Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Pemerintah KabupatenPonorogo Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Nomor : 053/KP/405.27 /PDB/1/2010 nama pemilik XXXX tanggal 15 Januari 2010 ; 7. Foto Copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 An. NOROSISNO dariKabupaten Mojokerto tanggal 05 Januari 2009 ; 8. Foto Copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 An. NOROSISNO dariKabupaten Mojokerto tanggal 05 Januari 2009 ; 9. Foto Copy Transkrip Nilai SKS An.

kendaraan bagi para penghuni villa danjuga batasbatas antara villa Penggugat dan villa lainnya telah jelas termuatdalam site plan yang ada;Bahwa kemudian di atas kompleks tanah kaveling tersebut yang telahberdiri beberapa villa termasuk villa milik Tergugat dan Penggugat yaknivilla Nomor 9 dan Nomor 10 telah diurus perijinannya secara kolektif yaknimenjadi satu ijin usaha hotel oleh Tergugat Il dan diberi nama BugBugValley Beach Resort dengan klasifikasi Hotel Melati sesuai dengan jinUsaha Nomor 06/KPPT

MANSUR KASIM bukan merupakanimporter produsen ;Bahwa sesuai dengan penjelasan ahli pada point nomor 2 diatas bahwa untukorang perorangan tidak dapat menjadi importir produsen (IP) dan yang dapatmemperdagangkan pangan adalah hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaandagang, industri, Kontraktor yang telah memiliki API dan setelah itu harusmemiliki Izin Perdagangan yang diperoleh dari Kantor Pelayanan PerizinanTerpadu (KPPT) ;Bahwa peraturan perundangundangan yang mengatur peredaran panganberupa beras

Serai Nomor : 33 tanggal 10 Juni 2009.SIUP PT Cahaya Gunung Mas Nomor 503/95/SIUP/KPPT/2011tanggal 12 Januari 2011.TDP PT Cahaya Gunung Mas atas nama H. Maulanan Serai Bin H.Serai Nomor : 503/95/TDP/KPPT/2011 tanggal 12 Januari 2011.Paspor atas nama H. Maulana Nomor : 535245 berlaku 19 April 2010s/d 15 April 2015.Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa H. Maulana binH.

Cahaya Gunung Mas Nomor 503/95/SIUP/KPPT/2011tanggal 12 Januari 2011.73. TDP PT Cahaya Gunung Mas atas nama H. Maulanan Sera Bin H.Serai Nomor : 503/95/TDP/KPPT/2011 tanggal 12 Januari 2011.74.Paspor atas nama H.

danLaboratorium dengan Nomor Surat Rekomendasi 604/BPL/IX/65.Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013, Penggugat telah mendapat persetujuan untukDokumen Lingkungan berupa UKL (Upaya Kelola Lingkungan Hidup) dan UPL(Upaya Pemantauan Lingkungan) sesuai surat Kepala BLH Kabupaten JayapuraNomor : 660/006Rek/UKLUPL dan Buku Dokumen Lingkungan yang telahdiexpose dan disahkan.Bahwa pada tanggal, 23 Juli 2013 Penggugat telan mendapat Izin Prinsip dariTergugat melalui Kepala KKPT Kabupaten Jayapura Nomor : 044/IP/KPPT

Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 503/83/ PAS/SIUP-K/KPPT/KPA/2012 tanggal 28 April 2012,2. Foto copy sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan - Perusahaan Perorangan (PO) Nomor : 061152000083 tanggal 28 April 2012,3. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/77/PAS/ SITU/KPPT/KPA/2012 tanggal 28 April 2012,4. Foto copy sesuai aslinya Surat Tanda Izin Gangguan (HO) Nomor : 503/68/ PAU/HO/KPPT/KPA/2012 tanggal 28 April 2012,5.

Ismail Nomor : 503/211/ PAS/IMB/KPPT/KPA/2013 tanggal 28 Juni 2013.9. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 500.03/005/ SIUP-M/KPPT/2010 tanggal 16 Agustus 2010,10. Foto copy sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan - Perusahaan Perorangan (PO) Nomor : 061155200005 tanggal 16 Agustus 2010,11. Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 500.03/011/ SITU/KPPT/2010 tanggal 16 Agustus 2010,12. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD.

ERWIN BAKTI H.41. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 140/113/KC.d/2014.42. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/78/SITU/KPPT/KPA/2011.43. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 500.03/63/SIUP-M/KPPT/2011.44. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 06-11-5-52-00063.45. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Antara UD AYEK LEMATANG MAKMUR Dengan TOKO TANI MAKMUR Nomor: 006/UD.ALM

Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 503/84/PAU/SIUP-K/KPPT/KPA/2012 tanggal 10 Mei 2012.111. Foto copy sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan - Perusahaan Perorangan (PO) Nomor : 061155200084 tanggal 01 Mei 2012,112. Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor : 014/ALM/PNJK/III/2013 tanggal 01 Maret 2013,113. Foto copy sesuai aslinya Perjanjian antara UD.

SIUP CV Ayek Lematang Makmur No. 503/SIUP.K/1759/KPPT/2011278. TDP Persekutuan Komanditer Ayek Lematang Makmur No. 277/KPTS/TDP-CV/2010279. Ijin Gangguan CV Ayek Lematang Makmur No.: 503/IG.R/1837/KPPT/2012280. Perjanjian Sewa menyewa Gudang tanggal 2 Februari 2013281. Rekomendasi Pemerintah Kota Pagar Alam No. 510/023/Perindagkop/2013 tentang Permohonan Menjadi Distributor Pupuk282. Harga Pokok Produksi (HPP) Pupuk bersubsidi Tahun 2012 dan 2013.283.

;Surat Keputusan Walikota Nomor 503/181.247/KPPT/II/2010 tanggal10 Februari 2010 perihal Daftar Ulang Ijin UndangUndang Gangguan ;Sertifikat Badan Usaha (SBU) Nomor 00175581 tanggal 28 Juni 2012atas nama H. Hartono S. Herlambang, S.E., M.M. (CV. Dwi PutraHerlambang) ;Sertifikat Badan Usaha (SBU) Nomor 00175580 tanggal 28 Juni 2012atas nama H. Hartono S. Herlambang, S.E., M.M (CV.

Herlambang, S.E. ;56.Surat Keputusan Walikota Nomor 503/181.247/KPPT/II/2010 tanggal10 Februari 2010 perihal Daftar Ulang Ijin UndangUndang Gangguan ;57.Sertifikat Badan Usaha (SBU) Nomor 00175581 tanggal 28 Juni 2012atas nama H. Hartono S. Herlambang, S.E., M.M. (CV. Dwi PutraHerlambang) ;58.Sertifikat Badan Usaha (SBU) Nomor 00175580 tanggal 28 Juni 2012atas nama H. Hartono S. Herlambang, S.E., M.M (CV. Dwi PutraHerlambang) ;59.

;Surat Keputusan Walikota Nomor 503/181.247/KPPT/II/2010 tanggal10 Februari 2010 perihal Daftar Ulang Ijin UndangUndangGangguan ;Hal. 70 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/201557.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.Sertifikat Badan Usaha (SBU) Nomor 00175581 tanggal 28 Juni2012 atas nama H. Hartono S. Herlambang, S.E., M.M. (CV. DwiPutra Herlambang) ;Sertifikat Badan Usaha (SBU) Nomor 00175580 tanggal 28 Juni2012 atas nama H. Hartono S. Herlambang, S.E., M.M (CV.

;Surat Keputusan Walikota Nomor 503/181.247/KPPT/II/2010 tanggal10 Februari 2010 perihal Daftar Ulang Izin UndangUndang Gangguan ;Sertifikat Badan Usaha (SBU) Nomor 00175581 tanggal 28 Juni 2012atas nama H. hartono S. Herlambang, S.E., M.M. (CV. Dwi PutraHerlambang) ;Sertifikat Badan Usaha (SBU) Nomor 00175580 tanggal 28 Juni 2012atas nama H. hartono S. Herlambang, S.E., M.M. (CV.

Herman Setya Budi (Dusun V DesaSumber Rahayu Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim) yangtelah dilegalisir;279. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor503/07/KPTS/KPPT/2013 tanggal 21 Januari 2013 atas nama PT.Solusindo Kreasi Pratama/Ir. Herman Setya Budi (Jalan Dusun IllDesa Gunung Megang Kecamatan Gunung Megang) yang telahdilegalisir;280. 1 (satu) lembar foto copy IMB Nomor503/146/KPTS/KPPT/2012 tanggal 28 Desember 2012 atas nama PT.Solusindo Kreasi Pratama/Ir.

Lingkungan ada surat rekomendasi dari badan Lingkungan hidup;e Bahwa setelah persyaratan memenuhi maka pihak dinas ESDMberkoordinasi dengan dinasdinas terkait ditingkatkabupaten :BLH,PBN,KPPT, SATPOL PP, Camat dan Kepala Desa,kemudian team tersebut melakukan pengecekkan di lapangan dalamrangka mengeluarkan rekomendasi ;e Bahwa daerah yang tidak diizinkan untuk pertambangan yaitu daerahyang memang dilarang untuk ditambangan meliputi daerah kawasanlindung (daerah resapan air, flora) dan fauna), tanah

maupun Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarangmengadili menurut hukum dengan dengan tidak membedabedakan, olehkarenanya putusan yang demikian telah melanggar hukum, Vide Pasal 5ayat (1) UndangUndang No.14 tahun 1970, dengan demikian haruslah bataldemi hukum dengan segala akibat hukumnya;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayamaupun Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang selalumenolak saksisaksi yang dimohonkan oleh Penggugat/Pembanding, yaitu:Kepala KPPT

Herlambang, SESurat Keputusan Walikota No. 503/181.247/KPPT/II/2010 tanggal 10Pebruari 2010 perihal Daftar Ulang ijin undangundang Gangguan.Sertifikat Badan Usaha (SBU) No.00175581 tanggal 28 Juni 2012 an.H. Hartono S. Herlambang, SE. MM (CV. Dwi Putra Herlambang)Sertifikat Badan Usaha (SBU) No.00175580 tanggal 28 Juni 2012 an.H. Hartono S. Herlambang, SE. MM (CV. Dwi Putra Herlambang)Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 202.341/1017/PB/III/2012tanggal 16 Maret 2012 an. Hartono S.

Herlambang, SE .Surat Keputusan Walikota No. 503/181.247/KPPT/II/2010tanggal 10 Pebruari 2010 perihal Daftar Ulang jjin undangundang Gangguan.Sertifikat Badan Usaha (SBU) No.00175581 tanggal 28 Juni2012 an. H. Hartono S. Herlambang, SE. MM (CV. Dwi PutraHerlambang) .Sertifikat Badan Usaha (SBU) No.00175580 tanggal 28 Juni2012 an. H. Hartono S. Herlambang, SE. MM (CV. Dwi PutraHerlambang).Surat jjin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 202.341/1017/PB/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 an.

danHalaman 25 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Padt.G/2016/PN Mre10.11.12.Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Prabumulih (Bukti P04,Fotocopy sesuai dengan Aslinya);Fotocopy SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP Menengah)NOMOR : 503.4.M/BPMPTSP/2015 tertanggal 2 Juli 2015 atas nama CV.ANUGRAH MOTOR dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Pemerintah Kota Prabumulih (Bukti P05, Fotocopy sesuaidengan Aslinya);Fotocopy Surat Izin Walikota Prabumulin Nomor : 503.1/394/KPPT

Anugrah Motor (Bukti P06, Fotocopysesuai dengan Aslinya);Fotocopy SURAT IZIN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR : 503.12/72/KPPT/2013 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) kepadaCV. Anugrah Motor (Bukti P07, Fotocopy sesuai dengan Aslinya);Fotocopy KARTU TANDA PENDUDUK atas nama SUDARTO SUNARsebagai Direktur CV.

2.666.364.298,; 22 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn neeBahwa tertundanya penerimaan termin berikutnya atau yang terakhir termin VIII,sesuai Berita Acara tertanggal 11 Juni 2012 murni disebabkan faktor non teknis yaituTergugat I tidak dapat melanjutkan pengerjaan proyek dilapangan karena belumterbitnya Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) dari Kantor Dinas Tata Ruang danTata Bangunan dan pembebasan lahan yang terkendala, dimana Pemerintah KabupatenTapanuli Utara melalui surat No. 427/KPPT

dalamgugatannya yang menyatakan Penggugat dr telah menyetor ke rekening bank milikTergugat dr sebesar Rp. . 5.977.341.833, (Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh PuluhTujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);Bahwa akan tetapi pekerjaan proyek dilapangan terkendala oleh karena faktor non teknis/proses administratif dimana Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Cq Sekretariat Daerahtelah menyurati Tergugat II dk agar menghentikan pekerjaan tower, sesuai Surat No. 127/KPPT

Kuda Laut 01;

Permohonan rekomendasi pertimbangan teknis No.503/KPPT/538/IX/IX/2015 tanggal 2 September 2015;12.Permohonan penerbitan SIUP dan SIP KM. Kuda Laut 02 dariMELISA NUR, tanggal 2 september 2015;13. Foto copy KTP dan NPWP atas nama MELISA NUR;Halaman 5 dari 103 Putusan Nomor 198/Pid.B/2018/PN Bit14.Satu lembar surat kuasa dari MELISA NUR, tanggal 31 Agustus2015;15. Surat keterangan pelabuhan pangkalan Nomor:2982/PPS.BTG/PI.440/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015;16.

Kuda Laut01;Permohonan rekomendasi pertimbangan teknis No.503/KPPT/538/IX/IX/2015 tanggal 2 September 2015;Permohonan penerbitan SIUP dan SIPI KM. Kuda Laut02 dari MELISA NUR, tanggal 2 september 2015;Halaman 88 dari 103 Putusan Nomor 198/Pid.B/2018/PN Bit13. Foto copy KTP dan NPWP atas nama MELISA NUR;14. Satu lembar surat kuasa dari MELISA NUR, tanggal 31Agustus 2015;15. Surat keterangan pelabuhan pangkalan Nomor:2982/PPS.BTG/PI.440/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015;16.

Kuda Laut01;Permohonan rekomendasi pertimbangan teknis No.503/KPPT/538/IX/IX/2015 tanggal 2 September 2015;Halaman 97 dari 103 Putusan Nomor 198/Pid.B/2018/PN Bit12. Permohonan penerbitan SIUP dan SIPI KM. Kuda Laut02 dari MELISA NUR, tanggal 2 september 2015;13. Foto copy KTP dan NPWP atas nama MELISA NUR;14. Satu lembar surat kuasa dari MELISA NUR, tanggal 31Agustus 2015;15. Surat keterangan pelabuhan pangkalan Nomor:2982/PPS.BTG/PI.440/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015;16.

.1.147.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh tujuh juta rupiah) tersebutdimasukan dan dicatat dalam pembukuan kas Perusahaan Daerah Aneka Usaha(PDAU) Kabupaten Pemalang sebagai pendapatan Perusahaan Daerah AnekaUsaha Kabupaten Pemalang, selanjuinya uang tersebut dikeluarkan dari kasPerusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang untuk biayapengurusan jin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan jinGangguan (HO) Menara Telekomunikasi pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu(KPPT

(KPPT) Kabupaten Pemalang seluruhnya sebesar Rp. 90.500.926,00 (sembilanpuluh juta lima ratus ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).

Tirta Agro Makmur No.503/SITUP/2281/KPPT/2011 Tanggal 01 April 2011 140. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP MIKRO) PT. Tirta Agro Makmur No. 503/SIUP.MK/1977/KPPT/2011 Tanggal 31 Mei 2011 ;141. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Terbatas PT. Tirta Agro Makmur No.060614602469 Tanggal 24 April 2012 ;142. Foto copy Surat Rekomendasi Dinas Koperasi Industri Perdanganan dan Penanaman Modal Kota Prabumulih No.510 / 233 / Diskopin / U / 2009 Tanggal 29 Mei 2009 ;143.

Tirta AgroMakmur No.503/SITUP/2281/KPPT/2011 Tanggal 01 April 2011.Fotocopy Surat jin Usaha Perdagangan (SIUP MIKRO) PT. TirtaAgro Makmur No. 503/SIUP.MK/1977/KPPT/2011 Tanggal 31 Mei2011.Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Terbatas PT.

Tirta Agro MakmurNo.503/SITUP/2281/KPPT/2011 Tanggal 01 April 2011.Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP MIKRO) PT. Tirta AgroMakmur No. 503/SIUP.MK/1977/KPPT/2011 Tanggal 31 Mei 2011.Halaman 113 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.SusTPK/2016/PN.Plg.141.142.143.144.145.146.147.148.149.150.151.152.153.154.Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Terbatas PT.

Tirta AgroMakmur No.503/SITUP/2281/KPPT/2011 Tanggal 01 April 2011Fotocopy Surat jin Usaha Perdagangan (SIUP MIKRO) PT. TirtaAgro Makmur No. 503/SIUP.MK/1977/KPPT/2011 Tanggal 31 Mei2011 ;. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Terbatas PT.

Serai Nomor : 33 tanggal 10 Juni 2009.SIUP PT Cahaya Gunung Mas Nomor 503/95/SIUP/KPPT/2011tanggal 12 Januari 2011.TDP PT Cahaya Gunung Mas atas nama H. Maulanan Serai Bin H.Serai Nomor : 503/95/TDP/KPPT/2011 tanggal 12 Januari 2011.Paspor atas nama H. Maulana Nomor : 535245 berlaku 19 April 2010s/d 15 April 2015.Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa H. Maulana binH.

Cahaya Gunung Mas Nomor 503/95/SIUP/KPPT/2011tanggal 12 Januari 2011.73. TDP PT Cahaya Gunung Mas atas nama H. Maulanan Sera Bin H.Serai Nomor : 503/95/TDP/KPPT/2011 tanggal 12 Januari 2011.74.Paspor atas nama H.

2009;3 BuktiP3 : Fotokopi IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN No 644/93/V/13/2012tanggal 27 PEBRUARI 2012;4 Bukti P45 Bukti P5.6 Bukti P67 Bukti P7.8 Bukti P89 Bukti P9.10 Bukti P10 :.11 Bukti P114.12 Bukti P12 :.13 Bukti P13 :Fotokopi SURAT PERMOHONAN INFORMASI WILAYAH KERJAPERTAMBANGAN Nomor 560/318/LK tertanggal 27 September2012;Fotokopi BERITA ACARA PELAKSANAAN PENINJAUAN LOKASItertanggal 1 Oktober 2012;Fotokopi SURAT UNDANGAN No 005/447/LK.I tertanggal 25 MEI2009;Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN No 640/593/KPPT

Pengujian danLaboratorium dengan Nomor Surat Rekomerdasi 604/BPL/X/65.Bahwa pada tanggal 29 Jui 2013, Penggugat telan mendapat persetujuan untukDokumen Lingkungan berupa UKL (Upaya Kelola Lingkungan Hidup) dan UPL(Upaya Pemantauan Lingkungan) sesuai surat Kepala BLH Kabupaten JayapuraNomor : 660/006ReK/UKLUPL dan Buku Dokumen Lingkungan yang telahdiexpose dan disatkan.Bahwa pada tanggal, 23 Jul 2013 Penggugat telan mendapat Hin Prinsip dariTergugat melalui Kepala KKPT Kabupaten Jayapura Nomor : 044/P/KPPT

Surat Keputusan GubernurSumatera Utara No.36/K/Agr Tanggal 28 September1951 tersebut diatas, pemerintah membentuk KantorPenyelenggara Pembagian Tanah (KPPT) dan beradadibawah Pimpinan Residen Sumatera Timur .5. Tata cara membagikan tanahtanah seluas + 125.000ha yang disebut sebagai tanah suguhan kepadamasyarakat dilaksanakan oleh Gubernur/Kepala Halaman 34 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDNDaerah Provinsi Sumatera Utara Ub. Residen/KepalaKantor Penyelenggara Pembagian Tanah Ub.

Menentukan tanah mana yang akan dilangsungkanmenjadi tanah perkebunan dan tanah mana yangakan dijadikan tanah pemerintah (ic. dikeluarkan).Bahwa dengan dibentuknya Kantor ReorganisasiPemakaian Tanah Sumatera Timur maka tugastugasyang selama ini dilaksanakan KPPT yang bekerjadibawah Pimpinan Residen Sumatera Timur beralihmenjadi tugas Kantor tersebut diatas.Kemudian berdasarkan Surat Keputusan MenteriAgraria No.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965 kepadaPPN Tembakau Deli (PTPN.II Persero) diberikanHGU seluas

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 36/K/AgrTanggal 28 September 1951 tersebut diatas, Pemerintah membentukKantor Penyelenggara Pembagian Tanah (KPPT) dan berada dibawahpimpinan Residen Sumatera Timur. Bahwa Tata cara membagikan tanahtanah seluas lebih kurang 125.000Ha sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan Menteri Dalam NegeriNomor Agr. 12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 jo.

Menentukan tanah mana yang akan dilangsungkan menjadi tanahperkebunan dan tanah mana yang akan menjadi tanah pemerintah, (ic.Dikeluarkan).Bahwa dibentuknya Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah SumateraTimur maka tugas tugas yang selama ini dilaksanakan KPPT yangbekeija dibawah kepemimpinan Residen Sumatera Timur menjadi tugasKRPT tersebut diatas Bahwa Keputusan Keputusan Bersama antara Menteri Agraria, Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian, MenteriDalam Negeri dan Menteri Kehakiman No. 1/1955 tanggal