hiduprukun dan harmonis;Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua saksi tersebut menerangkan bahwa calonisteri yang akan dipoligami oleh Pemohon yang bernama CALON ISTERI PEMOHON,keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan sepersusuan dansudah saling mengenal satu sama lain dan telah disetujui oleh keluarga CALON ISTERIPEMOHON sebagai calon isteri serta telah direstui pula oleh Termohon untuk menikah;Menimbang, bahwa selain itu kedua saksi tersebut menerangkan pula bahwaPemohon mempunyai penghasil

kebutuhan bathin Pemohon;e Bahwa keinginan Pemohon untuk menikah untuk kedua kalinya (poligami)dengan perempuan yang bernama CALON ISTERI PEMOHON telahmemperoleh persetujuan secara tertulis dari Termohon;e Bahwa Pemohon dengan calon isterinya (CALON ISTERI PEMOHON) sudahsaling kenal dan telah direstui oleh keluaraga calon isteri untuk menikah;e Bahwa Pemohon dengan calon isterinya (CALON ISTERI PEMOHON) tidakmempunyai hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;e Bahwa Pemohon mempunyai penghasil

ASGEM, M.AP;

1. 2 (dua) lembar asli notulen Rapat Banggar DPRD Kota Balikpapan dengan SKPD penghasil PAD, pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 pukul 10.00 wita bertempat di Ruang Rapat Gabungan Komisi;

Dikembalikan kepada SUKARYANTO;

1. 1 (satu) lembar potokopi slip aplikasi transfer BPD Kaltim Syariah Cabang Balikpapan

Rek: 520104424 tanggal 21 September 2015 senilai Rp.10.354.695.000,- yang dileges sesuai dengan asli;

PUTUSANNomor : 5063/Pdt.G/2010/PA.BwiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugatantara :PENGGUGAT umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempattinggal di Kabupaten Banyuwangi selanjutnya disebutsebagai "Penggugat" ;MELAWANTERGUGAT umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan penghasil perak, dahulu bertempattinggal di Kabupaten Badung

: 134/KB.120/SK/Dj Bun/12.97 tentang Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan PerusahaanDaerah Situbondo Perkebunan Banongan disebutkan bahwa PerusahaanPerkebunan Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan diberikan izintetap usaha budidaya perkebunan dengan Jenis Tanaman Tebu dan Kelapa;Berdasarkan Keputusan Kantor Wilayah Nomor PEM00734/WPJ.12/KP.0903/2008 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha, Perusahaan DaerahSitubondo Perkebunan Banongan masuk dalam klasifikasi jenis usaha sebagaiperusahaan penghasil

Banyumas telah membeli benih kelapagenjah entog untuk dibuat bibit 54.000 butir dari pohon induk blok penghasil tinggi, danyang meminta tandatangan adalah Muhtadi setelah saksi tanda tangani surat, .

Bahwa benar saksi tidak mengetahui keberadaan blok penghasil tinggi kelapa genjahentog didesa Banjarasari maupun di desa Cikidang.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.7.

blok penghasil tinggi kelapa, sesuai SKDirektur Jendral Perkebunan No.53/KB.820/SK/Dj.Bun/051996.

Banyumas tidak ada blok penghasil tinggi kelapa genjah entog sehinggasaksi tidak bisa menunjukan datadata kebun induk kelapa genjah entog yang ada si Kab.Banyumas. Bahwa yang saksi ketahui pengadaan kelapa genjah entog sebanyak 85.000 batang padaKantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Banyumas tahun anggaraan2014 adalah :1. Saksi diberi tahu saksi Kusworo (mantri Tani Kec.

berdasarkan surat dari KanwilSemarang tertanggal 29 maret 2000 tentang Informasi sumber benih bahwa pada lampiranSK .Dirjen Perkebunan No. 53/KB.820/SK/ Dj.Bun/051996 tentang daftar kebun sumberbenih blok penghasil tinggi (BPT) kelapa di Jawa Tengah yaitu kelapa entog berada di desaCikidang Kecamatan Cilongok ada 73 pohon dan Desa Banyarsari Kec.

Tergugat selalu mengantongi semua penghasil annya dan segala segalakebutuhan dalam dal am rumah tangga tergat yang mengatur.cc. Tergugat selalu marah tanpa diketahui penyebab kemarahannya(temperamental)5.

Bahwa hasil produksi dari industri penghasil CPO ini merupakan BarangKena Pajak (BKP) yang pada saat penyerahannya kepada pihak pembelidikenakan Pajak Pertambahan Nilai;.

Bahwa semua Faktur Pajak (FP) yang Pemohon Banding kreditkan sudahsesuail dengan peraturan Perpajakan yang berlaku dan sangat jelas terkaiterat dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sebagai penghasil CPO;Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (5) UndangUndang PajakPertambahan Nilai yang mengatur bahwa Apabila dalam suatu Masa Pajak,Perusahaan Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajakjuga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagianpenyerahan yang terutang pajak

Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Banding informasikansebelumnya bahwa Pemohon Banding memproduksi CPO yang merupakanBarang Kena Pajak, dengan demikian maka semua Faktur Pajak Masukanyang Pemohon Banding peroleh adalah berhubungan dengan penyerahanBarang Kena Pajak yang Pemohon Banding hasilkan;Bahwa hal ini berarti bahwa Faktur Pajak Masukan atas aktivitas kebunPemohon Banding sebagai contoh, atas pembelian pupuk untuk kebunmerupakan Pajak Masukan yang terkait dengan industri penghasil CPO yangmerupakan

Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban PajakDPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPN Pupuk 100 10 10 Tidak Dapates 400 Dibebaskan 400 Dikreditkan CPO 900 90 90 Netto 90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan 2)di atas terlinat jelas ada ketidakadilan dalam bebanpajak yang ditanggung antara perkebunan penghasilTBS dan pabrik CPO pada 2 (dua) badan usahaterpisah, dengan apabila perkebunan penghasil TBSdan pabrik CPO merupakan bagian dari unit usahadalam 1 badan usaha seperti yang terjadi padaTermohon

Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohonwalau Pemohon telah memberikan seluruh penghasil;an Pemohon namunTermohon selalu meminta lebih dari Kemampuan Pemohon; b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah,yakni ia terlalu berani dan sering kali membantah perkataan Pemohondalam rangka membina rumah tangga yang. baik =; 4. Bahwa termohon 3 hari setelah melahirkan pada bulan Februari 2010 pergimeningalkan Pemohon tanpa alasan yang sah; 5.

Pemohon Banding adalah Perusahaan Industri Penghasil Serpih Kayu(Wood Chip)Bahwa Pemohon Banding ingin menjelaskan bahwa perusahaan PemohonBanding merupakan perusahaan industri penghasil serpin kayu (WoodChip). Seluruh penyerahan Pemohon Banding selama tahun 2010 adalahekspor Barang Kena Pajak (BKP) berupa serpih kayu. Serpih kayumerupakan barang kena pajak yang terkena PPN.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) tidak setuju dengan koreksi atas koreksi PajakMasukan sebesar Rp532.228.320,00 dimaksud dengan alasanyang pada intinya sebagai berikut:Bahwa perusahaan Termohon Peninjauan Kembalimerupakan perusahaan industri penghasil serpih kayu (WoodChip). Seluruh penyerahan Termohon Peninjauan Kembaliselama tahun 2010 adalah ekspor Barang Kena Pajak (BKP)berupa serpih kayu. Serpih kayu merupakan barang kenapajak yang terkena PPN.

Pengolahan Kelapa Sawit DPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPNUraian Beban Pajak Pupuk 100 1010 Tidak DapatSa a0 DikreditkanoaDibebaskan 400 CPO 900 9090 Netto 90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1)dan 2) di atas terlihat jelas ada ketidakadilandalam beban pajak yang ditanggung antaraperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO pada 2(dua) badan usaha terpisah, dengan apabilaperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOmerupakan bagian dari unit usaha dalam 1 badanusaha seperti yang terjadi pada TermohonPeninjauan

Pengolahan Kelapa Sawit DPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPNUraian Beban Pajak Pupuk 100Tidak Dapat Tidak DapatDikreditkan Dikreditkan Tidak DapatTH8 400 Dibebaskan 400 Dikreditkan cPO 900 9090 Netto 90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1)dan 3) di atas terlihat jelas ada keadilan dalambeban pajak yang ditanggung antara perusahaanperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOpada 2 (dua) badan usaha terpisah, denganHalaman 30 dari 43 halaman.

Putusan Nomor 322/B/PK/PJK/20178.4.7.apabila perkebunan penghasil TBS danpabrikCPO merupakan bagian dari unit usaha dalam 1(satu) badan usaha seperti yang terjadi padaTermohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding);Bahwa dengan demikian jelas bahwa tidak dapatdikreditkannya Pajak Masukan yang terkaitkegiatan perkebunan menimbulkan keadilandalam pembebanan pajak;Bahwa apabila pada perusahaan yang integrated antaraunit kebun dan unit pabrik, Pajak Masukan kebun dapatdikreditkan, maka terdapat perlakuan

Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban PajakDPPPM DPPPK PPN DPPPM OPP PK PPN Pupuk 100 10 10 Tidak DapatDibebaskan 400 DikreditkanTBS 40a CPO 900 90 90 Netto 90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan 2) diatas terlinat jelas ada ketidakadilan dalam beban pajak yangditanggung antara perkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOpada 2 (dua) badan usaha terpisah, dengan apabilaperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO merupakanbagian dari unit usaha dalam 1 badan usaha seperti yangterjadi pada Termohon

Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban Pajakppppm DPPPK PPN DPPPM DPP PK PPNTidak Dapat Tidak Dapatae = Dikreditkan DikreditkanTBS 400 Dibebaskan 400 aeDikreditkan CPO 900 90 90 Netto 90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan 3) diatas terlihat jelas ada keadilan dalam beban pajak yangditanggung antara perusahaan perkebunan penghasil TBSHalaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 200/B/PK/PJK/2017dan pabrik CPO pada 2 (dua) badan usaha terpisah,dengan apabila perkebunan penghasil TBS dan pabrik

Pemohon Banding adalah Perusahaan Industri Penghasil Serpih Kayu(Wood Chip)Bahwa Pemohon Banding ingin menjelaskan bahwa perusahaan PemohonBanding merupakan perusahaan industri penghasil serpin kayu (WoodChip). Seluruh penyerahan Pemohon Banding selama tahun 2010 adalahekspor Barang Kena Pajak (BKP) berupa serpih kayu. Serpih kayumerupakan barang kena pajak yang terkena PPN.

Bahwa perusahaan Termohon Peninjauan Kembalimerupakan perusahaan industri penghasil serpih kayu(Wood Chip). Seluruh penyerahan Termohon PeninjauanKembali selama tahun 2010 adalah ekspor Barang KenaPajak (BKP) berupa serpih kayu. Serpih kayu merupakanbarang kena pajak yang terkena PPN. Atas dasar tersebutmaka Pajak Masukan yang dibayar oleh TermohonPeninjauan Kembali dapat dikreditkan seluruhnya;b.

bahwa saksi II di hadapan sidang telah memberikan keterangan dibawahsumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah kakak kandungdari Pemohon ;Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah,namun belum dikaruniai keturunan;Bahwa saksi mengetahui penyebab antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihandan pertengkaran karena Pemohon tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Termohonsebab Pemohon tidak punya penghasil

Nature of Business Perusahaan Pemohon Banding adalah industri penghasil minyak kelapasawit (Crude Palm Oil CPO) yang mengolah Tandan Buah Segar (TBS) sebagai bahanbaku dari hasil kebun sendiri menjadi CPO sebagai hasil akhir pabrikasi,. TBS dari hasil kebun sendiri tidak ada yang dijual kepada pihak manapun, semuanya diolahlebih lanjut untuk menghasilkan CPO yang merupakan Barang Kena Pajak yang pada saatpenyerahannya kepada pihak pembeli dikenakan PPN,.

Bahwa Calon Suami bekerja sebagai Pedagang dan memiliki penghasil ratarataRp. 2.000.000,/bulan;. Bahwa sebagai orang tua siap membimbing Calon Suami dan Anak supaya rumahtangganya rukun dan harmonis;Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak sebagai berikut:. Bahwa Anak telah menjalin hubungan dengan Calon Suami sejak 2 (dua) tahunyang lalu dan hubungan Anak dengan Calon Suami atas dasar suka sama sukaserta sudah tidak dapat dipisahkan lagi;2. Bahwa Anak telah berumur 18 tahun 2 bulan;3.

Bahwa keluarga Anak menerima Calon Suami dengan baik;Halaman 5 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.PybBahwa Calon Suami tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehinggadihukum;Bahwa Calon Suami bekerja sebagai Pedagang dan memiliki penghasil ratarataRp. 2.000.000,/bulan;Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukanbukti tertulis berupa:Bukti Surat1.Fotokopi surat penolakan perkawinan Nomor B168/Kua.02.13.02/KU.001/08/2020tanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan

Pemohon Banding adalah Perusahaan Industri Penghasil Serpih Kayu(Wood Chip)Bahwa Pemohon Banding ingin menjelaskan bahwa perusahaan PemohonBanding merupakan perusahaan industri penghasil serpin kayu (Wood Chip).Seluruh penyerahan Pemohon Banding selama tahun 2010 adalah eksporBarang Kena Pajak (BKP) berupa serpih kayu. Serpih kayu merupakan barangkena pajak yang terkena PPN.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) tidak setuju dengan koreksi atas koreksi PajakMasukan sebesar Rp3.390.439.385,00 dimaksud dengan alasanyang pada intinya sebagai berikut:bahwa perusahaan Termohon Peninjauan Kembalimerupakan perusahaan industri penghasil serpih kayu (WoodChip). Seluruh penyerahan Termohon Peninjauan Kembaliselama tahun 2010 adalah ekspor Barang Kena Pajak (BKP)berupa serpih kayu. Serpih kayu merupakan barang kenapajak yang terkena PPN.

Pemohon Banding adalah Perusahaan Industri Penghasil Serpih Kayu(Wood Chip);Bahwa Pemohon Banding ingin menjelaskan bahwa perusahaan PemohonBanding merupakan perusahaan industri penghasil serpin kayu (Wood Chip).Seluruh penyerahan Pemohon Banding selama tahun 2010 adalah eksporBarang Kena Pajak (BKP) berupa serpih kayu. Serpih kayu merupakan barangkena pajak yang terkena PPN.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) tidak setuju dengan koreksi atas koreksi PajakMasukan sebesar Rp3.003.695.940,00 dimaksud dengan alasanyang pada intinya sebagai berikut: Bahwa perusahaan Termohon Peninjauan Kembalimerupakan perusahaan industri penghasil serpin kayu (WoodChip). Seluruh penyerahan Termohon Peninjauan Kembaliselama tahun 2010 adalah ekspor Barang Kena Pajak (BKP)berupa serpih kayu. Serpih kayu merupakan barang kenapajak yang terkena PPN.

Pemohon Banding adalah Perusahaan Industri Penghasil Serpih Kayu(Wood Chip);Bahwa Pemohon Banding ingin menjelaskan bahwa perusahaan PemohonBanding merupakan perusahaan industri penghasil serpin kayu (Wood Chip).Seluruh penyerahan Pemohon Banding selama tahun 2010 adalah eksporBarang Kena Pajak (BKP) berupa serpih kayu. Serpih kayu merupakan barangkena pajak yang terkena PPN.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) tidak setuju dengan koreksi atas koreksi PajakMasukan sebesar Rp1.463.925.956,00 dimaksud dengan alasanyang pada intinya sebagai berikut:Bahwa perusahaan Termohon Peninjauan Kembalimerupakan perusahaan industri penghasil serpin kayu (WoodChip). Seluruh penyerahan Termohon Peninjauan Kembaliselama tahun 2010 adalah ekspor Barang Kena Pajak (BKP)berupa serpih kayu. Serpih kayu merupakan barang kenapajak yang terkena PPN.

Nature of Business Perusahaan Pemohon Banding adalah industri penghasil minyak kelapasawit (Crude Palm Oil CPO) yang mengolah Tandan Buah Segar (TBS) sebagai bahanbaku dari hasil kebun sendiri menjadi CPO sebagai hasil akhir pabrikasi,. TBS dari hasil kebun sendiri tidak ada yang dijual kepada pihak manapun, semuanya diolahlebih lanjut untuk menghasilkan CPO yang merupakan Barang Kena Pajak yang pada saatpenyerahannya kepada pihak pembeli dikenakan PPN,.

Bahwa sesuai dengan data Daftar Umum Merek telah terdaftar merekKANGAROO atas nama MTjioe Lesiangi Chandra dengan nomorIDM000285464 terdaftar 17 Desember 2010 dengan filling date 08 Oktober2010 untuk kelas barang 11, dengan jenis barang instalasi penerangan,pemanasan, penghasil uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan,penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan, yaitu : akumulatorkukus, generator gas, alat atau instalasi penyaring, pemurni, penyaluran danpemanas udara atau air, bath tubs

digunakan selama 3 (tiga) tahun berturutturut dalam perdaganganbarang dan / atau jasa, sejak tanggal pendaftaran, hal ini berdasarkan bukti P12, P13 dan P14 yaitu berupa hasil investigasi dari Laporan yang diberikan oleh MediaReferensi Indonesia yang telah melakukan market survey atas perdagangan barangelektronik yang menggunakan merek KANGAROO milik Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 uraian barang/jasa MerekKANGAROO milik Tergugat adalan Kelas 11 yaitu= Instalasi penerangan,Pemanasan, Penghasil