Ditemukan 433 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ketentuan ketaatan ketentuanã ketertban kementan ketengan ketandan kesenian ketentun ketenuan ketentaun
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 12-02-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 11-04-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 15/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 10 April 2018 — Pemohon:
TEDDY SUSILO TAN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN R.I Cq KAPOLDA METRO JAYA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
99 — 56
  • Praperadilan;Bahwa dari bukti T26 berupa Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/301/X1/2017/Ditreskrimum bahwa Teddy Susilo Tan telah dinyatakanDPO sejak tanggal 27 November 2017;Bahwa Dalam Sema No. 1 Tahun 2018 tersebut point 2 telah dinyatakanbahwa Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan olehPenasihat Hukum atau keluarganya, maka Hakim menjatuhkan putusanyang menyatakan permohonan pra peradilan tidak dapat diterima;Bahwa telah nyata Pemohon telah dinyatakan DPO maka denganberdasar pada ketentan
Pengadilan PT MEDAN
Putus : 13-05-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PT MEDAN Nomor 155/PID/2013/PT-MDN
Tanggal 13 Mei 2013 —
14 — 4
  • masyarakat danpejabat lainnya agar tidak berbuat serupa dengan Terdakwa.n Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan PengadilanNegeri Mandailing Natal tanggal 26 Pebruari 2013 No. 167/Pid/B/2012/PNMdl harusdikuatkan ;n Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan;a Mengingat,Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana pasal 21, 27, 193, 197,241, 242 KUHAP dan ketentan
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR
Register : 21-08-2002 — Putus : 12-03-2003 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 205/PDT.G/2002/PN.JKT.TIM
Tanggal 12 Maret 2003 —
512 — 206
  • Bahwa pada tanggal 12 Maret 1997 telah dilaksanakan fmbang erfima proyek denganmenandatangani persetuuan yang mengatur beberapa ketentan yang dibuat secaakhusus ;3.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 05-11-2015 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Sby
Tanggal 5 Nopember 2015 — OTTOK KRISTANTO,DKK TERHADAP PT BANYUWANGI MOTOR
195 — 61
  • Bahwa berdasarkan ketentan Pasal 15 jo Pasal 225 Undangundang No. 37 tahunHalaman 13 Putusan Nomor : 16/Pailit/2015/PN.Niaga Surabaya2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang mengatur perihal pengangkatanKurator/Pengurus, maka PARA PEMOHON PAILIT mohon kepada PENGADILANNIAGA SURABAYA c.q MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkaraini untuk berkenan menunjuk dan mengangkat :Sdr.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata Tanah
Putus : 16-10-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 244/PDT.PLW/2013/PN.Cbn
Tanggal 16 Oktober 2014 — -JAJAT SUDRAJAT x -PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk -PT. Balai Lelang Utama Indonesia -Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor -Ferdi Indra Gunawan
66 — 26
  • bangunan yang menjadi agunan diPT Bank Tabungan Negara (Persero) Tok dan menandatangani dokumendokumen yang berkaitan dengan penjualan atau peralihan hak tersebut.Dalam proses lelang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlakudanpenetuan harga jual dari barang agunan dilakukan oleh appraisalcompany yang independen dan memiliki reputasi baik sesuai dengan pasal12 PMK Nomor 93/PMK/2010 sebagaimanatelah diubah dengan PMKnomor : 106/PMK/062013 tentang penunjukkan Pelaksanaan Lelang ;12.Bahwa selain ketentan
Pengadilan PA GORONTALO Perdata Agama Waris Islam
Register : 17-09-2019 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 18-03-2020
Putusan PA GORONTALO Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Gtlo
Tanggal 19 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
107 — 28
  • serta adanya barang warisan berupa tanahdan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 80/Limba B alas namaTergugat Il bunda para Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat IIl yangdiperoleh dari suami Tergugat Muhammad bin Hamid Alhasni (Almarhum)dalam masa pemikahan mereka.bahwa dengan demikian tanah dan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 80/LimbaB atas nama Tergugat dimaksud adalah harta pendapatan bersama antaraAlmarhum Muhammad bin Hamid Alhasni tersebut dengan Isterinya (Tergugat 1)sehingga menurut ketentan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 K/PDT.SUS/2011
I. BUPATI KEBUMEN, II. PD. BPR BANK PASAR KEBUMEN; TRI BUDAYATI, SE.
33 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • .Menimbang bahwa dari buktibukti tertulis yang diajukan para pihak dipersidangan, dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah merupakan pegawaiPD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen yang tunduk pada peraturankepegawaian di Lingkungan PD BPR Bank Pasar Kabupaten yang bersifatpublik dan karenanya keputusan pemberhentian dengan tidak hormat yangditujukan kepada Penggugat merupakan keputusan yang bersifat untilateral(sepihak) yang memenuhi unsurunsur keputusan Tata Usaha Negarasebagaimanan dimaksud dalam ketentan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 21-02-2012 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 21 Februari 2012 — PT. LE GLOBAL vs RODENTUS RAWAT S., dkk.
36 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimanadiatur ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo Pasal 155 ayat (1) jo Pasal 170 UndangUndang No. 13 Tahun 2003, maka para penggugat menuntut Tergugat untukmemberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 UU No. 13 Tahun2003, upah selama proses dan hakhak lainnya yang biasa diterima paraPenggugat tanpa adanya Penetapan lLembaga Perselisihan HubunganIndustrial ;Bahwa Penggugat II, Penggugat III, Penggugat V, meminta KompensasiPembayaran uang pesangon ketentan
Pengadilan PA BANJARMASIN Perdata Agama
Register : 15-10-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1379/Pdt.G/2018/PA.Bjm
Tanggal 11 Februari 2019 — Pemohon:
Tri Ari Sandi, A.Md. bin Hariyanto
Termohon:
Oktaviyanti, A.Md. binti H. Anang Sani, M.Pd.
18 — 25
  • Rekonvensi dan tidak pernah mendapat perhatiandari Tergugat Rekonvensi, dan juga atas tuntutan tersebut Tergugat tidak adamenyatakan keberatan;Menimbang, bahwa ditetapkannya hak hadhanah dimaksud oleh MajleisHakim karena Penggugat Rekonvensi menuntut agar dihukum membayarnafkah anak, agar memiliki kepastian hukum siapa pemegang hak hadhanahsekaligus kepada siapa diserahkannya nafkah anak yang harus ditanggungoleh Tergugat (ayahnya);Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuaidengan ketentan
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 19-01-2011 — Putus : 20-12-2011 — Upload : 12-03-2015
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pdt.G/2011/PN Pdg
Tanggal 20 Desember 2011 — INANG ZAKRI DATUAK SINGO ALAM melawan SYAMSIR CS
52 — 16
  • Putusan Perdata No. 08/PDT.G/2011/PN.PDG20Hak Guna Bangunan kepada Tergugat D dengan melampirkan syarat formil yangtelah sesuai dengan ketentan yang berlaku ;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 12-10-2011 — Putus : 20-04-2012 — Upload : 16-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340 K/TUN/2011
Tanggal 20 April 2012 — MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA vs NELIA CONCAP CION MOLATO;
74 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sesuai dengan ketentan pasal 13 Ayat (1) UndangUndang No.16 Tahun2000 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor:6 Tahun1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakanbahwa tenggang waktu penagihan pajak adalah 10 tahun ;5.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Putus : 24-01-2014 — Upload : 28-01-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 941/Pid.Sus/2013/PN.Dps.
Tanggal 24 Januari 2014 — AKHMAD MA’ RUF
25 — 8
  • Unsur 'Percobaan melakukan perbuatan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijinedar ;Menimbang, bahwa ketentan tentang percobaan diatur dalam pasal 53 KUHP,Undangundang ini tidak memberikan batasan tertentu mengenai arti percobaan, tetapi hanyamengemukakan ketentuan mengenai syarat syarat agar percobaan menuju kearah kejahatanitu dapat dihukum.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 08-05-2015 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn
Tanggal 25 Juni 2015 — _amin _vs _pempinan_pemilik_Kilang_Miyak_pelita
38 — 5
  • No. 10/Pdt.SusPHI/2015/PN.MdnMenimbang, bahwa pemutusan hubungan kerja secara sepihak yangdilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah jelas dan terang menderangmelanggar ketentan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yangtercantum pada Pasall 151 jo Pasal 155 jo Pasal 156 jo Pasal 161 sertadilakukan tanpa putusan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimanadimaksud dalam ketentuan perundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat dalam jawabannya telahmengakui bahwa Penggugat
Pengadilan PN PEKANBARU
Register : 28-10-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 28-04-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pbr
Tanggal 23 Januari 2017 —
30 — 7
  • 1659/HR/SPK/V/2011, PKWTtanggal 13 November 2011 s/d 12 November 2012, PKWT Nomor :7160/HR/SPK/XI/2012, PKWT tanggal 01 Juni 2013 s/d 31 Mei 2014, PKWTtanggal 01 Juli 2014 s/d 30 Juni 2015 dan PKWT Nomor4780/HR/SPK/VI/2015 dan kemudian Tergugat tidak ada membantahtentang besarnya gaji Penggugat ;Menimbang, bahwa benar tentang dalildalil Penggugat yang secara tegastelah diakui atau tidak dibantah oleh pihak Tergugat tersebut di atas, maka menuruthukum merupakan alat bukti yang sempurna berdasarkan ketentan
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata
Putus : 20-11-2013 — Upload : 22-09-2014
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 58/Pdt.G/2013/PN.Bjm
Tanggal 20 Nopember 2013 — H. HASBYAN NOER, S.H. Melawan NOOR RITTA, dkk.
58 — 10
  • Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menduduki sertamenggunakan tanah a quo tanpa seijin Penggugat selaku pemilik yangsah adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian yangnyata bagi Penggugat dan oleh karenanya Para Tergugat berkewajibanmengganti kerugian yang diderita Penggugat sebagaimana ketentan Pasal1365 KUHPerdata16.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 05-06-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 490 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — 1. ELY NURMALIA, dkk VS PT.BPR ARTHA NIAGA FINATAMA
53 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Para penggugat memilikiHakhak sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja iniberdasarkan Ketentuan dalam Pasal 164 Ayat (3) UU RI Nomor 13Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, yaitu :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourunh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, denganketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 23-07-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 211/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 20 Desember 2018 —
45 — 17
  • persidangan tidak ada bukti kesalahanPenggugat maupun pemberian sanksi dari Tergugat terhadap Penggugat,karenanya pemutusan hubungan kerja ini adalah Pemutusan Hubungan Kerjatanpa kesalahan, dengan pertimbangannya yang demikian Majelis Hakimmewajibkan Tergugat membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerjakepada Penggugat berupa : Uang Pesangon sebesar 2(dua) kali ketentuan Pasal* 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja seesar 1(satu) kali ketentuan Pasal156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebesar ketentan
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 08-08-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 90/PDT/2018/PT YYK
Tanggal 13 September 2018 — HERRY PRASETYO MELAWAN PT. MAYAPADA, Tbk. Kantor Cabang Magelang, DKK
141 — 88
  • Sehngga dengan demikian dalilgugatan Penggugat angka 13 tersebut tidak tidak berdasarkan hukumsama sekali.16.Bahwa TERGUGAT Il menolak dengan tegas dalil gugatanPenggugat angkal4 s.d.16, karena dalil Penggugat tersebut tidakberdasarkan hukum sama sekali, maka dengan ini TERGUGAT Ilmenanggapinya sebagai berikut:Halaman 27 dari 32 dari Putusan Nomor 90/PDT/2018/PTYYKBahwa sesuai ketentan Peraturan Menteri Keuangan Nomor27/PMK.06/2016 dalam :Pasal 1 butir 28.
Pengadilan PN BANTUL Pidana Umum
Register : 07-08-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 01-10-2018
Putusan PN BANTUL Nomor 166/Pid.B/2018/PN Btl
Tanggal 27 September 2018 — Penuntut Umum:
RUDI DWI PRASTYONO, SH
Terdakwa:
IZZAN ABDULLOH Alias BREKELE Bin SURANTO
25 — 9
  • Terdakwa telah meminta maaf kepada Ibu kandungnya sendiri sebagaikorban dan dipersidangan Terdakwa juga telah diberikan maaf oleh Ibukandungnya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, juga mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa juga Penasihat HukumTerdakwa, maka Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah adildan setimpal dengan perbuatannya.Mengingat, memperhatikan akan ketentan Pasal 187 Ke2 KUHP, Undangundang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum
Register : 30-10-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 1356/Pid/2019/PT MDN
Tanggal 28 Nopember 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : MUHAMMAD FIRDAUS
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : AGUS FITRI
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HENDY ARDIYATNA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MARTHIAS ISKANDAR,SH
144 — 22
  • Pasal 197 Ayat (1) huruf k Jo.Pasal 242Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, cukup beralasan memerintahkanTerdakwa tetap berada di dalam tahanan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAPkepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;Mengingat dan memperhatikan ketentan dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUH Pidana