YangSalinan Akta Pendiriannya Nomor 03 tertanggal 02 Maret 2017 oleh SriSyuhada, S.H Notaris Kota Depok telah didaftarkan melalui MenteriKoperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah berdasarkan Keputusan MenteriKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor:004157/BH/M.KUKM.2/V/2017 tentang Pengesahan Akta PendirianKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tertanggal 17 Mei 2017,berkedudukan di Jalan MI.

Yang Salinan Akta Pendiriannya Nomor 03tertanggal 02 Maret 2017 oleh Sri Syuhada, S.H., Notaris Kota Depok telahdidaftarkan melalui Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengahberdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahHalaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 382/Pdt.G/2020/PN Jkt.SelNomor: 004157/BH/M.KUKM.2/V/2017 tentang Pengesahan Akta PendirianKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tertanggal 17 Mei 2017.Berkedudukan di JI. MI.

Limo Depok Jawa Barat Nomor Telepon 021 77889062dan sudah memiliki ijin dari Kementrian Koperasi RepublikIndonesia Nomor 1189/BH/M.KUKM.2/1/2015.7. Bahwa benar selanjutnya Saksi5 menginvestasikanmodal/uangnya secara bertahap di KSP Pandawa Grup mulaiHalaman 9 dari 20 Putusan Nomor:75K/BDG/PMTIVAL/XI/2018.tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17Nopember 2016 dengan total uang yang Saksi5 serahkankepada Terdakwa melalui Bank Mandiri No. Rek. 1010007191727 an.

Kota Medan Provinsi Sumut KOPERASI SIMPAN PINJAMTIMUR PRATAMA INDONESIA sampai saat ini tidak terdaftar atautidak ditemukan pada data base di Dinas Penanaman ModalPelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan ProvinsiSumatera Utara.Bahwa KOPERASI SIMPAN PINJAM TIMUR PRATAMAINDONESIA tidak memiliki Surat Izin Usaha Simpan Pinjam dariMenteri atau Pejabat yang Berwenang, hal ini bertentangan denganketentuan sebagaimana dimaksud dalam Permen Koperasi danUKM Republik Indonesia Nomor: 15 / Per / M.KUKM

anggotaKoperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan atauanggotanya ayat (2) bahwa calon anggota Koperasisebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam tenggangwaktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpananpokok harus menjadi anggota.Bahwa KOPERASI SIMPAN PINJAM TIMUR PRATAMAINDONESIA tidak memiliki Surat Izin Usaha Simpan Pinjamdari Menteri atau Pejabat yang Berwenang, hal inibertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Permen Koperasi dan UKM Republik IndonesiaNomor: 15 / Per / M.KUKM

usahatertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank danmengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan PeraturanPerundangUndangan;Bahwa berdasarkan keterangan dari DORLAN HUTAJULU,SH (Ahli dari Dinas Koperasi Provinsi dan UKM SumateraUtara) dijelaskan KOPERASI SIMPAN PINJAM TIMURPRATAMA INDONESIA tidak memiliki Surat Izin UsahaSimpan Pinjam dari Menteri atau Pejabat yang Berwenang,hal ini bertentangan dengan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Permen Koperasi dan UKM RepublikIndonesia Nomor: 15 / Per / M.KUKM

Mrt(4) Modal Penyertaan diakui sebagai pemupukan modal koperasi yangmengandung resiko.Pasal 136(1) Kewajiban pemodal meliputi:a. menyetor Modal Penyertaan sesuai perjanjian; danb. menanggung risiko kerugian usaha yang dibiayai dengan modalpenyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditempatkan dalamsatuan unit Modal Penyertaan.Kemudian hal serupa juga telah dengan jelas diatur dalam Pasal 14ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil DanMenengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/m.Kukm

Bahwa Penggugat merupakan suatu Lembaga Negara yangdibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKMRepublik Indonesia Nomor 19.4/Per/M.KUMKM/VIII/2006 tanggal 18Agustus 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriNegara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor11/Per/M.KUKM/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Organisasi danTata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menegah Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan NomorKEP292/MK.5/2006 Tanggal

Biasa (RAT LB) tertanggal 16 Mei 2016,tidak pernah melaksanakan Rapat Anggota tahunan sejak tahun 2016 sampaidengan tahun 2017;Perbuatan Para Penggugat (pengurus) yang tidak menyelenggarakan RapatAnggota (RAT) tahunan bertentangan dengan norma hukum yang terdapatdalam Pasal 26 Ayat 1 UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 TentangPerkoperasian yang menyatakan Rapat anggota dilakukan paling sedikitdalam satu tahun Juncto Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Menteri Koperasi DanUsaha Kecil Dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM

tersebut dilakukanverifikasi lapangan guna mengecek kebenaran alamat, susunan pengurus, modalawal Koperasi LOLA ENTAA Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat.Kemudian dari hasil verifikasi tersebut disahkan oleh Pemerintah Kabupaten KutaiBarat Nomor. 670/BH/XX.4/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 tentang PengesahanKoperasi Sebagai Badan Hukum oleh Bupati Kutai Barat atas nama Menteri NegaraUrusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI sesuai dengan PeraturanMenteri Koperasi dan UKM Nomcor. 01/Per/M.KUKM

Koperasitersebut dilakukan verifikasi lapangan guna mengecek kebenaran alamat,susunan pengurus, modal awal Koperasi LOLA ENTAA Kecamatan DamaiKabupaten Kutai Barat.Kemudian dari hasil verifikasi tersebut disahkan oleh Pemerintah KabupatenKutai Barat Nomor. 670/BH/XX.4/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 tentangPengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum oleh Bupati Kutai Barat atasnama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RIsesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor.01/Per/M.KUKM

delapan) unit lift dengan harga masingmasingRp2.937.500.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah) per unitnya sehingga total biaya untuk 8 (delapan) unit liftadalah Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah); Selanjutnya Pokja Unit Layanan Pengadaan melaksanakan proses lelangmelalui sistem LPSE untuk melakukan pemilihan penyedia barangberdasarkan Keputusan Menteri Negara Keperasi Usaha Kecil danMenengah Republik Indonesia Nomor: 46/Kep/M.KUKM

No. 1760 K/Pid.Sus/2016ratus ribu rupiah) per unitnya sehingga total biaya untuk 8 (delapan) unit liftadalah Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah);Selanjutnya Pokja Unit Layanan Pengadaan melaksanakan proses lelangmelalui sistem LPSE untuk melakukan pemilihan penyedia barangberdasarkan Keputusan Menteri Negara Keperasi Usaha Kecil danMenengah Republik Indonesia Nomor: 46/Kep/M.KUKM/X1 1/2011 tanggal30 Desember 2011 yang diikuti oleh Perusahaan yang mendaftar ada 10(sepuluh

Rekening 0007313 86 1001 atas nama PT PUTRI SELARAS.24.1 (satu) buah berkas fotocopy legalisir Proposal pengajuan pembiayaanpembangunan sarana dan prasarana Pasar Tradisional KoperasiPedagang Pasar Palumbon Jaya.25.1 (satu) buah berkas fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawabanpekerjaan pembangunan Kios dan Los Pasar Palumbon Maniis TahunAnggaran 2013.26.6 (enam) lembar fotocopy Legalisir Surat Keputusan Menteri NegaraKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 58/ Kep / M.KUKM

jawaban penggunaanbantuan tanggal 30 Agustus 2013.216. 1 (satu) lembar Surat Susunan pengurus Koppas Palumbon JayaBadan hukum nomor : 29 /BH / KDK / 10.10 / IV / 1999 tanggal 19 April1999 periode 2013 s/d 2017 tanggal 30 Agustus 2013.217. 1 (Satu) buah berkas Proposal pengajuan pembiayaan pembangunansarana dan prasarana Pasar Tradisional Koperasi Pedagang PasarPalumbon Jaya218. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 58 / Kep / M.KUKM

pertanggung jawaban penggunaanbantuan tanggal 30 Agustus 2013.1 (satu) lembar Surat Susunan pengurus Koppas Palumbon JayaBadan hukum nomor : 29 / BH/ KDK / 10.10/ IV / 1999 tanggal 19 April1999 periode 2013 s/d 2017 tanggal 30 Agustus 2013.1 (satu) buah berkas Proposal pengajuan pembiayaan pembangunansarana dan prasarana Pasar Tradisional Koperasi Pedagang PasarPalumbon Jaya6 (enam) lembar Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 58 / Kep / M.KUKM

TURMUDI.Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN SdaBarang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakanuntuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:1.Bahwa KSP (Koperasi Simpan Pimjam) Udara Jawa Timur), BadanHukum No. 19/Per/M.KUKM/XV/2008 mempunyai bidang usahayaitusimpan pinjam, berkedudukan di Perumahan Magersari Permai Blok AD09, Kelurahan Magersari

karenausaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengankepentingan anggota Koperasi tersebut yaitu untuk meningkatkan usahadan kesejahteraan anggotanya yang tertuang dalam Pasal 43 ayat (1)UndangUndang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yangmenjadi dasar koperasi tidak boleh mendirikan CV ;Bahwa dalam UU No. 25 tahun 1992 tidak secara jelas melarang suatukoperasi untuk mendirikan suatu CV, namun dalam Surat Edaran MenteriNegara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI dengan No :102/M.KUKM

/IX/2012 tanggal 21 September 2012 perihal penjelasan dankoreksi terhadap Surat Edaran dari Dinas Koperasi No. 90/M.KUKM/VIIYV 2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang menyatakan bahwa suatukopersi atau KSU tidak dibenarkan mendirikan CV, karena CV bukanmerupakan badan hukum dan harta kekayaannya tidak dipisahkan dantidak ada kejelasan mengenai kepemilikan harta kekayaan dari CVtersebut ;Bahwa menurut saksi karena UU No. 25 tahun 1992 tidak secara jelasmelarang suatu koperasi untuk mendirikan CV, maka saksi

/IX/2012tanggal 21 September 2012 perihal penjelasan dan koreksi terhadapSURAT EDARAN dari Dinas Koperasi No. 90/M.KUKM/ VII 2012tanggal 16 Agustus 2012 yang menyatakan bahwa suatu kopersi atauKSU tidak dibenarkan mendirikan CV, karena CV bukan merupakanbadan hukum dan harta kekayaannya tidak dipisahkan dan tidak adakejelasan mengenai kepemilikan harta kekayaan dari CV tersebut.Bahwa menurut Ahli koperasi tidak dilarang menerima dana hibah ;Bahwa menurut Ahli koperasi dapat membuat perjanjian dengan

dalam AD/ART atau dalam Rapat Anggota Tahunan yaitu sekitar2X sampai 3X Simpanan pokok;Bahwa Rapat Anggota Tahunan koperasi harus dan wajib dilaporakn keDinas Koperasi;Bahawa UU NO.25 Tahun 1992 tidak mengatur tentang boleh atautidaknya suatu koperasi mendirikan CV, menurut Ahli suatu koperasiboleh mendirikan CV karena koperasi harus mempunyai suatu usahaboleh berbentuk CV atau apa saja;Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Surat Menteri Negara Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah RI dengan No : 102/M.KUKM

/IX/2012tanggal 21 September 2012 perihal penjelasan dan koreksi terhadapSURAT EDARAN dari Dinas Koperasi No. 90/M.KUKM/ VIIIV 2012tanggal 16 Agustus 2012 yang menyatakan bahwa suatu kopersi atauKSU tidak dibenarkan mendirikan CV, karena CV bukan merupakanbadan hukum dan harta kekayaannya tidak dipisahkan dan tidak adakejelasan mengenai kepemilikan harta kekayaan dari CV tersebut.Bahwa apabila hibah diberikan oleh suatu institusi atau Pemerintah harusdigunakan sesuai dengan persetujuan/kesepakatan

(Satu) Lembar Potongan Karcis Pemerintah Kota Dumai Dinas Perhubungan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan Nomor 0278;

., dan telah mendapatkanpengesahan sebagai Badan Hukum KoperasiNomor:011145/BH/M.KUKM.2/XII/2018 pada tanggal 14 Desember 2018oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Deputi BidangKelembagaan, serta mendapatkan Surat Izin Usaha Simpan PinjamNomor:406/SIUSP/419.106/2018 tertanggal 17 Desember 2018, yangdidirikan berdasar Hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat diJl. PK. Bangsa Ruko Stadion Brawijaya Blok G2 RT/RW 004/010 Kel.Banjaran Kec/Kota Kediri dan/ atau di JI.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RINomor : 07/PER/M.KUKM/XV2012 Tentang Pedoman PenyelenggaraanBantuan Sosial Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikrodan Kecil;UURI No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kontruksi;PP No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi;Peraturan Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Nomor05/PER/Dep.4//2013 Tentang Pedoman Teknis Program Bantuan SosialPengembangan Sarana Pemasaran dan Jaringan Usaha Melalui Koperasi;6.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RINomor : 07/PER/M.KUKM/XV2012 Tentang Pedoman PenyelenggaraanBantuan Sosial Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikrodan Kecil;UURI No.18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kontruksi;PP No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi;Peraturan Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Nomor05/PER/Dep.4/V/2013 Tentang Pedoman Teknis Program BantuanSosial Pengembangan Sarana Pemasaran dan Jaringan Usaha MelaluiKoperasi;6.

. : 1189/BH/M.KUKM.2/I/2015, beralamat di Jl. Raya MeruyungRuko Dian Plaza 2 No. 8A1, Rt./Rw. 02 Kel.

mendalilkan dalam perlawanannya pada pokoknya sebagaiberikut :UBahwa pengurus Koperasi Simpan Pinjam (selanjutnya disingkat KSP)Pandawa Mandiri Group dijadikan tersangka oleh POLDA METRO JAYA,para pengurus ditahan di Polda Metro Jaya dan disidangkan di PNDepok, saat ini pengurus KSP Pandawa Mandiri Group sebagai terpidanadengan putusan pidana Nomor 429/Pid Sus/2017/PN Dpk;Bahwa Pelawan adalah perorangan yang menginvestasikan dananyapada pelaku usaha KSP Pandawa mandiri Group dengan jjin Nomor1189/BH/M.KUKM

NYA UBIN ABDURAHMAN,M.si di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :17Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keteranganyang saksi berikan adalah benar dan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) telahditandatangani oleh saksi ;Bahwasaksi menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Pemasaran dan JaringanUsaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RepublikIndonesia adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah Nomor : 40 / Kep / M.KUKM

Nomor : 07 / Per / M.KUKM / XII / 2012 Tentang Pedoman19Penyelenggaraan Program bantuan Sosial Dalam Rangka PengembanganKoperasi, Usaha Mikro dan Kecil. Peraturan Deputi Bidang Pemasaran dan Jarmgan Usaha KementerianKoperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 05 / Per /Dep.4 / I / 2013 Tentang Pedoman Teknis Program bantuan Sosial DalamRangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.

programrevitalisasi pasar tradisional melalui Koperasi TA. 2013 tersebut adalah sebagaiPengelola anggaran pada Kementerian Koperasi dan UKM RI pada Tahun 2013sebagai Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) ;Bahwa benar dasar saksi sebagai pengelola anggaran pada KementerianKoperasi dan UKM RI pada Tahun 2013 sebagai Pejabat Penguji danPenandatanganan Surat Perintah Membayar adalah Surat Keputusan MenteriNegara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor :58 / KEP/ M.KUKM

NomorRekening : 0007313861001 atas nama PT PUTRI SELARAS1 ( satu) buah berkas foto copy legalisir Proposal pengajuan pembiayaanpembangunan sarana dan prasarana Pasar Tradisional Koperasi Pedagang PasarPalumbon Jaya1 ( satu ) buah berkas foto copy legalisir Laporan Pertanggungjawaban pekerjaanpembangunan Kios dan Los Pasar Palumbon Maniis Tahun Anggaran 20136 ( enam ) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan Menteri Negara Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 58 / Kep /M.KUKM

pertanggung jawaban penggunaan bantuantanggal 30 Agustus 20131 (satu) Jembar Surat Susunan pengurus Koppas Palumbon Jaya Badan hukumnomor : 29 / BH / KDK / 10.10 / IV / 1999 tanggal 19 April 1999 periode 2013s/d 2017 tanggal 30 Agustus 2013.1 ( satu ) buah berkas Proposal pengajuan pembiayaan pembangunan sarana danprasarana Pasar Tradisional Koperasi Pedagang Pasar Palumbon Jaya6 ( enam ) lembar Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah Republik Indonesia Nomor : 58 / Kep / M.KUKM

Kabupaten Pohuwato.92. 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Menteri NegaraKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor98/kep/M.KUKM/IX/2014 tentang Notaris sebagai pembuat aktaKoperasi.93. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Akta berita acara rapatperubahan anggaran dasar koperasi unit Desa (KUD Dharma Tanitanggal 18 Juni 2013 Nomor 194.94. 1 (satu) lembar Copy Surat Edaran dari KementerianKoperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesiatanggal 17/SE/SMA/I/2014 tanggal 16 Juni

Indonesia bukan berbadan hukum, sehinggatidak mempunyai kewenangan untuk mengumpulkan dana atau memberipinjaman uang kepada Tergugat dengan bunga tinggi;Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat dalam Konvensimenuntut kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 297, Pemegang HakYohanes Tamat yang telah lama disimpan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;Bahwa Penggugat menahan Sertifikat Hak Milik dari Yohanes Tamattidak dibenarkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara KoperasiRepublik Indonesia Nomor 96/M.KUKM

Hidro (PLTMh)melalui Program Bantuan Pengembangan Usaha Koperasi BidangProduksi Untuk Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga MikroHidro dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 899.440.000,(delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empatpuluh ribu rupiah) bersumber dari APBN sesuai Daftar IsianPelaksana Anggaran (DIPA) Kementerian Koperasi dan UKMNomor : 0001/044401.1//2010 tanggal 31 Desember 2009,dimana berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah RI Nomor : 74/Kep/ M.KUKM

Dalam Pasal 132 ayat (1), setiappengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung denganbukti yang lengkap dan sahePeraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil MenengahNomor 03/PER/M.KUKM/VI/2010 tentang Pedoman ProgramBantuan Pengembangan Koperasi pasal 10, Realisasi program3031dilakukan melalui mekanisme Administrasi Keuangan Negarasesuai dengan ketentuan yang berlakueBahwa akibat dari perbuatan yang bertentangan dengan ketentuanhukum formil tersebut diatas atau perbuatan melawan hukum yangdilakukan

Dalam Pasal 132 ayat (1), setiappengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung denganbukti yang lengkap dan sahePeraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil MenengahNomor 03/PER/M.KUKM/VI/2010 tentang Pedoman ProgramBantuan Pengembangan Koperasi pasal 10, Realisasi programdilakukan melalui mekanisme Administrasi Keuangan Negarasesuai dengan ketentuan yang berlakueBahwa akibat dari perbuatan yang bertentangan dengankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan

Bahwa KSP Pandawa Mandiri Gorup berdasarkansurat ijin kementrian Koperasi Badan HukumHalaman 12 dari 139 hal Putusan No :57K/PMTII/AL/XI/2018No.1189/BH/M.KUKM.2/I/2015 dan Terdakwa langsungmelihat ke kantor KSP Pandawa Mandiri Gorup di JI.Limo Raya Maruyung Depok bahwa Pandawa MandiriGorup tersebut adalah Koperasi Simpan Pinjam.

Bahwa KSP Pandawa Mandiri Gorup berdasarkansurat ijin kementrian Koperasi Badan Hukum :No.1189/BH/M.KUKM.2/1/2015 dan Terdakwa langsungmelihat ke kantor KSP Pandawa Mandiri Gorup di Jl.Limo Raya Maruyung Depok bahwa Pandawa MandiriHalaman 24 dari 139 hal Putusan No :57K/PMTII/AL/X//2018Gorup tersebut adalah Koperasi Simpan Pinjam.

Bahwa sepengetahuanTerdakwa KSP PandawaMandiri Gorup berdasarkan surat ijin kementrianKoperasi Badan Hukum : No.1189/BH/M.KUKM.2/1/2015dan Terdakwa langsung melihat ke kantor KSPPandawa Mandiri Gorup di Jl. Limo Raya MaruyungDepok bahwa Pandawa Mandiri Gorup tersebut adalahKoperasi Simpan Pinjam.

Bahwa benar KSP Pandawa Mandiri Gorupberdasarkan surat ijin kementrian Koperasi BadanHukum : No.1189/BH/M.KUKM.2/1/2015 dan Terdakwalangsung melihat ke kantor KSP Pandawa MandiriGorup di JI. Limo Raya Maruyung Depok bahwaPandawa Mandiri Gorup tersebut adalah KoperasiSimpan Pinjam.