bertentangan dengan ketentuanPasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)adalah:Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melaluilembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelakuusaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umumb

Undangundang Nomor: 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen :a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat usaha pelakumelalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen danpelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:a.

MarthinAugustinus Latupeirissa, sementara pembacaan putusan atas namaTerdakwa BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed. danTerdakwa ELIAS Soplantila, S.Sos. dianggap telah dibacakan karenaMajelis Hakim berpendapat putusan lengkap akan diberikan kepadapemohon kasasi / Jaksa Penuntut UmumB.2.Majelis Hakim dalam putusan a quo melanggar ketentuan Pasal 200UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.Pasal 200 UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAPmenyatakan : Surat Putusan ditandatangani oleh Hakim dan paniteraseketika

Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menqgugat pelakuusaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikansengketa konsummen dan pelaku usaha atau melaluiperadilan yang berada di lingkungan peradilan umumb.

Peradilan Umumb. Peradilan Agamac. Peradilan Militerd. Peradilan Tata Usaha. Selanjutnya undangundang yang menjadi dasar keberadaan masingmasing dari empat lingkungan peradilan tersebut sudah secara tegasmenentukan batas yurisdiksi kewenangan mengadili..

UndangUndang Nomor : 8 tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen:a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelakuusaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang beradadi lingkungan peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Kosumen (BPSK), yang menyatakan :a.

Penjualan di muka umumb. Dilakukan dengan perantara atau bantuan kantor lelangc.

Bin Inteldim1) P4GN Sinteldima) Triwulan b) Triwulan IIc) Triwulan Illd) Triwulan IV2) Lak TO PimpinanUnit IntelabCcdTriwulan Triwulan IlTriwulan IIITriwulan IV))))Staf Operasi/Ops1.DIPA Daeraha.bc.dBelanja Barang OpsLatihan Matra DaratBelanja BarangBelanja Bahan1) Perencana LatihanKodim 1005/Mrba) Latorsar Umumb) UTP Umumc) Lator Jabd) UTP Jab)e) Minggu Militer 36.590.00036.590.00036.590.000122.789.00040.932.00010.233.00010.233.00010.233.00010.233.00081.864.00020.466.00020.466.00020.466.00020.466.0005.400.0001.350.0001.350.0001.350.0001.350.00095.864.00095.864.00095.864.00030.630.00010.210.00010.210.0005.105.0005.105.00065.234.00019.808.50019.808.50012.808.50012.808.500140.860.00041.000.00041.000.00031.000.00031.000.00011.854.4005.471.5005.471.500882.500882.500794.250

36.590.00036.590.00036.590.000122.789.00039.898.7509.919.95010.030.0009.973.9509.973.95081.864.00020.466.00020.466.00020.466.00020.466.0004.950.0001.200.0001.200.0001.200.0001.350.00094.753.54694.753.54694.753.54629.519.5469.844.0919.729.0914.995.9094.950.45565.234.00019.808.50019.808.50012.808.50012.808.500135.163.43838.810.14238.810.14229.537.41429.537.41411.854.4005.471.5005.471.500882.500882.500794.250 TerserapTerserapTerserapTerserapTerserapTerserapTerserapTerserapTerserapTerserapTerserapTerserapTerserapTerserap450.000150.000150.000150.000 Hal 31 dari 170 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 11K/PMTV/AD/VIl/2020 (1) Triwulan (2) Triwulan II(3) Triwulan III(4) Triwulan IV2) Pengakhiran LatihanKodim 1005/Mrba) Latorsar Umumb

) UTP Umumc) Lator Jabd) UTP Jabe) Minggu Militer(1) Triwulan (2) Triwulan II(3) Triwulan III(4) Triwulan IV3) Belanja Barang NonOperasionalPersiapan LatihanKodim 1005/Mrba) Latorsar Umumb) UTP Umum) Lator Jabd) UTP Jabe)CcMinggu Militer(1) Triwulan (2) Triwulan II(3) Triwulan III(4) Triwulan IV4) BinsatKodim 1005/Mrba) Triwulan b) Triwulan IIc) Triwulan Illd) Triwulan IVBin HartapsatKodim 1005/Mrba) Triwulan oOoab) Triwulan IIc) Triwulan Illd) Triwulan IV))2.

Undangundang Nomor: 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen:a) Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengqgugat pelakuusahamelaluiLembaga yang bertugas menyelesaikansengketakonsumendanpelakuusahaatau melaluiperadilan yang berada di lingkungan peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenangbadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yangmenyatakan:Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 88/Pdt GSus/2016/PN Sim.

Sebelah Utara : Makam umumB. Sebelah Selatan : JalanC. Sebelah Timur :KebunDSebelah Barat : JalanHalaman 3 dari 52 Putusan Nomor 61/PDT/2017/PT YYKUntuk selanjutnya mohon disebut sebagai TANAH SENGKETA. AdalahMILIK NUGRAINI RATNA KARTINI DAN PARA PELAWAN YANG SAHSECARA HUKUM ;Bahwa SEPERTI TERTERA DALAM SERTIFKIAT HM NO:2015/TrihanggoBAHWA PEMEGANG HAK TANAH ADALAH:1. Ny.Nugraheni Ratna Kartini2. Rhiesa Wijanarko (Pelawan )3. Seatrilia Oktasari (Pelawan Il)4.

Judex Facti tidakberwenang atau telah melampaui wewenangnya.Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melaluiLembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelakuusaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umumb

sehinggabertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1Tahun 2006;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen kewenangan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSk) adalah:Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang beradadi lingkungan peradilan umumb

Keberatan, kecualidalildalll yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;Bahwa menurut Undangundang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen KewenanganBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah :Undangundang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen:a) Menurut Pasal45 ayat (1) yang berbunyi :Setiap konsumen yangdirugikan dapat menqqugat PelakuUsahamelaluiLembaga yang bertugasmenyelesaikansengketakonsumendan Pelaku Usaha atau melalui Peradilan yang beradadi LingkunganPeradilan Umumb

Merugikan Kepentingan Umumb.

bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat(2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;Bahwa menurut UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) adalah:UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumendan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb

Bahwa, Penggugat telah keliru dalam memahami dan memaknaitentang Kompetensi Absolut Peradilan Negeri Pada UndangUndangNomer 8 Tahun 2004 mengenai amandemen pada UndangUndangNomer 2 tahun 1986 mengenai Peradilan Umum, yang mana secarategas dan jelas disampaikan bahwa Peradilan Umum ialah dari salahsatu yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk semua rakyatyang mencarni keadilan secara umumb.

Bahwa, Penggugat telah keliru dalam memahami dan memaknaitentang Kompetensi Absolut Peradilan Negeri Pada UndangUndangNomer 8 Tahun 2004 mengenai amandemen pada UndangUndangHalaman 32 dari 128 Putusan Sela Nomor 159/Pdt.SusParpol/2021/PN.Jkt.Pst.Nomer 2 tahun 1986 mengenai Peradilan Umum, yang mana secarategas dan Jjelas disampaikan bahwa Peradilan Umum ialah dari salahsatu yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk semua rakyatyang mencan keadilan secara umumb.

PemohonKeberatan, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ;Bahwa menurut UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen Badang Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) adalah :1 Undang Undang Nomor 8 Tahin 1000 Tentang Perlindungan Konsumen :87a Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi : Setiap Konsumen yang dirugikandapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yangbertugasmenyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melaluiperadilan yang berada di lingkungan peradilan umumb

Peradilan Umumb. Peradilan Agamac. Peradilan Militerd. Peradilan Tata Usaha5. Selanjutnya undangundang yang menjadi dasar keberadaanmasingmasing dari empat lingkungan peradilan tersebut sudahsecara tegas menentukan batas yurisdiksi kewenanganmengadili.6.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umumb. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaanmasyarakatc. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraanketentraman dan ketertiban umumd. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakanperaturan daerah dan peraturan walikota.e. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakanperaturan daerah dan peraturan walikota.Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBRf. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dansarana pelayanan umum.g.

Keberatan, kecuali yang diakuinya secara tegas dalamjawaban ini.Bahwa menurut Undangundang Nomor : 8 tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) adalah :1.Undangundang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKomsumen:a) Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang beradadi lingkungan peradilan umumb