Memerintah daerahdaerah tersebut, denganmembuat kwalitas hukum kebenaran diri sendiriperusahaan(KKB/PKB) dengan tujuan hukumnyaharus mendatangkan keuntungan bagi property/perusahaan,dibuatkan Wetboek van Strafrecht voorNetherlands Indie = indonesia dengan asasconcordante beginsel, dan hukum pidana TheKingdom of Netherland sebagai catatan kaki atau5.

Algemene Bepalingen van Wetgeving voorNederlandsch Indie (Ketentuan umum perundangundangan di Indonesia);. Burgerlijk Wetboek (Kitab Undangundang HukumPerdata):. Wetboek van Koopli indel (K.U.H. Dagang);4. Reglement op de Rechteiiijke Organisatie en hetBeleid der justitie (RO Peraturan susunanpengadilan dan pengurusan justisi);6.

UU No.1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. dasar hukumperubahan Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadiWetboek van strafrecht (WvS),yang kemudian dikenal dengan namaKitab UndangUndang Hukum Pidana,Halaman 28 dari 125 Putusan Nomor : 23/Pdt.Sus/2016/PN.DpsVoor Netherland Indie = untuk Hindia Belanda aturan hukum ini berlakuuntuk di property perusahaan hindia belanda tidak berlaku bagikebenaran hukum negara The Kingdom of Netherland,d).

Pasal 51 Wet op de Indisch Staatsinrich ting van Nederlands Indie, Gubernur Jenderal tidak boleh menjualtanah melainkan hanya boleh menyewakan tanah menurut peraturanundangundang;Pada masa kolonial, tata cara menyewakan tanah negara di atur dalamKeputusan Gubernur Jenderal tanggal 25 Januari 1911 No. 33(Staatblad 1911 No 110). Setelah merdeka, perihal menyewakan tanahNegara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953tentang Penguasaan TanahTanah Negara.Pasal 9.Ayat 1.

Bahwa Somasi yang tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi agar debitursegera membayar uang sewa yang tertunggak yang, karena tidakmenyebutkan tenggang waktu, tentunya ditafsirkan pada saat itu jugatidak dibenarkan, dengan konsekuensinya, tidak mempunyai akibathukum sebagai suatu somasi, demikan pendapat dari Pengadilantertinggi dimasa Nederlands Indie, yaitu HgH Batavia (17 April 1930,dalam T. 132 : 201).

Nomor 8/Pid.Sus /2018/PN Tas Halaman 13 dari 21pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat DakwaanPenuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalamsuatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas olehHoofgerechshof van Nedherland Indie

TgtPenuntut Umum dan tidak ada Error in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakanbahwa hukum

Maatschapij Indie;2. Tanah dan bangunan di Jalan Ir. Juanda No. 23, 25, 27 Dago Bandung,Jawa Barat, Peta Uraian No. 53 Eigendom Surat Ukur 152/1957;3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Flores No. 71 A Bandung,Jawa Barat, Eigendom Verponding No. 6047;4. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Naripan No. 85 dan 87Bandung, Jawa Barat, Eigendom Verponding Peta Uraian No. 91,Persil No. 543, Eigendom Verponding Peta Uraian No. 91, Persil No.544;5.

Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) buah ikat pinggang dengan Panjang 1 (satu) meter dan lebar 4 cm dengan ciri-ciri bergaris warna biru dongker putuh merah;- 1 (satu) buah kaos warna hijau lumut tulisan NO SLEEP;- 1 (satu) buah jaket indie jumper warna hitam polos resleting;- 1 (satu) buah celana sepak bola baturetno tulisan angka 49;- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu tulisan GAP / jumper resleting;- 1 (satu) buah celana pendek cargo warna putih;- 1 (satu) buah kaos pendek

Menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) buah ikat pinggang dengan Panjang 1 (satu) meter dan lebar 4cm dengan ciriciri bergaris warna biru dongker putuh merah;1 (satu) buah kaos warna hijau lumut tulisan NO SLEEP;buah jaket indie jumper warna hitam polos resleting;satu) buah celana sepak bola baturetno tulisan angka 49;satu) buah jaket warna abuabu tulisan GAP / jumper resleting;1 (satu)1 (satu)1 (satu)(satu) buah celana pendek cargo warna putih;(satu) buah kaos pendek warna hitam mill wall;(satu

ini adalah kekerasan benda tumpul pada kepala yangmenyebabkan pendarahan di bawah selaput keras otak, yang menyebabkanpenekanan batang otak sehingga mengakibatkan penekanan pusatpernafasan yang menyebabkan mati lemas;Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa : 1 (satu) buah ikat pinggang dengan Panjang 1 (satu) meter dan lebar 4 cmdengan ciriciri bergaris warna biru dongker putuh merah;1 (satu) buah kaos warna hijau lumuttulisan NO SLEEP: 1 (satu) buah jaket indie

Bagus Putra Setyawan Als Putra Bin Hanang Setyawan, dilandasialasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :1 (satu) buah ikat pinggang dengan Panjang 1 (satu) meter dan lebar 4 cmdengan ciriciri bergaris warna biru dongker putuh merah;1 (satu) buah kaos warna hijau lumuttulisan NO SLEEP; 1 (satu) buah jaket indie

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah ikat pinggang dengan Panjang 1 (satu) meter dan lebar 4cm dengan ciriciri bergaris warna biru dongker putuh merah; 1 (satu) buah kaos warna hijau lumuttulisan NO SLEEP:buah jaket indie jumper warna hitam polos resleting;satu) buah celana sepak bola baturetno tulisan angka 49;satu) buah jaket warna abuabu tulisan GAP / jumper resleting;satu) buah kaos pendek warna hitam mill wall;1 (satu)1 (satu)(satu)(satu) buah celana pendek cargo warna putih;(satu)

, yang merupakan tanahyang dilangsung dikuasai oleh Negara (tanah negara), tanah manaberasal dari hak Eigendom Verponding dan masih tercatat atas nama HetGovernement Van Nederlands Indie dan haknya telah berakhir padatanggal 24 September 1961 (bukti TT1);Bahwa berdasarkan surat Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979menentukan bahwa Tanah bekas Eigendom Verponding dapat diKonversi Haknya dan berakhir masa berlakunya selambatlambatnyapada tanggal

denganstatus Tanah Negara bekas hak Eigendom Verponding yang terdaftaratas nama Gouvernement Van Nederlands Indie, haknya berakhir tanggal6 September 1961 (Bukti TT1) untuk keperluan Pembangunan PusatPerdagangan dan Perkantoran sebagai Penunjang Sumber Pendapatan(PAD) Kota Medan dalam rangka Pembangunan Kota Medan sebagaiKota Metropolitan;Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Walikota Medan makaWalikota Medan telah mengajukan Permohonan Hak (HPL), kepada BPNKota Medan;Bahwa dengan adanya

WalikotaJakarta Utara No. 3262/073.513tertanggal 28 Agustus 1998, yang ditujukan kepadaSaudara Tergugat IV sehubungan dengan permohonanSaudara Tergugat IV untuk mendapatkan Surat IzinPendahuluan Persiapan berdasarkan SK GubernurKDKI Jakarta Nomor 316 Tahun 1984, dijelaskan kepadaSaudara Tergugat IV bahwa tanah yang dimohon jn casutanah yang didalilkan oleh Penggugat telah dibeli dariSaudara Tergugat IV adalah tanah negara bekas HakEigendom Verponding No. 6334 sisa atas nama GovernmentVan Nederlandsch Indie

peraturan tersebut diatas, Judex Factie juga tidakmenerapkan maupun mempertimbangkan UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria, Pasal 1 dan Pasal 6Peraturan Menteri Agraria Nomor 02 Tahun 1960 tentang tentangPelaksanaan Ketentuan UndangUndang Pokok Agraria yang isinyasebagai berikut :UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agrariayang memutuskan mencabut agrarische wet (Staatsblad 1870 No. 55)sebagai yang termuat dalam pasal 51 Wet op de Staatsinrichting vanNederlands Indie

Algemeen Regelen Betreffende den aanleg en de exploitative vanspoor en tramwegen,bested voor algemeen verkeer inNederlandsch Indie(Koninklijke Besluit,Staatsblad 1926 Nomor 26jo. Ataatsbiad nomor 295);b. Algemeene bepaligen betreffende de spoor en Tramwegen(Ordonnantie, Staatsblad 1927 nomor 259);c. Bepaligen betreffende den aanleg en het bedrijf der spoorwegen(Ordonanntie, Staatsblad 1927 nomor 259);d. Bepaligen voor de stadstramwegen (Ordonanntie, Staatsblad 1927nomor 206);e.

SILOOY tidakdapat menunjukkan buktibukti kepemilikan tanah, sedangkan TerdakwaAMELIA LIKE ANDRIES tidak dapat menunjukan bukti sertifikat hak miliktetapi hanya menunjukkan buktibukti kKepemilikan tanah berupa:1) Afschrift In Naam Der Koningin En Van Wege Zijne Excellentie DenGoiverneur Van Nederlandsch Indie, Resident Van Amboina (salinanatas nama Sri Ratu dengan perantaraan paduka tuan Gubernur HindiaBelanda, Resident Amboina).2) Surat Keterangan pengakuan dari Kepala Desa Urimessing tanggal 28Maret

SILOOY tidak dapatmenunjukkan buktibukti kKepemilikan tanah, sedangkan Terdakwa AMELIA LIKEANDRIES tidak dapat menunjukan bukti sertifikat hak milik tetapi hanyamenunjukkan buktibukti kepemilikan tanah berupa:1) Afschrift In Naam Der Koningin En Van Wege Zijne Excellentie DenGoiverneur Van Nederlandsch Indie, Resident Van Amboina (salinan atasnama Sri Ratu dengan perantaraan paduka tuan Gubernur Hindia Belanda,Resident Amboina).2) Surat Keterangan pengakuan dari Kepala Desa Urimessing tanggal 28

SILOOY tidak dapat menunjukkan buktibukti kepemilikantanah, sedangkan Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES tidak dapatmenunjukan bukti sertifikat hak milik tetapi hanya menunjukkan buktibuktikepemilikan tanah berupa :1) = Afschrift In Naam Der Koningin En Van Wege Zijne Excellentie DenGoiverneur Van Nederlandsch Indie, Resident Van Amboina(salinan atas nama Sri Ratu dengan perantaraan paduka tuanGubernur Hindia Belanda, Resident Amboina).2) Surat Keterangan pengakuan dari Kepala Desa Urimessing tanggal28

Namun saat itu Saksi E.A.SILOOY tidak dapat menunjukkan buktibukti kepemilikan tanah, sedangkanTerdakwa AMELIA LIKE ANDRIES tidak dapat menunjukan bukti sertifikathak milik tetapi hanya menunjukkan buktibukti kepemilikan tanah berupa :1) = Afschrift In Naam Der Koningin En Van Wege Zijne Excellentie DenGoiverneur Van Nederlandsch Indie, Resident Van Amboina (salinanHalaman 16 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUSTPK/2016/PT AMB.atas nama Sri Ratu dengan perantaraan paduka tuan Gubernur HindiaBelanda,

Rt.05/Rw.1, Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Pontianak,1011i2Propinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT 8 PEMBANDING 8 ;INDIE LUKMAN Bin AHMAD ZAINI, Tempat tanggal lahir/umur,Sintang/55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Purnawirawan TNI,Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl.Cik Ditiro No.

Artinya Pulau Larilarian dinyatakandan diakui PBB serta tercantum dalam list, sedangkan PulauLereklerekan tidak (sama dengan P.6);Algemeene Atlas Van Nederlandsch Indie. uit Officieele Bronnenen Met Goedkeuring Van Het Gouvernement Zamengestelddoor, P.

No.01 P/HUM201210.11.12.Fotocopy United National Group of experts on Geographical Names (UNGEGN), Asia South East Pasific South West Division Regional Gazetteerpart 1 & 2., bermaterai secukupnya dan diberi tanda (P.6);Fotocopy Algemeene Atlas Van Nederlandsch Indie. uit Officieele Bronnenen Met Goedkeuring Van Het Gouvernement Zamengesteld door, P.

Usaha sudah tersebut terlihat sejak pascakemerdekaan, dengan melihat kepada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dimanauntuk mencegah terjadinya kekosongan hukum maka Wetboek van Stracfrecht voorNederlandsch Indie masih diberlakukan dengan Undangundang Nomor 1 Tahun1946 nama Wetboek van Stracfrecht voor Nederlandsch Indie ini diganti menjadiWetboek van Stracfrecht saja dan disebut dengan nama Kitab Undang UndangHukum Pidana (KUHP).

sertamampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidakterjadi error in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkepersoon (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNederland Indie

dapat dipertanggung jawabkan sebagaisubyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalamSurat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie

sertamampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidakterjadi error in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkepersoon (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNederland Indie

secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) yang hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie

dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukumpidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat DakwaanPenuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalamsuatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas olehHoofgerechshof van Nedherland Indie