey dan tidakmemperhitungkan adanya discount/potongan harga yang harusdikurangi atau diperhitungkan dalam menyusun harga satuan HPSserta bertentangan dengan ketentuan dalam Lampiran II BagianA
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-03-2014 — Putus : 13-08-2014 — Upload : 29-11-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tte
Tanggal 13 Agustus 2014 — JUFRI KAREPESINA
63 — 20
  • Putra dengan harga penawaran Rp 1.819.235.000,00 (Satu milyardelapan ratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) danmembuat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor: 05/PENG/PPBJ/DishubHTM/2008 tanggal 28 April 2009, padahal diketahuinya bahwa proses lelangkegiatan negosiasi harga kepada Rekanan tidak pernah dilakukan namun yangada justru hanyalah Penunjukan Langsung, maka perbuatan tersebut adalah jelasjelas bertentangan dengan sebagaimana yang diatur dalam Lampiran Huruf Cpoin 1 Bagiana
Pengadilan PN SUMBER Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-12-2018 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN SUMBER Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Sbr
Tanggal 18 Juni 2019 — Talal Mahmoud Lababedi, DKK, sebagai Para Penggugat Lawan : SATORI sebagai Tergugat
516 — 199
  • Sebaliknya, Tergugat malahmenyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan dan keuntunganpribadinya yang merugikan perseroan dan melanggar Kode EtikPerseroan;Tindakan tersebut merupakan suatu tindakan perbuatan melawan hukumkarena telah melanggar ketentuan Kode Etik Perseroan khususnya BagianA LARANGAN yaitu sebagai berikut:Bagian ALARANGAN Angka 1 a, b, c dan d:Dalam keadaan, situasi atau alasan apapun, Pemegang Saham, Direksi,Manajer dan Supervisor baik bersamasama atau sendirisendiri, ataudengan menggunakan
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-01-2018 — Putus : 09-03-2018 — Upload : 16-03-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 4/PID.SUS-TPK/2018/PT KPG
Tanggal 9 Maret 2018 — NICODEMUS REHABEAM TARI, ST.
118 — 45
  • Huruf J syarat khusus kontrak Tentang Pembayaran prestasipekerjaan pada bagiana disebutkan sebagai berikut :a.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-10-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp
Tanggal 9 Maret 2017 — YOHANA, S.KM binti MASNUR
108 — 64
  • Afa Zahra Saintama dan Kantor Akuntan Publik Armandiasjuga tidak pernah mengaudit keuangan CV Afa Zahra Saintama danHal. 91 Putusan No. 34/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pgpberarti dokumen dukungan oleh PT Bitung Sarana Mulia dan dokumenaudit oleh Kantor Akuntan Publik Armandias yang terlampir didokumenpenawaran CV Afa Zahra Saintama adalah palsu, sedangkan Panitiapengadaan barang/jasa, berdasarkan Kepres No. 80 Tahun 2003 bagianA angka huruf g berkewajiban melakukankonfirmasi/klarifikasi/oengecekan langsung
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 06-09-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 175/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
ANDI ALFIAH PUTRI IRIYANTO
Tergugat:
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Intervensi:
PT. RAUDAH EKSAKTI UTAMA, diwakili oleh H. Asrul Azis Taba (dkk).
306 — 218
  • Bukan menyatakan lunas pembayaran BPIU setelah mencapaiangka Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) (pada butir 4, bagianA, Bab Ill lampiran 1). Pernyataan lunas ini sangat berbahaya,karena akan menimbulkan konsekwensi hukum antara Penggugatselaku PPIU dan Jemaah, sebab dengan dianggap lunas dan harusberangkat dalam jangka waktu yang ditentukan dalam objekgugatan, padahal paket di atas Rp.20.000.000, (dua puluh jutarupiah) jelas akan sangat merugikan Penggugat.4. Danlain sebagainya.36.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-10-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp
Tanggal 9 Maret 2017 — PUTRI DEWI DAMAYANTI, S.Pi binti HERRY HARYADI
96 — 45
  • Afa Zahra Saintama dan Kantor Akuntan Publik Armandiasjuga tidak pernah mengaudit keuangan CV Afa Zahra Saintama danberarti dokumen dukungan oleh PT Bitung Sarana Mulia dan dokumenaudit oleh Kantor Akuntan Publik Armandias yang terlampir di dokumenpenawaran CV Afa Zahra Saintama adalah palsu, sedangkan Panitiapengadaan barang/jasa, berdasarkan Kepres No. 80 Tahun 2003 bagianA angka huruf g berkewajiban melakukankonfirmasi/klarifikasi/oengecekan langsung terhadap semua data danmeminta asli dokumen
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-04-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 194 / Pdt / G / 2014 / PN.Smg
Tanggal 7 April 2015 — PARNO ; JOKO MASNGUT ; SUYUD AMINOTO ; YATMIN ; YATMI ; JUMINEM ; BEJO ; SARTO ; YANTI ; KUSPRIYANTO ; SUGIRI ; PARMI ; PARTO WIYONO ; RUKIMIN ; PARLINA YULAIKA ; SLAMET RAHARJO ; MUKIRAH ; SATIYEM ; RAHYONO ; SARIYEM ; TUGIYO ; KARTI (PARA PENGGUGAT) MELAWAN 1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR JAWA TENGAH (TERGUGAT 1) ; NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (TERGUGAT 2) ; WORLD BANK (TERGUGAT 3)
128 — 60
  • Tergugat Illhanya menyediakan dana untuk Jasa Konsultan untuk BagianA.3 Proyek, seperti dapat dilinat di Lampiran 1 Perjanjian 2543 IND(halaman 10).Hal tersebut juga ditegaskan dalam Laporan Penilaian Staf IndonesiaProyek Waduk Multiguna dan Irigasi Kedung Ombotertanggal 24 April 1985.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-12-2013 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 10 Desember 2013 — ZUNUS ROSYADI,S.Sos
97 — 15
  • menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untukmemberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupaapa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patutdiduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa(2) Pasal 19 ayat (4):Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannyamenimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi PenyediaBarang/ Jasa.2) Terkait adanya penyusunan HPS oleh PPKom yang tidak berdasarkan surveypasar menyimpang dari Lampiran Il, Perpres Nomor 54 Tahun 2010, BagianA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1592 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
200 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan tabeldiatas nampak bahwa penetapan biaya TC/RC dengan rumusan Tonase BagianA ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku pada saat itu. Salah satu hal yangpenting dari kontrak jangka panjang tersebut adalah Pemohon Bandingmendapatkan komitmen jangka panjang dari pihak pembeli/smel/ter untukmembeli produk Pemohon Banding dengan jumlah tertentu untuk jangka waktuyang relatif lama (sekitar 13 tahun).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2015 — Putus : 12-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg.
Tanggal 12 Oktober 2015 — AMIR HAMZAH Bin MAKMUR
86 — 15
  • BagianA.2.6 3.0 angka 4.6 Perpres No. 54 Tahun 2010 serta bertentangan dengan prinsipHalaman 4 Putusan No. 99/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdgpengadaan sesuai Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010, demikian pula cara penyusunandan Penetapan HPS yang dilakukan oleh PPK dan Tim Pendukung Teknis bertentanganketentuan Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 karena tidak melakukan surveyharga pasar secara benar yaitu dari 13 distributor yang alatnya digunakan dalampengadaan hanya 4 distributor yang disurvey dan
    Triswanto dan saksi Susi Astuti selaku PPK telah bertentangan dengankewenangannya karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (7) Perpres No.54 Tahun 2010 karena tidak melakukan survey harga pasar secara benar yaitu dari 13distributor yang alatnya digunakan dalam pengadaan hanya 4 distributor yang disurveydan tidak memperhitungkan adanya discount/potongan harga yang harus dikurangi ataudiperhitungkan serta bertentangan dengan ketentuan dalam Lampiran Ill BagianA.3.a.2)e Perpres No. 54 Tahun
    Penambahan keuntungan danoverhead ini sesuai dengan Pasal 66 ayat (8) dan Lampiran Il BagianA.3.a.2.d Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dibatasi maksimal 15%(lima belas perseratus) dari total biaya tidak termasuk PPN.Bahwa benar sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 66 ayat (7) huruf (c)Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, diatur bahwa Penyusunan HPSdidasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkanhasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, denganmempertimbangkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 07-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1513 B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 September 2017 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
184 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan tabeldiatas nampak bahwa penetapan biaya TC/RC dengan rumusan Tonase BagianA ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku pada saat itu. Salah satu hal yangpenting dari kontrak jangka panjang tersebut adalah Pemohon Bandingmendapatkan komitmen jangka panjang dari pihak pembeli/smelter untukmembeli produk Pemohon Banding dengan jumlah tertentu untuk jangka waktuyang relatif lama (sekitar 13 tahun).
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 28-09-2021 — Putus : 29-10-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 523/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 29 Oktober 2021 — Pembanding/Penggugat : ERYANTO SULISTIAWAN Diwakili Oleh : TRISNA KESUMANJAYA
Terbanding/Tergugat I : SUROSO
Terbanding/Tergugat II : NENENG ARMIYA
Terbanding/Tergugat III : RUDI HARYANTO
Terbanding/Tergugat IV : BUDIARJO
Terbanding/Tergugat V : NORAHAENI
Terbanding/Tergugat VI : LILI TANIAS
Terbanding/Tergugat VII : INDRA
Terbanding/Tergugat VIII : UCHI NAWANGSIH
Terbanding/Tergugat IX : CANDRA
Terbanding/Tergugat X : HAJI SYARIFUDIN
Terbanding/Tergugat XI : Hj. RAMAENI
Terbanding/Tergugat XII : YULI YETI
Terbanding/Tergugat XIII : SUWARNI
Terbanding/Tergugat XIV : ANDI SAPUTRA
Terbanding/Tergugat XV : KOMARIYAH
Terbanding/Tergugat XVI : H. SURYADI
Terbanding/Tergugat XVII : WARLIS
Terbanding/Tergugat XVIII : LIYANTI
Terbanding/Tergugat XIX : ANNA MELANI HALIMAN
Terbanding/Tergugat XX : JONI HENDRAWAN K.
Terbanding/Tergugat XXI : NINA ROHAENI
Terbanding/Tergugat XXII : HAMAMI
Terbanding/Tergugat XXIII : IIN MULYATI
Terbanding/Tergugat XXIV : ANDRI A.S. BIN H. OCEN
Terbanding/Tergugat XXV : Hj. SOLEHA
Terbanding/Tergugat XXVI : SANTAMI TOGATOROP
Terbanding/Tergugat XXVII : ASEP SUMITRA
Terbanding/Tergugat XXVIII : DEWI YANINGSIH
Terbanding/Tergugat XXIX : RIYANTO MATIKA, BA.
Terbanding/Tergugat XXX : DALIMAN
Terbanding/Tergugat XXXI : ADE AHMAD, SPd.
Terbanding/Tergugat XXXII : H. KAKAY KOSWARA
Terbanding/Tergugat XXXIII : SITI YUNINGSIH
Terbanding/Tergugat XXXIV : WAHAB BIN TARUN
Terbanding/Tergugat XXXV : KUJANG BIN MASTA
Terbanding/Tergugat XXXVI : UCUP SUHARTA BIN ACIB
Terbanding/Tergugat XXXVII : LILYANINGSIH LUKMAN
Terbanding/Tergugat XXXVIII : KARNESIH
Terbanding/Tergugat XXXIX : SUSANNA HIOE
Terbanding/Tergugat XL : CHRISTIAN S. YUDISTIRA
Terbanding/Tergugat XLI : H. MADSARI
Terbanding/Tergugat XLII : FERRY GUNAWAN
Terbanding/Tergugat XLIII : BONIN
Terbanding/Tergugat XLIV : DUDI WAHYUDI
Terbanding/Tergugat XLV : BINTARI
Terbanding/Tergugat XLVI : ENTIN
Terbanding/Tergugat XLVII : HELVI
Terbanding/Tergugat XLVIII : NETI HERAWATI
Terbanding/Tergugat XLIX : H. MUHAMAD YAHYA SUNARYA
Terbanding/Tergugat L : PUPUN KUSWANDI
Terbanding/Tergugat LI : YENI PUSPITA
Terbanding/Tergugat LII : TIOLO SILALAHI
Terbanding/Tergugat LIII : SUGANDA BIN H. MANSUR
Terbanding/Tergugat LIV : EDAH SUHAEDAH
Terbanding/Tergugat LV : SUMINTO
Terbanding/Tergugat LVI : PASARIBU
Terbanding/Tergugat LVII : H. ENGKOM
Terbanding/Tergugat LVIII : LILIS SURYANI
Terbanding/Tergugat LIX : ROSMANIAR
Terbanding/Tergugat LX : DEDI
Terbanding/Tergugat LXI : MAS’AN
Terbanding/Tergugat LXII : KUSNADI
Terbanding/Tergugat LXIII : DEDE SURYANA
Terbanding/Tergugat LXIV : JEJEN
Terbanding/Tergugat LXV : MASDI
Terbanding/Tergugat LXVI : PENI
Terbanding/Tergugat LXVII : H. BAMBANG
Terbanding/Tergugat LXVIII : AGUS
Terbanding/Tergugat LXIX : JAJAT
Terbanding/Tergugat LXX : PRISKA
Terbanding/Intervensi I : ASEP NURPAJRI
Terbanding/Intervensi II : LILIS SETIAWATI
Terbanding/Intervensi III : MAI
Terbanding/Intervensi IV : Drs. AGUS PURNOMO
Terbanding/Intervensi V : H.E. KOMARUDIN
Terbanding/Intervensi VI : BAMBANG PURYANTO
Terbanding/Intervensi VII : INDRA SAEPUDIN
Terbanding/Intervensi VIII : M. TOMI RONI
Terbanding/Intervensi IX : DEDDY SETIAWAN
Terbanding/Intervensi X : SURYANTINY GONI
Terbanding/Intervensi XI : JOKO SANTOSO
Terbanding/Intervensi XII : BERLAN TOGATOROP
Terbanding/Intervensi XIII : HERNAWATI LIVIA
Terbanding/Intervensi XIV : KHIOE TEK BOEN
Terbanding/Intervensi XV : YULIAWATY
Terbanding/Intervensi XVI : MOCH ASMAUN
Terbanding/Intervensi XVII : YUDHI YUDHISTIRA
Terbanding/Turut Tergugat I : H. TAFIELDI NEVAWAN, SH., MH.
Terbanding/Turut Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL-KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG
114 — 104
  • yaitu dihadapanENDJANG DEDDY MOECHTAR,SH.MH dan TURUT TERGUGAT I, yangdisaksikan oleh 2(dua) orang saksi;Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1230 K/Sip/1980 yangmenyatakan bahwa pembeli beritikad baik harus dilindungi, yang kriterianyaPembeli yang sekalikali tidak menduga bahwa yang menjual tanah itu bukansatusatunya orang yang berhak untuk itu; dan Pembeli yang tidakmengetahui adanya cacat hukum dalam jual beli yang dilakukan; makamenurut hukum Para Penggugat Rekonvensi yang membeli bagiana
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2014 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps
Tanggal 16 Maret 2015 — I KETUT SUASTIKA, SH
112 — 65
  • Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalandengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;e) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/ataukurs tengah Bank Indonesia;f) Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yangdilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;g) Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultanperencana/engineers estimate)151h) Norma indeks; dani) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.8) Lampiran Il Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang BagianA
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2014 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps
Tanggal 16 Maret 2015 — Drs. I KETUT MANTARA GANDI, M.Si
79 — 37
  • 153d) Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan denganmempertimbangkan faktor perubahan biaya;e) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurstengah Bank Indonesia;f) Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukandengan instansi lain maupun pihak lain;g) Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultanperencana/engineers estimate)h) Norma indeks; dani) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.8) Lampiran Il Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang BagianA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 07-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1512 B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 September 2017 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
188 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan tabeldiatas nampak bahwa penetapan biaya TC/RC dengan rumusan Tonase BagianA ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku pada saat itu. Salah satu hal yangpenting dari kontrak jangka panjang tersebut adalah Pemohon Bandingmendapatkan komitmen jangka panjang dari pihak pembeli/smelter untukmembeli produk Pemohon Banding dengan jumlah tertentu untuk jangka waktuyang relatif lama (sekitar 13 tahun).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 16-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1500 B/PK/PJK/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
192 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan tabeldiatas nampak bahwa penetapan biaya TC/RC dengan rumusan Tonase BagianA ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku pada saat itu. Salah satu hal yangpenting dari kontrak jangka panjang tersebut adalah Pemohon Bandingmendapatkan komitmen jangka panjang dari pihak pembeli/smel/ter untukmembeli produk Pemohon Banding dengan jumlah tertentu untuk jangka waktuyang relatif lama (sekitar 13 tahun).
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-08-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 30-01-2020
Putusan PN AMBON Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 13 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ZADRACH AYAL, S.Sos, M.Si
152 — 50
  • PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 19 disebutkan :(1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa wajidb memenuhi persyaratan sebagai berikuthuruf:(6) Memiliki keahlian, pengalaman, kKemampuan teknis danmanajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;(e) Memiliki Sumber daya manusia, modal, peralatan danfasilitas lain yang = diperlukan dalam PengadaanBarang/Jasa.(2) Surat Perjanjian Kerja NomorHK.02.03/BL.IX/448007.02/APBN/2016/01 tanggal 05Februari 2016 tentang Syaratsyarat Umum Kontrak bagianA