Menyatakan Terdakwa Muhammad Nasir Amin Caba tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan segaja dan tanpa hak bertindak sebagai penerima biaya penyelenggaraan ibadah haji dan penerima pendaftaran jamaah haji sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidiair Penuntut Umum;4.

Ag), dan saat ini Ahli menjabat sebagai KepalaHalaman 48 dari 94 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN SkgSubdit Pembinaan Umrah pada Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah,Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, KementerianAgama;Bahwa dasar hukum penyelenggaraan ibadah haji maupun ibadah hajikhusus secara umum adalah UndangUndang Republik Indonesia Nomor34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 TentangPerubahan atas UndangUndang

terdakwa miliki hanya mempunyaiijin perjalanan wisata dari kementerian Pariwisata pada tahun 2014, sehinggahanya sebagai travel perjalanan biasa saja;Bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa telah ada ketentuan mengenaistandar minimal pelayanan yang wajib diberikan kepada para CJHI olehPenyelenggaran lbadah Haji Khusus (PIHK) sebagiamana ketentuanPeraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar MinimalPelayanan lbadah Haji Khusus, namun terdakwa tidak memberikan standarpelayanan minimal penyelenggaraan

ibadah haji khusus kepada 63 orangcalon jemaah ibadah haji yang terdakwa pimpin, dikarenakan StandarPelayanan tersebut rencananya baru akan diberikan atau disiapkan oleh pihakpenyelenggara lbadah Haji Negara Philipina, melalui Syekh Rasyidin;Bahwa 65 orang rombongan calon jemaah haji PT.

,~Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersamasama dengan istriterdakwa dengan alasan untuk membantu masyarakat yang selama ini harusmengantri untuk dapat melaksanakan ibadah haji yang merupakan kewajibanumat islam bagi yang telah mampu;Bahwa dasar hukum penyelenggaraan ibadah haji maupun ibadah haji khusussecara umum adalah UndangUndang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan

perjalanan IbadahUmrah yang dibuktikan dengan jaminan bank;e memiliki mitra biro penyelenggara Ibadah Umrah di Arab Saudi yangmemperoleh izin resmi dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi; danf memiliki komitmen untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah sesuaidengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri;Menimbang, bahwa Pasal 35 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIKINDONESIA NOMOR 396 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATASKEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 371 TAHUN2002 TENTANG PENYELENGGARAAN

IBADAH HAJI DAN UMRAH, menyatakanbahwa:1 Perjalanan ibadah umrah diselenggarakan oleh Biro Perjalanan Wisata yangtelah mendapat izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah(PPIU);2 Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Penyelenggara PerjalananIbadah Umrah adalah:e Biro Perjalanan Wisata yang telah mendapat izin sebagaiPenyelenggara Perjalanan wisata dari Dinas Pariwisata Provinsiatau Pemerintah Daerah Provinsi setempat dan telah beroperasisekurangkurangnya (satu) tahun;e Rekomendasi dari

memberangkatkan Jamaah HajiKhusus dan Umrah tidak diperkenanankan untuk melakukan promosi atau penawaranterhadap masyarakat umum untuk mengikuti pendaftaran pemberangkatan Umrahberkesesuaian dengan pasal 43 ayat 2 UndangUndang No 13 Tahun 2008 tentangpenyelenggaraan Ibadah haji Jo PP No 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang No 13 Tahun 2008 Jo KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIKINDONESIA NOMOR 396 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATASKEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 371 TAHUN2002 TENTANG PENYELENGGARAAN

IBADAH HAJI DAN UMRAH.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yuridis diatas diketahui bahwaterdakwa telah menerima sejumlah uang yang totalnya berjumlah sekitar Rp.438.500.000,(empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebutmerupakan uang pembayaran biaya umrah dari para saksi H.Zurkandi, Hj Yohana binti MMuhamad Tahir, H.

Putusan Nomor 927 K/PDT/201210.11.pemberangkatan ke 213 (dua ratus tiga belas) orang calon jamaah hajidimaksud secara lengkap ke Departemen Agama RI sampai denganmendapatkan tanda bukti setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji(Setoran BPIH), sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 3 PerjanjianKerjasama tanggal 10 November 2003, di samping untuk pembayaranbiayabiaya keperluan lainlainnya dalam rangka memberangkatkan ke213orang calon jamaah haji Indonesia tersebut ke Tanah Suci Makkah, sepertiuntuk

Menara KharismaInsani (MKI) Tour and Travel tidak memiliki SK Izin Umrah yang dikeluarkanoleh Direktorat Jendral Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARY YANTO Als Hariyanto Kesuma, S.P d maka saksi korban PONIYEM dan saksi KARTIMA mengalamikerugian dengan jumlah sebesar Rp 41.000.000, (empat puluh satu jutarupiah).Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan

Penyelenggara perjalananibadah umroh bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungankepada Jemaah, sehingga Jemaah dapat menunaikan ibadahnya sesuaidengan ketentuan syariat, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri AgamaHalaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN SrgRepublik Indonesia Nomor8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalananlbdah Umroh;Menimbabng, bahwa lbadah Umroh menurut Pasal 43 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah

Haji, dapatdiselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Biro Perjalanan Wisata, yangditetapbkan oleh Menteri.

yang bersifat knususdalam penjatuhan pidana)Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Badan juga dikenakanpidana Denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresaahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa masih mudaMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 63 ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang nomor13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Ibadah Haji dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;MENGADILLI:1.

RUU tentang Jabatan Hakim3110.11.12.13.14.15.16.Lf.RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan TumbuhanRUU tentang Sistem Budidaya Pertanian BerkelanjutanRUU tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentangLarangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak SehatRUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan UmrahRUU tentang Penghapusan Kekerasan SeksualRUU Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil NegaraRUU tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014tentang

RUU tentang Jabatan Hakim3110.11.12.13.14.15.16.Lf.RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan TumbuhanRUU tentang Sistem Budidaya Pertanian BerkelanjutanRUU tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentangLarangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak SehatRUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan UmrahRUU tentang Penghapusan Kekerasan SeksualRUU Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil NegaraRUU tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014tentang

dansesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.4.Fotokopi Lampiran Hasil Keputusan Musyawarah dan pembagian hartabersama atas nama Ibrahim dan Saqdah, fotokopi tersebut telah diberimeterai, setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberitanda T.5.Fotokopi Kwitansi Pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) UnitKejuruan Muda tahun 2008, fotokopi tersebut telah diberi meterai, setelahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.6.78Fotokopi tanda bukti Biaya Penyelenggaraan

Ibadah Haji 1431 H tanggal 09Agustus 2010 atas nama Saqdah dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) CabangKualasimpang Nomor Reg.00283, fotokopi tersebut telah diberi meterai,setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.7.Fotokopi Sertifikat hak milik tanah atas nama Saqdah Nomor 175 tanggal 14Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan KabupatenAceh Tamiang, fotokopi tersebut telah diberi meterai, setelah dicocokkandan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi

AlAmin Hikma Wisata,tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang sah diKantor Wilayah Kementerian Agama Porvinsi Sulawesi Selatan.Bahwa berdasarkan Pasal 43 huruf ayat 2 Undang Undang No.13tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji yang berbunyi bahwapenyelengara perjalanan ibadah umrah dilakukan oleh Pemerintah atau biroperjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri jadi sangat jelas bahwa orang30perorangan atau badan hukum yang bertindak sebagai penyelenggara BiroPerjalanan

Namun demikian secara materil buktitersebut atau objek yang terdapat dalam bukti tersebut tidak termasuk ke dalamobjek gugatan Penggugat ataupun Tergugat, sehingga bukti tersebut menjaditidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat dan harusdikesampingkan;Menimbang, bahwa bukti T.20 berupa surat pendaftaran haji atas namaPenggugat, telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai denganaslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menerangkan tentang biayapenyetoran awal penyelenggaraan

ibadah haji Penggugat yang dilakukandalam masa perkawinan (objek sengketa T/PR 1), sehingga telah memenuhisyarat formil dan materil dapat diterima sebagai bukti;Halaman 47 dari 63 putusan Nomor 74/Padt.G/2021/Ms.JthMenimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Tergugat (Junaidi binRazali, Abdul Malik bin M.

dalamlampirannya oleh karenanya telah terbutki menurut hukum bahwa dana yangdisetor oleh Jamaah yang menunggak tidak hangus atau telah dihabiskan olehTergugat ;Menimbang, bahwa dalil Para Tergugat yang menyatakan Penggugatdidemo/ dikomplain adalah karena Penggugat telah melanggar suratpernyataan yang dibuatnya sendiri untuk tidak menerima setoran dana darijamaah sebagaimana alat bukti T.1T.2 22 dan hal tersebut juga telahdilarang sebagaimana bunyi pasal 63 ayat 2 Undangundang Nomor 13 Tahun2008 tentang Penyelenggaraan

Ibadah Haji;Hal. 67 dari 71 hal.

Jatim sejak tahun 1994 sampaidengan sekarang dihadirkan penuntut umum di persidangan dalamkapasitasnya sebagai saksi Ahli tentang tugas KBIH, dan pengusulantambahan kuota;Bahwa saksi pertama ,masuk sebagai staf di bidang perencanaan,kasubag Umum, Kasubag Perencanaan yang berkaitan dengan ibadahhaji, dan selanjutnya terakhir sebagai kasi penyuluhan haji dan umrohyang bertugas memberikan penyuluhan haji se jawa timur dan pembinaanterkait penyelenggaraan ibadah haji secara umum termasuk lembagabimbingan

Bainah Munthe;Menimbang, bukti surat bertanda P15, pada pokoknya menerangkantentang setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) an. Bainah Munthe;Menimbang, bukti surat bertanda P16, pada pokoknya menerangkantentang identitas Titin Nurfidah Ritonga;Menimbang, bukti surat bertanda P17, pada pokoknya menerangkantentang identitas H.

No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji telahcukup membuktikan bahwa peralihan Saham Dari Departemen Agama RIkepada Badan Pengelola Dana Abadi Umat adalah sah menurut hukum danberlaku mengikat;3. Bahwa Judex Facti menyatakan:...Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa DepartemenAgama RI (Penggugat II) telah mengalinkan/memindahkan 42%saham PT.

Seat haji pada saat pelunasanbiaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH);e.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan, bahwa nama Pemohon adalah Sumadi, lahir di Tulungagung pada tanggal 1 Juli 1949 dan nama ayah Pemohon adalah Padiman, sebagaimana data/dokumen yang dimiliki oleh Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Surat Keterangan Kepala Desa dan Kutipan Akta Kelahiran ;<

Bahwa pada tanggal 9 Mei 2014, Tergugat ditetapbkan sebagai Tersangkadugaan kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012/2013 olehKomisi Pemberantasan Korupsi;8.

Saudi.Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalahPenyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan olehpenyelenggara Ibadah Haji khusus denganpengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yangbersifat khusus.Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnyadisingkat PIHK adalah badan hukum yang memilikiPerizinan Berusaha untuk melaksanakan Ibadah Hajikhusus.Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnyadisebut Bipih adalah sejumlah uang yang harusdibayar oleh warga negara yang akan menunaikanIbadah Haji.Biaya Penyelenggaraan

Ibadah Haji yang selanjutnyadisingkat BPIH adalah sejumlah dana yang digunakanuntuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.Nilai Manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasilpengembangan keuangan haji yang dilakukan melaluipenempatan dan/atau investasi.15.

Ibadah Haji Khususdiatur dalam Peraturan Pemerintah.Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 61Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan PIHK danpembukaan kantor cabang PIHK sebagaimana dimaksuddalam Pasal 58 dan Pasal 60 diatur dalam PeraturanPemerintah.Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 63(1) PYHK wajib:a. memfasilitasi pengurusan dokumen perjalananIbadah Haji khusus;b. memberikan bimbingan dan pembinaan IbadahHaji khusus;c. memberikan pelayanan

yang ditanamkan kembalidalam bentuk sarana dan prasarana kegiatanpendidikan dan/atau penelitian danpengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebihtersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjutdengan atau berdasarkan Peraturan MenteriKeuangan;n. bantuan atau santunan yang dibayarkan olehBadan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada WajibPajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebihlanjut dengan atau berdasarkan Peraturan MenteriKeuangan;o. dana setoran Biaya Penyelenggaraan

Ibadah Haji(BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilandari pengembangan keuangan haji dalam bidangatau instrumen keuangan tertentu, diterima BadanPengelola Keuangan Haji (BPKH) yangketentuannya diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan; danp. sisa lebih yang diterima/diperoleh badan ataulembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar padainstansi yang membidanginya, yang ditanamkankembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosialdan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4(empat) tahun

Saksi Ahli Bidang Hukum Keuangan Negara / Daerah dalam kasus tindakpidana korupsi atas permintaan Direskrimsus Polda Maluku Utara melalui suratpermintaan dari Kapolda Maluku Utara Nomor : R/89/IV/2014/Dit Reskrimsustanggal 17 April 2014, perihal Permintaan Keterangan Ahli dalam kasusDugaan Korupsi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah (PIHD) Tahun2010, yang diduga dilakukan oleh tersangka Drs. H.