SARANA SINAR SULAWESI tersebut;

SARANA SINAR SULAWESI VS HAMKA H

TEKNIKA SARANA GARDIAN VS DIRJEN PAJAK;

TEKNIKA SARANA GARDIAN, berkedudukan di KomplekPertokoan DBest, Blok E43, Jl. R.S. Fatmawati, Jakarta Selatan12420 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai PemohonBanding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto No. 4042 Jakarta, dalam hal ini memberikuasa kepada1. Catur Rini Widosari : Direktur Keberatan dan Banding,Direktorat Jenderal Pajak ;2. Budi Christiadi : Kasubdit Peninjauan Kembalidan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding ;3.

Teknika Sarana Gardian, NPWP : 02.041.661.6062.000, alamat : Komplek Pertokoan DBest Blok E43, JI. R.S. Fatmawati,Jakarta Selatan 12420, tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu.

TEKNIKA SARANA GARDIAN tersebut tidakberalasan sehingga harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ditolak dan Pemohon Peninjauan Kembali dipihakyang kalah, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untukmembayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

TEKNIKA SARANA GARDIAN tersebut ;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 638/B/PK/PJK/2011.Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari : Kamis, tanggal 19 Juli 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono,S.H.,M.Sc.

NUSANTARA SARANA ALAM

NUSANTARA SARANA ALAMBerdasarkan alasanalasan yang dikemukakan tersebut diatas, Penggugat memohonkepada yang terhormat Bapak ketua Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa danmengadili serta memutuskan sebagai berikut :12Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnyaMenyatakan secara hokum PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN PT.NUSANTARA SARANA ALAM CV MURNI Nomor : 573/NSA/VI/14/HQ/CA,tanggal 27 Juni 2014 adalah sah dan mengikat sebagai undangundang terhadapTergugat dan PenggugatMenyatakan

Edison (akong) denganPT.Sampoerna (PT.Nusantara Sarana Alam) ;Bahwa saksi mengetahui jika PT.Sampoerna (PT.Nusantara Sarana Alam) akanmelakukan pekerjaan land clearing dimana pada saat itu saksi mendengar bahwaPT.Nusantara Sarana Alam butuh jasa land clearing untuk perkebunan di Darit darisdr.

Agus, kemudian saksi menghubungi Sdr.Edison (akong) karena sepengetahuansaksi Sdr.Edison (akong) mempunyai pengalaman dalam bidang land clearing,kemudian Sdr.Edison (akong) bertemu dengan pihak PT.Nusantara Sarana Alam,setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kelanjutan bagaimana ;Bahwa saksi yang meminta kepada pihak PT.Nusantara Sarana Alam agarpengerjaan land clearingnya di bagi orang pribumi, dimana PT.Nusantara SaranaAlam kebanyakan pekerjaannya dikerjaan oleh orang luar bukan orang pribumi ;

Alam ;Bahwa saksi disini menjelaskan dimana CV Murni mendapatkan pekerjaan landclearing dari PT.Nusantara Sarana Alam akan tetapi pekerjaan tersebut tidak bisadilanjutkan karena PT.Sarana Alam Nusantara tidak memberikan kami kesempatanuntuk melaksanakan pekerjaan tersebut ;Bahwa penggugat atau CV Murni perusahaan yang bergerak dibidangPemborongan ;Bahwa saksi tidak mempunyai CV, tapi saksi yang mengerjakan pekerjaan landclearing dari PT.Nusantara Sarana Alam dengan memakai nama CV.Murni ;Bahwa ada

Bukti T1 ;Anggaran Dasar Perseroan (Tergugat) terakhir yaitu Akta Pernyataan KeputusanPemegang Saham PT Nusantara Sarana Alam Nomor 18 tertanggal 17 April 2014yang dibuat dihadapan Notaris Liestiani Wang, S.H.,.M.Kn Notaris di kotaAdministrasi Jakarta Selatan berikut lembar Penerimaan PemberitahuanPerubahan Data Perseroan PT Nusantara Sarana Alam tertanggal 28 April 2014yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum, fotocopy sesuai dengan

M E N G A D I L I:- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT CITRA RIAU SARANA tersebut;- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr, tanggal 29 Agustus 2023 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Provisi:- Menolak permohonan provisi Penggugat tersebut;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

PT CITRA RIAU SARANA lawan USEP SUTRISNO

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT SARANA KALTENG VENTURA, tersebut;

PT SARANA KALTENG VENTURA VS JULIUS BARUS,

PUTUSANNomor 678 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT SARANA KALTENG VENTURA, diwakili oleh Sunaryo,SP., MS (Direktur Utama) berkedudukan di Jalan KinibaluNomor 266 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya KotaPalangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Rio Denamore Dau, S.H., Advokatpada

rendah dari upahminimum (vide Pasal 89 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003); Bahwa oleh karena Tergugat terbukti membayar upah lebih rendah dariupah minimum maka tepat pertimbangan Judex Facti yang menghukumTergugat untuk membayar kekurangan upah minimum yang belumdibayar kepada Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: PT SARANA

SARANA STEEL;

SARANA STEEL;

SARANA CITRA ADICARYA

Sarana Citra Adicaryaberlangsung dengan baik, begitu pula masingmasing pihak dapatmelaksanakan hak dan kewajibannya ;Hal 2 dari 18 Hal.Put.No.843 K/PDT.SUS/2009Bahwa yang menjadi permasalahan adalah ketika Tergugat melakukantindakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat.

Sarana Citra Adicarya mempekerjakan kembalipekerja Sdr. Hilman Akhyar Ruasyid seperti biasa ;Agar perusahaan PT. Sarana Citra Adicarya setelah menerima anjuran inimemanggil pekerja Sdr. Hilman Akhyar Ruasyid untuk bekerja kembali ;Agar Pekerja Sdr.

Sarana Citra Adicarya periode 20092011 disebutkan bahwaSehubungan dengan pemutusan hubungan kerja antara karyawan denganperusahaan , maka hutanghutang karyawan pada perusahaan dengan buktisah diperhitungkan sekaligus dari uang pesangon atas nama karyawan ataudari sumber penghasilan karyawan hal mana juga telah tercantum dalamPasal 39 ayat (1) Peraturan Perusahaan PT.

Sarana Citra Adicarya periode20052007, dengan demikian, maka besarnya pesangon tersebut di atasharuslah dikurangi dengan hutanghutang (kewajiban) Penggugat, dst ;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Serang sebagaimana tersebut di atas adalah suatupertimbangan yang keliru / salah dalam menerapkan hukum acara khususnyamengenai penerapan hukum acara perdata /H.I.

Sarana Citra Adicarya (bukanperubahan status PT. SDV) dalam klausulnya tidak satupun kata ataukalimat yang menyebutkan dapat berlaku surut / mundur seperti yangterjadi pada Penggugat ;Il.

.- PT AUSTINDO MITRA SARANA

Heruddin Chambari , Pekerja karyawan PT.AUSTINDOMITRA SARANA alamat JI. Trikora RT.011 Kel.SingaGembara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai3. M.Said, Pekerja karyawan PT.AUSTINDO MITRASARANA alamat JI. Gang Antasari No.19 RT.09Kel.Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai4.

AUSTINDO MITRA SARANA, karena unsurunsur dalam hubungan kerja telah terpenuhi yaitu adanyaperintah dari pengusaha, pekerjaan yang jelas dan upah yangditerima sesuai dengan pasal 1 ayat 15 UndangUndangnomor 13 Tahun 2003;. Bahwa Tergugat (PLAUSTINDO MITRA SARANA) selakuperusahaan yang bergerak dibidang industry Tambang BatuBara;.

Said : telah melakukan pelanggaran terhadap peraturanperusahaan PT AMS dan melakukan perbuatan pidana yaknibermain judi di lingkungan perusahaan PT Austindo Mitra Sarana.15coQO Sdr.

. : afas permintaannya sendiri secara lisan kepadaManager PT Austindo Mitra Sarana untuk dirumahkan karena sudahmempunyai pekerjaan sendiri.Dan sehubungan dengan judicial report dari para Penggugat tersebut,maka PT Austindo Mitra Sarana tidak memberikan uang pesangon akantetapi sebagai gantinya kepada masingmasing Penggugat telahdiberikan uang tali asin yang nilainya sebagaimana tercantum didalamsurat kepada masingmasing..

Foto Copy, Hasil Audit Internal PT Austindo Mitra Sarana Sangata KutimTahun 2010 yang diberi tanda.T7 ;. Foto Copy Surat Perintah Wajib Lapor dari Kepolisian Resor KutaiTimur untuk M SAID dan HAERUDDIN yang diberi tanda T8 ;.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT SARANA MARINDO;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

PT SARANA MARINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

SARANA AGRA GEMILANG PUSAT JAKARTA CQ. PT. SARANA AGRA GEMILANG CABANG KUPANG

SARANA AGRA GEMILANG PUSAT JAKARTA CQ. PT.SARANA AGRA GEMILANG CABANG KUPANG, beralamat diJalan Yos Sudarso Kel. Alak Kota Kupang, dalam hal ini diwakilioleh Suyatno, pekerjaan: General Manager PT.

Sarana AgraGemilang KSO Semen Kupang dengan ini memberikan kuasakepada Paulus D B Naro, SH., Kantor Dewan Pimpinan Propinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPPAPINDO) Nusa TenggaraTimur Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi, beralamat diJalan Timur Raya KM 5 Oesapa Kota Kupang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 14 Januari 2014;sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon

PARAMITHA CIPTA SARANA

PARAMITHA CIPTA SARANA, yang diwakili oleh IwanDewono Budiyuwono dan Priyadi, selaku Direktur Utama danDirektur PT Paramitha Cipta Sarana, berkedudukan di GedungWorld Trade Centre Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 2931, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus GufronHariyono, S.H., dan kawankawan, Para Advokat, berkantor diHauling Road PT Adora Indonesia Km. 73, Wara, Desa Mabural,Kecamatan Murung Pudak, Kebupaten Tabalong, PropinsiKalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

KARYA SARANA DRUMINDO

TEKNIKA SARANA GARDIAN VS DIRJEN PAJAK;

TEKNIKA SARANA GARDIAN, berkedudukan di KomplekPertokoan DBest, Blok E43, Jl. R.S. Fatmawati, Jakarta Selatan12420 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai PemohonBanding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto No. 4042 Jakarta, dalam hal ini memberikuasa kepada1. Catur Rini Widosari : Direktur Keberatan dan Banding,Direktorat Jenderal Pajak ;2. Budi Christiadi : Kasubdit Peninjauan Kembalidan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding ;3.

Teknika Sarana Gardian, NPWP : 02.041.661.6062.000, alamat : Komplek Pertokoan DBest Blok E43, JI. R.S. Fatmawati,Jakarta Selatan 12420, tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu.

TEKNIKA SARANA GARDIAN tersebut tidakberalasan sehingga harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ditolak dan Pemohon Peninjauan Kembali dipihakyang kalah, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untukmembayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

TEKNIKA SARANA GARDIAN tersebut ;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000, (duajuta lima ratus ribu Rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari : Kamis, tanggal 19 Juli 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono,S.H.,M.Sc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan olehKetua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko,S.H.,M.S. dan Marina Sidabutar, S.H.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SARANA MARINDO

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding pada Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1575/PJ/2019 tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SARANA

MARINDO, beralamat di Jalan Stania Nomor140 RT 005 RW 002 Gerunggang, Kota Pangkalpinang,yang diwakili oleh Wiryadi Sukamto, jabatan Direktur padaPT Sarana Marindo;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116468.16

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116468.16/2011/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00102/KEB/WPJ.03/2017,tanggal 21 Juni 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00050/207/11/308/16, tanggal 11 April 2016, Masa Pajak September2011, atas nama PT Sarana

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00102/KEB/WPJ.03/2017, tanggal 21 Juni2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00050/207/11/308/16, tanggal 11 April 2016, Masa PajakSeptember 2011, atas nama PT Sarana Marindo, NPWP01.001.929.7308.000, beralamat di Jalan Stania Nomor 140 RT005 RW 002 Gerunggang, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor00050/207/11/308/16, tanggal 11 April, 2016 Masa PajakSeptember 2011, atas nama PT Sarana Marindo, NPWP01.001.929.7308.000, beralamat di Jalan Stania Nomor 140 RT005 RW 002 Gerunggang, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

SARANA STEEL;

PT SARANA MARINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 3882/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SARANA MARINDO, beralamat di Jalan Stania Nomor140 RT 005 RW 002, Gerunggang, Kota Pangkalpinang,Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh WiryadiSukamto, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116468.16/2011/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00102/KEB/WPJ.03/2017,tanggal 21 Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00050/207/11/308/16, tanggal 11 April 2016 Masa Pajak September2011, atas nama PT Sarana

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SARANA MARINDO;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SARANA BAJA PERKASA, tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr., tanggal 26 September 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi - Menolak Esksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

Menghukum Tergugat/PT Sarana Baja Perkasa untuk membayar Hak-hak Penggugat/Wirda Hanum sebesar Rp39.090.800,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:- Pesangon: 2 x 6 x Rp2.428.000,00 =Rp29.136.000,00 - Penghargaan Masa Kerja: 1 x 2 x Rp2.428.000,00 =Rp4.856.000,00Sub Total = Rp33.992.000,00- Penggatian Perumahan & Pengobatan:15% x Rp33.992.000,00 =Rp5.098.800,00Jumlah Keseluruhan =Rp39.090.800,00(tiga puluh sembilan juta sembilan

PT SARANA BAJA PERKASA VS WIRDA HANUM

PUTUSANNomor 330 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT SARANA BAJA PERKASA, diwakili oleh Hendra Ongko,Kepala Cabang PT Sarana Baja Perkasa Pekanbaru,berkedudukan di Jalan Kolonel Bejo Nomor 48, Pulo BrayanBarat Il, Medan Timur, Sumatera Utara atau Sector PT IKPPTbk., Pinang Sebatang Km.26, Perawang, Kecamatan Tualang,Kabupaten

Menghukum Tergugat/PT Sarana Baja Perkasa untuk membayar HakHalaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 330 K/Padt.SusPHI/2019hak Penggugat/Wirda Hanum sebesar Rp46.374.800,00 (empat puluhenam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah),dengan rincian sebagai berikut:4.1. Pesangon: 2 x 6 x Rp2.428.000,00 =Rp29.136.000,004.2. Penghargaan Masa Kerja: 1 x 2 x Rp2.428.000,00 =Rp4.856.000,00Sub Total = Rp33.992.000,004.3.

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,sehingga secara hukum berlakulah ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf fUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan junctoPasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 bagi Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi PT SARANA

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SARANA

Menghukum Tergugat/PT Sarana Baja Perkasa untuk membayarHakhak Penggugat/Wirda Hanum sebesar Rp39.090.800,00 (tigapuluh sembilan juta sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah), denganrincian sebagai berikut: Pesangon: 2 x 6 x Rp2.428.000,00 =Rp29.136.000,00 Penghargaan Masa Kerja: 1 x 2 x Rp2.428.000,00 =Rp4.856.000,00Sub Total = Rp33.992.000,00 Penggatian Perumahan & Pengobatan:15% x Rp33.992.000,00 =Rp5.098.800,00Jumlah Keseluruhan =Rp39.090.800,00(tiga puluh sembilan juta sembilan puluh ribu delapan

WALIKOTA SAMARINDA; PT SARANA INDAH PERKASA; JULIATY;

., Staf Bagian Hukum SetdaKota Samarinda; nnn nnn anno nnnSemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor diBagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda,Gedung Balaikota Samarinda, beralamat di Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda, Kalimantaberdasarkan surat kuasa khusus Nomor I/HUKKS/ 2017, tanggal 30 Maret 2017, untuk. nya disebutsebagai TERGUGAT/PEMBANDI Yo oeceeceteeneeeeeePT SARANA INDAH PERKASA, badan : 1 perseroan yang didirikan menurut hukum R Indonesia, berkedududkan diSamarinda,

Jalan Hasan Basri RT.22Samarin mantan Timur, diwakili oleh Ko King Heng,Direktur Utama PT Sarana Indah Perkasa, dalam perkaraini memberi kuasa kepada: 1.

PT SARANA MARINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 4047/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SARANA MARINDO, beralamat di Jalan Stania Nomor140, RT 005 RW 002 Gerunggang, Kota Pangkalpinang,Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh WiryadiSukamto, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tio CarlosAntonius Purba, kewarganegaraan Indonesia, beralamat diLubang Buaya RT 009 RW 002, Kelurahan Lubang

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SARANA MARINDO;Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4047/B/PK/Pjk/20192. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.