• .> Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE tidak pernah melakukanpengecekan legalitas atau klarifikasi atas jaminan berupa kebunDesa Bagan Baru pada instansi lain yang berwenang seperti BPN,Dinas Kehutanan dan BPKH sebagai salah satu bentuk prosesinvestigasi pembiayaan tetapi terdakwa DHANNY SURYA SATRYA,SE hanya meminta bantuan kepada Notaris SITI AMINAHBR.TARIGAN untuk melakukan cek kepada BPN, BPKH dan DinasKehutanan dan terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SEmengetahui PPAT SIT AMINAH BR TARIGAN tidak memilikikewenangan

  Selain itu, Kebun di Desa Bagan Baruberdasarkan data dari BPKH termasuk dalam kawasan hutanlindung.

  ,SE hanya meminta bantuan kepada Notaris SITI AMINAHBR.TARIGAN untuk melakukan cek kepada BPN, BPKH dan DinasKehutanan dan terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SEmengetahui PPAT SIT AMINAH BR TARIGAN tidak memilikikewenangan beroperasi di wilayah Kabupaten Batu Bara DesaBagan Baru.3.

  Namundemikian syarat pencairan pembiayaan yang harus dilakukan pengecekanke Balai pemantapan kawasan hutan (BPKH) wilayah setempat, namunterdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE selaku Pj.

• ., semuanya Advokat dan Konsultan Hukum,berkantor di Kantor Advokat Badan Pembelaan dan KonsultasiHukum (BPKH)MKGR Jateng, jalan HOS Cokroaminoto No. 23,Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 JanuariSelanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT IIl: IV. MARIA YOSEFA DENI,Beralamat di JI. MH Thamrin 5 Ruko Thamrin Square BI B/9Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang; Selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERGUGAT l.V.

• menunjukkan suratsurat sahnya kayutersebut sehingga terdakwa berserta Kendaraan Bermotor Jenis Truk denganNomor Polisi : AA 1825 BD diamankan ke Polsek Margasari untuk dilakukanpemeriksaan lebih lanjut.Bahwa kayu yang dimuat oleh terdakwa jenis sonokeling ternyata berjumlah11 (sebelas) batang dibeli dari saudara Nanang (Daftar Pencarian Orang/DPO)yang berasal dari hutan kalilumping Desa Margasari Kecamatan MargasariKabupaten Tegal termasuk dalam petak 43 Kalilumping BKPH Linggadada,KPHBalapulang Wrayan BPKH

• Fitrian Salahudin Satrie,AMd (staf BPKH wilayah 13 Pangkalpinang) terhadap lokasi tambang II eksHalaman 3.

  Fitrian SalahudinSatrie, AMd (staf BPKH wilayah 13 Pangkalpinang) terhadap lokasi tambangIl eks Kolong Laut dusun Parit Il Desa Kepoh Kecamatan Toboali KabupatenBangka Selatan menggunakan alat bantu berupa GPS merek GarminOregon type 550 dengan ketelitian kurang dari 5 (lima) meter ; Bahwa darihasil pengecekan, berdasarkan Peta Lampiran Berita Acara Tata BatasKawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi Tetap (HP) Lubuk Besartanggal 25 Pebruari 1999, diperoleh titik koordinat :1.

• pohon tersebut yang kemudian melakukanpenyelidikan hingga berhasil menangkap terdakwa yang saat itu sedangmemikul batang pohon tersebut.Bahwa terdakwa mengaku melakukan penebangan pohon bersama 10rekan lainnya yang berhasil melarikan diri.Bahwa telah ditemukan barang bukti 10 batang pohon jenis sono keelingberikut dua buah tas gendong, dua buah gergaji jenis gorol, satu unitkapak jenis patik, satu bilah golok dan dua buah senter batre.Bahwa akibat kejadian tersebut Perum Perhutani RPH Karang Bolong,BPKH

  adanyakegiatan penebangan pohon tersebut yang kemudian melakukanpenyelidikan hingga berhasil menangkap terdakwa yang saat itu sedangmemikul batang pohon tersebut.Bahwa terdakwa mengaku melakukan penebangan pohon bersama 10rekan lainnya yang berhasil melarikan diri.Bahwa telah ditemukan barang bukti 10 batang pohon jenis sono keelingberikut dua buah tas gendong, dua buah gergaji jenis gorol, satu unitkapak jenis patik dan dua buah senter batre.Bahwa akibat kejadian tersebut Perum Perhutani RPH Karang Bolong,BPKH

• Banyuasin ;Bahwa Ahli melakukan pengukuran dan pengambilan titik koordinatberdasarkan surat tugas Nomor PT.143/BPKH Il.2/2015 ;Bahwa Ahli sebagai ahli dari BPKH Il Sumatera Selatan;Bahwa setlah dilakukan pengukuran lahan yang terbakar seluas 85(delapan puluh lima) hektar;Bahwa hutan kawasan Suaka Marga Satwa Padang Sugian Kec. MuaraPadang Kab.

• tersebutdiserahkan saksi kepada Sukirman dan saksi Sukirmanmenyerahkanny6a kembali kepada terdakwa untuk dilengkapiBahwa selanjutnya surat pengoperan hak atas tanah tersebutdiserahkan kembali kepada saksi melalui saksi Sukirman dansetelah suratsurat tanah tersebut lengkap selanjutnya saksitanda tangani.Bahwa benar pada saat saksi mensertifikatkan surat tanahtersebut dan melakukan cek titik koordinat tanah tersebutselanjutnya saksi mengutus saksi Sukirman untuk mengeceklapangan bersamasama ahli dari BPKH

  Roy Iskandar adalah tanah kawasan hutanBahwa Saksi tidak memiliki peta wilayah kawasan hutanBahwa benar saksi baru mengetahui setelah sipanggil oleh pihakkepolisian Resort Muara Enim bahwa tanah tersebut adalah WilayaKawasan Hutan berdasarkan hasil dari BPKH sehingga saksimengirimkan surat pembatalan terhadap suratsurat yang telahditeritkan atau ditandatangani oelh Camat Muara Enim kepadaterdakwa selaku penjual dan terdakwa tidak mengirimkantembusan surat pembatalan tersebut kepada Sdr.

  daerah suban jerijiBahwa kawasab hutan suban jeriji boleh digunakan setelah dapatizin dari Menteri Kehutanan dan status tanah akan mengeluarkansertifikat tanah tersebutBahwa di wilayah kawasan hutan tidak boleh diterbitkan hakBahwa ahli menerngkan apabila tanah tersebut masuk kealamkawasan hutan maka badan pertanahan anasional tidak akanmengeluarkan sertifikat tanah tersebutBahwa ahli mengetahui bahwa tanah yang diklaim terdakwaseluas 70 Ha termasuk daolam kawasan hutan berdasarkan petayang dibuat BPKH

  pengusutan dan penyelidikanlebih lanjut baik di pengadilan Negeri maupun di Kepolisian,apabila saya memberikan keterangan palsu atau ingkat atastanah tersebut, dan saya (Rusmina selaku penjual) bersedia untukmengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh pihakkeduaBahwa terdakwa membenarkan tanda tangan terdakwa yang adadi barang bukti Kwitansi pembelian tanah tersebut dan yangterdapat pada 43 ekseplar surat pengoperan Hak termasuk BeritaAcara peninjauan Lokasi Tanah.Bahwa ahli supar dari BPKH

  SumSel menerangkan, pada saatmelakukan penetaan titik koordnat diambil dari pemeriksaankelapangan dengan menggunakan GPS dan setelah diurkurmemang terjadi kKecocokan dengan peta penunjukan dari MenteriKehutananBahwa benar ahli dari BPHK SumSel Supar KD menerangkanbahwa dasar untuk melakukan pemetaan yaitu dengan melihatpeta penunjukan yang berasal dari menteri kehutanan yaituberdasarkan kepemnhut No. 76 tahun 2001 dan SK MenteriKehutanan Nomor : 38/ktspll/tahun 1996Bhwa benar ahli dari BPKH SumSel

• MARULI SIHOMBING, SH pernahdiminta oleh Penyidik Polri Polres Tanah Karo yaitu sehubungan denganpermintaan tertulis Kapolres Tanah Karo kepada Kepala BalaiPemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah Medan dengan SuratNomor : B/49/I/2018/Reskrim tanggal 27 Januari 2018, perihalMenghadirkan Ahli di Bidang Pemetaan dan Titik Koordinat, untukmemberikan keterangan sebagai Ahli di Satreskrim Polres Tanah Karosesuai dengan keahlian saksi Ahli an.

  MARULI SIHOMBING, SH memilikikualifikasi sebagai Pengukur dan pemeta Kawasan Hutan pada KantorBalai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah Medan dansertifikat yang saksi miliki adalah sertifikat Pemetaan Digital, yaitu ilmuyang mempelajari bagian pemetaan secara digital.> Bahwa benar uraian tugas Ahli adalah mengkaji data, menelaahdan menyiapkan bahan dalam rangka identifikasi fungsi dan penggunaandalam rangka penatagunaan kawasan hutan, identifikasi dan penilaianperubahan status dan fungsi kawasan

  Karo pada hari Rabu tanggal 31Januari 2018, sekira pukul 11.30 Wib.> Bahwa benar saksi Ahli melaksanakan tugas Pengambilan titikkoordinat tersebut berdasarkan surat Kapolres Tanah Karo kepadaKepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah Medandengan Surat Nomor : B/49/I/2018/Reskrim tanggal 27 Januari 2018,perihal Mohon Menghadirkan Ahli di Bidang Pemetaan dan TitikHalaman 32 dari 50 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2018/PN KbjKoordinat dan saksi Ahli an.

  MARULI SIHOMBING, SH pengambilan titikkoordinat berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala BalaiPemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah Medan No. ST. 24/BPKHI/PKH/2018, tanggal 30 Januari 2018.> Bahwa benar Sewaktu melakukan tugas pengukuran tersebutsaksi Ahli an. telah didampingi oleh 6 (enam) Personil Satreskrim PolresTanah Karo, 1 (Satu) personil dari Staf KPH Wilayah XV Kabanjahe /Polhut an.

  LP :148/III/BPKH I2/2018, tanggal 27 Pebruari 2018) dan juga peta hasilpengambilan titik koordinat 1 : 10.000 di Desa Kuta Gugung Kec.Namanteran Kab. Karo Provinsi Sumut (lokasi areal Jalan Lau KawarDesa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab.

• IqranAlsyarkazi yang merupakan staf pembuat peta atau pengukur dan pemetakawasan hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah Medan yang diambil pada saat melakukan kegiatan Olah Tempat KejadianPerkara (Olah TKP) bersamasama dengan PPNS pada tanggal 29 September2020 adalah berada dalam Kawasan Hutan Produksi (HP) sebagaimana table dibawah ini :No BujurTimur (BT) Lintang Utara (LU) Keterangan0 0 1 98 16 09,3 04 02 50,2 LokasiPenangkapan2 98 16 43,7 04 02 36,0 Paluh Baki Jawa3 98 16 32,5

  Iqran Alsyarkazi yang merupakan staf pembuat peta atau pengukurdan pemeta kawasan hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)Wilayah Medan yang diambil pada saat melakukan kegiatan Olah TempatKejadian Perkara (Olah TKP) bersamasama dengan PPNS pada tanggal 29September 2020 adalah berada dalam Kawasan Hutan Produksi (HP),selanjutnya kayu bakau sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) batang dilakukanpengukuran dan berdasakan Berita Acara Pengukuran Kayu Bulat Kecil DanIdentifikasi Jenis Kayu tanggal 05

• Desa Munduk, Buleleng menggunakan sepeda motoryang dititipbkan di rumah salah satu warga di Desa Gesing, Busungbiu,Singaraja;Bahwa tujuan Para Terdakwa masuk ke dalam hutan tersebut adalahuntuk mencari madu lebah; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagaiberikut:1.BUDI DWI HARTANTO,A.Md, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai PNS di Balai Pemantapan KawasanHutan (BPKH

  ) Wilayah VIII Denpasar, Bali sejak bulan Mei 2010, jabatansaksi saat ini selaku Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana dengantugas dan tanggung jawab salah satunya mengukur dan memetakankawasan hutan;Bahwa Ahli sebagai Ahli berdasarkan Surat Perintah dari Kepala BalaiPemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar dengan nomor :PT.555/BPKH.

  pengukuran danpenentuan volume kayu yakni SNI (Standard Nasional Indonesia) nomor :7533.2 : 2011, kayu Bundar Rimba;Bahwa Ahli mengetahui terjadinya peristiwa penebangan pohon kayudikawasan hutan pada hari Jumat tanggal 09 November 2018, dan saksitelah melakukan pengecekan ke lokasi tempat terjadinya penebanganpohon kayu hutan tersebut, bersama dengan : Petugas dari Dinas Kehutanan Propinsi; Petugas dari UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Selatan; Petugas dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

  Petugas dari UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Selatan Petugas dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Denpasar Petugas dari Polres Tabanan Petugas dari Polsek Pupuan Petugas Linmas Desa Pujungan Kepala Dusun Margasari, Ds. Pujungan, Kec.Pupuan, Kab. Tabananbeserta beberapa masyarakat setempat.

• .1.000.000, (satu juta rupiah) per bulan ditambah dengan uang per jam dari alatberat digunakan sebesar Rp. 15.000, (lima belas ribu) rupiah sedangkan SlametMulyadi alias Slamet bin Gatot Subroto mendapat upah/gaji dari terdakwa minimalRp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dan maksimal Rp. 9.000.000, (sembilan jutarupiah) per bulan ;Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira jam 10.30WIB, dilakukan pengecekan oleh Astrivo Hardiansari, AMd (PNS DepartemenKehutananDirektorat Planologi BPKH

  .1.000.000, (satu juta rupiah) per bulan ditambah dengan uang per jam dari alatberat digunakan sebesar Rp. 15.000, (lima belas ribu) rupiah sedangkan SlametMulyadi alias Slamet bin Gatot Subroto mendapat upah/gaji dari terdakwa minimalRp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dan maksimal Rp. 9.000.000, (sembilan jutarupiah) per bulan ; Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggai 14 Desember 2012 sekira jam 10.30WIB, dilakukan pengecekan oleh Astrivo Hardiansari, AMd (PNS DepartemenKehutanan Direktorat Planologi BPKH

• Buton Utara;e Bahwa saksi mengetahui bahwa lokasi pengolahan kayu yang dilakukanoleh terdakwa WADI Bin LASOKI alias ABDUL RAHMAN alias LA UAberdasarkan peta kawasan hutan pada aplikasi GPS (Global PosisionSistem) yang di bawa oleh ahli dari BPKH Wil.

  adalahterdakwa WADI Bin LASOKI alias ABDUL RAHMAN alias LA UA karenapada saat itu saksi bersamasama teman saksi menangkap tanganterdakwa WADI Bin LASOKI alias ABDUL RAHMAN alias LA UA sedangmengolah batang pohon dengan cara membelahnya dengan menggunakangergaji mesin chainsauw;e Bahwa saksi mengetahui bahwa lokasi pengolahan kayu yang dilakukanoleh terdakwa WADI Bin LASOKI alias ABDUL RAHMAN alias LA UAberdasarkan peta kawasan hutan pada aplikasi GPS (Global PosisionSistem) yang di bawa oleh ahli dari BPKH

• Sultra dari BPKH Wil. VII Makassar No. S.81/VIIBPKH/ISDH3/2012;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan Rekonstruksi Batas KawasanHutan dengan APL pada lokasi IUP Operasi Produksi PT. WIL dariDishut Kab. Kolaka No. 92/522.13/2012;Fotocopy 1 (satu) rangkap Hasil Telaahan Areal IUP Operasi produksiatas nama PT. WIL di Prov. Sultra No. S.20/KUH5/201 1;2 (dua) lembar copy Surat Persetujuan Penambahan Kerja Sama dalamKeg.

  Sultra dari BPKH Wil. VII Makassar No. S.81/VIIBPKH/ISDH3/2012;e Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan Rekonstruksi Batas KawasanHutan dengan APL pada lokasi IUP Operasi Produksi PT. WIL dariDishut Kab. Kolaka No. 92/522.13/2012;Hal 13 dr 22 hal PTS No.71/PID/2014/PT.KDIFotocopy 1 (satu) rangkap Hasil Telaahan Areal IUP Operasi produksiatas nama PT. WIL di Prov. Sultra No. S.20/KUH5/201 1;2 (dua) lembar copy Surat Persetujuan Penambahan Kerja Sama dalamKeg.

• ribu rupiah) dengan perincian pengeluaran yaitu:1 Administrasi /Kesekretariatan Rp 25.499.000,2 Perencanaan Teknis Rp 47.250.000,3 Pembuatan tanaman Rp 637.500.000,4 Pemeliharaan Tanaman Rp 127.500.000,5 Konservasi Tanah Rp 77.500.000,6 Pengembangan Kelembagaan Rp 189.480.000,7 Monitoring dan evaluasi Rp31.166.000,JumIah Rp 1. 135.895.000,(satu miliyar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima riburupiah) ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK46/VII/BPKH

  No. 99 PK/Pid.Sus/2011menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu TerdakwaSUYADI Bin SARWOMIRANTO berdasarkan SK Menteri RI Nomor : SK46/VII/BPKH/V.1/KOORD/2004 tanggal 6 September 2004 tentang Penunjukan Bendaharawandan Atasan LangsungBendaharawan kegiatan Gerakan 'Nasional Rehabilitasi hutan dan Lahan (GERHAN)Dinas

  No. 99 PK/Pid.Sus/20111984 selaku Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati BaritoKuala Nomor : 821.24/03SI/BKD/2004 tanggal 2 Juni 2004 diangkat menjadi KasubagUmum dan Kepegawaian pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten BaritoKuala, berdasarkan Surat Keputusan Menteri RI Nomor : SK46/VU/BPKH/V.1/KOORD/2004 tanggal 6 September 2004 tentang Penunjukan Bendaharawan dan AtasanLangsung Bendaharawan kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan(GERHAN) Dinas Kehutanan

  No. 99 PK/Pid.Sus/2011801011121314SK Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito KualaNomor: 01/2004 tentang Penetapan ALB dan Bendaharawan, StafPelaksana kegiatan SKOR GERHAN Kabupaten Barito Kuala tahun2004 tanggal 16 September 2004 ;Struktur Organisasi Pelaksana GERHAN tahun 2004 Dinas Kehutanan danPerkebunan kabuparen Barito Kuala dan pembagian tugas personaliakegiatan ;SK Menteri RI Nomor : SK46/VII/BPKH V.I/KOORD/2004 tanggal6 September 2004 tentang Penunjukan Bendaharawan dan ALB

  No. 99 PK/Pid.Sus/201186101112131415161718SK Menteri RI Nomor : SK46/VII/BPKH V.I/KOORD/2004 tanggal6 September 2004 tentang Penunjukan Bendaharawan dan ALB ProyekGERHAN tahun 2004 Dishutbun Prop/Kab/Kota KalSel 2004 a.n Suyadidan Suratiman, S.Sos di Kabupaten Batola ;Rekapitulasi kegiatan tanam GERHAN tahun 2004 ;SPM (Surat Perintah Membayar) ;Laporan Bulanan GERHAN 2004 bulan November 2004 dan bulanDesember tahun 2004 (Pengantar bulan Desember 2004 dan Januari 2005) ;SK Kepala Dinas Kehutanan dan

• ., semuanya Advokat dan KonsultanHukum, berkantor di Kantor Advokat Badan Pembelaan dan KonsultasiHukum (BPKH)MKGR Jateng, Jalan HOS Cokroaminoto No.23Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2011,Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulusebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan

Dikembalikan kepada BPKH Perhutani Subah melalui saksi SUDARMADI Bin AHMAD (Alm).

• 2 (dua) buah gergaji tarik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Menyatakan barang bukti berupa :a. 10 (sepuluh) batang kayu sono dengan ukuran : 1 (satu)batang ukuran 160 @ 25 cm, 1 (satu) batang ukuran 220 @ 20 cm, 1(satu) batang ukuran 200 @ 17 cm, 1 (Satu) batang ukuran 150 @ 16cm, 1 (Satu) batang ukuran 220 24 cm, 1 (Satu) batang ukuran 220@ 19 cm, 1 (satu) batang ukuran 150 @ 17 cm, 1 (Satu) batang ukuran200 @ 22 cm, 1 (Satu) batang ukuran 220 @ 20 cm, 1 (satu) batangukuran 200 @ 16 cm.Dikembalikan kepada BPKH Perhutani Subah melalui saksiSUDARMADI Bin AHMAD

bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 10 (Sepuluh) batang kayu sono dengan ukuran : 1 (satu) batangukuran 160 @ 25 cm, 1 (Satu) batang ukuran 220 @ 20 cm, 1 (Satu)batang ukuran 200 @ 17 cm, 1 (Satu) batang ukuran 150 @ 16 cm, 1(satu) batang ukuran 220 24 cm, 1 (Satu) batang ukuran 220 @ 19 cm,1 (Satu) batang ukuran 150 @ 17 cm, 1 (Satu) batang ukuran 200 @ 22cm, 1 (Satu) batang ukuran 220 @ 20 cm, 1 (Satu) batang ukuran 200 @16 cm.Dikembalikan kepada BPKH

Menetapkan barang bukti berupa : 10 (Sepuluh) batang kayu sono dengan ukuran : 1 (satu) batangukuran 160 @ 25 cm, 1 (satu) batang ukuran 220 @ 20 cm, 1 (Satu)batang ukuran 200 17 cm, 1 (Satu) batang ukuran 150 @ 16 cm, 1(satu) batang ukuran 220 @ 24 cm, 1 (Satu) batang ukuran 220 @ 19 cm,1 (Satu) batang ukuran 150 @ 17 cm, 1 (Satu) batang ukuran 200 @ 22cm, 1 (Satu) batang ukuran 220 @ 20 cm, 1 (Satu) batang ukuran 200 @16 cm.Dikembalikan kepada BPKH Perhutani Subah melalui saksiSUDARMADI Bin AHMAD

• Pihak Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IllPontianak adalah Pihak yang diserahkan tanggungjawab untukmengawasi dan menjaga keberadaan Hutan Wisata yang ada diWilayah Kalimantan yang salah satunya adalah Taman WisataBaning;3.3.

  Balai Pemantapan Konservasi Hutan (BPKH) Wilayah III Pontianak;Dan berkaitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1951 Tahun 2008 An.Abdurrahman seluas 480 M?

• Badan Pelayanan dan Konsultasi Hukum (BPKH)Rp. 11.050.000,. Badan Komunikasi Wanita Koperasi(BK WK) Rp. 12.650.000,. Badan Komunikasi Pemuda Koperasi (BKPK) Rp. 12.650.000,.

  Badan Pelayanan dan Konsultasit Hukum (BPKH)Rp. 11.050.000,6. Badan Komunikasi Wanita Koperasi(BKWK) Rp. 12.650.000,7. Badan Komunikasi Pemuda Koperasi (BKPK) Rp. 12.650.000,8.

  14 Desember 2010 ;Bahwa benar dana bantuan dimaksud dikirim melalui Bank BRI keRekening Dekopinwil Jambi, dan untuk pengelolaan dana tersebuttelah dikeluarkan Petunjuk Tehnis pelaksanaannya oleh saksi selakuKuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;Bahwa benar peruntukan dari dana bantuan operasional yang diterimaDekopinwil Jambi tersebut adalah sebagai berikut:Operasional Dekopinwil Rp. 88.350.000.Operasional Dekopinda Rp .62.600.000.Operasional Lapenkopwil Rp.103.850.000.Operasional Jukwil Rp. 97.530.000.BPKH

  dan Kwalitas Pemandu Lembaga Pelatihan Koperasi(Lapenkop) tanggal 5 s/d 8 Agustus 2010 di Balai Latihan Koperasijambi ;Hal 30 dari 91 halaman, Putusan No.01/Pid.B/TPK/201 1/PN.JBI.Badan Komunikasi Pemuda Koperasi (BKPK) Seminar, tanggal 2 s/d 4Agustus 2010 bertempat di Pesanteren As ad Seberang Olak KemangJambi ;Melaksanakan Dinas dalam rangka konsultasi ke Jakarta bulanSeptember 2010 ;Fasilitas Promosi dan pemasaran produk KUKM tanggal 23 s/d 25Nopember 2010 di Bandung ;Pelaksanaan Seminar oleh BPKH

  PO sebesar Rp.12.650.000 yang diberikan hanyasebesar Rp.9.500.000.Melaksanakan Dinas dalam rangka konsultasi ke Jakarta bulan Agustus2010 sesuai PO sebesar Rp.4.900.000, tetapi yang dipergunakanTerdakwa saksi tidak tahu jumlahnya ;Hal 31 dari 91 halaman, Putusan No.01/Pid.B/TPK/2011/PN.JBI.5 Fasilitas Promosi dan pemasaran produk KUKM tanggal 2325Nopember 2010 di Bandung sesuai PO sebesar Rp. 20.000.000. laporanpenggunaan dananya oleh Terdakwa tidak memberitahu saksi ;6 Pelaksanaan seminar oleh BPKH

• Pihak Perhutani RPH Besole, dan menurut pihakperhutani yaitu PRAMUDIONO (selaku KRPH Besole) bahwa kayukayu jatitersebut Identik dengan kayu Hutan di Petak 87 i RPH Besole, namun untukmemastikan secara pasti harus dilakukan Pemeriksaan Tunggak / Lacak Balakdalam kawasan hutan 87 1 tersebut.Bahwa kemudian pada esok harinya Gabungan dari Polsek Besuki, PolresTulungagung dan Pihak Perhutani RPH Besole, melakukan lacak balak(Pemeriksaan Tunggak) di dalam kawasan hutan tepatnya di Petak 87 i, RPHBesole, BPKH

• ukuran 210x18x15 = 0,0567 m31 batang ukuran 215x17x16 = 0,0584 m31 batang ukuran 200x16x10 = 0,0320 m31 batang ukuran 210x19x10 = 0,0399 m31 batang ukuran 220x15x 9 = 0,0297 m31 batang ukuran 205x18x10 = 0,0369 m3Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Sit.1 batang ukuran 205x17x10 = 0,0348 m31 batang ukuran 185x17x10 = 0,0314 m31 batang ukuran 210x22x10 = 0,0462 m31 batang ukuran 210x20x10 = 0,0420 m3Dikembalikan kepada Resor Pemangkuan Hutan (RPH) BrebesBagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BPKH

  Perusakan Hutan,dan setiap perpindahan kayu dari dalam hutan harus disertai dengan dokumenyang harus dilengkapi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P42/MenlhkSetjen/2015tanggal 12 Agustus 2015 tentang penatausahaan hasil utan kayu yang berasaldari hutan tanaman pada hutan produksi.Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Sit.Bahwa akibat perbuatan terdakwa Resort Pemangkuan Hutan (RPH)Brebes Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BPKH