sidang yang telah ditetapkan ParaPemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan,dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnyamenyerahkan asli Surat permohonan dan asli Surat Kuasa serta asli Suratpersetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surattersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi eCourt,lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;Bahwa selanjutnya dibacakanlah Permohonan Para Pemohon danMajelis Hakim menjelaskan tenyang

MksBahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acarasidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dariPenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah seperti tersebut di atas;Menimbang, bahwa setelah dibacakanlah Permohonan Para Pemohondan Majelis Hakim menjelaskan tenyang kekurangan petitum PermohonanPara Pemohon yakni tidak dicantumkan: kata Menetapkan atau MenyatakanAlmarhum KH.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi B tanggal 20 Oktober2014 No.406/PEN/PDT/2014/PT.BDG tenyang memeriksa dan mengadili pe penunjukan Majelis Hakimntara kedua belah pihaktersebut diatas ; * ;2. Berkas perkara dan waran OS utusan Pengadilan Negeri BekasiN.Bks tanggal 16 April 2014 berikut suratNo. 447/PDT.VERZET/201surat lainnya yang bers an dengan perkara tersebut ; Wire DUDUKNYA PERKARA :Medalam resmi putusan Pengadilan Negeri BekasiNo.

HUSNUL CHOTIMAH,Penggugat II;Bahwa alamarhumah Djumaiyah ketika meninggal dunia meninggalkanharta berupa Tanah dan bangunan seluas + 250 M2 yang terletak diJIl.Raya Suyitman No.112 RT 001 RW 018, Desa Ambulu, KecamatanAmbulu, Kabupaten Jember, dengan batasbatas sebgai berikut :Utara : Tanah H.Suyono;Selatan : Rumah P.IksanBarat : Jl.Raya SuyitmanTimur : Rumah Tenyang;Sekarang dalam penguasaan SITI HASANAH, Tergugat Bahwa setelah meninggal dunia harta peninggalan almarhumahDjumaiyah sebagai disebut

Bahwa alamarhumah Djumaiyah ketika meninggal dunia meninggalkanharta berupa Tanah dan bangunan seluas kurang lebih 250 M2 yangterletak di Jl.Raya Suyitman No.112 RT 001 RW 018, Desa Ambulu,Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, dengan batasbatas sebgaiberikut :Utara : Tanah H.Suyono;Selatan : Rumah P.IksanBarat : Jl.Raya SuyitmanTimur : Rumah Tenyang;Sekarang dalam penguasaan SITI HASANAH, Tergugat danbelum dibagi waris;Menimbang, bahwa petitum yang dimohonkan oleh para Penggugatsebagaimana tersebut

dapat hiduprukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakimmenilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidakharmonis lagi karena telah pecah (broken marriage) dan secara nyata tidakdapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki olehalQuran Surah arRuum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tenyang

mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat danTergugat;Menimbang, dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyahyang untuk selanjutnya diambil alin menjadi pertimbangan Hakim yaitu :celled) ils (le arte auticll 6 3Artinya : Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukandari pada mengambil maslahat (kebaikan)Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan olehPenggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tenyang

terhadapanak Penggugat dan Tergugat bernama Abdullah Wael tersebut;Menimbang, bahwa atas pencabutan posita dan petitum mengenai hakasuh serta nafkah anak tersebut, maka Hakim tidak mempertimbangkan positadan petitum tersebut lebih lanjut;Menimbang, bahwa pokok perkara ini mengenai sengketa perkawinan,berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahHim. 14 dari 16Putusan Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.Nladiubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang UndangNomor 50 Tahun 2009 Tenyang

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 Tenyang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

., yanggal 14 November 2018 tenyangpenunjukan Majelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Nomor1479/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr. yanggal 16 November 2018 tenyang HariSidang;e Berkas perkara dan Suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi Penuntut Umum, dan ParaTerdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Utr.Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara (selanjutnya disebut para saksi),mendapatkan informasi dari masyarakat tenyang adanya sekelompok oarngyang sedang bermain judi remi saho di Depo kontainer Kalog Jl, REMartadinata No 1 Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian para saksi bersamadengan tim melakuakan Penyelidikan lalu melakukan penangkapan terhadap 4(empat) orang lakilaki yang sedang bermain judi remi saho yaitu terdakwa AGUS SURYADI BIN R.

Martadinata No 1 Tanjung PriokJakarta Utara atau setidaktidaknya masih dalam daerah hukum PengadilanNegeri Jakarta Utara, menggunakan kesempatan bermain judi, perbuatantersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:Berawal pada hari tersebut diatas, saat saksi ISWADI dan saksi TIANWIJANARKO bersama dengan tim yang merupakan anggota Polisi PolresPelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara (selanjutnya disebut para saksi),mendapatkan informasi dari masyarakat tenyang adanya sekelompok oarngyang

Haris, EndangAlias Bewok Bin Carmisah, Pendi Sigalingging Bin Timbul Sigalingging danYudha Herdiansyah Bin Darsono setelah diperiksa indetitasnya dalampersidangan telah sesuai nama dan indetitas Para Terdakwa sebagaimanayang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menurutpenilaian Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang mampuberyanggung jawab, sehingga tidak terdapat lagi kekeliruan tenyang subjekHukum Terdakwa, maka dengan demikian unsur ke 1 telah terbukti;Ad.2.

tersebut telah terbukti retak dan pecah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakimmenilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidakharmonis lagi karena telah pecah (broken marriage) dan secara nyata tidakHim. 14 dari 17Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Nladapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki olehalQuran Surah arRuum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tenyang

mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat danTergugat;Menimbang, dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan kaidah fighiyahyang untuk selanjutnya diambil alin menjadi pertimbangan Hakim yaitu :celled) ils (le arte auticll 6 3Artinya : Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukandari pada mengambil maslahat (kebaikan)Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan olehPenggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tenyang

Posita nomor 8 (delapan) dan 9 (sembilan) serta petitumnomor 3 dan 4 mengenai pembebanan nafkah iddah dan mutah;Menimbang bahwa atas pencabutan posita dan petitum mengenaimengenai tuntutan Nafkah iddah dan Mutah tersebut maka oleh Hakim Tunggaltidak dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa pokok perkara ini mengenai sengketa perkawinan,berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang UndangNomor 50 Tahun 2009 Tenyang

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 Tenyang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini:MENGADILI1.

38K/AG/1990 yanggal 5 Oktober 1991;Him. 17 dari 22Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/PA.NlaMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakimmenilai bahwa keadaan rumah yangga Penggugat dan Tergugat sudah tidakharmonis lagi karena telah pecah (broken marriage) dan secara nyata tidakdapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah yanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki olehalQuran Surah arRuum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tenyang

mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat danTergugat;Menimbang, dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyahyang untuk selanjutnya diambil alin menjadi pertimbangan Hakim yaitu :celled) ils (le atte auticll 6 9Artinya : Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukandari pada mengambil maslahat (kebaikan)Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan olehPenggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tenyang

untuk memberiperlindungan hukum bagi hakhak perempuan dan anakanak pasca perceraian,hal mana sesuai dengan maksud dan tujuan diberlakukannya PERMA Nomor 3Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapandengan Hukum, sehingga hal tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa pokok perkara ini mengenai sengketa perkawinan,berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang UndangNomor 50 Tahun 2009 Tenyang

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 Tenyang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

2015 sampaidengan yanggal 18 Juli 2015;Penuntut Umum sejak yanggal 3 Juli 2015 sampai dengan yanggal 22Juli 2015;Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak yanggal 6 Juli 2015 sampaidengan yanggal 4 Agustus 2015;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak yanggal 5Agustus 2015 sampai dengan yanggal 3 Oktober 2015;Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Lmj yanggal 6 Juli 2015 tenyang

penunjukan MajelisHakim.Hal dari 14 Putpid No 234/Pid.B/2015/PN.Lmje Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Lmj yanggal 6Juli 2015 tenyang penetapan hari sidang.e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan.Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

M E N E T A P K A N: Mengabulkan permohonan para pemohon; Menetapkan memberi izin kepada para pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama ibu yang tertulis dan terbaca SARIA LANDY yang sebenarnya adalah WASARIA LANDY Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak para pemohon Nomor 29671/CS.DMT/2011 tertanggal 28 Desember 2011; Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan kepada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tenyang penetapan ini untuk dicatat pada

akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 81 ayat (2) Undangundang RI No. 23 Tahun 2002 tenyang

pertimbanganpertimbangansebagaimana tersebut diatas telah ternyata bahwa Terdakwa telah melakukanhubungan selayaknya yang dilakukan oleh suami istri, perobuatan mana olehTerdakwa didahului dengan cara merayu atau mengajak saksi korban meskipunsaksi korban menolak akan tetapi karena diajak terus oleh Terdakwa sehinggasaksi korban terdiam tanda setuju, perbuatan Terdakwa tersebut menurutMajelis Hakim telah memenuhi unsur ini ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2)Undangundang RI No. 23 Tahun 2002 tenyang

Perlindungan Anak telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif ke SATU melanggar pasal 81 ayat (2) Undangundang RINo. 23 Tahun 2002 tenyang Perlindungan AnakMenimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya

anak pemohon mencapai umur yang telahditentukan oleh Undangundang;Bahwa, atas saran Hakim tersebut pemohon akan mencabutperkaranya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amarpenetapan sebagaimana tersebut dibawah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tenyang

para pemohon; Menetapkan memberi izin kepada para pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama Ayah yang tertulis dan terbaca SAINUDIN LABAHAWA yang sebenarnya adalah SAINUDINdan nama ibu yang tertulis dan terbaca SARIA LANDY yang sebenarnya adalah WASARIA LANDY Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak para pemohon Nomor 8101CLT0608201011981 tertanggal 7 Agustus 2010; Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan kepada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tenyang

akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif ke SATU sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 81 ayat (2) Undangundang RI No. 23 Tahun 2002 tenyang

pertimbanganpertimbangansebagaimana tersebut diatas telah ternyata bahwa Terdakwa telah melakukanhubungan selayaknya yang dilakukan oleh suami istri, perouatan mana olehTerdakwa didahului dengan cara mengasih uang kepada saksi korban terlebihdahulu kemudian Terdakwa menanyakan imbalan dari saksi korban berupaciuman bibir leher dan payudara, perbuatan Terdakwa tersebut menurut majelishakim telah memenuhi unsure ini ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2)Undangundang RI No. 23 Tahun 2002 tenyang

Perlindungan Anak telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif ke SATU melanggar pasal 81 ayat (2) Undangundang RINo. 23 Tahun 2002 tenyang Perlindungan AnakHalaman 25 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.

Psar Muaradua Kab Oku Selatan atau disuatu tenyang nasih + termasulk dal an daerah Hukum Pengadilan Nereri Baturaja dengan sengaGy me suasal y atau mami liked hasil hutan berupa kayu jenis Tenan yang tidak Bang cena 3 dengan sura + Keterangan syahnya hasil Hutan, yang dilakuken olehangen Cara sebagal berikut s >Wa Pada hari sabtu tanggal 25 Desenber 2004 sekitar jam 22.00 Wib, datanglahhen Bin Asnawi wa, dalam berks as perkera lain) kerumah terdakwa Beninnh untuk meryemp atlcar dari saksi Mukeaned

Mengabulkan permohonan para pemohon;

Menetapkan memberi izin kepada para pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama ibu yang tertulis dan terbaca SARIA LANDY yang sebenarnya adalah WASARIA LANDY Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak para pemohon Nomor 29671/CS.DMT/2011 tertanggal 28 Desember 2011;

Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan kepada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tenyang

Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Supatah bin Tenyang meninggal pada 05 Juli 2013 adalah :2.1 Suwatin Binti Dakir, sebagai Istri.2.2 Subekti Adianto bin Supatah, sebagai anak lakilaki Pertama.2.3 Moch. Hidayatulloh bin Supatah, sebagai anak lakilaki Kedua.3.

mempunyaihalangan perkawinan menu rut undangundang No.1 tahun 1974 tentangperkawinan, karena suatu kepentingan dapat mengajukan istbat nikah padaMahkamah Syar'iyah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa MahkamahSyariyah berwenang memeriksa dan mengadili perkara tentang pengesahanperkawinan;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi kepersidangan yang menyatakan walaupun tidak menyaksikan peristiwa nikah,Halaman 5 dari 8 halalamanPenetapan Nornor 20/PdtP/2017/MSLsmnamun saksi berkeyakinan tenyang

Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Supatah bin Tenyang meninggal pada 05 Juli 2013 adalah :2.1 Suwatin Binti Dakir, sebagai Istri.2.2 Subekti Adianto bin Supatah, sebagai anak lakilaki Pertama.2.3 Moch. Hidayatulloh bin Supatah, sebagai anak lakilaki Kedua.3.

tlosleArtinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yangkhawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amarpenetapan sebagaimana tersebut dibawah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tenyang

beralasan karenaTergugat telah terbukti dipenjara 14 (empat belas) tahun lamanya;Menimbang, bahwa dengan kondisi Tergugat yang mendapathukuman selama 14 tahun penjara telah membuat berpisahnya tempattinggal antara Penggugat dengan Tergugat , padahal semestinya kehidupansuami isteri haruslah hidup bersama dalam satu rumah kediaman yang tetapdan saling mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahirbathin yang satu kepada yang lain sebagaimana maksud pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tenyang