Ditemukan 324 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggara ijazah indah iddah iwadh idah ibadat ifadah iradah isadah ibadan
Pengadilan PN PEKALONGAN Pidana Umum
Putus : 22-05-2017 — Upload : 19-06-2017
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 45/PID.B/2017/PN.Pkl
Tanggal 22 Mei 2017 — MOH. SOFYAN AFANDI Bin LUKMAN HAKIM ;
65 — 66
  • Pekalongan Barat Kota Pekalongan, atausetidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum PengadilanNegeri Pekalongan, Dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagaipenyelenggara perjalanan ibadah umroh dengan mengumpulkan dan / ataumemberangkatkan jemaah umroh sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 Ayat(2) UU RI Nomor 13 tahun 2008 Tentang penyelenggaraan ibadah haji,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya
    Nomor 13tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji ;Menimbang, bahwa dakwaan kesatu sebagaimana dalam PasalPasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP mengandung unsurunsursebagai berikut :1. Unsur Barang Siapa ;2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum ;.
Pengadilan PTA PALANGKARAYA Perdata Agama
Register : 10-07-2023 — Putus : 25-07-2023 — Upload : 25-07-2023
Putusan PTA PALANGKARAYA Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.PIk
Tanggal 25 Juli 2023 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
97 — 53
  • sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 04497, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha King, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Prima sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
  • Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

    • Dalam Rekonvensi

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
    2. Menyatakan setoran awal Biaya Penyelenggaraan
      Ibadah Haji (BPIH) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang terdapat pada Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening 342901000014513 atas nama Ida, adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
    3. Menetapkan (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar nomor 2 (dua) di atas yaitu sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai hak Penggugat Rekonvensi dan (seperdua) bagian lain yaitu sejumlah
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 30-05-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 90/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
H. SAMIADJI MAKIN RAHMAT, SH., MH.
Tergugat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
75 — 36
  • dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 90/G/2018/PTUN.SBY.Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (2)Meliputi : 222222 n2 nnn neon nnn nena nna. politik luar N@Qeri;b. pertahanan 222 n2 nnn nn nn nnn nnn nnn neeC.Ke@aMana)N nnn n nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cn nen ne need. yUuStiISI;20e. moneter dan fiskal nasional; danPeraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
    Ibadah Haji Reguler, menegaskanPasal 23 ayat (1) :Petugas yang menyertai Jamaah Haji terdiri dari :a.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Umum Penipuan
Register : 09-09-2013 — Putus : 27-11-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 237/PID.B/2013/PN.PKP
Tanggal 27 Nopember 2013 — Hj. NONITA WULANDARI Binti H. SUKANDI
47 — 9
  • perjalanan IbadahUmrah yang dibuktikan dengan jaminan bank;e memiliki mitra biro penyelenggara Ibadah Umrah di Arab Saudi yangmemperoleh izin resmi dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi; danf memiliki komitmen untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah sesuaidengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri;Menimbang, bahwa Pasal 35 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIKINDONESIA NOMOR 396 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATASKEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 371 TAHUN2002 TENTANG PENYELENGGARAAN
    IBADAH HAJI DAN UMRAH, menyatakanbahwa:1 Perjalanan ibadah umrah diselenggarakan oleh Biro Perjalanan Wisata yangtelah mendapat izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah(PPIU);2 Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Penyelenggara PerjalananIbadah Umrah adalah:e Biro Perjalanan Wisata yang telah mendapat izin sebagaiPenyelenggara Perjalanan wisata dari Dinas Pariwisata Provinsiatau Pemerintah Daerah Provinsi setempat dan telah beroperasisekurangkurangnya (satu) tahun;e Rekomendasi dari
    memberangkatkan Jamaah HajiKhusus dan Umrah tidak diperkenanankan untuk melakukan promosi atau penawaranterhadap masyarakat umum untuk mengikuti pendaftaran pemberangkatan Umrahberkesesuaian dengan pasal 43 ayat 2 UndangUndang No 13 Tahun 2008 tentangpenyelenggaraan Ibadah haji Jo PP No 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang No 13 Tahun 2008 Jo KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIKINDONESIA NOMOR 396 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATASKEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 371 TAHUN2002 TENTANG PENYELENGGARAAN
    IBADAH HAJI DAN UMRAH.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yuridis diatas diketahui bahwaterdakwa telah menerima sejumlah uang yang totalnya berjumlah sekitar Rp.438.500.000,(empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebutmerupakan uang pembayaran biaya umrah dari para saksi H.Zurkandi, Hj Yohana binti MMuhamad Tahir, H.
Pengadilan PN STABAT Pidana Umum
Register : 05-02-2018 — Putus : 26-04-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN STABAT Nomor 91/Pid.B/2018/PN Stb
Tanggal 26 April 2018 — Penuntut Umum:
Utami Filiandini, SH
Terdakwa:
HARY YANTO Als Hariyanto Kesuma, S. P di
43 — 26
  • Menara KharismaInsani (MKI) Tour and Travel tidak memiliki SK Izin Umrah yang dikeluarkanoleh Direktorat Jendral Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARY YANTO Als Hariyanto Kesuma, S.P d maka saksi korban PONIYEM dan saksi KARTIMA mengalamikerugian dengan jumlah sebesar Rp 41.000.000, (empat puluh satu jutarupiah).Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-11-2013 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 927 K /Pdt/ 2012
Tanggal 28 Nopember 2013 — PT. MAWADDAH WISATA, DK VS MANAJEMEN QOLBU TRAVEL (MQ), DK
40 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 927 K/PDT/201210.11.pemberangkatan ke 213 (dua ratus tiga belas) orang calon jamaah hajidimaksud secara lengkap ke Departemen Agama RI sampai denganmendapatkan tanda bukti setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji(Setoran BPIH), sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 3 PerjanjianKerjasama tanggal 10 November 2003, di samping untuk pembayaranbiayabiaya keperluan lainlainnya dalam rangka memberangkatkan ke213orang calon jamaah haji Indonesia tersebut ke Tanah Suci Makkah, sepertiuntuk
Pengadilan PN SENGKANG Pidana Umum
Register : 24-11-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 19-04-2017
Putusan PN SENGKANG Nomor 287/Pid.B/2016/PN Skg
Tanggal 14 Februari 2017 — Penuntut Umum:
EDI TANTO PUTRA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD NASIR AMIN CABA
79 — 22
  • CABA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
  • Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD NASIR AMIN CABA tersebut dari Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
  • Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NASIR AMIN CABA tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan segaja dan tanpa hak bertindak sebagai penerima biaya penyelenggaraan
    ibadah haji dan penerima pendaftaran jamaah haji sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidiair Penuntut Umum;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD NASIR AMIN CABA tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga
Pengadilan PN SERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-02-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN SERANG Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Srg.
Tanggal 18 Februari 2019 — - ENTIN HARTINI, Dkk. (Para Penggugat) - Hj. Fari Suryaningsih, Dkk. (Para Tergugat)
142 — 42
  • Penyelenggara perjalananibadah umroh bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungankepada Jemaah, sehingga Jemaah dapat menunaikan ibadahnya sesuaidengan ketentuan syariat, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri AgamaHalaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN SrgRepublik Indonesia Nomor8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalananlbdah Umroh;Menimbabng, bahwa lbadah Umroh menurut Pasal 43 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah
    Haji, dapatdiselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Biro Perjalanan Wisata, yangditetapbkan oleh Menteri.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 08-06-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 330/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 24 Januari 2019 — Penggugat:
1.Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
2.Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for Criminal Justice Reform
Tergugat:
1.Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia,
2.Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
3.Negara Republik Indonesia c.q. Dewan Perwakilan Rakyat Republik
99 — 39
  • RUU tentang Jabatan Hakim3110.11.12.13.14.15.16.Lf.RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan TumbuhanRUU tentang Sistem Budidaya Pertanian BerkelanjutanRUU tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentangLarangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak SehatRUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan UmrahRUU tentang Penghapusan Kekerasan SeksualRUU Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil NegaraRUU tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014tentang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-06-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 330/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 24 Januari 2019 — Penggugat:
1.Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
2.Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for Criminal Justice Reform
Tergugat:
1.Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia,
2.Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
3.Negara Republik Indonesia c.q. Dewan Perwakilan Rakyat Republik
98 — 45
  • RUU tentang Jabatan Hakim3110.11.12.13.14.15.16.Lf.RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan TumbuhanRUU tentang Sistem Budidaya Pertanian BerkelanjutanRUU tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentangLarangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak SehatRUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan UmrahRUU tentang Penghapusan Kekerasan SeksualRUU Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil NegaraRUU tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014tentang
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Lain-lain
Register : 22-08-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 09-01-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 210/Pid.B/2019/PN Tte
Tanggal 12 Nopember 2019 — Penuntut Umum: JAFET OHELLO, SH Terdakwa: ASNAWI IBRAHIM Alias AWI
106 — 30
  • yang bersifat knususdalam penjatuhan pidana)Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Badan juga dikenakanpidana Denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresaahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa masih mudaMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 63 ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang nomor13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
    Ibadah Haji dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;MENGADILLI:1.
Pengadilan MS KUALA SIMPANG Perdata Agama
Register : 21-02-2013 — Putus : 01-04-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan MS KUALA SIMPANG Nomor 71/Pdt.G/2013/MS.Ksg.
Tanggal 1 April 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
79 — 31
  • dansesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.4.Fotokopi Lampiran Hasil Keputusan Musyawarah dan pembagian hartabersama atas nama Ibrahim dan Saqdah, fotokopi tersebut telah diberimeterai, setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberitanda T.5.Fotokopi Kwitansi Pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) UnitKejuruan Muda tahun 2008, fotokopi tersebut telah diberi meterai, setelahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.6.78Fotokopi tanda bukti Biaya Penyelenggaraan
    Ibadah Haji 1431 H tanggal 09Agustus 2010 atas nama Saqdah dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) CabangKualasimpang Nomor Reg.00283, fotokopi tersebut telah diberi meterai,setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.7.Fotokopi Sertifikat hak milik tanah atas nama Saqdah Nomor 175 tanggal 14Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan KabupatenAceh Tamiang, fotokopi tersebut telah diberi meterai, setelah dicocokkandan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi
Pengadilan PN MAROS Pidana Umum Penggelapan
Putus : 28-10-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN MAROS Nomor 111/Pid.B/2015/PN.Mrs
Tanggal 28 Oktober 2015 — Terdakwa : H.MUH.RAMLI KACONG Bin H.KACONG JPU : AMELIA FITRIANI,SH
68 — 15
  • AlAmin Hikma Wisata,tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang sah diKantor Wilayah Kementerian Agama Porvinsi Sulawesi Selatan.Bahwa berdasarkan Pasal 43 huruf ayat 2 Undang Undang No.13tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji yang berbunyi bahwapenyelengara perjalanan ibadah umrah dilakukan oleh Pemerintah atau biroperjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri jadi sangat jelas bahwa orang30perorangan atau badan hukum yang bertindak sebagai penyelenggara BiroPerjalanan
Pengadilan MS JANTHO Perdata Agama
Register : 08-02-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan MS JANTHO Nomor 74/Pdt.G/2021/MS.Jth
Tanggal 5 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
97 — 31
  • Namun demikian secara materil buktitersebut atau objek yang terdapat dalam bukti tersebut tidak termasuk ke dalamobjek gugatan Penggugat ataupun Tergugat, sehingga bukti tersebut menjaditidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat dan harusdikesampingkan;Menimbang, bahwa bukti T.20 berupa surat pendaftaran haji atas namaPenggugat, telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai denganaslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menerangkan tentang biayapenyetoran awal penyelenggaraan
    ibadah haji Penggugat yang dilakukandalam masa perkawinan (objek sengketa T/PR 1), sehingga telah memenuhisyarat formil dan materil dapat diterima sebagai bukti;Halaman 47 dari 63 putusan Nomor 74/Padt.G/2021/Ms.JthMenimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Tergugat (Junaidi binRazali, Abdul Malik bin M.
Pengadilan PA BLITAR Perdata Agama Ekonomi Syariah
Register : 22-09-2014 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan PA BLITAR Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL
Tanggal 28 Oktober 2015 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT I-II
219 — 73
  • dalamlampirannya oleh karenanya telah terbutki menurut hukum bahwa dana yangdisetor oleh Jamaah yang menunggak tidak hangus atau telah dihabiskan olehTergugat ;Menimbang, bahwa dalil Para Tergugat yang menyatakan Penggugatdidemo/ dikomplain adalah karena Penggugat telah melanggar suratpernyataan yang dibuatnya sendiri untuk tidak menerima setoran dana darijamaah sebagaimana alat bukti T.1T.2 22 dan hal tersebut juga telahdilarang sebagaimana bunyi pasal 63 ayat 2 Undangundang Nomor 13 Tahun2008 tentang Penyelenggaraan
    Ibadah Haji;Hal. 67 dari 71 hal.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 09-08-2018 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Rap
Tanggal 4 Juli 2019 — Penggugat:
1.RONDON POHAN
2.ARIFIN POHAN
3.UPIK POHAN
4.SYARIFAH AINI POHAN
5.KHOLID YASRI POHAN Alias ROLIP POHAN
Tergugat:
1.Kh DAYAT RITONGA
2.MUHAMMAD ALI AKBAR MUNTHE
Turut Tergugat:
H ABDULLAH RITONGA
58 — 7
  • Bainah Munthe;Menimbang, bukti surat bertanda P15, pada pokoknya menerangkantentang setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) an. Bainah Munthe;Menimbang, bukti surat bertanda P16, pada pokoknya menerangkantentang identitas Titin Nurfidah Ritonga;Menimbang, bukti surat bertanda P17, pada pokoknya menerangkantentang identitas H.
Pengadilan PN PASURUAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 27-03-2013 — Upload : 10-06-2013
Putusan PN PASURUAN Nomor 109/Pid.B/2012/PN.Psr
Tanggal 27 Maret 2013 — 1. H. AMIN MAHMUD 2. Hj.MUZAYYANAH 3. H. NANANG FAUZI WARIAN 4. H.ROHMATULLOH MIFTAHUL HUDA
78 — 12
  • Jatim sejak tahun 1994 sampaidengan sekarang dihadirkan penuntut umum di persidangan dalamkapasitasnya sebagai saksi Ahli tentang tugas KBIH, dan pengusulantambahan kuota;Bahwa saksi pertama ,masuk sebagai staf di bidang perencanaan,kasubag Umum, Kasubag Perencanaan yang berkaitan dengan ibadahhaji, dan selanjutnya terakhir sebagai kasi penyuluhan haji dan umrohyang bertugas memberikan penyuluhan haji se jawa timur dan pembinaanterkait penyelenggaraan ibadah haji secara umum termasuk lembagabimbingan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-08-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1177 K/Pdt/2011
Tanggal 23 Agustus 2011 — BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMATdkk ; 1. PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA cq GUBERNUR DKI JAKARTA dkk
143 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji telahcukup membuktikan bahwa peralihan Saham Dari Departemen Agama RIkepada Badan Pengelola Dana Abadi Umat adalah sah menurut hukum danberlaku mengikat;3. Bahwa Judex Facti menyatakan:...Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa DepartemenAgama RI (Penggugat II) telah mengalinkan/memindahkan 42%saham PT.
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pidana Umum Penggelapan
Register : 16-11-2016 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw
Tanggal 20 Maret 2017 — YOGI ANDRIYAS, S.Kel Bin MASCIK
118 — 38
  • Seat haji pada saat pelunasanbiaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH);e.
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Perdata
Register : 06-02-2019 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 13-02-2019
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Tlg
Tanggal 12 Februari 2019 — Pemohon:
SUMADI
17 — 2

  • M E N E T A P K A N :

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
    2. Menyatakan, bahwa nama Pemohon adalah Sumadi, lahir di Tulungagung pada tanggal 1 Juli 1949 dan nama ayah Pemohon adalah Padiman, sebagaimana data/dokumen yang dimiliki oleh Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Surat Keterangan Kepala Desa dan Kutipan Akta Kelahiran ;<