TRA NGOC ANH tersebut telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta diWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEl) melakukan usaha perikanan di bidangpenangkapan ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)dan mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan berbendera asing melakukanpenangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidakmemiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan menguasai, membawa

pidanamelanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 Jo Pasal 104 ayat (4)UndangUndang No. 45 Tahun 2009 dan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat(2) Jo Pasal 102 Jo Pasal 104 UndangUndang No. 45 Tahun 2009 danPasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) UndangUndang No. 45 Tahun 2009, denganmenjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar limaratus juta rupiah) tanpa disertai dengan pidana kurungan pengganti dendaatau pidana subsidair;Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pengelolaan perikanan di ZEEI

No. 1422 K/Pid.Sus/2014Rp. 20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah), namun dalam pelaksanaannya penjatuhan pidana denda tidak efektif menambah kas negara danbahkan menimbulkan masalah hukum, sosial, politik dan kKeamanan;Bahwa dengan tidak dijatuhkannya pidana penjara bagi pelaku asing yangmelakukan tindak pidana perikanan di ZEEI dan ditambah tidak efektifnyapenerapan sanksi denda guna memulihkan dan mengembalikan kerugiankeuangan negara di bidang perikanan di ZEEI yang telah dijarah/dicurisecara

tidak sah (illegal fishing) oleh pelaku asing tersebut denganberlindung di balik kelemahan ketentuan hukum perikanan PemerintahIndonesia dan diperburuk dengan tidak adanya upaya diplomasi PemerintahIndonesia untuk melakukan perjanjian bilateral yang saling menguntungkan,agar hasilhasil kekayaan laut Indonesia di ZEEI yang dicuri, baik secaraperorangan maupun korporasi dan dibawa ke luar negeri oleh pelaku asingtersebut dapat dikembalikan ke Pemerintah Indonesia;Bahwa kedudukan dan posisi Pemerintah

TRA NGOC ANH tersebut telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta diWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI) melakukan usaha perikanan di bidangpenangkapan ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)dan mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan berbendera asing melakukanpenangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidakmemiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan menguasai, membawa

Menyatakan TEPPARAK INSORN bersalah melakukan Tindak Pidana memilikidan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukanpenangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI ( Suarat Ijin Penagkapan Ikan)sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 tentangperubahan UU. No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.2.

Ikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 10.00 WIB disekitarperairan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) pada posisi 04 16 642 LU dan099 10 355 BT ketika kapal patroli KP.

Melakukan penangkapan ikan di ZEEI.4.

Fishing di wilayah ZEEI makaterhadap terdakwa hanya akan dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurunganpengganti denda.Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa , makaperlu. dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan terdakwa ;Keadaan yang memberatkan :" Kegiatan terdakwa merugikan Negara.

Menyatakan terdakwa TEPPARAK INSORN tersebut diatas, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkapikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memilikiSIPINh. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesarRp 1.000.000.000, ( satu milyar rupiah)3.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa LE VAN HAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing Melakukan Penangkapan Ikan Di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) Yang Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI),;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar

   TSyang dinahkodai Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 KP.Hiu 14 sedang melakukan patroli Nusantara VI mendukung kegiatanBakamla untuk melakukan pengawasan di ZEEI Laut Natuna WPP 711.Sekitar pukul 07.40 WIB terdeteksi lewat radar bahwa diduga ada kapal ikanasing di koordinat 0518'523 LU 10554885 BT.

   TSyang di nahkodai Terdakwa yaitu diduga melakukan penangkapan ikan diwilayah ZEEI Laut Natuna, tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sahberupa Suarat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkap Ikan(SIPI), Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dariPemerintah Republik Indonesia;Bahwa saksi menerangkan di KM.BD.97088.

   TSyang dinahkodai Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 KP.Hiu 14 sedang melakukan patrol Nusantara VI mendukung kegiatanBakamla untuk melakukan pengawasan di ZEEI Laut Natuna WPP 711.Sekitar pukul 07.40 WIB terdeteksi lewat radar bahwa diduga ada kapal ikanasing di koordinat 0518'523 LU 10554885 BT.

   Saat ini ahli menjabat Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran BidangPehubungan Laut Dinas perhbungan Kabupaten Kepulauan Anambas;Bahwa ahli mengerti batas wilayah laut Indonesia meliputi, batas lautterritorial, batas landas kontinen, batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI);Bahwa ahli berpendapat, berdasarkan Undangundang nomor 5 Tahun 1983Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bahwa ZEEI adalah jalur diluardan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkanberdasarkan Undangundang yang

   TS saat diperiksa dan ditangkap oleh KP.Hiu14 pada tanggal 29 Juli 2016 sekitar jam 08.00.WIB di Perairan ZEEI LautNatuna, berada pada posisi 0525'846" LU 10557'465" BT, posisi tersebutmasuk wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ZEEI LautNatuna; Bahwa benar sebagai Nahkoda Terdakwa bertanggung jawab terhadapkeselamatan kapal, mengatur pembagian kerja dan kegiatan di atas kapal ;Menimbang, bahwa dari faktafakta persidangan tersebut perlu dibuktikanapakah perbuatan yang telah dilakukan oleh

di Wilayah Pengelolaan perikanan Republik Indonesia ZEEI melakukanusaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin UsahaPerikanan ,perbuatan terdakwa dilakukan dengan sebagai berikut :Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 19.35 Wibterdakwa selaku Nahkoda KM.

HIU MACAN TUTUL 02 telahmemeriksa dan menangkap kapal tersebut, pada hari Jumat tanggal 16Desember 2016 jam 19.35 Wib di sekitar perairan ZEEI Laut Cina Selatan padaposisi 05 52.685 LU 106 53.728 BT.Bahwa KM.

HIU MACAN TUTUL 02 telahmemeriksa dan menangkap kapal tersebut, pada hari Jumat tanggal 16Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.SusPRK/2017/PN.TP g.Desember 2016 jam 19.35 Wib di sekitar perairan ZEEI Laut Cina Selatan padaposisi 05 52.685 LU 106 53.728 BTBahwa KM.

Melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur di atas, Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1.

BTH. 85800 TS, tidak memilikidokumen sah yang disyaratkan untuk melakukan penangkapan ikan di perairanIndonesia, yaitu: di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) seperti Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI);Menimbang, bahwa Kapal Motor KM.BTH.85800 TS, ketika ditangkapoleh Kapak Patroli Kp.

Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang memeriksa danmengadilinya, Yang Memiliki dan/atau mengoperasikan Kapal Penangkap Ikanberbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia(ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan, yang melakukan atau turutserta melakukan perbuatan.

Hiu Macan Tutul 002 sedangmelaksanakan operasi rutin di sekitar wilayah perairan ZEEI laut natuna, padapukul 19.34 WIB mendeteksi beberapa kapal mencurigakan yang diketahui padakoordinat 04 20' 30" LU 107 24' 00" BT.

Unsur melakukan penangkapan ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI)Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penangkapan ikan adalahkegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakandengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/ataumengawetkannya;Menimbang, bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia terdiri atas:1 Perairan Indonesia.2 ZEEI, dan3

Unsur Tidak memiliki Surat Izin ha Perikanan (SIPT)Bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan, KM.BV 5176 TStidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk melakukan penangkapan ikan diZona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang merupakan wilayah pengelolaanperikanan Indonesia. Menurut keterangan AhliMenimbang, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;Ad.5.

Duduts Phanie yang terdaftar sebagai kapalperikanan di Filipina, dengan kapasitas + 2 GT, pada hari Jumat tanggal 28 Mei2021 sekitar pukul 05.00 WITA sampai dengan pada hari Selasa tanggal 08Juni 2021 sekita pukul 07.00 WITA, atau setidak tidaknya di waktu waktutertentu dalam bulan Mei 2021 sampai bulan Juni 2021, bertempat di WilayahZona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Sulawesi pada posisi koordinat0403.961LU 12329.197BT atau setidak tidaknya pada tempat tempattertentu yang termasuk dalam

Hiu 15berada di perairan ZEEI Laut Sulawesi tepatnya pada posisi kordinat 0357. 344 LU 123 34. 156 BT, pada alat navigasi radar dari arah lambungkiri KP.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnyadisebut ZEEI, adalah jalur luar yang berbatasan dengan laut teritorialIndonesai sebagaimana ditetapkan berdasarkan undangundang yangberlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanahdibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) millaut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia; Bahwa ahli menerangkan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut 12 (duabelas) mil laut yang diukur dari garis pangkal

Duduts Phanie dibawa ke Tahuna;Bahwa Rumpon NRT merupakan rumpon milik dari Perusahaan asalFilipina dan terdakwa mengetahui posisi rumpon yang akan dijadikandaerah penangkapan ikan tersebut berada di wilayah Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI);Bahwa terdakwa mengetahui posisi rumponrumpon tersebut berada diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) karena diberitahu olehNakhoda pada waktu kapal FBCA.

HIU 15 kemudian para awak kapal FBCA.Duduts Phanie melarikan diri dengan menggunakan katinting/pakura;Bahwa Rumpon NRT merupakan rumpon milik Perusahaan asal Filipinadan terdakwa mengetahui posisi rumpon yang akan dijadikan daerahpenangkapan ikan tersebut berada di wilayah Zona Ekonomi EksklusifIndonesia (ZEEI) pada waktu kapal FBCA.

BV 92888 TS terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidanaMemiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing,melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin PenangkapanIkan (SIPI), melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) UndangUndang RINo.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 2004Tentang Perikanan Jo Pasal 102 UndangUndang RI No.31 Tahun 2004sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang

Hiu 11, KP Hiu 14 dan KPOrca 03 yang sedang samasama melakukan operasi pengawasan Sumber Daya Kelautan danPerikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut China Selatan, melihat kegiatan terdakwadiketahui oleh kapal pengawas kemudian terdakwa langsung memutuskan tali jaring danberusaha untuk melarikan diri, kemudian Nahkoda KP Orca 03 melakukan pengejaran danmenghentikan kapal KM. BV 92888 TS pada titik koordinat 0536340 LU 109 15 016 BTdan selanjutnya Mualim II KP.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)adalah jalur di luar dan berbatasan dengan Laut Teritorial Indonesia sebagaimanaditetapkan berdasarkan undangundang yang berlaku tentang perairan Indonesia yangmeliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 Hal. 8(dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal Laut Teritorial Indonesia.

Hal. 9e Bahwa berdasarkan peta laut no.354 yang meliputi Natuna (pulauPulau Anambasdan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional IndonesiaAngkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi bahwa KM.BV 92888 TS pada saatditangkap pada posisi 0536'340 LU 10915'016" BT , berada pada wilayahPeraian Indonesia/Zona Ekonomi Eksklusf (ZEEI) RI Laut Natuna.e Bahwa KM.

Lebih lanjut dalam Huruf A angka3 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan HasilRapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan Dalam perkara IlegalFishing diwilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidanadenda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda;Oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 ayat (3) Konvensi InternasionalUNCLOS Tahun 1982 Jo.

Hiu15 berada di perairan ZEEI Laut Sulawesi tepatnya pada posisi kordinat03 57. 344 LU 123 34. 156 BT, pada alat navigasi Radar dari arahlambung kiri KP. Hiu 15 haluan sekitar 350 sampai 00 +/ jarak 10 milterpantau adanya dua objek selanjutnya dengan teropong untukmemastikan objek tersebut adalah kapal ikan, dan benar bahwa kapaltersebut adalah kapal ikan jenis pumboat sedang melakukan aktifitaspenangkapan ikan.

JOHN REC sedang melakukankegiatan usaha perikanan yaitu mengoperasikan kapal penangkap ikan jenispumpboat di wilayah ZEEI Laut Sulawesi dengan hasil pemeriksaan didapatiadanya alat tangkap hand line, beberapa hasil tangkapan jenis cumi dan ikancakalang, awak kapal asing berkebangsaan Filiphina dan tanpa dilengkapidengan dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia; Bahwa awalnya para awak kapal tidak mengakui perbuatannya yang sudahmenangkap itkan di wilayah ZEEI; Bahwa pada saat dilakukan penghentian

ZEEI (Zona Ekonomi Eklusif Indonesia); danc.

ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpadijatuhi kurungan pengganti denda;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana kurungan pengganti dendayang dituntut oleh Penuntut Umum tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a UNCLOS 1982 danPasal 4 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia pada pokoknya mengatur bahwa di ZEEI

Menyatakan Terdakwa TRA THANH TUAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;2.

Laut Natuna Utara pada posisi 05 25 40 U 107 11 53 Tyang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahHukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang74berwenang memeriksa dan mengadilinya yang melakukan, menyuruhmelakukan, turut serta melakukan memiliki dan/atau mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yangHalaman 3 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pid.SusPrk/2018

Laut lepas adalah bagian laut yangtidak termasuk dalan ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauanIndonesia dan perairan pedalaman Indonesia.

Lautlepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalan ZEEI, laut teritorialIndonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalamanIndonesia.

ZEEI 9 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia)dan 3.

Menyatakan Terdakwa TRA THANH TUAN tersebut di atas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turutserta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing,melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dakwaan alternatif kesatuPenuntut Umum;2.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Tran Do terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa

   ) perbuatan terdakwa dilakukan dengan carasebagai berikut : Bahwa ketika KRI ABDUL HAKIM PERDANAKUSUMA355 melaksanakankegiatan patroli di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna pada hariJumat tanggal O06 April tahun 2018 sekira pukul 01.15 WIB denganmenggunakan radar mendeteksi kapal yang dinahkodai terdakwa padaposisi 06 41 37 LU 109 12 00 BT.

   KIA BV 5367 TS tersebut diduga keras melakukan kegiatanperikanan dengan menggunakan alat tangkap jarring pair trawl dan tidakmemiliki dokumen yang sah untuk melakukan kegiatan penangkapan ikandi wilayah ZEEI. Saksi selaku ketua tim pemeriksa melaporkan hasilpemeriksaan tersebut kepada Komandan KRI Abdul Halim PerdanaKusuma355, selanjutnya atas perintah Komandan KRI Abdul HalimPerdanakusuma355, Saksi memindahkan seluruh ABK BV 5367 TS ke KRIAbdul Halim Perdanakusuma355 kecuali nahkoda.

   Laut lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI,laut territorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairanpedalaman Indonesia.

   Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UndangUndangNo. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Wilayah Pengelolaan PerikananNegara Republik Indonesia (WPPNRI) untuk penangkapan ikan dan/ataupembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI, Sungai, danau,waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahanpembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Bidang Perikanan lakukan kapalikan asing KM.

   ZEEI, dan3.