Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/240/BPAD/2021 tanggal 03 februari 2021 perihal permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00034 tahun 2018 a.n PT.

Gubernur Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di JI. Eltari Il,No.52, Kupang/ 85111, Sebagai Tergugat Ill;4. PT. Flobamora NTT, berkedudukan di JI. Teratai, No.5, Kel. Naikolan, Kec.Kota Raja, Kota Kupang, Sebagai Tergugat IV;5. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta, Cq. Kepala BadanNasional Propinsi NTT di Kupang, Cq. Kepal Badan PertanahanNasional Kota Kupang, berkedudukan di JI.

Gubernur Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di JI. Eltari Il,No.52, Kupang/ 85111, Sebagai Tergugat III;4. PT. Flobamora NTT, berkedudukan di JI. Teratai, No.5, Kel. Naikolan, Kec.Kota Raja, Kota Kupang, Sebagai Tergugat IV;5. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta, Cq. Kepala BadanNasional Propinsi NTT di Kupang, Cq. Kepal Badan PertanahanNasional Kota Kupang, berkedudukan di JI.

Penggugat:IZHAK EDUARDTergugat:1.GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR2.BUPATI KUPANG3.WALIKOTA KUPANG4.BUPATI SUMBA TIMUR5.BUPATI SUMBA BARAT6.BUPATI ROTE NDAO7.BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN8.BUPATI TIMOR TENGAH UTARA9.BUPATI BELU10.BUPATI MANGGARAI TIMUR11.BUPATI SUMBA BARAT DAYA12.BUPATI MANGGARAI13.BUPATI MANGGARAI BARAT14.BUPATI NAGEKEO15.BUPATI SUMBA TENGAH16.BUPATI LEMBATA17.BUPATI FLORES TIMUR18.BUPATI SABU RAIJUA19.BUPATI ENDE20.BUPATI MALAKA21.BUPATI SIKKA22.BUPATI ALOR23.

Gubernur Nusa Tenggara Timur cq. Walikota Kupang cq. Camat Kelapa Lima cq. Lurah Lasiana Diwakili Oleh : NIKOLAS KE LOMI, S.H.
Terbanding/Penggugat : HENDRIK N.E.

ALASAN GUGATAN3;2222022ne2nnnce cence cee ceeee ccc ne cee csennceeeensAdapun dasar dan alasanalasan Penggugat menggugat Objek Sengketadiriaksud adalah SEDAGAl BERKUT faqxane renee einen nnnneneennnnnnntnemamenennnnneninemmnnntnnnnes1.Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (80%)berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor813.3.2/II/05/08ND, bertanggal 3 Januari 2001, kemudian berdasarkanKeputusan Bupati Kupang Nomor 821/35/63.A/02/UP, bertanggal 28 Pebruari2002, Penggugat

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 217 tahun 1987 tanggal 22Mei 1987 diterbitkan berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1961.Pasal 3, datadata dalam sertifikat dimaksud berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor13/I/ED/HMP/KADIT/P3HT.P/1986;Salah satu persyaratan berdasarkan PP Nomor 10 Tahun1961 Pasal 3 dan Pasal 6 yaitu kepada masyarakat diberikesempatan selama 3 (tiga) bulan untuk mengajukankeberatan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Ende.

lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan,pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu,sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa pemanfaatan hutan lindungdilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izinusaha Jasa lingkungan dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu; Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi dasar hukum bagi UPTKPHWilayah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk melakukan pengelolaanpada kawasan hutan lindung Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) adalah:Peraturan Gubernur

Nusa Tenggara Timur, Nomor 80 Tahun 2016 tentangkedudukan, SusSunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja DinasKehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur; Peraturan Gubernur NusaTenggara Timur, Nomor 90 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunanorganisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis dinasdan badan Provinsi Nusa Tenggara Timur; Peta Penunjukan KawasanHutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : SK.3911/MENHUTVII/KUH/2014, tanggal 14 Mei

dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasalingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, sedangkan ayat (2)menegaskan bahwa pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melaluipemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatanjasa lingkungan dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu; Bahwa sepengetahuan Ahli, yang menjadi dasar hukum bagi UPTKPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan pengelolaanpada kawasan hutan lindung Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) adalah:Peraturan Gubernur

Nusa Tenggara Timur, Nomor 80 Tahun 2016tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerjadinas Provinsi Nusa Tenggara Timur, Peraturan Gubernur Nusa TenggaraTimur, Nomor 90 Tahun 2016 tentang kedudukan, suSunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis dinas dan badanProvinsi Nusa Tenggara Timur, Peta penunjukan kawasan hutanberdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I.

Bahwa benar berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat dilokasi Tunbakun dan lokasi Nefomasi, kKemudian dilakukan overlay padapeta kawasan hutan, maka lokasi Tunbakun dan lokasi Nefomasi masukdalam kawasan hutan dengan fungsi lindung dan menjadi dasar hukumbagi UPTKPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara melakukanpengelolaan pada kawasan hutan lindung Bifemnasi Sonmahole(RTK.184) adalah : Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor 80Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Timor Tengah Utara
Terbanding/Tergugat : Presiden Republik Indinesia Cq. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Cq. Menteri Perindustrian dan Koperasi Republik Indonesia, Cq. Gubernur Nusa TenggaraTimur, Cq. Kepala dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Timor Tengah Utara, Cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Koperasi kabupaten Timor Tengah Utara
Terbanding/Tergugat : Presiden Republik Indonesia, Cq.

5menyatakan bahwa Tergugat secara diam diam tanpa pertimbanganapapun dan tanpa melalui tahapan atau prosedur apapun menerbitkansurat keputusan aquo, dalil yang diajukan adalah tidak masuk akal ataukembali Para Penggugat melakukan penganalogian mana mungkinsecara akal sehat ada ratusan ada puluhan orang didalam Obyeksengketa Aquo dikatakan diam diam sementara tembusan obyeksengketa aquo bahkan ditembuskan dan disampaikan ke Menteri DalamNegeri Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia,Gubernur

Nusa Tenggara Timur, dan seterusnya bahkan disampaikankepada yang bersangkutan yang namanya termuat dalam ObjekSEN QKeta A QUO 5 $n won nnn now nnn nnn ne an mon nnn nn nee nn nnn nen nee nen nen eenBahwa alasan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa objek sengketaaquo diterbitkan tanpa pertimbangan apapun adalah tidak benar dankebohongan dari para pengugat karena secara jelas dan nyata di dalamgugatan Para Penggugat sendiri mengakui bahwa pertimbanganpenerbitan objek sengketa adalah dalam rangka

Nama Jabatan : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR ; Tempat Kedudukan : Jalan Eltart Nomor 52 Kupang ; Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : HK.002.2/03/2013 tanggal 1 April 2013 ,dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :1. YOHANES L.HAWULA,SH.,M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur ; 2. DAMIANUS MANTI, Kepala Bagian Bantuan Hukum Setda Provinsi NusaTenggara Timur ; 3. MARET D. JALLA,SH.

KABELEN akan mengambilnya.Jawab ibu NORCE BABA saat itu bahwa siapa saja yang maumengambil anak itu terserah asal bisa menjamin kelanjutan kehidupananak itu.Bahwa mendengar jawaban itu ibu NUIRAINI menyampaikan kembalikepada saya NORCE BABA bahwa sesuai dengan kesepakatan pihakkeluarga dari Bima NTB dan keluarga dari jakarta maka mereka lebihmenyetujui kalau anak ini di asuh oleh bapak dan ibu (MURSALIN NGALAdan NORCE BABA ).Bahwa saya MURSALIN NGALA sebagai Bapak angkat mendapat suratkeputusan Gubernur

Nusa Tenggara Timur Nomor 824.3.5/II/504/544NDuntuk persetujuan pindah tugas dari tempat tugas lama Kabupaten TimorTengah Selatan ke Tempat tugas baru ke Kota Madya Kupang.Padatanggal 28 Oktober 2013 mendapat surat melaksanakan tugas nomorBKD.824/2443/D/X/2013 pada Dinas Pedidikan Pemuda Dan Olahraga KotaKupang.11 dari 44 halamanBahwa pada tanggal 6 oktober 2013 RAHMI ARIANI AHMAT melahirkanseorang anak perempuan.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTT di Kupang, Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagekeo di Mbay
28.Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. BUPATI NAGEKE

lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu,sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa pemanfaatan hutan lindungHalaman 52 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izinusaha jasa lingkungan dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu; Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi dasar hukum bagi UPTKPHWilayah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk melakukan pengelolaanpada kawasan hutan lindung Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) adalah:Peraturan Gubernur

Nusa Tenggara Timur, Nomor 80 Tahun 2016 tentangkedudukan, SuSunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja DinasKehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur; Peraturan Gubernur NusaTenggara Timur, Nomor 90 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunanorganisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis dinasdan badan Provinsi Nusa Tenggara Timur.; Peta Penunjukan KawasanHutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : SK.3911/MENHUTVII/KUH/2014, tanggal 14 Mei

jasalingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, sedangkan ayat (2)menegaskan bahwa pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melaluipemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatanjasa lingkungan dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu; Bahwa sepengetahuan Ahli, yang menjadi dasar hukum bagi UPTKPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan pengelolaanpada kawasan hutan lindung Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) adalah:Halaman 72 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.Peraturan Gubernur

Nusa Tenggara Timur, Nomor 80 Tahun 2016tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerjadinas Provinsi Nusa Tenggara Timur; Peraturan Gubernur Nusa TenggaraTimur, Nomor 90 Tahun 2016 tentang kedudukan, Ssusunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis dinas dan badanProvinsi Nusa Tenggara Timur; Peta penunjukan kawasan hutanberdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I.

Bahwa benar berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat dilokasi Tunbakun dan lokasi Nefomasi, kKemudian dilakukan overlay padapeta kawasan hutan, maka lokasi Tunbakun dan lokasi Nefomasi masukdalam kawasan hutan dengan fungsi lindung dan menjadi dasar hukumbagi UPTKPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara melakukanpengelolaan pada kawasan hutan lindung Bifemnasi Sonmahole(RTK.184) adalah : Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor 80Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan

Penggugat Konvensi adalah bahwa PenggugatKonvensi menyatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa adalahtanah milik Penggugat Konvensi berdasarkan Surat KeputusanGubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : 73/FT/HMP/KADIT/74, tanggal 20 Agustus 1974, tentang Penegasan Hak,yang mana sebagian Tanah Obyek Sengketa tersebut dikuasaioleh Tergugat Konvensi dan Tergugat Ill Konvensi secaramelanggar hukum;Menimbang bahwa tentang perolehan PenggugatKonvensi atas Tanah Obyek Sengketa berdasarkan SuratKeputusan Gubernur

Nusa Tenggara Timur tentang PenegasanHak tersebut, secara tidak langsung Tergugat Konvensi danTergugat Ill Konvensi dalam jawabannya telah mengakuikeberadaan SK Gubernur tersebut ;Menimbang bahwa sebaliknya Tergugat Konvensidalam jawabannya telah mendalilkan bahwa Tanah ObyekSengketa diperoleh dengan cara membuka hutan (laga duang)bersama dengan Lukas Loku Darang ( suami Tergugat IlKonvensi ) sejak tahun 1958, sementara Tergugat III Konvensidalam jawabannya mendalilkan bahwa sebagian Tanah ObyekSengketa

Yulia Afra, MT, selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diangkat berdasarkanKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BKD.013.1/I/81/PKJS/IV/2017 tanggal 03 April 2017 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:BPPKAD.V.3/900.992/31 43/2017 tanggal 13 Nopember 2017 sebagaimana telahdiubah dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:BPPKAD.V.3/900/43/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang

FransHalaman 242 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2019/PN.Kpg31.32.33.34.35.Lebu Raya selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur saat itu sebagaimanapermintaan Drs. Frans Lebu Raya kepada Saksi Ir. Yulia Afra, MT;Bahwa atas permintaan fee tersebut selanjutnya Saksi Ir.

Frans Lebu Rayaselaku Gubernur Nusa Tenggara Timur saat itu sebagaimana permintaan Drs. FransLebu Raya kepada Saksi Ir. Yulia Afra, MT;Menimbang, bahwa atas permintaan fee tersebut selanjutnya Saksi Ir.

FransLebu Raya selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur saat itu di dalam ruang kerjanya;Menimbang, bahwa setelah titipan uang diserahkan oleh Aprianus AryanthoRondak kepada Drs. Frans Lebu Raya selanjutnya Aprianus Aryantho Rondakmenghubungi Saksi Ir. Yulia Afra, MT, dan menyampaikan bahwa titipannya sudahdiberikan kepada Drs. Frans Lebu Raya;Menimbang, bahwa selain penyerahan uang sebesar Rp558.218.000,00 (limaratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) kepada Drs.

FransLebu Raya selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur saat itu di dalam ruang kerjanya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ir. Yulia Afra, MT, setelahtitipan uang diserahkan oleh Aprianus Aryantho Rondak kepada Drs. Frans Lebu Rayaselanjutnya Aprianus Aryantho Rondak menghubungi Saksi Ir. Yulia Afra, MT., danmenyampaikan bahwa titipannya sudah diberikan kepada Drs. Frans Lebu Raya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ir.

SAUNUNU denganalasan karena terjadinya perubahan regulasi yang mengakibatkan terjadinyakesulitan dalam pengiriman padahal berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur nomorDISNAK.524/09/KESWAN/2010 tentang Penolakan, Pencegahan,Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Influenza padaUnggas dan Babi (PRRS) di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan SuratKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor : 274/KEP/HK/2014tentang Pemasok ternak ke Provinsi Nusa Tenggara

SAUNUNU dengan alasan karenaPutusan Perkara No. 7/Pid.SusTPK/2019/PT KPG, Halaman 21 dari 76 halamanterjadinya perubahan regulasi yang mengakibatkan terjadinya kesulitan dalampengiriman padahal berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PeternakanProvinsi Nusa Tenggara Timur nomor : DISNAK.524/09/KESWAN/2010 tentangPenolakan, Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit HewanMenular Influenza pada Unggas dan Babi (PRRS) di Provinsi Nusa TenggaraTimur dan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara

Timur nomor274/KEP/HK/2014 tentang Pemasok ternak ke Provinsi Nusa Tenggara Timur,yang intinya PT.

.;1 (satu) bundel buku jilid warna hijau yang bertuliskan DataPesanan dari Bapak BASA ALIM TUALEKA untuk PencetakanBuku Tulis PLS dan Alat Tulis Kantor dari Dinas PendidikanProvinsi NTT Tahun 2007;5 (lima) buku tulis dengan foto PIET ALEXANDER TALLO(Gubernur Nusa Tenggara Timur) dan antara lain bertuliskanPesan untuk Warga Belajar PLS/PNF seNusa Tenggara Timur;1 (satu) bundel buktibukti pembelian dan pembayaran dari CV.Graha Ilmu kepada Percetakan & Penjilidan Dana Karya untukpembayaran 308.500 exp

/Es.Illa, ttd Gubernur Nusa Tenggara Timur PIETALEXANDER TALLO;2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas PendidikanHal. 63 dari 103 hal. Put. Nomor 333 PK/Pid.Sus/2019329.330.331.332.dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor902/157.a/PK/2007 tentang Penetapan Lembaga/OrganisasiPenerima Dana Bantuan Program Pengembangan BudayaBaca dan Pembinaan Perpustakaan Pendidikan Non FormalProvinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2007 tanggal 3 Oktober2007 yang ditandatangani oleh Ir.

(Fotokopi dari fotokopi); Fotokopi Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:Upx.012.1/278/2018, tanggal 03 Desember 2018, PerihalPenyampaian Data Pegawai Negeri Sipil Yang BelumDiberhentikan Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan AtauTindak Pidana yang Ada Hubungannya Jabatan (Fotokopisesual dengan asli);Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2142K/Pid/2005, tanggal 14 November 2006 (Fotokopi dari salinan putusan);: Fotokopi Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/461/2018, tanggal 29

MARTHEN LUTHER DIRATOME, beserta 1 (satu) lembar daftar lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19820a/l 21.A/C/94 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA tanggal 28 Februari 1994;2. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Up.013.1 /1 /23/JS/2007 tanggal 03 Februari 2007 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir.

NTT/Es.llla, beserta 1 (satu) lembar daftar lampiran Keputusan gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Up.013.1/1/23/JS/2007 tanggal 03 Februari 2007;3. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil, pada hari senin tanggal dua belas bulan Februari tahun dua ribu tujuh atas nama Ir.

Thobias Uly, M.Si.;7. 1 (satu) bundel buku jilid warna hijau yang bertuliskan Data Pesanan Dari Bapak Basa Alim Tualeka Untuk Pencetakan Buku Tulis PLS dan Alat Tulis Kantor Dari Dinas Pendidikan Provinsi NTT Tahun 2007;8. 5 (lima) buku tulis dengan foto PIET ALEXANDER TALLO (Gubernur Nusa Tenggara Timur) dan antara lain bertuliskan Pesan Untuk Warga Belajar PLS/PNF Se Nusa Tenggara Timur;9. 1 (satu) bundel bukti-bukti pembelian dan pembayaran dari CV Graha Ilmu kepada Percetakan & Penjilidan