Ditemukan 3383 data
Rohmadi,SH
Terdakwa:
BAMBANG HESTHI WAHYUDI bin PARJO PURWO SUWITO
567 — 282
Terutama salah satunya postingan yangbergambar Babi yang isinya PT Rum Kumpul Babi Sipit.Bahwa Kemudian ada beberapa konten juga yang menurut Saksimerugikan karena berisikan provokasi yaitu Jajaran perangkatpemerintah dr desa sampai tingkat provinsi wis dicekoki duit, entah itusoal perijinan atau yang lainnya dan yang pasti jumlah tidak sedikit dayang pasti investor RUM pun bukan sembarangan pengusaha, cungkokcungkok tiongkok ada di dalamnya (klw ga percaya, mereka menginap diapartemen PT Sri Rejeki
Terbanding/Tergugat III : IMAR Binti ABDULLAH. B.,
Terbanding/Tergugat I : MISDI Bin PAIMIN HADIMAN
Terbanding/Tergugat II : HERIYONO Bin PAIMIN HADIMAN
139 — 128
Ketua Rt, kalau ada warga yang akanmelakukan transaksi jual beli tanah, kadangkadang ada yang melapor kepadaSaksi, namun ada juga yang tidak melapor; Bahwa terhadap tanah objek sengketa, Saksi telah mengatakan kepada orangorang yang bertanya kalau tanah tersebut sedang berperkara; Bahwa Saksi mengetahui perkara perdata Nomor 05/Pdt.G/1990/PN.MBLNtelah dieksekusi karena Saksi pernah diingatkan oleh Bapak Saksi agar Saksihatihati terhadap tanah tersebut karena termasuk dalam wilayah eksekusi,jangan sembarangan
SIGIT SUBIANTORO, SH
Terdakwa:
SOBIRIN Bin AROKIB.
51 — 7
terminal kamiberhenti, sedangkan terdakwa juga berhenti dengan jarak antara kami 100 meter,dan juga didepan terminal tersebut ada juga mobil Toyota Avanza warna hitam,selanjutnya saksi melihat saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) menelponseseorang, yang terdengar saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) mengatakan kamisudah didepan terminal Karyajaya dekat alunalun, dan mobil yang kami gunakanwarna hitam No.Pol BE 5251 (plat nomor yang diucapkan oleh saksi/ pelaku Masri(berkas terpisah) hanya ucapan sembarangan
Terbanding/Tergugat I : Sunarta
Terbanding/Tergugat II : Umbu Lage Woleka
Terbanding/Tergugat III : Herman Reco Deta
Terbanding/Tergugat IV : Godlief Hae
Terbanding/Tergugat V : Conny Novita Sahetapy Engel
Terbanding/Tergugat VI : Moch Choirul Anam
59 — 35
Silahkan belajarUU PT dengan detail dan teliti sehingga para tergugat dan kuasahukumnya tidak sembarangan dan menyesatkan hukum apalagisebagai jaksa pengacara negara;Bahwa jawaban para tergugat no 2 adalah tidak benar sebabdalam gugatan Penggugat tidak diterima karena kompetensi absolutbukan karena gugatan tidak relevan.
150 — 110
kartu undangan pemilin sehingga tidak bisa mencoblos; ksi DIDIK MARSON ng menerangkan dibawah mpah,antarain: Bahwa saksi adalah Ketua RT 01 RW 03 dan juga petugas yang menjagapintu TPS dusunNyamplond);n2 nnn nen nn nn nen cence nnnBahwa saksi mengetahui saat nama dusun pada kotak suara disobek olehbapak Camat maka situasi menjadi kacau, karena kertas suara yangsudah disiapkan oleh panitia dalam kotakmasingmasing dusun sesuaidengan jumlah DPT masingmasing dusun, dibongkar lagi dan diambilsecara sembarangan
155 — 52
Sehingga Tuhenori dan Balugu dan tidakboleh bergaul sembarangan dengan masyarakat biasa. Dari sejarah tersebut dapatdiketahui bahwa mustahil rakyat biasa seperti Alm. Folulu Zebua ic Kakek ParaPenggugat dapat berteman dengan Balugu Mura yang status sosialnya tidakselevel dengan Balugu Mura. Apalagi pada masa itu masa penjajahan kolonialBelanda sehingga pergaulan para Balugu saat itu hanya mau berteman denganpara Balugu dan Tuhenori yang selevel dengan mereka.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Nusantara Parahyangan
Terbanding/Tergugat II : TIM KURATOR Tuan Martin Hartanto W SE SH.CLA, Tuan Anthony Prawira SH Tuan, Rulianto, SH
Terbanding/Tergugat III : PT. Waris
Terbanding/Tergugat IV : PT. Minorock Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Mimi Kids Garmindo
Terbanding/Turut Tergugat II : Tuan Wiharja Setiawan
Terbanding/Turut Tergugat III : Nyonya Paula Yusuf
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat V : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : TN TITIH DERMAWAN
464 — 832
Pasal 132 Rv dan pasal 136 HIR sebagaiberikut: Pasal 134 HIR:lika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasukwewenang pengadilan negeril, maka pada sembarangan waktudalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakimmengaku tidak berwenang dan hakim itu pun karena jabatannyawajib pula mengaku tidak berwenang.
pailit yang dilakukan oleh seorang Kurator,sebagaimana juga yang sedang dijalankan oleh TERGUGAT IIselaku Tim Kurator, adalah sebagai berikut : Bahwa harta milik Debitor Pailit yang merupakan bagiandari aset harta pailit / boedel pailit dimasukkan ke dalamsebuah Pertelaan (daftar) aset harta pailit; Bahwa atas aset harta pailit tersebut dilakukan penilaianatau taksasi nilai (appraisal) dengan menggunakankantor jasa penilai publik (KJPP) dimana terkait pemilinanKJPP pun tidak dapat dilakukan dengan sembarangan
Pasal 132 Rv dan pasal 136 HIR sebagai berikut:> Pasal 134 HIR:ika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasukwewenang pengadilan negeril, maka pada sembarangan waktudalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakimHalaman 199 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDGmengaku tidak berwenang dan hakim itu pun karena jabatannyawayib pula mengaku tidak berwenang.> Pasal 132 Rv:dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranyamaka ia meskipun tidak diajukan tangkisan
84 — 32
Pembuatan secara sembarangan tidakdibenarkan bagi produk yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa, ataumemulihkan atau memelihara kesehatan.
82 — 36
handphone : 0853.41763099 ), virnasari ( email Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Plivirnag777@yahoo.com ) dan lina marlina ( sudah diblokir oleh facebook passwordnya a77Zkidalle ), ke 7 account facebook tersebutTerdakwa setting dan bisa di akses dari 1 ( satu ) buah handphonemerk VIVO seri 1802 warna merah dengan Nomer Imei 1864535049351174 , Nomor Imei 2 : 864535049351 166 tersebut yangmana ke 7 account facebook tersebut di buat terdakwa sebelumnyadengan cara registrasi secara sembarangan
376 — 277
konsekwensi sebagaimana yang diatur oleh klausula bakuyang memuat perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen dalam inimenurut ahli tidak fair dan menjadi PR kami bagaimana mengawasiklausula baku yang selalu pelaku usaha berlindung dibalik itu , menurutahli apapun berdasarkan falsafah atau roh daripada Undangundang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 ayat 1mengupayakan segala cara artinya Negara harus hadir artinya pelakuusaha tidak bisa semenamena, pelaku usaha tidak bisa sembarangan
317 — 210
Bahwa bebas bersyarat tidak bisa diberikan kepada sembarangan narapidanaharus dilihat dari kriteria narapidana dan memenuhi persyaratan dariketentuan undangundang pemasyarakatan.
Terbanding/Tergugat I : Sunarta
Terbanding/Tergugat II : Umbu Lage Woleka
Terbanding/Tergugat III : Herman R Deta
Terbanding/Tergugat IV : Godlief Hae
Terbanding/Tergugat V : Conny Novita Sahetapy Engel
Terbanding/Tergugat VI : Moch Choirul Anam
90 — 35
Silahkan belajar UU PT dengan detail dan telitisehingga para tergugat dan kuasa hukumnya tidak sembarangan danmenyesatkan hukum apalagi sebagai jaksa pengacara negara;11. Bahwa jawaban para tergugat no 2 adalah tidak benar sebab dalamgugatan Penggugat tidak diterima karena kompetensi absolut bukankarena gugatan tidak relevan.
158 — 87
., Saya tidak mungkin sembarangan .7. Bahwa menurut Saksi10 keberadaan orang asing tersebut dihanggar Skadron 11/Serbu pada tanggal 24 Maret 2008 adalah untuk22 kepentingan melihat Pesawat NBell 412 Noreg HA 5114 yang rusakkarena kecelakaan di P.Walter Maluku dan sudah mendapat ijin dariTerdakwa selaku Danpuspenerbad.8.
HARRY ARFHAN
Terdakwa:
1.M ALBAKIR Als BAKIR
2.AZHARI Als ARI
129 — 27
HetNederlanches Strafrecht), Pionir Jaya, Bandung, 1992, halaman 393,berpendapat masalah adiltidaknya hukuman mati itu tidaklah dapatdipersoalkan, apabila sudah jelas bahwa tanpa hukuman tersebut ketertibanhukum tidak dapat dipertahankan;Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2018/PN Bna, Halaman 72 dari 77 halaman.Menimbang, bahwa demikian pula halnya Leden Marpaung, dalambukunya AsasTeoriPraktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,halaman 105 menerangkan bahwa Penjatuhan pidana mati tidaklah dijatunkankepada sembarangan
113 — 19
itudijabat oleh Jamaluddin dan suratsurat tersebut Saksi Jang Sahi telahberikan kepada Saksi Slamet;Bahwa setelah Lahan tersebut dibuka oleh Jang Sahi, Lahan tersebutdibiarkan saja sampai dengan lahan tersebut dijual kepada Saksi Slametpada tahun 2008;Bahwa setelah lahan tersebut dibuka oleh Jang Sahi kemudian lahantersebut dibiarkan/tidak dirawat sampai dengan dijual kepada SaksiSlamet pada tahun 2008, keadaan lahan tersebut tetap seperti hutanbanyak semaksemak dan pohonpohon liar yang tumbuh sembarangan
335 — 116
Bahwa untuk semua Pekerjaan yang lahir dari PengadaanBarang dan Jasa yang dilakukan oleh Pemerintah tidak bolehdilakukan secara sembarangan dan wajib berpedoman yangpada aturan hukum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.Bahwa pada saat pekerjaan dimulai oleh Pihak TERMOHONmaupun pada saat Penerbitan Surat Perjanjian Kerja antaraPihak PEMOHON dengan Pihak TERMOHON, Aturan Hukum yangwajib menjadi Pedoman dalam Pengadaan Barang / Jasa yang dilakukanoleh Pemerintah yang berlaku pada saat itu ialan Keputusan
87 — 5
Sementara objekpada posita angka 8.3 adalah merupakan objek yang menjadiJaminan/boroh terhadap pinjaman/hutang Pewaris di UKC BNI Betung.14Bahwa pada posita angka 8.4, 9.4 dan 9.13 memperlihatkandengan jelas bagaimana dalil para penggugat sangat sembarangan danasalasalan demi untuk menguasai hartaharta milik Pewaris dan hartaharta pribadi milik Tergugat bahkan yang lebih parah lagi Hartahartaorang lain yang tidak ada hubungan sama sekali dengan pewaris,tergugat apalagi dengan para penggugat.Bahwa
5355 — 11389
secara normatif ada UndangUndang yang mengaturnya tapi ahlilupa, siapa yang dimaksud dengan penyelenggara negara kalau kitamengacu UndangUndang No. 28 tahun 1999 disebutkan disitu diantaranyaadalah, pejabat negara yang ada di lembaga tinggi negara disebutkan,walaupun sekarang tidak ada istilah lembaga tinggi negara, pejabat yangduduk di lembaga tinggi negara, termasuk eselon 1 ;Bahwa yang disebut pejabat negara limitatif, karena membawa konsekwensihakhak protokoler dan hak keuangan, jadi tidak bisa sembarangan
limitatif dan normatifmengatur bahwa pejabat negara hanya bisa eselon 1 ;Bahwa satu azas manakala suatu norma suatu peraturan perundangundangan sudah jelas, tidak boleh ditrafsirkan lain, manakala norma suatuperaturan perundangundangan tidak jelas tentu saja akan menimbulkaninterprestasi yang bermacammacam, yang berwenang untuk menafsirkanadalah Hakim, ahli pun tidak punya hak menafsirkan, hanya pendapatseorang ahli saja, bila pendapat itu diikuti maka itu yang disebut penilaianhakim, tidak bisa sembarangan
462 — 592
Siapa yang ngomong seperti itu mesti dituntutNgomong kok sembarangan. Tidak benar itu orang.
224 — 84
kepadaPenggugat (Non Eksekutable).Sehingga terhadap permohonan Penggugat tersebut sebagai tidakberdasar, karenanya patut untuk ditolak;Demikian pula terhadap gugatan Penggugat angka 23 dan petitumangka 12 yang mohon putusan serta merta (U/t Voorbaar bijHalaman 42 dari 85 Putusan Nomor 114/Pdt/2019/PT DPSvooraad) patut untuk ditolak karena disamping berdasarkan alasansebagaimana yang sudah dijelaskan dalam jawaban Tergugat II s/dTergugat VI di atas, demikian pula Majelis Hakim tidakdiperbolehkan secara sembarangan