Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluargasedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajatketiga, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepaladesa/lurah;Menimbang, bahwa pada perkembangannya saat ini dalam praktikperadilan dikenal adanya hak gugat organisasi (/egal standing) yangmerupakan perkembangan dari konsep hak gugat konvensional perorangankearah perkembangan hukum yang menyangkut hajad hidup orang banyak(public interest law) dimana seorang atau sekelompok orang atau organisasidapat

Disatu sisi tujuanPerkawinan adalah untuk memenuhi hajad tabiat kemanusiaan(Menschelijke Natuur), berhubungan antara lakilaki dan perempuan dalamrangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dankasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah;3. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon keduanya hidup dantinggal bersama dirumah orang tua Termohon hanya 2 (dua) hari, setelahitu.

;TotalRp.4.272.474.000,;e Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, di mana :Alokasi beberapa sektor yang bersinggungan dengan hajad hidup orangbanyak yang tidak sebanding dengan anggaran belanja rutin DPRD KotaSurakarta Tahun 2003 yang naik sebesar 11,58%;Maka perbuatan Terdakwa 1. Hasan Mulachella (dalam kapasitasnyasebagai Ketua Komisi B sekaligus sebagai anggota pad a DPRD SurakartaTahun 1999 2004), Terdakwa 2. Heru S.

Mujahid Rp.86.175.000,;TotalRp.4.272.474.000,; Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, di mana :Alokasi beberapa sektor yang bersinggungan dengan hajad hidup orangbanyak yang tidak sebanding dengan anggaran belanja rutin DPRD KotaSurakarta Tahun 2003 yang naik sebesar 11,58%;Maka perbuatan Terdakwa 1. Hasan Mulachella (dalam kapasitasnyasebagai Ketua Komisi B sekaligus sebagai anggota pad a DPRD SurakartaTahun 1999 2004), Terdakwa 2. Heru S.

PLN (Persero) merupakan BadanUsaha Milik Negara (BUMN), maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1)UndangUndang RI No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negaradiuraikan bahwa Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah huruf c.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ataujasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajad hidup orangbanyak;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T37 yangmenjadi tujuan utama didirikannya PT.

PLN (Persero) adalah Pembangkitantenaga listrik, Transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik, yang menuruthemat Majelis Hakim merupakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi danmemadai bagi pemenuhan hajad hidup orang banyak, terlebih diera sekarang inidimana kebutuhan listrik menjadi kebutuhan pokok masyarakat modern,sehingga negara lebin khusus negara yang menganut rezim kesejahteraan(welfare state) wajib dan harus turut aktif dalam pemenuhan kebutuhan listrikbagi masyarakatnya sehingga

karena Gugatan Legal Standing itu lazimnya diajukan oleh organisasiuntuk kerugian yang menyangkut hajad hidup orang banyak publicinterest law13) Fakta Hukumnya PENGGUGAT bertindak mewakili kepentingan murniprincipal yang bernama M. ATHOILAH alias ADI PRAMUNANTIO, yangwalaupun Tanpa diberikan Surat Kuasa, terlihat secara jelas dalam suratgugatannya dalam Alasan Gugatan : Angka 10 dimana didalilkan olehPENGGUGAT :Bahwa atas kejadian tersebut M.

Disatu sisi tujuan Perkawinan adalah untuk memenuhi hajad tabiatkemanusiaan (Menschelijke Natuur), berhubungan antara lakilaki danperempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagiadengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yangsah.3. Bahwa setelah dilangsungkannya = Perkawinan,kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang TuaPenggugat ci I xxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxx. Kab.Bantul, D.I. Yogyakarta selama kurang lebih 9 (Sembilan) Tahun.

Kepentingan hukum (legal interest) yangdimaksud di sini adalah kepentingan yang berkaitan dengan suatuperistiwa yang merugikan Konsumen atau kepentingan masyarakatberupa kerugian yang dialami secara langsung (injury in fact).Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembangsecara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yangmenyangkut hajad hidup orang banyak (public interest law) di manaseorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindaksebagai penggugat walaupun tidak memiliki

quo yang menjadipokok sengketa adalah rusaknya kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) BukitSuharto di KalimantanHalaman 51 dari 62 halaman, Putusan Nomor 03/G/LH/2016/PTUNSMD Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dibolehkannya OrganisasiBidang Kehutanan yang berbadan hukum mengajukan gugatan ke Pengadilansebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan menunjukkan adanyaperkembangan hukum konsep hak gugat konvensional secara pesat seiring pula denganperkembangan hukum yang menyangkut hajad

Perkembangan hukum konsep hak gugatkonvensional berkembang secara pesat seiring pula denganperkembangan hukum yang menyangkut hajad hidup orang banyakHal. 16 dari 76 halaman Putusan Nomor: 158/PDT/2018/PT.SMR(public interest law) di mana seorang atau sekelompok orang atauorganisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidakmemiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengandidasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan,masyarakat luas atas pelanggaran hakhak konsumen yang

Perkembangan hukum konsep hak gugatkonvensional berkembang secara pesat seiring pula denganperkembangan hukum yang menyangkut hajad hidup orang banyak (publicinterest law) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasidapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentinganhukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhanuntuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaranhakhak konsumen yang saat ini telah diterapkan pada Undang UndangRepublik Indonesia

Hajad Sandy/NIP 19640603198503 1 002 mendapatkan hukuman disiplin berupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS berdasarkanPasal 7 ayat (4) huruf e PP Nomor 53 Tahun 2010 sesuaiLaporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal KementerianKeuangan No. LAP12/lJ.9/2011 tanggal 27 April 2011 dan suratInspektur Jenderal No.

Perkembangan hukumkonsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula denganperkembangan hukum yang menyangkut hajad hidup orang banyak (publicinterest law) dimana seseorang atau sekelompok orang atau organisasi dapatbertindak sebagai Penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukumsecara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untukmemperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hakhakkonsumen yang saat ini telah diterapkan pada undangundang RI No. 8

Perkembangan hukum konsep hak gugatkonvensional berkembang secara pesat seiring pula denganHalaman 9 dari 49 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.KGNperkembangan hukum yang menyangkut hajad hidup orang banyak(public interest law) di mana seorang atau sekelompok orang atauorganisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memilikikepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatukebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas ataspelanggaran hakhak konsumen yang saat

Perkembangan hukum konsep hak gugatkonvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembanganhukum yang menyangkut hajad hidup orang banyak (public interest law) dimana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindaksebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secaralangsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untukmemperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hakhakkonsumen yang saat ini telah diterapkan pada Undang Undang RepublikIndonesia

Muhammad Marzuki Bin Hajad:16 Bahwa, saksi hadir kepersidangan mi guna menerangkan sehubungan dengan telahhilangnya uang dan barang milik Sdr. Subki Yusra yang terjadi pada hari Minggu tanggal5 Juni 2016 sekira pukul 20.15 Wib yang bertempat di rumah milik Sdr. Subki Yusrayaitu di Dusun If Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil; Bahwa, adapun yang telah mengambil uang dan milik dari Sdr.

Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensionalberkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yangmenyangkut hajad hidup orang banyak (public interest law) di mana seorangatau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugatwalaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengandidasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakatluas atas pelanggaran hakhak konsumen yang saat ini telah diterapkan padaUndang undang RI No. 8

Muhammad Marzuki Bin Hajad: Bahwa, saksi hadir kepersidangan ini guna menerangkan sehubungan dengan telahhilangnya uang dan barang milik Sdr. Subki Yusra yang terjadi pada hari Minggu tanggal5 Juni 2016 sekira pukul 20.45 Wib yang bertempat di rumah milik Sdr. Subki Yusrayaitu di Dusun II Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil; Bahwa, adapun yang telah mengambil uang dan milik dari Sdr.

Perkembangan hukum konsep hak gugatkonvensional berkembang secara pesat seiring pula denganperkembangan hukum yang menyangkut hajad hidup orang banyak (publicinterest law) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasidapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentinganhukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhanuntuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaranhakhak konsumen yang saat ini telah diterapkan pada Undang UndangRepublik Indonesia

dahuluakan mempertimbangkan keabsahan dari hak gugat LSM REPAN sebagaiberikut:Menimbang, bahwa konsep kerugian dalam hukum acara peradilan tatausaha negara yang dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (1) harus langsungdialami oleh seseorang atau badan hukum perdata, sedangkan pada hakgugat oganisasi tidak mengalami kerugian langsung; kerugian dalamkonteks gugatan organisasi (legal standing) lebih dilandasi suatu pengertiankerugian yang bersifat publik hal ini didasari oleh perkembangan hukumyang menyangkut hajad

Putusan No.59/Pdt.G/2015/PN Smn.16.17.18.konvensional berkembang secara pesat seiring pula denganperkembangan hukum yang menyangkut hajad hidup orang banyak(public interest law) di mana seorang atau sekelompok orang atauOrganisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidakmemiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasarioleh suatu) kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan,masyarakat luas atas pelanggaran hakhak konsumen yang saat initelah diterapkan pada Undang undang RI