Bahwa untuk memenuhi ketenuan Pagal 8ayat (1) UndangUngeng Ne7 Tahum 1989 tentang Peradiian Agama yang diubah sieh UndangURgahgNo. 3 Tahun 2006 dan terekhir dengan UnaangUndang Nemer 89 TahunHal Sceri 13tPutusamhia22ssPetG/2018PA Mire2009 serta SEMA No. 28/TUADAAG/X/20I2 tangy 22 Oktober 2002memerintahkam faanitera Pengadilam Agana Mungkid!

perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satuba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan

Skgsetelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan Subsider, maka bentuk perceraian yangpaling tepat dan sesuai puTSr*&Sirgan ketenuan Pasal 119 ayat (2) hurul (c) KompilasiHukum Islam adalah menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat.Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan keduaatas UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajibanmenyampaikan salinan putusan ini kepada

gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasanserta tidak melawan hukum oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuanpasal 149 ayat (1) R.Bg maka petitum angka satu gugatan Penggugat patutuntuk dikabulkan secara verstek ;Menimbang, bahwa tentang petitum nomor dua gugatan penggugat yangmeminta agar perkawinan penggugat dengan Tergugat putus karenaperceraian, menurut majelis petitum tersebut terlalu umum, sehingga majelishakim mengabulkan gugatan penggugat dengan produk diktum putusan khusussebagaimana ketenuan

mampu menurut kemampuannya dan orangyang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurutyang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orangorangyang berbuat kebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan istrinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai istri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

terhibur hatinya, dapat mengurangikepedihan akibat cerai talak, dan kalau bukan talak bain kubro, bisadimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suamiistri seperti semula;Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan

AgamaPanyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkaraini ke Kantor Urusan Agama tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdirevisi dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat daripermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala bunyi pasalpasal dari ketenuan

sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal yang dijadikan dasar dakwaanJaksa penuntut umum, tersebut dalam dakwaan kedua, yaitu pasal 112 ayat (1)Undangundang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikatersebut;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal tersebut pidana yang dijatuhkanminimal selama 4 (empat) tahun, sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwadibawah ancaman hukuman standar minimal, maka menurut Pengadilan TingkatBanding, penjatuhan pidana tersebut tidak sesuai dengan ketenuan

hadirdipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai UndangUndang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukumsesuai ketentuan Pasal 149 ayat(1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapatdikabulkan secara verstek.Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinanPenggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan denganpetitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai puladengan ketenuan

yang akan diceraikan, maka secara ex officioMajelisMenetapkan bahwa mutah yang paling layak yang harus dibayarkan olehPemohon kepada Termohon adalahsebesar Rp 1.000.000, (Satu juta rupiah);Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan

Kompilasi Hukum Islam di Indonesiadan Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya perkaraA Quo dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdirevisi dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat daripermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala bunyi pasalpasal dari ketenuan

perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan

dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undangundang, dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuaiketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkansecara verstek;Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinanpenggugat dengan tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan denganpetitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai puladengan ketenuan

mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskinmenurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yangdemikian itu merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuat kebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

Menyatakan Tergugat terbukti tidak membayarkan hak upah para Penggugat secara tepat waktu sesuai yang telah diperjanjikan;

Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal putusan ini diucapkan dengan alasan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 169 point (c) dan (d) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak para Penggugat yaitu uang pesangon, 2 (dua) kali ketenuan

menggunakan sepedamotor tersebut lalu besi lainer tersebut terjatuh ;e Bahwa benar akibat perbuatan dari terdakwa tersebut yang dirugikan adalah PT.Semen Padang dan berapa kerugiannya terdakwa tidak mengetahui ;e Bahwa terdakwa tidak ada mmeminta izin kepada PT.Semen Padang untukmengambil besi lainer tersebut ;e Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dilihatkan dipersidangan ini ;Menimbang, bahwa setelah pengadilan memeriksa semua alat bukti yang diajukanoleh penuntut umum, maka sesuai dengan ketenuan

mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskinmenurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yangdemikian itu. merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuatkebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan