Bahwa Judex Facti s.o.r telah melampaui batas kewenangan dalammemeriksa dan memutus sengketa tentang sertifikat hak milik Nomor 90Tahun 1992 atas nama Gamel Purba dan Sertifikat Hak Milik Nomor 65Tahun 1987 atas nama Mathias Hutapea yang saling tumpang tindih,karena sertifkat hak milik dalam perkara a quo merupakan Keputusan TUNyang masuk kedalam kewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara;1.

Peta bidang tanah hasil pengukurankadasteral yang diterbitkan BPNRI ; Bahwa, karena Penggugat ketika mengajukanpermohonan HGU belum melengkapi semua syaratsyarat sebagaimana dijelaskan pada angka 5diatas maka permohonan Penggugat dikembalikansebagaimana surat tergugat Tanggal 31 Mei 2011Nomor 1166.300.62/V/2011 untukdilengkapi ; Bahwa berdasarkan uraian angka 3, 4, 5, 6 dan 7diatas, maka surat Tergugat Tanggal 31 Mei 2011adalah termasuk dalam kriteria Keputusan TUNYang berada diluar objek gugatan

Kepentingan tersebut bukandiperoleh dari orang lain;e Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baikmengenai luas maupun intensitasnya;b) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan TUNyang bersangkutan;222 02 nnenen nn nnen nnnBahwa Penggugat harus dapat menunjukkan kerugian yangbersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya keputusanTUN sehingga hanya keputusan TUN yang menimbulkanakibat hukum yang dikehendaki oleh Badan atau Jabatan TUNyang mengeluarkannya sajalah yang mempunyai

April 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap yangpada pokoknya telah menyatakan batal Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor1/Kelurahan Bibis atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat IlSurabaya (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi), Gambar SituasiNomor 705/1996 tanggal 30 Januari 1996 yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kota Surabaya pada tanggal 11 November 1996;Bahwa oleh karena alas hak kepemilikan objek sengketa oleh TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi telah dibatalkan oleh Pengadilan TUNyang

UyekTertanggal 16 Oktober 1982 yang dibuat dihadapan Syamsuriselaku pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan AgamaSurakarta;Fotokopi Surat Kelahiran no 474.1/91/II/84,tertanggal 24 februari 1984 yang dikeluarkan oleh kelurahan Jebres dandilegalisir oleh Drs.A.Fahrudin HS selaku Lurah Jebres;Fotokopi KK Nomor 0692 tertanggal 1 januari 1995 atas namaSarimin yang dikeluarkan oleh Camat Jebres;Fotokopi KTP Saksi atas nama Suwahjo dan Suprapti;Bahwa dalam posita angka 18 dikemukakan bahwa keputusan TUNyang

Bahwa kedudukan hukum Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor06/19.63/XIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 merupakan Keputusan TataUsaha Negara yang secara definitif menurut Pasal 1 angka (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negarasuatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUNyang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundangHalaman 5 dari 36 halaman, Putusan Nomor 28/PDT/2021

Bahwa tergugat membantah dengan tegas dan menolak dalil penggugatpada ALASAN GUGATAN point 7 s/d 8 karena Keputusan Tata UsahaNegara dari tergugat dalam menandatangani dan menetapkan objekgugatan penggugat adalah keputusan yang ditetapkan oleh pejabat TUNyang berwenang dan telah sesuai dan/atau tidak bertentangan denganketentuan peratuaran perundangundangan dan Asas Umum PemerintahanYang Baik ;.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Para Penggugattelah mengajukan Upaya Keberatan sebagaimana bukti P16, dan telah diterima olehTergugat namun tidak ditanggapi oleh Tergugat, dengan demikian gugatan ParaPenggugat tidak dapat dikatakan prematur sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1)Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa AdministrasiPemerintahan Setelah menempuh Upaya Administrasi, karena dengan adanyakeberatan yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat sebagai Pejabat TUNyang

oleh Keputusan tersebut.wn Oleh sebab pihak ketiga itu tidak terkena secara langsungmungkin hanya karena membaca di surat kabar atau membaca di papanpengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju olehkeputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isikeputusan TUN itu oleh alamat yang dituju keputusan yang bersangkutan, makabiasanya tenggang waktu sembilan puluh hari dalam masa mana ia akanmenggugat sendiri pihak Badan atau Jabatan TUN dan Pemegang keputusan TUNyang

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkanketentuan Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangundanganlain yang bersifat hukum pidana;Bahwa sesuai dengan pendapat Indroharto, S.H.dalam Buku Beracaradi Pengadilan Tata Usaha Negara hal 222 dinyatakan bahwa mengenaipenilaian sah tidaknya penetapan tertulis terhadap Keputusan TUNyang berkaitan dengan ketentuan KUHP, KUHAP dan Ketentuan Pidanalainnya adalah masuk kompetensi peradilan

Putusan Nomor 279 K/TUN/2016dikecualikan seperti yang dimaksud pada Pasal 2 Huruf d UU Nomor 5Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU Nomor 51 Tahun2009.Dengan berdasarkan peraturan perundangundangan tersebut diatas makaObjek Sengketa a quo adalah termasuk dalam kualifikasi Keputusan TUNyang dapat disengketakan melalui Peradilan TUN dan untuk itu menjadikewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untukmemeriksa, memutus, dan mengadili sengketanya, bukan kewenanganPengadilan

Bahwa dengan demikianterdapat keadaan yang sangat mendesak agar pelaksanaan Keputusan TUNyang bersangkutan ditunda selama pemeriksaan sengketa TUN ini sedangberjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukumtetaP.

sebelumnya pernah berperkara dengan Terdakwa dansaksi digugat dengan alasan sertifikat yang satu itu;Bahwa yang dialami saksi shok karena sertifikat sudah dibatalkan dansudah selesai ternyata digugat lagi dan terpaksa saksi menggunakanjasa pengacara lain;Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 250 juta rupiah;Bahwa sebetulnya sertifikat yang saksi miliki itu Sudah dialinkan ke pakGiman;Bahwa selain gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Baratdiajukan juga gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan di TUNyang

;Jadi dalam keadaan konkretnya, adanya suatu kepentingan atau suatunilai yang harus dilindungi oleh hukum itu disatu pihak ditentukan olehfaktorfaktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan dilainpihak oleh faktorfaktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUNyang bersangkutan ; a.

3667 Panaikang tanggal 14Pebruari 1995, Gambar Situasi7384 tanggal 26111994 Luas 1025m2 atasnama Raymond Ardan Arfandi selanjutnya berubahmenjadi Sertipikat Hak Milik No. 21379/Karampuang, Surat UkurPutusan No. 89G/2016/PTUN.Mks.Halaman 16 dari 36 Halamantanggal 11022013 No. 01583/2013, adalah berasal dari Persiladalah berasal dariTanah milik Adat Persil 33 a SIIl190 C1, bukansebagaimana didalilkan Penggugat pada Persil 33 a Sil Kohir759 C1 ;Bahwa dengan adanya perbedaan tersebut menjadikan objek Tunyang

Kalau mau berjuang yang benar seharusnya gugat saja hasiolpengumumannya untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum bukan gugatan TUNyang hanya melanjutkan proses seleksi bahwa seluruh Peserta seleksi tidakdipungut biaya sepeserpun dalam mengikuti ujian seleksi PerangkatDesa. 5. TENTANG ALASAN DAN DASAR GUGATAN Halaman 19 dari 43 hal Perkara Nomor : 174/G/2018/PTUNSMGBahwa gugatan Penggugat pada point II tentang alasan pengajuan gugatanmenyebutkan antara lain :5.1.

Ketentuan tersebut harus dimaknai bahwa objek darisengketa fiktif positif adalah Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat TUNyang menurut ketentuan' peraturan perundangundangan harusdiajukan permohonan terlebih dahulu, untuk pelaksanaannya ataupenerbitannya (contoh penerbitan sertifikat hak atas tanah, izinizin, dsb).

Dengan demikian, ketentuan Pasal 53 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014harus dimaknai bahwa Peradilan TUN berwenang untuk memeriksa danmemutus penerimaan permohonan Keputusan dan/atau Tindakan FiktifPositif dari Badan atau Pejabat Pemerintahan sebatas penetapan atauHal. 32 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smgpelaksanaan suatu Keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat TUNyang menurut ketentuan peraturan perundnagundangan mensyaratkankeharusan adanya Permohonan dari masyarakat terlebih dahulu

dasari pada asumsiasumsiPenggugat semata hal ini sebagaimana yang telah Tergugat uraikanpada Eksepsi pada ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) jo PasalPasal 51 ayat (3) Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negarasebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganHalaman 28 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUNMDN.21.22.23.UndangUndang No. 51 Tahun 2009, dimana ketentuan UndangUndang tersebut telah menentukan bahwa atas suatu keputusan TUNyang

Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum;Adanya kepentingan seperti itu merupakan suatu syarat minimal untukdapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan TUN,Jadi alasan keadaan konkretnya, adanya suatu kepentingan atau suatunilai yang harus dilindungi oleh hukum itu disatu pihak ditentukan olehfactorfaktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan dilainpihak oleh factorfaktor yang ada kaitannya dengan Keputusan TUNyang bersangkutan;a) Kepentingan

Kepentingan tersebut bukandiperoleh dari orang lain.e Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baikmengenai luas maupun intensitasnya.Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan TUNyang bersangkutan.Bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan kerugian yangbersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya keputusanTUN sehingga hanya keputusan TUN yang menimbulkanakibat hukum yang dikehendaki oleh Badan atau Jabatan TUNyang mengeluarkannya sajalah yang mempunyai arti untukdigugat.Halaman

hukumnya untuk memperhatikan kaidah hukumatau norma peraturan perundangundangan yang berlaku serta asasasasumum pemerintahan yang baik, wajib pula baginya untuk memastikanbahwa tindakannya cermat, wajib baginya untuk berhatihati dalam tindakan,wajid baginya untuk memastikan bahwa fakta yang dijadikan dasartidak mengandung kekurangan atau tidak mengandung cacat hukum, danwajib memperhatikan faktafakta yang sesungguhnya terjadi di lapangandalam rangka memenuhi unsur prosedur penerbitan suatu Keputusan TUNyang

Warga Negara Indonesia,Tempat dan Tanggal Lahir: Porsea, Tapanuli, Sumatera Utara, 6 Juni1942, Jenis Kelamin : Lakilaki, Alamat : Komplek Perumahan VilaDelima, Blok A/1, Jalan Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Cilandak,Jakarta Selatan, Pekerjaan : Pensiunan / Mantan Ketua / Hakim TinggiPT.TUN Medan.Telah memberikan keterangan sesuai dengan keilmuannya, yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut :Bahwa, menurut pendapat Ahli, yang dimaksud dengan Keputusan TUNyang dapat dijadikan sebagai Obyek Sengketa

., sehingga Pengadilan TUN Bandung menyatakanbahwa, Keputusan TUN berupa 9 (sembilan) buah SertifikatHak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi obyekgugatan perkara ini berdasarkan rangkaian Keputusan TUNyang berawal dari dasar yang cacat yuridis seperti telahdiuraikan dimuka, maka keputusankeputusan TUN a quo harusdinilai cacat yuridis dan harus dinyatakan batal;Putusan Mahkamah Agung RI No. 1687 K/Pdt/1998 tanggal 2991999 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No.26/P.TUN/G/PIg

Berdasarkan UndangUndangTUN pada Pasal 55 ayat 1 menegaskan saat adanya pemberitahuansecara tertulis dari Pejabat TUN dibuktikan secara tertulis ataudibuktikan dengan 2 orang saksi di bawah sumpah bahwa Pejabat TUNyang mengeluarkan putusan tersebut telah memberitahukan secararesmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sejak saatitulah dihitung bahwa Penggugat yang tidak dituju oleh Keputusan TUNtersebut mengetahui adanya objek perkara balik nama yang didasarkanpada akta jual beli yang cacat