Bahwa, selurun kewajiban berdasarkan Joint Operation Nomor001/MoOU/MBM.TUJYK/IX/2008 tanggal O02 September 2008, baikmengenai pengelolaan tambang batubara maupun pembagian keuntunganyang seharusnya dilaksanakan dan/atau dipenuhi oleh Termohon sesuaiJoint operation dimaksud, tidak dilaksanakan dan tidak direalisasikan olehTermohon terhitung sejak bulan Agustus 2008 s/d dimajukannya Pemohonini;Bahwa Pasal 10 ayat (1) dan (2) dari Joint Operation menentukan:(1) Setiap perbedaan pendapat atau sengketa

No. 344 K/Pdt.Sus/2011Nasional Indonesia faktafakta ini menurut hukum Termohon Kasasisecara diamdiam telah menerima penunjukan dan penetapan Arbiterdan atau Majelis Arbiter dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia yangberwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa PemohonKasasi dengan Termohon Kasasi berkaitan Joint Operation Nomor001/MoU/MBM.TUJ YK/IX/2008 tanggal 02092008;.

., SHAdvokat yang beralamat JIn Empang Sari RT. 033 RW.000Kelurahan Paal Merah Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambiberdasarkan surat kuasa khusus Nomor001/BNP/SKK/PA/IX/2009 tertanggal 23 September 2019,selanjutnya disebut Penggugat.melawan,TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempatkediaman di XXXX RT.052/000 Kelurahan Lingkar SelatanKecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, selanjutnya disebutTergugat.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.DUDUK

nc nn nc nn nanan ncnTENTANG DUDUK SENGKETANYAMenimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 5Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Samarinda pada tanggal 6 Agustus 2019 dengan Register perkaraNomor : 38/G/2019/PTUNSMD, dan diperbaiki pada tanggal 5 September2019, dengan mengemukakan dalildalil sebagai berikut :OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA.Obyek Sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tergugat berupaSurat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor001

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa SuratPenunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor001/SPPBJ/JL.ANGGREK/BM/DPUTR, tanggal 10 Juli 2019 kepadaCV.NABILA N NAYBILA Perihal : Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaanPaket Pekejaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019),3.

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini berdasarkan dalih Penggugatdalam gugatannya halaman 1 adalah :Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa, Nomor001/SPPBJ/JL.ANGGREK/BM/DPUTR, tanggal 10 Juli 2019, kepadaCV. NABILA N NAYSBILA, Perithal : Penunjukan Penyedia untukPelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8(DAK 2019).Bersama ini kami sSampaikan eksepsi sebagai berikut :1.

PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruff kepada KPA.Bahwa dengan demikian dalil yang diajukan oleh Penggugat dimanamenyatakan bahwa Tergugat adalah pihak menerbitkan SuratPenunjukan Penyedia Barang/ Jasa Nomor001/SPPBJ/JL.ANGGREK/BM/DPUTR, Tanggal 10 Juli 2019 sertamelakukan perbuatan melawan hukum merupakan pernyataan yangtidak berdasar.

Bahwa berdasarkan objek sengketa dalam perkara iniberdasarkan dalih Penggugat dalam gugatannya halaman 1 adalah :Surat = Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa, Nomor001/SPPBJ/JL.ANGGREK/BM/DPUTR, tanggal 10 Juli 2019, kepadaCV. NABILA N NAYSBILA, Perihal : Penunjukan Penyedia untukPelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK2019). Oleh karena itu seyogyanya perlu adanya kesinambungan atauhubungan antara sengketa tata usaha dengan Tergugat.

Rasuna Said, Jakarta Selatan 12960),yang diwakili oleh Purwoko Ary Wibowo, jabatan KepalaKantor:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rinda Gultom,beralamat di Purwantono, Suherman, Surja Consult, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor001/KontraPK/PoA/X1/2017, tanggal 23 November 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan

Nomor001 1/Pdt.G/2014/PA.Bjw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI :Dalam Konpensi :.

Bahwa dari penjelasan Penggugat di atas, dan demi keadilanPenggugat sangat mengharapkan kepada Majelis Pengadilan Pajakdapat mempertimbangkan untuk menerima Surat Keberatan Nomor001/OM/PH/KKCN/IX/2011 sebagai surat keberatan yang seharusnyadiproses lebih lanjut sebagai keberatan wajib pajak, dengan perhitunganjumlah pajak terhutang sebagai berikut: Keterangan BSH ie(Rupiah)Dasar Pengenaan Pajak 203.921.277PPN Terhutang Kurang Dibayar 20.392.128Sanksi Kenaikan Pasal 13 (2) KUP 9.788.221Jumlah Pajak

2019dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini PengadilanTinggi Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tidaksalah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa kesimpulan dan amar putusan Pengadilan Negeri Tangerangyang dikuatkan Pengadilan Tinggi Banten telan didasarkan ataspertimbangan yang cukup dan hukum perdata formil dan materiil:Bahwa oleh karena yang mengadakan perjanjian dengan Penggugatsebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Sewa Menyewa Nomor001

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor001/Pen.Pid/ 2017/PT.PBR tanggal 17 Januari 2017, sejak tanggal 27Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca :1.

tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT75337/PP/M.XA/16/2016, tanggal 17 Oktober 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP931/WPJ.07/2015 tanggal17 Maret 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor001

,kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum, beralamat diJakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor001/PRS/II/2019, tanggal 27 Februari 2019:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut114172.10/2011/PP/M.XXB Tahun

/sp/PALA/CLN/XII/2017 untuk melakukan Lelang EksekusiHak Tanggugan dan dengan surat nomor 2544 B/ SOMCLN/2018TERNYATA Terlawan telah melimpahkan pra lelang pada terlawan Illmelalui terlawan Il, bahwa perobuatan Para Terlawan adalah suatuperbuatan melawan hukum karena perjanjian kredit nomor001/SME/KDU/11 bukanlah akta otentik;22.Bahwa Para Pelawan menyataan keberatan atas perbuatan Terlawan yang meminta Terlawan Ill melakukan Pra Lelang melalui terlawan Ilkarenatelah melakukan suatu perbuatan melawan

hukum denganmelanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEQJK.07/2014Tentang Perjanjian Baku dan Peraturan Bank IndonesiaNo.14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;23.Bahwa Para Pelawan menyatakan keberatan atas permohonan PraLelang Eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh Terlawan olehkarenanya Para Pelawan melakukan gugatan di Pengadilan NegeriKudus sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian kredit nomor001/SME/KDU

Fotokopi Perubahan ke1 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor001/SME/KDU/11 Tanggal 28 Januari 2011 antara PT. Bank Cimb Niaga,Tok. dengan Tuan Sartono Agbas (Bdn Baston Group), tertanggal 05 Januari2012, yang selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P.1.23 ;4. Fotokopi Perubahan ke2 Perjanjian Kredit Nomor 001/SME/KDU/11 Tanggal28 Januari 2011 antara PT.

Fotokopi Perubahan ke1 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor001/SME/KDU/11 Tanggal 28 Januari 2011 antara PT. Bank Cimb Niaga,Tok. dengan Tuan Sartono Agbas (Bdn Baston Group), tertanggal 05 Januari2012, yang selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.12 ;. Fotokopi Perubahan ke2 Perjanjian Kredit Nomor 001/SME/KDU/11 Tanggal28 Januari 2011 antara PT.

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 26 Oktober 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.78420/PP/M.IB/16/2016, tanggal O7 Desember 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP774/WPJ.19/2015 tanggal23 April 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) PPN Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012 Nomor001

tinggal di Dusun Muntabak,RT.001, Desa Penyamun, Kecamatan Pemali, KabupatenBangka, selanjutnya disebut Pemohon.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksisaksi,serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 11 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor001

PUTUSANNomor 2316/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT LOBUNTA KENCANA RAYA, beralamat di Jalan PintuAir Nomor 31B, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710, yangdiwakili oleh Toramo Tobing, jabatan Direktur UtamaPT Lobunta Kencana Raya;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dita A.PPermatasari, kewarganegaraan Indonesia, beralamat diRantau Prapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor001

,Advokat/Pengacara, Asisten Advokat & KonsultanHukum pada Kantor Hukum AHMADIN, SH & REKAN,yang beralamat di Jalan Raya Mauk Kp Kebon RayaRT 011 RW 003, Desa Banyu Asih Kecamatan Mauk,Kabupaten Tangerang 15530, berdasarkan SuratKuasa Khusus, tanggal O02 Februari 2017, Nomor001/SKKPDT.AG/KHAR/II/2017 dan terdaftar dalamregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerangtanggal 03022017 Nomor 60/KUASA/II/2017,selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon/ParaPembanding;MelawanTERBANDING, umur 49 tahun, agama

Bahwa kabel panel listrik Sepanjang Kurang Lebih 6 (Enam) Meter YangDipotong Menjadi 4 (Empat) Bagian yang dibawa oleh terdakwa II adalahbukan milik dari terdakwa melainkan barang tersebut adalah milik PTENERGI UNGGUL PERSADA (EUP) yang berdasarkan Surat Kuasa Nomor001/HRGAEUPKJ/SK/XII/2020 tanggal O7 Desember 2020 telahdikuasakan kepada saksi SUHARDI, SE Bin SELAMET dan saat terdakwa memotong dan memberikan kabel panel tersebut kepada terdakwa Il,dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin

setelan menerima kabel panel tersebut dari terdakwa kemudian terdakwa II pergi meninggalkan Gudang penyimpanan tersebutdengan membawa Kabel Panel Listrik Sepanjang Kurang Lebih 6 (Enam)Meter Yang Dipotong Menjadi 4 (Empat) Bagian tersebut.Bahwa kabel panel listrik Sepanjang Kurang Lebih 6 (Enam) Meter YangDipotong Menjadi 4 (Empat) Bagian yang dibawa oleh terdakwa II adalahbukan milik dari terdakwa melainkan barang tersebut adalah milik PTENERGI UNGGUL PERSADA (EUP) yang berdasarkan Surat Kuasa Nomor001

., kewarganegaraan Indonesia,Konsultan Hukum Pajak pada Pengadilan Pajak, beralamatdi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor001/SKK/ECA/VIII/2015, tanggal 3 Agustus 2015;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3953

Bahwa objek yang digugat oleh Para Penggugat juga tidaklengkap dimana hanya menyebutkan Perjanjian Kredit Nomor001/PK/405/2015 tanggal 20 Januari 2015 tanpamenyebutkan Perubahan Ke1 (Kesatu) Dan PernyataanKembali Perjanjian Kredit Nomor 001/PK/405/2015 tanggal 20Januari 2015, tertanggal 26 Juni 2015 dan Perubahan Ke2(Dua) Perjanjian Kredit Nomor 001/PK/405/2015 tanggal 20Januari 2015, tertanggal 25 Februari 2016yang semuanya Hal. 9 putusan Nomor 176/Pdt/2017/PT SMGadalah merupakan' kesatuan sehingga

Bahwa terhadap Perjanjian Kredit tersebut kemudian ataskesepakatan bersama telah dilakukan perubahan sebagaiberikut :(1) Pada tanggal 26 Juni 2015 telah dibuat dan ditandatanganiPERUBAHAN KE1 (KESATU) DAN PERNYATAANKEMBALI PERJANJIAN KREDIT NOMOR001/PK/405/2015 Tanggal 20 Januari 2015; danHal. 11 putusan Nomor 176/Pdt/2017/PT SMG(2) Pada tanggal 25 Februari 2016 telah dibuat danditandatangani PERUBAHAN KE2 (DUA) PERJANJIANKREDIT NOMOR 001/PK/405/2015 TANGGAL 20JANUARI 2015,yang mengatur dan menyepakati

Perubahan Ke1 (Kesatu) Dan PernyataanKembali Perjanjian Kredit Nomor 001/PK/405/2015 tanggal20 Januari 2015, tertanggal 26 Juni 2015 jo. telah dibuatPerubahan Ke2 (Dua) Perjanjian Kredit Nomor001/PK/405/2015 tanggal 20 Januari 2015, tertanggal 25Februari 2016 adalah SAH SECARA HUKUM DANMENGIKAT KEDUA BELAH PIHAK YAITU PARAPENGGUGAT DAN TERGUGAT 13.Bahwa terhadap dalil Para Penggugat No. 15, Tergugat menanggapinya sebagai berikut:Bahwa dikarenakan perjanjian pokok adalah sah menurut hukumdan tidak

Fotocopy Akte Pemberkatan Nikah Nomor001/01/3/DXXII/APN/H/O6/III/2019 atas nama Franhot Manulangdengan Mayasari.M , yang diberi tanda P4;5.

Rp.760.000.000, (tujuh ratus enam puluh jutarupiah), bahwa Penggugat (debitur) menyetujuli dan menegaskan jumlahuang pokok yang telah diberikan sebagai pinjaman oleh Tergugat(PT.Bank SUMUT Cabang Jakarta) kepada Penggugat (debitur)berdasarkan pemberian fasilitas kredit tersebut telah diterima danPenggugat (debitur) telah berhutang kepada Tergugat (PT.Bank SUMUTCabang Jakarta) berdasarkan Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor001/KCKJAPK/KAL/2013 tanggal 20 Maret 2013, hal tersebut telahdituangkan

perusahaan dianggap mandiri dan berkuasa penuhuntuk dan atas nama perusahaan induk (kantor pusat) karena memilikkapasitas sebagai persona standi in judicio dan pimpinannya langsungberkedudukan sebagai legal mandatory ( full power), Putusan MahkamahAgung RI No.779K/Pdt/1992 mengatakan "kedudukan pimpian cabang suatubank berwenang bertindak untuk dan atas nama pimpinan pusat";Maka berdasarkan dalil hukum Tergugat tersebut diatas, selurun produkhukum yang terkait dengan Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor001

Bahwa para Penggugat tidak menguraikan secara jelas, terang sertakonkrit Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada Tergugatsebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata danTergugat membantah dengan tegas pernyataan para Penggugat yangmenyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukumkepada Penggugat terkait Persetujuan Membuka Kredit Nomor001/KCKJAPK/KAL/2013 tanggal 20 Maret 2013, maka oleh karenanyadalildali para Penggugat pada point 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22tidak