Ditemukan 3327 data
30 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN. A. TUMPA, S.H., M.H.. Bahwa STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL/STANDARDOPERATING PROCEDURE (SOP) Jenis Pelayanan PendaftaranPermohonan eksekusi Putusan Perdata di Pengadilan Negeri Kudusditerbitkan tanggal 30 Maret 2012 oleh Ketua Pengadilan Negeri Kudus.Telah menyebutkan bahwa dasar hukumnya pada angka 4 adalah SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2010 Tentang PembuatanS.O.P. (Standard Operation Procedure).
Pembanding/Penggugat II : SABIATUN Diwakili Oleh : AFIF FAHRONI, S,Sy, Dkk
Pembanding/Penggugat III : SUTIYONO Diwakili Oleh : AFIF FAHRONI, S,Sy, Dkk
Pembanding/Penggugat IV : NISWATUN KHASANAH Diwakili Oleh : AFIF FAHRONI, S,Sy, Dkk
Pembanding/Penggugat V : GHOZALI Diwakili Oleh : AFIF FAHRONI, S,Sy, Dkk
Pembanding/Penggugat VI : UMI HANIK Diwakili Oleh : AFIF FAHRONI, S,Sy, Dkk
Pembanding/Penggugat VII : AINUN NAJIB Diwakili Oleh : AFIF FAHRONI, S,Sy, Dkk
Pembanding/Penggugat VIII : NAILISTAHAR Diwakili Oleh : AFIF FAHRONI, S,Sy, Dkk
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kudus
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
52 — 39
Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., dalam acaraPenutupan Rakerda Pengadilan Tinggi Sumut tanggal30 Nopember 2012, uang paksa (dwangsom)merupakan upaya paksa tidak langsung yang bertujuanuntuk memaksa secara psychis kepada terhukum agarHalaman 30 , Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT SMG54.Bahwa55.Bahwa56.Bahwa57.Bahwabersedia melaksanakan isi putusan hakim,Uang paksa (dwangsom) tersebut hanya dapatdikenakan dalam hal terhukum dihukum untukmelakukan suatu perbuatan.
83 — 17
Menurut Harifin Tumpa dalambukunya yang berjudul Memahami Eksistensi Uang Paksa(dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia, Uang paksa(dwangsom) adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepadasalah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang, apabilahukuman pokok tidak dilaksanakan. Uang Paksa (dwangsom)tidak dapat dijatuhkan apabila hukuman itu untuk pembayaransejumlah uang.
Terbanding/Tergugat III : BAIEDAWI
Terbanding/Tergugat I : PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Kantor Cabang Pembantu Godean
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL Yogyakarta
112 — 37
Harifin A.Tumpa, SH. MH dalam acara Penutupan Rakerda Pengadilan Tinggi Sumuttanggal 30 Nopember 2012, uang paksa (dwangsom) merupakan upayapaksa tidak langsung yang bertujuan untuk memaksa secara psychiskepada terhukum agar bersedia melaksanakan isi putusan hakim;Uang paksa (dwangsom) tersebut hanya dapat dikenakan dalam halterhukum dihukum untuk melakukan suatu perbuatan.
179 — 46
Menghukum TERMOHON KEBERATAN untuk membayar seluruh biayaperkara yang timbul;SUBSIDAIRApabila berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo etbono);Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan :Untuk Pemohon Keberatan /Pelaku Usaha telah datang menghadap kepersidangan kuasanya : Ahmad Harifin Purba;Halaman 31 Untuk Termohon/Konsumen, datang menghadap sendiri;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantarapara pihak;Menimbang, bahwa oleh karena
70 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.Ketua Mahkamah Agung R.1I.tid.Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.Untuk Salinan,MAHKAMAH AGUNG R.I.PaniteraPanitera Muda Pidana Khusus,SUNARYO,S.H.,.M.H.NIP. 040.044 . 338Hal. 139 dari 100 hal. Put. No. 2686 K/Pid.Sus/2009
352 — 178
Harifin A.Tumpa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Prof. RehngenaPurba, S.H., M.S. dan Dr. H.
Harifin A.Tumpa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Prof. RehngenaPurba, S.H., MS dan Dr. H.
YUSMAWATI,SH
Terdakwa:
FERLIANA TIARA SARI Binti FERI MUSTIKA
22 — 11
Harifin A. Tumpa, SH., MH dalam buku Komentar dan pembahasanUndangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pecandu narkotikamerupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalamkeadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkankorban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakannarkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untukmenggunakan narkotika.
421 — 92
Harifin Tumpa, SH. MH, Prof. Dr. H. Muchsin, SH., dan I. MadeTara, SH menjelaskan bahwa walaupun perkara ini perkara pidana, namunperdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yangtinggi yang harus diakui, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikanmanfaatnya lebih besar dari pada bila dilanjutkan.
M.RIZANI HASAN BIN H.JOHANSYAH ASRI
Tergugat:
1.Hj.ROSTINAWATI
2.HARISTIAN Bin H.SOPYAN
3.ERNAWATI Binti H.SOPYAN
4.H.NOOR ASIKIN
5.H.HENDRA HERYANTO
6.H.M.JUHDI
7.Hj.Laila Suharni
8.H.MAHRIADI
9.HAJJAH NURLAILA RAHMAWATI
10.H.Mukhlis
11.HAJJAH MASRIAH
12.H.NURUL HAKIM
13.H.MURSIDI
14.H,RASIDI
15.MUHAMMAD YANDI ISNANI Als H.NANI
16.H.BAHRANI Alias H.BABAH
Turut Tergugat:
1.CAMAT AMUNTAI TENGAH SELAKU NOTARIS DAN PPAT
2.KANTOR PERTANAHAN .BPN.KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
169 — 33
Bahwa karena tanah yang disengketakan sekarang ini terlebin dahuludijual oleh HJ HADIDJAH binti DTUH UMAR kepada Sopyan bin Suni (Aim)suami Hj Rostinawati Tergugat pada tanggai 4 Agustus 1994, sedangkan HArifin dan H Ideris menyerahkan tanah yang disengketakan sekarang inipada tanggai 28 Oktober 1994 kepada H Johansyah Asri (Aim) orang tuaPenggugat tidak beralasan menurut hukum.4. Bahwa Penggugat mendalilkan H.
143 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
butir 1 s/d butir 9 adalah putusan bersifatDeclaratoir, sedangkan dictum putusan yang bersifat penghukuman(Comdemnatior) terhadap Para Pemohon Kasasi hanya diktumputusan butir 10 tentang pembayaran sejumlah uang ganti rugi, bukanberisi perintah pelaksanaan atau tidak melaksanakan suatu perbuatanyang bersifat riil, sehingga diktum putusan butir 11 tentang duangsomtersebut sama sekali tidak berdasarkan hukum, bahkan sebaliknyatelah bertentangan dengan Pasal 606 a dan Pasal 606 b RV (videjuga pendapat Harifin
HARIFIN A.TUMPA, S.H., M.H. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR.PAULUS EFFENDI LOTULUNG, S.H. dan Prof. DR. MIEKE KOMAR, SH. MCL.,sebagai HakimHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BAMBANG HERY MULYONO,S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.Hakimhakim Anggota, Ketua,tid.tid. DR. H. HARIFIN A. TUMPA, S.H. M.H.Prof.
909 — 1194
Harifin A. Tumpa didalam makalah yang dipresentasikan di hadapan para peserta PelatihanuntukHakimHakim Pengadilan Negeri tahun 2002, secara tepat menyatakan:,. apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitasuntuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacathukum dan gugatan dinyatakan mengandung cacat error inperson..."
Harifin A. Tumpadi dalam makalah yang dipresentasikan di hadapan para peserta Pelatihanuntuk HakimHakim Pengadilan Negeri tahun 2002, yang menyatakan:98apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitasuntuk memperlcarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacathukum dan gugatan dinyatakan mengandung cacat effor in person..."
1.Hj. SITI HADIDJA
2.SITTI DJUBAIDAH LATULUMAMINA
3.MASINDA LATULUMAMINA, SH
4.HARUN S LATULUMAMINA. SST, MTr.Kep
Tergugat:
1.ABDURAHMAN LATUMAPAYAHU
2.BURHAN LATUMAPAYAHU
3.PEMERINTAH NEGERI KASIEH
Turut Tergugat:
AISA LATUMAPAYAHU
164 — 108
Majelis hakim kasasi dipimpin Harifin A Tumpa mengabulkangugatan rekonvensi Sukri Cs atas dasar ex aequo et bono. Perkara PT PilarNusantara Prima versus Sukri Tabrani, Cs ini merupakan salah satu perkaraHalaman 43 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Drhdimana hakim mengabulkan gugatan atas dasar ex aequo et bono.
58 — 28
Harifin Tumpa., S.11..M.H., menyatakan kalou yang tidak dicatatkanmerupakan gejala umum dan di sarkan atas itikad balk sta ada faktor darurat makahakim harus mempertimbanyhs"Halaman 37 dari 43 feteenn Sonor OUSPULGQMOPATLE Menimbang, bahwa perkewinan yang dilangsungkan oleh Pemohon danPemohon II ternyata telah memens!
44 — 248
Harifin A.
Terbanding/Penggugat I : MM ENI SUGIARNI
Terbanding/Penggugat II : AGUSTINUS MHT
Turut Terbanding/Tergugat II : ELSA NOPRIDA ANDRIANI SH
163 — 70
Harifin A. Tumpa, SH. MH dalam acara PenutupanRakerda Pengadilan Tinggi Sumut tanggal 30 Nopember2012, uang paksa (dwangsom) merupakan upaya paksatidak langsung yang bertujuan untuk memaksa secarapsychis kepada terhukum agar bersedia melaksanakan isiputusan Hakim.Uang paksa (dwangsom) tersebut hanya dapat dikenakandalam hal terhukum dihukum untuk melakukan suatuperbuatan.
192 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H., yansecara tegas menyatakan : "Bahwa walaupun dalam perkara iniancaman hukumannya adalah hukuman mati, namun penjatuhanhukuman yang lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan olehPutusan Pengadilan Negeri yang telah dipandang benar, adalahmenyalahi azas umum yang dianut oleh Yurisprudensi MahkamahAgung, yaitu berat ringannya hukuman tidak tunduk pada kasasi";9.
63 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa, SH, MHTtd./Prof. Dr. Mieke Komar, SH, MCLPanitera PenggantiTtd./Barita Sinaga, SH, MHUntuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIAn. PaniteraPanitera Muda Pidana KhususSUNARYO, SH, MHNIP. 040044338Hal. 56 dari 46 hal. Put. No. 143PK/Pid.Sus/2010
64 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.UNTUK SALINANMAHKAMAH AGUNG RI.a.n PaniteraPanitera Muda Pidana Khusus,SUNARYO, SH., MH. NIP.044 33864040
FIKI MARDANI
Terdakwa:
INDRA GUNAWAN WIJAKSANA Als. BEUTEUNG Bin H. OMAN ABDURACHMAN
77 — 15
HARIFIN A.TUMPA, SH., MH. (Ketua Mahkamah Agung RI), cetakan PT.