haruslah ditolak selurunhnya karena hanya berupadugaan Penggugat yang sangat subyektif sifatnya yang padapokoknya menyebutkan bahwa telah terjadi tumpang tindih /overlapping dalam pengalokasian lahan yang telah dilakukanTurut Tergugat tanpa didukung oleh buktibukti yang kuat,karena dalam ketentuan pasal 2 dan 3 Surat PerjanjianNomor : 638/SPJ/KAAT/X1/1995 antara Turut Tergugat danPenggugat tentang pengalokasian, penggunaan,penguruasan tanah atas bagianbagian tertentu dari padatanah hak pengelolaan otorita

Fotokopi Surat Satuan Pelaksana Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor B.906.01/02/1693/L2A tanggal 21Nopember 1995 yang ditujukan kepada PT. Proteknik Karya AlamPerihal Gambar PL Peruntukkan Jasa dengan lampiran 1 (satu)lembar gambar ukur, diberi tanda P1;2. Fotokopi Surat Perjanjian Nomor : 638/SPJ/KAAT/XI/1995, diberitanda P2;3. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor 798/SKEP/KAAT/X1/1995, diberitanda P3;4.

Fotokopi Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) No.529/F/UPT/PL&A/X/1995, diberi tanda P4;5. Fotokopi Fatwa Planologi No : 023/FPDITREN/III/1996, diberitanda P5;6. Fotokopi Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) No.479/F/UPT/PL&A/IX/1996, diberi tanda P6;7. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 371 Desa Lubuk BajaTimur atas nama pemegang hak Perseroan Terbatas PrototeknikKarya Alam, diberi tanda P7;8.

Fotokopi Surat Satuan Pelaksana Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam No : 117/SKEP/KABANG/IMB/VIII/1997Tentang Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan kepada PT.Proteknik Karya Alam, diberi tanda P8;9. Fotokopi Perubahan Surat Perjanjian Nomor : 638/SP)/KAAT/X/1995 tanggal 5 Oktober 1995, diberi tanda P9;10. Fotokopi Surat Kuasa Hukum PT.

Proteknik Karya Alam tanggal25 Januari 2011 yang ditujukan kepada Direktur PengelolaanLahan Otorita Batam, Perihal Permohonan Informasi HasilPengukuran, diberi tanda P10;11.Fotokopi Surat Kuasa Hukum PT. Proteknik Karya Alam tanggal11 April 2011 yang ditujukan kepada Direktur Pengelolaan LahanOtorita Batam, Perihal Permohonan Pertemuan, diberi tandaP11;12.Fotokopi Surat Kuasa Hukum PT.

Pasal 3: Semua aset Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam dialinkan menjadi aset Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,Halaman 17Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN.TPIkecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah KotaBatam, sesuai dengan Peraturan Perundangundangan; d.

;Bahwa berdasarkan uraian diatas Badan pengusahaan Batamdahulunya Otorita Batam pada tahun 2002 berani mengalokasiakanlahan kepada PT. Federal Investindo, sehingga menurut hemat kamigugatan yang diajukan oleh penggugat di Pengadilan Tata UsahaNegara Tanjung Pinang mengadaada.; .

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah mengeluarkanbiaya Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) kepadaTERGUGAT dengan perincian sebagai berikut: a.

Fotokopi surat Izin Prinsip dari Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam kepada PT. Federal Investindo tertanggal 26 Februari2002 ect t eee tet ttetet titers tet seceee, (Bukti T2);3. Fotokopi surat perjanjian Nomor: 101/SPJA3/10/2015 tentangPengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah atas BagianBagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas Batam tertanggal 28 Oktober 2015wesc.

(Bukti T Il Intervensi 8);12.Fotokopi Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita Nomor:480/F/PL/IV2002 kepada PT. Federal Investindo tertanggal 18Maret 2002; ......... 2.0... eeeeee ees. .(Bukti T I Intervensi 9);13. Fotokopi dari Fotokopi Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita kepadaPT. Federal Investindo Nomor: 1138 /FPL/IV/2007 tertanggal 26April 2007 ; ......0.. 0. ee eeeeeeeeeee.(Bukti T Il Intervensi 10a);14. Fotokopi dari Fotokopi Faktur Tagihan UWTO kepada PT.

Sarumpaet, dokter pada Rumah Sakit Otorita Batam danmengakibatkan BAGUS SETIAWAN meninggal dunia sebagaimana SuratKeterangan Kematian No. R/317/RS/X/2011 tanggal 29 September 2011yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Otorita Batam. ;Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkanPasal 310 ayat (4) UU R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan. ;3.

Kasim telah melepaskan hak atas tanah beserta tanamantanaman yang berada diatasnya dan ia serahkan kepada Negara untukkepentingan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam yangsekarang Badan Pengusahaan Batam.

Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam;b) Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberiwewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam untuk :1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaantugasnya;3. menyerahkan bagianbagian dari tanah tersebut kepada pihakketiga dengan hak pakai sesuai dengan ketentuanketentuan Pasal 41sampai dengan Pasal 43 UndangUndang Pokok Agraria;4.

(menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan;1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentangPengelolaan Dan Penggunaan Tanah Didaerah Industri Pulau Batammemutuskan :Pertama : memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam atas seluruh areal tanah yang terletak diPulau Batam termasuk areal tanah digugusan Pulau Janda Berhias,Tanjung Sau dan Nginan dan Pulau Kasem Kabupaten Kepulauan RiauPropinsi Riau;2) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun

Pasal 3: Semua aset Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam dialihkan menjadi aset Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kecuali aset yangtelah diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam, sesuai denganPeraturan Perundang undangan;d.

Fotocopi Faktur Pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) No.0166111204 beserta Kwitansi Pembayaran. Fotocopi Faktur Tagihan JainanPelaksanaan Pembangunan No. D. 0049111204 beserta Kwitansi Pembayaran.untuk selanjutnya diberi tanda.. . . T.13;4. Fotocopi ljin Prinsip B/16906/KA/10/2012 tanggal 25 Oktober 2012. untukselanjutnya diberi tanda.. . . . 714;5. Fotocopi Gambar Penetapan Lokasi Akiang/Alexsius No. 212050547 Tanggal061112. untuk selanjutnya diberi tanda.. bees a . T.15;6.

Wilayah KabupatenMaluku Utara dan Pembentukan Daerah Otorita Pulau Morotai dengankomposisi dan personalia panitia khusus yaitu :1.

Daerah Otorita Pulau Morotai dengankomposisi dan personalia panitia khusus yaitu :Syaiful Bahri Ruray, SH.

Syahril Abd Radjak ;e Rekapitulasi pemanfaatan anggaran langsung oleh masingmasingkomponen bulan Februari sampai dengan Desember 2002 ;e Rekapitulasi pemanfaatan anggaran langsung oleh masingmasingkomponen bulan januari sampai dengan Desember 2003 ;e Biaya kegiatan Pansus/Tim kerja pemekaran dan otorita dari Dana APBDtahun 20022003 ;e Surat perintah perjanjian dinas (SPPD) tahun 2002 dan tahun 2003, atasnama TIM Pansus/Tim kerja pemekaran Kab.

Radjak ;e Rekapitulasi pemanfaatan anggaran langsung oleh masingmasingkomponen bulan Februari sampai dengan Desember 2002 ;e Rekapitulasi pemanfaatan anggaran langsung oleh masingmasingkomponen bulan januari sampai dengan Desember 2003 ;e Biaya kegiatan Pansus/Tim kerja pemekaran dan otorita dari Dana APBDtahun 20022003 ;e Surat perintah perjanjian dinas (SPPD) tahun 2002 dan tahun 2003, atasnama TIM Pansus/Tim kerja pemekaran Kab.

No. 833 K/Pid.Sus/2009e Biaya kegiatan Pansus/Tim kerja pemekaran dan otorita dari Dana APBDtahun 20022003 ;e Surat perintah perjanjian dinas (SPPD) tahun 2002 dan tahun 2003, atasnama TIM Pansus/Tim kerja pemekaran Kab.

JATI LUHUR sebagai PelaksananTeknis DIVIS PENGAIRAN BARAT antara lain sebagai berikut : Surat Perum Otorita Jatiluhur Divisi Pengairan Barat Nomor :701/Air/031/JTB.II/1992 tanggal 11 Februari 1992 kepada LurahBojong Menteng dan Kepala Jatirasa, Perihal Pengukuran Ulanguntuk mengetahui kebenaran batasbatas tanah milik Arga BinTabeng (Selaku Ahli waris Sebih bin Kemon); Surat Perum Otorita Jatiluhur Divisi Pengairan Barat No.701/Air/063/SITB/1992 tanggal 10 Maret 1992, Perihal : HasilPengukuran Tanah

Bangun Tjipta Pratamauntuk keperluan Perumahan Kemang Pratama adalahberseberangan dengan kompleks Perumahan Kemang IfiGrandi, Perusahaan Umum Jasa Tirta II;41.Bahwa dengan uraian Perolehan Hak Tergugat IV khusus mengenaiSertipikat Hak Guna Bangunan No. 7/Bojong Menteng, Gambar SituasiNomor: 15.390/1991, terbukti bahwa TIDAK BERASAL DARI TANAHNEGARA;42.Bahwa walaupun Divisi Pelaksana Teknis PERUM OTORITA JATILUHURtelah mengeluarkan Surat yang menyatakan Tanah Girik Letter C No.215persil 10 seluas

Bahwa menurut tata persuratan yang berlaku di POJ DivisiPengairan Barat, maka pengkodean dan pengarsipan, tidakmemenuhi prosedur yang berlaku, berarti meragukan kebenarannyasurat tersebut.Kemudian surat bantahan tersebut ditindak lanjuti dengan Surat DirekturUtama Perum Otorita Jatiluhur tanggal 24 Mei 1996 Nomor 1/457/1996yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum (vide bukti PB2)yang isinya antara lain :I.

Bahwa produk non statuter ditanda tangani oleh Direktur Utamaatau Direktur sesuai bidangnya baik atas nama atau tidak atasnama Direksi (vide Keputusan Direksi POJ No. 1/64/KPTS/1993tanggal 15 Maret 1993.Berdasarkan Keputusan Direksi Perum Otorita Jatiluhurtersebut di atas, Surat Pernyataan Kepala Divisi PengairanBaratNo.01/AIR/719/1993 tanggal 25 Juli 1993 tidak dapatdibenarkan/tidak sah.Halaman 53 dari hal 89 perkara Nomor. 252/Pdt/2019/PT.BDG2.

Bahwa Direksi Perum Otorita Jatiluhur tidak pernahmemberikan otorisasi kepada Kepala Divisi Pengairan Baratmengenai hal tersebut.3. Surat Pernyataan Kepala Divisi Pengairan Barat Perum OtoritaJatiluhur No. 01/AIR/719/1993 tanggal 25 Juli 1993 ternyatatidak pernah diterbikan sesuai pengakuan Saudara R. SantosoA. BIE, sesuai surat Kepala Divisi Pengairan Barat No.20/275/1995 tanggal 26 Agustus 1995 butir d (terlampir).23.

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 TERGUGAT telah membayar uangmuka UWTO (Uang wajib Tahunan Otorita) sebesar Rp 900.000.000(sembilan ratus juta rupiah) yang telah disetorkan ke Nomor RekeningTERGUGAT Ill, berdasarkan Surat Faktur Tagihan Uang Muka UWTO yangtelah dikeluarkan oleh TERGUGAT III.6.

Dahulu bernama Sei Pelunggut, Kampung PulauBuluh, Kecamatan Batam, Kabupaten Kepulauan Riau adalah lokasi lahan/tanah masuk wilayah milik TERGUGAT I yang telah dialokasin TERGUGATIll Kepada TERGUGAT I dengan dasar telah melakukan pembayaran UWTO(Uang Wajib Tahunan Otorita) yang telah disetorkan ke Nomor RekeningTERGUGAT III dan telah dikeluarkanya gambar Penetapan Lokasi Nomor:216020093 seluas + 404.480,97 M2 (empat ratus empat ribu empat ratusdelapan puluh koma sembilan puluh tujuh meter persegi

Industri Pulau Batam No 045/UMKPTS/IV/1991 tanggal01 April 1991 (SK No 045) tentang Ketentuan PengalokasianTanah Serta Penggunaan Tanah Atas BagianBagian HakPengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamkepada Pihak Ketiga, yang mengatur:Pasal 1Penyerahan bagianbagian daripada areal tanah di PulauBatam kepada pihak ketiga, didasarkan atas permintaanuntuk dipergunakan bagi perusahaan yang bersangkutandalam rangka :a.

Pasal 3: Semua aset Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam dialihkan menjadi aset Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,kecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah KotaBatam, sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.d.

dialihkan menjadi aset Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,kecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah KotaBatam, sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.Pasal 4: Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadikewenangan Otorita Pengembangan Daerah !

yangberkantor di Taman Duta Mas Komp.Ruko Trafalgar Blok T no.29 RT 04 RW 02Baloi Permai Kec.Batam Kota.Batam mendapatkan pengalokasian lahan dariOtorita Batam dengan segala persyaratan yang telah dipenuhi antara lain :Ijin PrinsipSkep (Surat Keputusan)SPJ ( Surat Perjanjian)PL (Penetapan Lokasi)Fatwa PlanologiIMBFaktur UWTOSertifikat IndukOG Noa PF Wr FPBahwa Pembangunan Perumahan Citra Batam tersebut dibangundengan segala fasilitas nya sebagaimana petunjuk dan ketentuanketentuanyang telah ditentukan oleh Otorita

Persyaratan ini berlaku umum untuk setiap perusahaanpengembang atau Developer yang mendapatkan legalitas dari pemerintah/Otorita Batam dengan segala prosedur yang ada / Lengkap dan sempurna.1. Bahwa Saudara William Chandra telan melakukan perbuatan melawanhukum dengan mengikutsertakan Ketua RW tanpa jjin dari PenggugatPT.lgata Jaya Perdania.2.

Guna SuryaPratama Investment membantu pemilik rumah di Komplek Citra Batambersesuian dengan program Otorita Batam menurut surat Otorita Batamtertanggal 18 Februari 2000 kepada pemilik rumah Citra Batam. Olehkarena itu, PT. Guna Surya Bina Mandiri yang berhak mengelolakeamanan / security dan kebersihan perumahan Citra Batam, sedangkanPenggugat tidak berhak lagi mengelola keamanan / security dankebersihan perumahan Citra Batam.

;==Halaman 27Putusan No. 8/G/2015/PTUNTPI3)Surat Keputusan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam (Berelang) tentang pengalokasian danPengurusan Tanah atas bagianbagian tertentu dari padatanah Hak Pengolahan Otorita Pengembangan daerahIndustri pulau Batam No. 149/KPTSDEOPS/L/4/2009tanggal 29 April 2009 dengan luas tanah 3.500 M* ;Surat Perjanjian pengalokasian dan Pengurusan Tanahatas bagianbagian tertentu dari pada tanah HakPengolahan Otorita Pengembangan daerah Industri pulauBatam No.13

Mora Telematika Indonesia ;Ijin Prinsip 14/IP/KA/L/1/2009 ;Bahwa pada prinsipnya Otorita Batam menyetujui untukmengalokasikan lahan kepada PI Mora TelematikaIndonesia dengan Luas : +38.500 m2 yang diperuntukansebagai : Jasa (kantor & landing Point) di WilayahPengembangan : Nongsah distrik : Nongsah Tarif UW/ TO:Rp.35.750,/m2/lunas 30 tahun ;Rekomendasi Landing Point dan Beach Manhole jaringansistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL), Nomor : KL.305 /1/3/Kpl.Btm11 ;Kepala Kantor Pelabuhan pada prinsipnya

Surat keputusan Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor : 0023/KPTS/KDL4/X/2008Tentang Pengalokasian dan penggunaan tanah atasbagianbagian tertentu dari tanah hak pengelolaan otoritapengembangan daerah Industri pulau batam. Diberikankepada PT. Indosat untuk jenis usaha/kegiatan di bidangjasa guna peruntukan/ keperluan Jasa (kantor & landingpoint) dengan hak guna bangunan selama jangka waktu30 tahun terhitung mulai tanggal 9 September 2008 ;.

Indosat,Tbk berdasarkan Letter of Appoinment dariNEC Corporation No : NEC/ 1454/2008 tanggal23 september 2008 ; nomenon nnn nnnn=. jin Prinsip Nomor 139/IP/KA/L/IX/2008 = OtoritaPengembangan Daerah Industri pulau Batammenerangkan bahwa pada prinsipnya Otorita BatamMenyetujui untuk mengalokasikan lahan kepadaPT Indosat Tbk dengan Luas lahan di alokasikan : + 3.500(APeruntukan : Jasa (kantor & LandingPoirit) jWilayah pengembangan ~: + Nongsah ;Distrik : Nongsah 5Tarif UWTO : Rp.35.750, / m2 / lunas

30tahun;Surat perjanjian Nomor : 0027/ SPJ/KD L4 / X / 2008Tanggal 09 Oktober 2008;Peruntukan : Jasa (Kantor & landingDIOINE) jnnn monn nnn nnnTerletak di : Pulau Batam ;Wilayah pengembangan ~: pantai timur ;Sub wilayah pengembangan : Nongsah ;Lokasi : Tanjung Bemban Nongsah;Tentang pengalokasian, penggunaan dan pengurusantanah atas bagian bagian tertentu daripada tanah hakHalaman 36Putusan No. 8/G/2015/PTUNTPIpengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri pulauBatam atara Otorita Pengembangan

Rahmat (DPO)untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yang beralamatkan dibengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana padasaat itu sdr. Rahmat mengatakan kepada sdr.

Rahmat(DPO) untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yangberalamatkan di bengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batamyang mana pada saat itu sdr.

(DPO) untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yangberalamatkan di bengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batamyang mana pada saat itu sdr.

Bengkong Kota Batampada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib; Bahwa Terdakwa bisa sampai bertemu dengan lakilaki dimaksud danmenerima sabu dari dirinya karena sebelumnya saksi diarahkan oleh sdr.Rahmat (DPO) untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yangberalamatkan di bengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batamyang mana pada saat itu sdr.

Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi, berada di koskosanyang beralamatkan di bengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong KotaBatam; Bahwa Terdakwa yang menyerahkan masingmasing sebanyak 2 (dua)bungkus serbuk kristal berupa sabu kepada sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias AlBin Hasbiallah, sdr. Nasrullah alias Nas Bin Rahmat, sdr. Ari Anggrayadi alias AriBin Abdul Hakim dan sdr.

yang berwenang berdasarkan asas Presumptio lustae Causadan asas lus Contractus atau oleh putusan Pengadilan Tata UsahaNegara;22.Bahwa didalam Sertifikat HGB No 371 milik Terlawan tidak terdapatdaftar riwayat tanah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan darisebuah buku tanah sehingga diterbitnya sertifikat No. 371/1997 masih perludilakukan pengecekan keabsahannya sesuai dengan PP No 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah;23.Bahwa Terlawan tidak memiliki Gambar Penetapan Lokasi yangdikeluarkan Otorita

Pat.Plw/2016/PN Btm.para pihak yang membuainya, tidak ada relevansinya / kaitannyadengan Penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dimaksud;Bahwa Terlawan secara tegas menolak dalil Pelawan pada angka 15dalam surat gugatan perlawanannya, mengenai pemakaian titikkoordinat di dalam gugatan dan Putusan Pengadilan Tinggi PekanbaruNomor : 53/PDT/2015/PT.PBR, tanggal 15 Juni 2015, jo PutusanPengadilan Negeri Batam Nomor : 03/PDT.G/2014, tanggal 10 Desember2014, karena setiap pengalokasian lahan oleh Otorita

Sebagaimana diterangkan pada angka 3 di atas makahak Terlawan atas lahan dimaksud telah memenuhi sesuai denganketentuan yang berlaku Otorita Batam dan Badan Pertanahan KotaBatam serta seluruh dokumen pengalokasian lahan, hak Terlawantelah terbit tahun 1995 dan 1997, artinya dokumen hak hak atastanah Terlawan telah terbit jauh sebelum terbitnya dokumen hak hak atas tanah yang dibeli Pelawan dari Terlawan Il;Bahwa Terlawan secara tegas menolak dalil perlawanan Pelawan padaangka 17 dan 18 dalam surat

Sebab setahu Terlawan , didalamlahan yang dialokasikan oleh Otorita Batam kepada Terlawan I, tidak adajalan, semua lahan peruntukannya jasa;Bahwa Terlawan secara tegas menolak dalil perlawanan Pelawan padaangka 20, 21, 22, 23 dan 24 dalam surat gugatan perlawanannyakarena Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 371/Lubuk Baja Timur,tanggal 04 Juni 1997 atas nama Terlawan adalah sah dan dialokasikanoleh Otorita Batam selaku pemegang Hak Pengelolaan di Batam, sehinggasangat menggelikan apabila Pelawan

Bukti P7 yaitu fotokopi Surat Keputusan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Kepulauan Batam No. 1357/KPTS/KDAT/LIV/2005 tanggal 9 Mei2005 (tidak diperlihatkan aslinya);8. Bukti P8 yaitu fotokopi Surat Permohonan Izin Peralihan Hak Atas Tanahdari PT. Kartika Dharma Graha kepada PT. Sinar Surya Grahatama yangdibuat di hadapan PPAT Anly Cenggana, SH dan Persetujuan Nomor2551/PL/3/2014 (sesuai asli);9. Bukti P9 yaitu fotokopi Gambar Penetapan Lokasi PT. Sinar SuryaGrahatama No.

PERUM OTORITA JATILUHUR Cq. PERUM JASA TIRTA II, selanjutnya disebut TERGUGAT XVII ; DAN18. Para ahli waris Almarhum SAMUN bin SAMIAN, yaitu :18.1. NY.YATI SURYATI Binti SAMUN.18.2. MINDA bin SAMUN.18.3. WANDA bin SAMUN.selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I ;19. Para ahli waris / ahli waris Pengganti Almarhumah NY. MINEM binti SAMIAN, yaitu:19.1. NY.ONIH binti OKIH. 19.2. NY.ONAH binti OKIH. 19.3. NY. ONIN binti OKIH.19.4. AHMAD bin ONAN PARIDI bin OKIH.19.5.

Bahwa selain itu, Para PENGGUGAT juga mendalilkan pada. positabutir 6 huruf a Surat Gugatannya, sekitar tahun 19611962 sebagian tanahgirik C No.2251 Persil 221 S.IV, yaitu seluas + 1.500 M2 telah dibebaskanoleh Perum Otorita.

Bahwa sementara Perum Otorita Jatilunur (POU) itu sendiri berdiri pada2.12.tahun 1970 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1970tentang Perum Otorita Jatiluhur dan sejak tahun pendirian itulah hakpengelolaan POJ atas tanahtanah wilayah sungai di Provinsi JawaBarat diberikan kepada POJ berdasarkan Keputusan GubernurPropinsi Djawa Barat No.

Foto copy Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tahun 1970 tentang PembentukanPerusahaan Umum "Otorita Djatiluhur"; diberi tanda TXVII1 ;2. Foto copy Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 1980 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1970 tentang PembentukanPerusahaan Umum "Otorita Djatiluhur";diberi tanda TXVII2 ;3. Foto copy Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 1990 tentangPerusahaan Umum (Perum) "Otorita Djatiluhur"; diberi tanda TXVII3;4.

Foto copy Daftar C tahun 1960,diberi tanda T XVII 10 ;11.Foto copy Daftar Inventaris Barang untuk Barang Tidak Bergerak Status Kelolaper April 1996 Perum Otorita Jatilunur, Nomor Registrasi 213 16 421112 02011039 dengan wilayah Tn.

Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek perkara telah dibebaskanoleh Perum Otorita Jatilunur, namun Perum Otorita Jatiluhur masih ditarikjadi Tergugat XVII ;Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dibagi rataantara Para Penggugat dengan Turut Tergugat , namun tidak diuraikanmengenai letak dan batasbatas tanah bagian masingmasing ;Para Penggugat mendalilkan bahwa Minem binti Samian telah mendapatbagian dari tanah C. 2251 tersebut sehingga tanah bagian Minem bintiSamian tidak menjadi

"), juga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, karenaBadan Otorita adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah DKI Jakarta danmerupakan satusatunya pihak yang berhak melakukan pembebasan tanah di seluruhwilayah Kuningan, Jakarta Selatan ;Bahwa Walikota Jakarta Selatan sebagai pelaksana Keputusan Gubernur KepalaDaerah Khusus Ibukota Jakarta No. 369 tanggal Juni 1979 tentang Pembubaran danPerubahan Status Otorita/Proyek/Badan Pelaksana Proyek Serta Penataan KembaliHalaman 25 dari 86 hal.

Tanah obyek perkara adalah merupakan sebagian kecil dari tanahtanah yangdibebaskan oleh Badan Otorita sebagai badan khusus yang ditunjuk olehPemerintah DKI Jakarta untuk membebaskan tanahtanah di KelurahanKuningan timur, Karet Kuningan, Karet dan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi,Wilayah Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;Halaman 27 dari 86 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/201 3/PN. Jkt.Sel282820.2.

TCPInternusa juncto Surat Perjanjian tanggal 22 April 1974 tentang KerjasamaPembangunan Atas Tanah Seluas + 312,4 HA (tiga ratus dua belas 4/10Hektar) Terletak di Kelurahan Kuningan Timur, Karet Kuningan, Karet danSetiabudi, Kecamatan Setiabudi, Wilayah Kota Jakarta Selatan, DaerahKhusus Ibu Kota Jakarta, yang merupakan sebagian dari wilayah kerja BadanPelaksana Otorita Pembangunan Kuningan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta(selanjutnya akan disebut "Perjanjian Tahun 1972 juncto Perjanjian Tahun1974"

), Tergugat IV Konvensi menerima satu hamparan tanahhasilpembebasan Badan Otorita termasuk didalamnya tanah obyek perkara a quo,sehingga jelas tegas Tergugat IV Konvensi punya kapasitas dan keterkaitanhukum dengan tanah obyek perkara a quo ;20.3.

Perolehan tanah Badan Otorita atas tanah obyek perkara dilakukan padatahun 1972 dan pada tahun itu juga kemudian dialihkan ke Tergugat IVKonvensi (vide dalil butir 20.2), sedangkan menurut pengakuan PenggugatKonvensi, ia memperoleh tanah tersebut dari Cholid Basjir tahun 1994, darifakta hukum jelas terlihat kejanggalan dan keanehan kejanggalan pertama,yaitu perolehan tanah Penggugat Konvensi, disamping dilakukan 22 tahunkemudian setelah Badan Otorita dan Tergugat IV Konvensi memperolehtanah tersebut

untuk membicarakan tentang pencarian dana untuk digunakankepertemuan berikutnya di WEWAK Papua New Guinea (PNG), dengan tujuanuntuk Papua Merdeka atau memisahkan Propinsi Papua dari Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI), selanjutnya Terdakwa berangkat ke WEWAKPapua New Guinea (PNG) untuk mengikuti pertemuan atau rapat selama 3(tiga) hari yaitu pertemuan Kongres Nasional Papua Luar Biasa dan hasilnyapertemuan atau rapat dimaksud yaitu Pembentukan Struktur PemerintahanPapua Barat (Pemerintahan Otorita

untuk membicarakan tentang pencarian danauntuk digunakan kepertemuan berikutnya di WEWAK Papua New Guinea(PNG), dengan tujuan untuk Papua Merdeka atau memisahkan Provinsi Papuadari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), selanjutnya Terdakwaberangkat ke WEWAK Papua New Guinea (PNG) untuk mengikuti pertemuanatau rapat selama 3 (tiga) hari yaitu pertemuan Kongres Nasional Papua LuarBiasa dan hasilnya pertemuan atau rapat dimaksud yaitu Pembentukan StrukturPemerintahan Papua Barat (Pemerintahan Otorita

SelBahwa untuk berlabuh dan bersandar itu ada ijin gerak jadi sebelum kapalbergerak agen akan mengurus ijin gerak ke otorita pelabuhan setempat jadikalau tidak diterbitkan adalah Pergerakan Illegal ;Bahwa pergerakan ilegal adalah Sebab kapal takluk kepada hukum benderayang dikibarkan oleh kapal misal kapal berbendera Indonesia maka kapaltakluk kepada yurisdiksi dan regulasi dari Pemerintah Indonesia dimanaotorita pelabuhan sebagai perwakilan dari otoritas setempat yang akanmengatur regulasi setempat

ini bahaya navigasi sudah jelas kapal nanti akan kandas, kalau kapalkandas lambungnya sobek maka berkemungkinan akan ada pencemaranlingkungan, korban jiwa dan kerugian properti ;Bahwa misalnya ahli mantan kapten pernanh membawa kapal, kapalmisalnya ditolak karena sesuatu hal apa yang ahli lakukan sebagai kaptenkita akan meninjau penolakan ini berdasarkan hal yang faktual atau lain halsepanjang sepengetahuan ahli tidak ada penolakan apabila semua keadaansesuai dan memungkinkan sebab masingmasing otorita

pelabuhan sudahmemiliki garis panduan masingmasing yang mana keagenankeagenankapal juga diberikan pengarahan peraturan tentang pelabuhan, SKSK yangditerbitkan, notifikasi marabahaya misalnya bulanbulan akhir tahun cuacaburuk maka otorita pelabuhan menerbitkan larangan berlayar karenacuaca ;Bahwa sebelum bertolak dari pelabuhan sebelumnya seorang kapten dapatmemperhitungkan perkiraan cuaca dan itu hanya sebagai tambahan sajauntuk berlayar maksudnya sebagai kehatihatian tetapi mengenaihambatanhambatan

memberikan suatu larangan untuk kapal bergerak,berlayar tentu ada hal pertimbangan yang diberikan jadi jika kapal tidakdiberikan ijin masuk karena kedalaman airnya tidak memadai ini efeknyananti akan menjadi besar alur pelayaran akan terhambat, kapalkapal laintidak bisa melalui alur tersebut maka otorita memberikan larangan diawaldan otorita tidak akan melarang apabila sesuai untuk kapal tersebut sesuaidengan standar keselamatan untuk pergerakan ataupun pelayaran ;Bahwa apabila terjadi pasang surut

jika sudahselesai dibuat dan menuju pelabuhan, dalam hal dikeluarkan SPBsyahbandar memeriksa barang yang akan diangkut atau tidak, tergantungSituasi tidak merupakan suatu kewajiban yang diperiksa oleh syahbandar ;Bahwa Fungsi SPB misalnya mengirimkan barang ada dokumenpengirimannya seperti delivery order kalau tidak ada delivery orderbagaimana kita memastikan bahwa barang ini sesuai dengan yangdisepakati ;Bahwa SPB sebetulnya dikeluarkan oleh masingmasing otoritas apabilaSPB yang dikeluarkan dari otorita

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 41 Tahun1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam Pasal 6, Seluruh arealtanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan HakPengelolaan kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam yang mempunyai wewenang untuk;1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;Halaman 9Putusan No.19/G/2018/PTUN. TPI3.

;g) Diterbitkannya Izin Pemindahan Hak dari Otorita Batam No. 4721/PL/X/2008 tanggal 09 Oktober 2008 bertentangandengan Fatwa Planologi No. 480/FPREN/XII/2006 tanggal21 Desember 2006 yang telah di revisi tanggal 16 Juni 2008,Fatwa Planologi No. 174/FPRENTEK/5/2011 tanggal 25 Mei2011 dan perundangundangan terkait penyerahan sarana, prasarana dan utilitas perumahan.

Batammenyatakan terkait di terbitkannya Izin PemindahanHak dari Otorita Batam No. 4721/PL/X/2008 tanggal 09Oktober 2008 akan disampaikan kepada pimpinan.5) Rapat ke5, Hari Rabu Tanggal O05 Desember 2018bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung Bersama KantorDPMPTSP Kota Batam : Pihak Biro Perencanaan BP.

Batammenyatakan adanya Sertifikat SHGB No. 1930 tanggal18 Januari 2008 menjadi dasar di terbitkannya zinPemindahan Hak dari Otorita Batam No.4721/PL/X/2008 tanggal 09 Oktober 2008, BP. BatamHalaman 18Putusan No.19/G/2018/PTUN. TPImenyatakan bahwa data dan berkas yang sudah terbitsebagai bukti dari legalitas yang sah. ;b.

Senteksebelum ada peralihan dan UWTO pertama tanggal 12 juni2002, UWTO terakhir tanggal 03 Februari 2005, gambarPenetapan Lokasi tanggal 20 Maret 2002, Akta PerjanjianPengalokasian, dan Peruntukan Tanah atas bagian tertentu daripada tanah Hak Pengelolaan Otorita Batam PengembanganDaerah Industri Pulau Batam tanggal 21 Juli 2006 dibuatHalaman 38Putusan No.19/G/2018/PTUN.

Penggugat:
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (dahulu OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM)
Tergugat:
1.Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
2.PT Adhya Tirta Batam

Hutajulu menjadi 2 (dua) bagian dengan batasbatassebagai berikut:Bagian :Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lama 50 m;Sebelah Timur berbatasan dengan Siman/Musah 12 m;Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Accesroods/Otorita 50mM,Sebelah Barat berbatasan dengan Kontan/Musah 12 m; Gambar VI;a USJalan LamaUtara~~ 501Barat 12m 12 m TimurKontan/Musah Siman/MusaK.

Musah (Suami Penggugat), maka tanah yang diganti rugikepada Siman dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lama 21 m; Sebelah Timur berbatasan dengan Siman 12 m; Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Accesroods/Otorita 21mM; Sebelah Barat berbatasan dengan K. Hutajulu/Musah 12 m;Gambar VIII;Jalan LamaHalaman 9 dari 38 Putusan 410/Pdt/2020/PT MDNUtara am Barat 12m 12m TimurK.

Hutajulu/Musah 12 m; Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Accesroods/Otorita 31mM, Sebelah Barat berbatasan dengan Syarif 12 m;Gambar IX; Uit > Jalan LamaUtaraUBT UmBarat 12m 12m TimurSyarif Kontan/Musah K. Hutajulu/Musah31m SelatanJalan Accesroods 16.

Bahwa bukti P1 Pembanding merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari bukti P2, bukti P3 dan bukti P4 yang mana buktitersebut merupakan bukti yang sangat outentik terhadappenguasaan objek terperkara dimana pihak Otorita melaluiPemerintah Daerah Kabupaten Asahan telah mengundang danHalaman 30 dari 38 Putusan 410/Pdt/2020/PT MDNmengganti rugi sebahagian objek terperakara kepada Musah(Suami Penggugat/Pembanding);.

Bahwa Majelis Hakim membuat pertimbangan hukum yang sesatdikarenakan bukti P2, bukti P3 dan bukti P4 dinyatakan ditolakyang seolaholah Musah (suami Pembanding/Penggugat) bukanmerupakan orang yang berhak terhadap objek terperkara yangtelah mennerima ganti rugi dari pihak Otorita PengembanganProyek melaui Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan;.

(empat puluh meter persegi) yang terletak saat ini disebut JalanGajah Mada Kelurahaan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam, sepertiyang disebut dalam point 2 di atas, selanjutnya mengadakan pemecahaan suratsurat penunjukkan lokasi atau (PL) kepada para Pembeli dan kesepakatanselanjutnya ialah Tergugat I dalam kapasitas sebagai Pihak Pertama dalam kerjasama tersebut mengurus segala suratsurat, Fatwa Panalogi, Surat KeputusanKepala Badan Pelaksana Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam

(empat puluh meterpersegi) dan US $ 2 (dua dollar Amerika Serikat) untuk setiap meter persegi dariseluruh luas lokasi tersebut diatas pada waktu Akta Uang Wajib Tahunan Otorita(UWTO) dibayar selambatlambatnya tanggai 5 Nopember 1990 dan masih adabiaya yang ditanggung oleh Penggugat sesuai dengan Kesepakatan Bersama US$ 1 (satu dollar Amerika Serikat) untuk 1 (satu) meter persegi dari seluruh luaslokasi diserahkan Penggugat sewaktu ijin mendirikan bangunan (IMB) sudahkeluar;7 Bahwa apabila Total seluruhnya

I;Bahwa sehubungan dengan poin tersebut diatas, sesungguhnya Penggugatmengakui masih memberikan US $ 5 lagi per meter persegi dari luas tanahdimaksud kepada bapak Benjamin selaku pihak I sebagai tanda jasa ataskeberhasilannya membuat pendekatan kepada pejabat otorita Batam pada saatitu;Bahwa apabila ditotal keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan Penggugatuntuk tanah objek sengketa seluas 40.000 M2?

Mekar Abadi Sampoerna,sebagai pihak yang mendapatkan hak di lokasi objek sengketa a quo17berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 946 Tahun 2010 tertanggal 29 Juni 2010,tentang "Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah atas BagianBagianTertentu Dari Pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam";Bahwa Penggugat tidak memasukkan/menarik Kepala Kantor Pertanahan KotaBatam, selaku pihak yang menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atasnama PT.

30101990 (tiga puluh oktober seribu sembilan ratussembilan puluh), dengan Nomor faktur: 076/KUOB/T/X/90;Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah atas bagianbagian tertentu dari pada tanah hak pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam teranggal 30011991 (tiga puluh Januari seribu sembilanratus sembilan puluh satu), dengan Nomor: 007/UMPERJ/1/1991;Fatwa Planologi, dengan Nomor: 107/FP.DITREN/IV/1991;Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 25071991 (dua puluh lima

DEWA DEWI ABADI selaku Pihak Kedua(Pemohon), dan telah melunasi Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)Batam berdasarkan bukti bayar kuitansi lunas sebesar Rp. 262.492.650,(Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh DuaRibu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk jangka waktu 30 tahun. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan demikian perolehan HakPengalokasian Tanah dari pihak Pemohon atas objek tersebut adalahsudah patut menurut hukum.

Bukti bayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Batam berdasarkankuitansi lunas sebesar Rp. 262.492.650, (Dua Ratus Enam PuluhDua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus LimaPuluh Rupiah) untuk jangka waktu 30 tahun. e. Surat BP Batam Nomor: B1985/KAA3A3.4/12/2018 tertanggal 29Desember 2018 Perihal Rekomendasi Pemberian Hak atas Tanahdiatas Hak Pengelolaan BP Batam.3.

ABADI selakuPihak Kedua; (Foto kopi dari foto kopi legalisir Notaris);Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Nomorfaktur: C.0028041201 tertanggal 16 April 2012; (Foto kopi darifoto kODpi);Surat Kepala Kantor Pengolahan Lahan Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas BatamKepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam Nomor: B1985/KAA3A3.4/12/2018 perihal: Rekomendasi PemberianHak atas tanah diatas Hak Pengelolaan BP Batam tertanggal29 Desember 2018; (Foto kopi dari foto

TPI16.17.18.19.20.21.22.23.Bukti P 10b:Bukti P 11 :Bukti P 12 :Bukti P 13 :Bukti P 14 :Bukti P 15 :Bukti P 16A:Bukti P 16B:Tanda Bukti Pembayaran PBB tahun 2018 ats nama PT DewaDewi Abadi; (Foto kopi dari foto kopi);Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan daerah IndustriPulau Batam Nomor:043/UMKPTS/V/1998 TentangPembatalan Pengalokasian dan Penggunaan Tanah danBagianBagian Tertentu dari Tanah Hak Pengelolaan OtoritaPengembangan daerah Industri Pulau Batam atas nama PTBunga Setangkai tertanggal

28 Mei 1998; (Foto kopi dari fotoPutusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 376 K/TUN/1999tertanggal 20 Oktober 2005; (Foto kopi dari foto kopi);Surat Mohon Kejelasan Status atas Lahan ke BP BatamNomor: 002/DDA/III/2019, tertanggal 04 Maret 2019; (Fotokopi dari foto kopi ttd. tanda terima asili); Putusan Peninjauan Kembali Nomor 74 PK/TUN/2008tertanggal 04 Juni 2009 antara H.Anwar Syukur (PT BungaSetangkai) melawan Ketua Otorita Pengembangan daerahIndustri Pulau Batam; (Foto kopi dari foto kopi);Business