ALASAN ALASAN DI AJUKAN GUGATAN1.Bahwa, untuk mengisi posisi Kepala Desa yang telah berakhir masajabatannya Bupati Sumenep setelah terbitnya Peraturan Bupati Nomor:Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2019 Tentang PENCALONAN,PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIANKEPALA DESA.2.Bahwa, dengan berahkirnya masa jabatan Kepala Desa SabuntenKecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep, Bupati Sumenep membuatSurat Keputusan yang pada intinya untuk membentuk Panitia PemilihanKepala Desa secara serentak dan

Bahwa, terhadap pelantikan sebagaimana dimaksud Penggugat telah26.melayangkan surat keberatan terhadap Surat Keputusan BupatiSumenep Nomor: 188/485/KEP/435.012/2019 tanggal 02 Desember2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala desa SabuntenKec.

BuktiP14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Bupati SumenepNomor 54 Tahun Kepala Desa 2019 Tentang Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa;15. BuktiP15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan, PeraturanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 112 Tahun2014 tentangPemilinan Kepala Desa tanggal 31Desember 2014;16. BuktiP16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat PernyataanPelantikan Nomor : 141/124/435.1185/2019 tanggal10 Desember 2019;17.

Bahkan sebelum dilakukan pelantikan Saksimenyurati Komisi A Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Kabupaten Sumenep(DPRD Kab. Sumenep) untuk mengadukan situasi dan ketidak adilan dalamproses Pemilihan Kepala Desa dan Komisi A DPRD Kab.

Kepala DesaSubuntan Sebagaimana Surat Keputusan Pelantikan (Vide Bukti P17), padaintinya menerangkan keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan (SK)Pelantikan Kepala Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken sebagaimana SuratNomor : 141/124/435.1185/2019 tertanggal 30 Desember 2019, adapun alasanHalaman 33 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomon 47/G/2020/PTUN.SBYyang mendasari keberatan adalah tidak terserapnya Aspirasi Warga KepulauanSabuntan dalam Proses Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) di Desa Sabuntandimana

kepada Para Penggugat,yang pada intinya Kepala Desa Dempet membatalkan Hasil SeleksiPengisian Perangkat Desa Dempet dan melaksanakan Ujian Ulang sampaidengan seleksi ulang kepada seluruh peserta Calon Perangkat DesaDempet, dengan melakukan kerjasama dengan fihak ke tiga yang baru;Bahwa berdasarkan Akumulasi Penilaian Hasil Seleksi Calon PerangkatDesa dari Pusat Kajian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UniversitasIndonesia maka seharusnya Tergugat segera menerbitkan penetapanpengangkatan dan pelantikan

Dempet, KabupatenDemak tersebut, maka seharusnya Tergugat menerbitkan penetapanKeputusan Pengangkatan dan Pelantikan Penggugat sebagai Jogoboyo IIDesa Dempet dan Penggugat Il sebagai Jogoboyo VI Desa Dempetsebagaimana ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan DaerahKabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 tentang Pengangkatan danPemberhentian Perangkat Desa, namun kenyataannya sampai saat iniTergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan tersebut;17.

Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menerbitkan penetapan KeputusanPengangkatan dan Pelantikan Penggugat sebagai Jogoboyo Ill DesaDempet dan Penggugat II sebagai Jogoboyo VI Desa Dempet, KecamatanDempet, Kabupaten Demak adalah merupakan Perbuatan MelawanHukum (onrechtmatigedaad);18.

Akan tetapi dalam surat tersebut tidakmenjelaskan terkait untuk memerintahkan kepada Kepala Desa Dempetuntuk melakukan pelantikan terhadap peserta yang sudah dinyatakan lolosujian.Melainkan terkait dengan pelantikan calon perangkat desa adalahwewenang dan/atau kewajiban Kepala Desa berdasarkan ketentuan Pasal22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor: 1 Tahun 2018Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yangmenjelaskan Pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi PerangkatDesa

Maka dengan ini Tergugattetap tidak akan melakukan pelantikan maupun pengangkatan kepada ParaPenggugat.Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Para Penggugat pada PositaNomor: 10 dan 11, yang mana Panitia Pengisian Perangkat Desa Dempetmembuat Surat Pembatalan Hasil Seleksi Pengisian Perangkat DesaDempet, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak yang ditujukan kepadaTergugat dengan Nomor surat: 010/Panpengperades/III/2018, tanggal 14Maret 2018.

adat istiadat yang berkembangdan hidup ditengah masyarakat hukum adat, yang merupakan suatu kesatuanhukum adat beserta perangkat pemerintahannya yang telah lama ada, hidup danberkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulan hidup masyarakat, makaPemerintah Kota Ambon telah menetapkan dan mengeluarkan Peraturan Daerah(PERDA) Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Negeri Di Kota Ambondan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon No. 13 Tahun 2008 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan

Akan tetapi dalam hal inipembentukan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Raja Negeri Emadilakukan atas prakarsa Penjabat Raja Negeri Ema dan bukan BadanSaniri Lengkap, serta tidak dilakukannya pelantikan panitia.

Selain itu,pembentukan Panitia tersebutpun dilakukan sebelum pelantikan BadanSaniri Lengkap yakni pada tanggal 24 November 2011, sehingga dapatdikatakan bahwa panitia tersebut tidak sah ;10 Bahwa hingga akhir masa pendaftaran tanggal 18 Desember 2011, berkas yangditerima oleh panitia adalah 2 bakal calon Raja Ema yaitu :a Joasaf Dias, yang adalah garis lurus keturunan Mata Rumah Dias yangberdasarkan hak asal usul merupakan Mata Rumah Parenta di NegeriEma ;b Cornelis Huwae, yang mendapatkan rekomendasi

3) ;b Bahwa dalil gugatan Penggugat sdr Matheus Dias dan kuasanya dalammateri gugatan bukti 9b (Sembilan b) yang menjelaskan bahwapembentukan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Raja Negeri Emadilaksanakan atas prakarsa Penjabat Raja Negeri Ema dan bukan olehSaniri Lengkap serta tidak dilakukannya Pelantikan Panitia danbertentangan dengan pasal 8 ayat 1 PERDA Nomor 13 Tahur 2008Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikanserta Pemberhentian Raja dan Panitia dimaksud dikatakan

tidak sah dapatdijawab Tergugat II Intervensi sebagai berikut :Bahwa dalil gugatan Penggugat dimaksud dibuat juga secara sepihak dan tidakdidasarkan pada fakta karena pembentukan Panitia Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Raja Negeri Emadilaksanakan sesuai dengan ketentuan dimana setelah dilakukannya PelantikanSaniri Lengkap oleh Walikota Ambon pada tanggal 24 November 2011,selanjutya hari itu juga dibentuk Panitia Pencalonan dan Pemilihan Raja NegeriEma sesuai

Tulang Bawangmelaksanakan kegiatan pelantikan RK dan RT sekabupaten Tulang Bawang;73Bahwa pelaksanaan kegiatan pelantikan RK dan RT tersebut dilaksanakanberdasarkan hasil rapat yang dilaksanakan oleh Sekda Kab. Tulang Bawang yaituDrs.

Darwis Fauzi, unsur BPKAD, unsur BPMPK dan Saksi sebagai Kabag Tapem;Bahwa Pelantikan tersebut dilaksanakan di 15 Kecamatan sekabupaten TulangBawang yang telah ditentukan jadwal pelaksanaannya;Bahwa yang melantik para RK dan RT sekabupaten Tulang Bawang tersebutadalah Sekda Kab. Tulang Bawang yaitu Drs. Darwis Fauzi;Bahwa Saksi tidak mengetahui anggaran pelaksanaan pelantikan tersebutbersumber dari mana;Bahwa untuk pelaksanaan Pelantikan RK dan RT tersebut Saksi diperintahkanoleh Sekda Kab.

keberatan yaitu:Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi KADARSYAH selaku camatuntuk melaksanakan pelantikan RK dan RT tersebut;Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.10.000.000, untuk pelaksanaan pelantikan RK dan RT tersebut;Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada Saksi selaku camat untukdatang kekantor BPMPK guna kepentingan pelantikan RK dan RT tersebut;Bahwa Terdakwa tidak hadir dalam pelaksanaan pelantikan RK dan RT tersebut;e Atas keberatan Terdakwa

TulangBawang melaksanakan pelantikan tersebut;Bahwa yang melaksanakan pelantikan yaitu masingmasing Camat yang telahditentukan jadwal pelaksanaannya dan diberikan dana sebesar Rp. 10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) oleh terdakwa selaku Kepala BPMPK sekitar bulan Mei 2012;Bahwa anggaran tersebut dipergunakan untuk :Sewa tarup dan kursiSewa sound system dan orgen tunggalBiaya spandukBiaya snack dan makan siang;Bahwa pihakpihak terkait yang melaksanakan pelantikan tersebut adalah sebagaiberikut :e Unsur

yaitu:Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi AMAD selaku camat untukmelaksanakan pelantikan RK dan RT tersebut;Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.10.000.000, untuk pelaksanaan pelantikan RK dan RT tersebut;1077Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada Saksi selaku camat untukdatang kekantor BPMPK guna kepentingan pelantikan RK dan RT tersebut;Bahwa Terdakwa tidak pernah menghadiri pelantikan RK dan RT tersebut;Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi

dan Pemberhentian Kepala Desa, dan PeraturanBupati Pasuruan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa ;3.Bahwa ...........Bahwa perbedaan warna yang dipermasalahkan Para Penggugat tidak diaturdalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan dan Peraturan BupatiPasuruan tersebut, sehingga menurut Tergugat sah menurut Perundangundangan yang berlaku ;Bahwa Panitia dalam melaksanakan tahapan pemilinan Kepala Desa KrengihKecamatan

Bahwa dalam perkara yang dimaksud mengenai obyek sengketa Nomor :140/40/ 424.215.2.08.BPD/2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang calonKepala Desa Terpilin dalam pemilihan Kepala Desa Krengih, KecamatanRembang, Kabupaten Pasuruan telah sesuai dengan Peraturan DaerahKabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.tanggal 11 September 2006.

Dan sesuai dengan Peraturan Bupati PasuruanNomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dan pada huruf (f) juga sudah sesuai denganperaturan dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;Bahwa proses Pemilihnan Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang,Kabupaten Pasuruan telah dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku, dan sesuai dengan Peraturan Daerah KabupatenPasuruan Nomor 7 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Bukti T.Ill 2 :sebagai berikutSurat Penetapan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Desa Krengih Kecamatan Rembang Kabupaten PasuruanNomor : 140/04/424.215.2008.BPD/2014 tertanggal 2Januari 2014 tentang Calon Kepala Desa Terpilin dalamPemilihnan Kepala Desa Krengih Kecamatan RembangKabupaten Pasuruan. ( fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun2006 tanggal 11 September 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala

Pasal 72ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten SikkaNomor 3 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sertabertentangan pula dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yangbaik yakni Asas kepastian hukum, Asas Ketidakberpihakan, AsasKecermatan dan Asas Kepentingan Umum;7.

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor3 Tahun 2015 tetang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahKabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 TahunHalaman 28 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;Ketentuan Tata Cara Pemberhentian Kepala DesaBahwa

Pasal 72 ayat (2)huruf d dan huruf f Peraturan Daerah Kabupaten SikkaNomor 3 Tahun 2015 tetang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten SikkaNomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa, maka Tergugat/Bupati Sikka memberhentikanPenggugat sebagai Kepala Desa

ADT P4 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten SikkaNomor 3 Tahun 2015, tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa,tanggal 16 September 2019, besertapenjelasannya;5.

dan PemberhentianKepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten SikkaNomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten SikkaNomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, bersifat konkret, individual ditujukankepada Frederich F.

Bambang Soebagijo, dkk.7. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. MASHUD IMRA.8. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs.

SURYANTO.9. 1 lembar asli Sm-at Pernyataan pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama H.ASMA'I HADI, SH.10. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. EC. JAMAHSARI, MM.11. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Ir. R.

SOEKARWODINOTO, CES.12. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/012/439.031/2001 tanggal 22 Januari 2001 atas nama H.M SOEPOMO,SH.13. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/002/439.031/2001 tanggal 22 Januari 2001 atas nama Dra. ENDANG SUSILOWATI.14. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/005/439.031/2001 tanggal 22 Januari 2001 atas nama Drs. H.R.

BAMBANG SOEBAGIJO.15. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. SUDJIHARTO.16. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. SAHADI SUWOTO, BcKn.17. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Ir.

ABDUL WAHID.18. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama H. SUYISNO.19. 2 lembar asli petikan Keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/08/439.203/ 2001 tanggal 20 Januari 2001 dengan lampiran atas nama Drs. H. Mashud Imra jabatan lama Kepala Bagian Organisasi Setda Kab.

BambangSoebagijo, dkk.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. MASHUD IMRA.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. SURYANTO.1 lembar asli Smat Pernyataan pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama H.ASMA'! HADI, SH.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. EC.

JAMAHSARI, MM.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Ir. R. SOEKARWODINOTO, CES.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/012/439.031/2001tanggal 22 Januari 2001 atas nama H.M SOEPOMO,SH.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/002/439.031/2001tanggal 22 Januari 2001 atas nama Dra. ENDANG SUSILOWATI.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/005/439.031/2001tanggal 22 Januari 2001 atas nama Drs. H.R.

BAMBANG SOEBAGIWJO.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. SUDJIHARTO.7316.17.18.19.20.21.22.23.Putusan1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. SAHADI SUWOTO, BcKn.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Ir.

HADI, SH.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. EC. JAMAHSARI, MM.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Ir. R. SOEKARWODINOTO, CES.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/012/439.031/2001tanggal 22 Januari 2001 atas nama H.M SOEPOMO,SH.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/002/439.031/2001tanggal 22 Januari 2001 atas nama Dra.

ENDANG SUSILOWATI.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/005/439.031/2001tanggal 22 Januari 2001 atas nama Drs. H.R. BAMBANG SOEBAGIJO.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. SUDJIHARTO.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. SAHADI SUWOTO, BcKn.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Ir.

Bahwa Tergugat dan Tergugat Il, dalam proses Pemilihan Kepala DesaSale Baru mulai dari Tahapan Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara,dan Penetapan banyak melakukan perlanggaranpelanggaran PeraturanPerundangUndangan, terutama Peraturan Bupati (PERBUB) KabupatenMandailing Natal Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianKepala Desa;.

Bronjong (TPSII) dan Bulung Gadung (TPSIII) tidak pernah ikutdalam musyawarah pembentukan panitia, akan tetapi tibatiba saja adapanitia yang ditunjuk oleh Tergugat Il sebagai panitia, kemudian adaanggota panitia di Desa Induk/Sale Baru masih berusia 19 (Sembilanbelas) Tahun, yang seharusnya seorang panitia minimal berusia 21 (duapuluh satu) Tahun, hal tersebut telah melanggar Pasal 12 Ayat (2) hurufc PERBUB Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan

Dan PemberhentianKepala Desa, berbunyi : Berumur paling rendah 21 Tahun;2) Tergugat tidak mengumumkan Daftar Pemilin Sementara (DPS) dantidak ada perbaikan, hal tersebut telah melanggar Pasal 21 Ayat (2),PERBUB Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Tata CaraHalaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN MdlPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianKepala Desa, berbunyi: Pendaftaran, Penyusunan dan penetapanDaftar Pemilin Sementara (DPS) dilaksanakan

Mandailing Natal No.02 Tahun 2016 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa. Jo;> Pasal 69 Ayat 1 Perbub.

Mandailing Natal No.19 Tahun 2016 tentangJuknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa ;yang kedua aturan tersebut sebagai aturan khusus (lex specialis) dalammemproses sengketa Pemilinan Kepala Desa, dimana secara jelas dantegas tercantum bahwa sengketa/perselisihnan yang dapat diajukan kePengadilan Negeri, adalah sengketa/perselisihnan tentang HASILPEMILIHAN.

Bahwa pada tanggal 2 November 2010 Bupati Dompu mengeluarkanKeputusan Nomor : 272 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Kepala DesaDorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu bernama ANAS denganmasa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan. (Bukti T1)3.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor: 05tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diperbaharuidengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor: 13 tahun 2013Tentang Tata Tata cara Pencalonan, Pemilihan, PengesahanPengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 65 ayat (3)Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatanselama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapatdipilih

Bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Dompu Nomor: 13 Tahun 2013Tentang Tata Tata cara Pencalonan, Pemilihan, PengesahanPengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perda KabupatenDompu Nomor 12 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas PerdaNomor 17 tahun 2011 Tentang Tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa bahwamasa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa samasama selama 6(enam) Tahun.8.

(Bukti T18)35.Bahwa terbitnya Keputusan Nomor : O08 Tahun 2018 tentangPemberhentian Perangkat Desa Dorokobo Kecamatan Kempo KabupatenDompu tertanggal 05 April 2018 telah sesuai dengan Perda Nomor 17Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa pasal 14 ayat (2)berbunyi Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud denganayat (1) huruf c karena: a Berakhir masa jabatan/masa kerja.

perangkat desadilaksanakan pada saat akhir masa jabatan Perangkat desa lama danditetapbkan sebagai tanggal pelantikan.

Bahwa untuk meyakinkan Saksi ALEK TRI WIBOWO, terdakwamenjanjikan pada Tanggal 08 Juli 2019 akan ada pelantikan pegawai baru diPT. ANGKASA PURA II Juanda Surabaya, dimana terdakwa menyuruh SaksiALEK TRI WIBOWO nantinya untuk memakai pakaian hitam putin danportofolio serta membawa ATK (Alat Tulis Kantor), namun pada waktu yangtelah dijanjikan tersebut terdakwa mengatakan kepada Saksi ALEK TRIWIBOWO untuk pelantikan pegawai baru tersebut diundur.

Bahwa sesuai dengan janji yang diberikan oleh terdakwa kepada saksikorban, pada Tanggal 08 Juli 2019 akan ada pelantikan pegawai baru di PT.ANGKASA PURA II Juanda Surabaya, dimana terdakwa menyuruh saksikorban nantinya untuk memakai pakaian hitam putin dan portofolio sertamembawa ATK (Alat Tulis Kantor). Bahwa hingga sampai saat ini saksi korban belum bekerja di PT.ANGKASA PURA dan belum pernah mengikuti tes untuk bekerja di PT.ANGKASA PURA ataupun panggilan kerja di PT.

Bahwa saksi korban baru mengetahui telah menjadi korban dari tindakpidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada hariKamis Tanggal 11 Juli 2019 karena yang seharusnya sesuai dengan janjiyang diberikan oleh terdakwa bahwa pada Tanggal 08 Juli 2019 saksi korbanada pelantikan pegawai baru tetapi katanya diundur dan mengetahuinyasetelah saksi korban mengecek kebenarannya di Kantor PT.

ANGKASA PURA II Juanda Surabaya, laluterdakwa menyuruh Saksi ALEK TRI WIBOWO nantinya untuk memakaipakaian hitam putin dan portofolio serta membawa ATK (Alat Tulis Kantor),namun pada waktu yang telah dijanjikan tersebut terdakwa mengatakankepada Saksi ALEK TRI WIBOWO untuk pelantikan pegawai baru tersebutdiundur; Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 Saksi ALEK TRI WIBOWO mengecekkebenarannya di Kantor PT.

ANGKASA PURA II Juanda Surabaya,Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 931/Pid.B/2019/PN SDAlalu terdakwa menyuruh Saksi ALEK TRI WIBOWO nantinya untuk memakaipakaian hitam putih dan portofolio serta membawa ATK (Alat Tulis Kantor),namun pada waktu yang telah dijanjikan tersebut terdakwa mengatakan kepadaSaksi ALEK TRI WIBOWO untuk pelantikan pegawai baru tersebut diundur;Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 Saksi ALEK TRIWIBOWO mengecek kebenarannya di Kantor PT.

(2) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhakmemilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolakpemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun;Bahwa dalam hal menjalankan tugasnya Panitia Pemilihan dilarangmemihak kepada salah satu Calon Kepala Desa dan melakukan tindakantindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompoktertentu, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah KabupatenPonorogo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan

Putusan Nomor 135 PK/TUN/201510.11.12.13.Bahwa dengan adanya kelebihan 10 surat suara, maka Penggugatbersama tim sukses mengajukan keberatan secara tertulis kepada Panitiadan Pengawas, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Daerah KabupatenPonorogo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 35;Ayat (1) berbunyi:Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses PemilihanKepala Desa, maka Calon Kepala Desa yang berhak

Tindakan Tergugat yangdemikian telah bertentangan dengan Peraturan Daerah KabupatenPonorogo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;Pasal 37:Ayat(1) Panitia Pengawas menyelesaikan sengketa sebagaimanadimaksud pada Pasal 36 ayat (3) dilakukan melalui tahapan:a. Mempertemukanpihakpihak yang bersengketa untukmelakukan musyawarah dalam rangka mencapaikesepakatan;b.

Maka dari itu Tergugat dapat dikatakan tidaksecara maksimal memeriksa dan meneliti berkas surat usulan dari BPDTrisono tentang Pengangkatan dan Pelantikan Soegiono sebagai KepalaDesa Trisono, sehingga secara substansial tindakan Tergugat tidak tepat,dengan demikian tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2) huruf a;Bahwa selanjutnya dari aspek prosedur penerbitan objek sengketamengandung cacat yuridis, Karena penerbitan keputusan objek sengketadasar

Putusan Nomor 135 PK/TUN/201520.Penggugat atas kelebihan 10 surat suara, prosedur pengajuan keberatandiatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa Pasal 35;Ayat (1) berbunyi:Apabila teryadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihanKepala Desa maka Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, saksi, dan/ataumasyarakat dapat mengajukan pengajuan kepada panitia pengawas.Penggugat

Bahwa pada hari Kamis tangal 14 Agustus 2018, Terdakwa,Serda Nurul Insan (Saksi1), Serda Ahmad Gozali (Saksi2) danSerda Zulkarnain berangkat Ke Didik Secaba Puintang LahatRindam II/Swj untuk melaksanakan Dikbasus Babinsa ( PendidikanKhusus Babinsa) yang dilaksanakan hingga tanggal 12 SeptemberHal 3 dari 16 hal Putusan Nomor : 23K/PM 104/AD/II/2019Menimbang2018, setelah pelantikan pendidikan selesai kemudian seluruh siswadi kembalikan ke kesatuan masingmasing.C.

Bahwa kemudian setelah selesai melaksanakan pendidikanBintara Khusus Babinsa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018dilaksanakan upacara Pelantikan di lapangan Dodik Secaba PutangLahat setelah selesai upacara pelantikan agar kembali kekesatuanmasingmasing sehingga Saksi Terdakwa dan anggorta lainnyalangsung kembali ke Bangka dan tiba di Bangka pada hari kamis 13Sepetember 2018 selanjutnya pulang kerumah masingmasing.4.

adalah anggota Terdakwa TNIADyang aktif sampai dengan tindak pidana yang menjadi perkarasekarang ini berdinas sebagai Babinsa Ramil 4135/Pkp TamansariKodim 0413/Bka dengan pangkat Serda2 Bahwa benar pada hari Kamis tangal 14 Agustus 2018,Terdakwa, Serda Nurul Insan (Saksi1), Serda Ahmad Gozali (Saksi2) dan Serda Zulkarnain berangkat Ke Didik Secaba Puintang LahatRindam Il/Swj untuk melaksanakan Dikbasus Babinsa ( PendidikanKhusus Babinsa) yang dilaksanakan hingga tanggal 12 September2018, setelah pelantikan

hanya salah satu yang terpenuhi.: Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah danketerangan Terdakwa dipersidangan serta alat bukti lainnyadiperoleh fakta hukum sebagai berikut :1 Bahwa benar pada hari Kamis tangal 14 Agustus 2018,Terdakwa, Serda Nurul Insan (Saksi1), Serda Ahmad Gozali (Saksi2) dan Serda Zulkarnain berangkat Ke Didik Secaba Puintang LahatRindam II/Swj untuk melaksanakan Dikbasus Babinsa ( PendidikanKhusus Babinsa) yang dilaksanakan hingga tanggal 12 September2018, setelah pelantikan

Bahwa pada hari Kamis tangal 14 Agustus 2018, Terdakwa,Serda Nurul Insan (Saksi1), Serda Ahmad Gozali (Saksi2) danSerda Zulkarnain berangkat Ke Didik Secaba Puintang LahatRindam II/Swj untuk melaksanakan Dikbasus Babinsa ( PendidikanKhusus Babinsa) yang dilaksanakan hingga tanggal 12 September2018, setelah pelantikan pendidikan selesai kemudian seluruh siswadi kembalikan ke kesatuan masingmasing.Cc.

Bahwa tanggal 27 Juli 2020 Penggugat mengetahui UndanganPelantikan Kepala Desa Oti dengan No. 005/0785/PMD/2020 yangisinya undangan tersebut adalah menentukan hari/tanggal (Rabu, 29Halaman 4 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PLJuli 2020), waktu (09.30 Wita) dan tempat (Gedung Kasiroom KantorBupati Donggala), pelantikan 7 Kepala Desa yang ditanda tanganOleh Tergugat2. Bahwa tanggal 29 Juli 2020 terjadilanh Pelantikan sesuaidengan surat undangan3.

Bahwa tanggal 27 Juli 2020 Penggugat mengetahui UndanganPelantikan Kepala Desa Oti dengan NOMOR 005/0785/PMD/2020yang isinya undangan tersebut adalah menentukanhari/tanggal(Rabu,29 Juli 2020), waktu (09.30 Wita) dan tempat (GedungHalaman 11 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PLKasiroom Kantor Bupati Donggala), pelantikan 7 Kepala Desa yangditanda tangan oleh Tergugat2. Bahwa tanggal 29 Juli 2020 terjadilah Pelantikan sesuaidengan surat undangan3.

Serta Keputusan yang telahdikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi unsur keputusan yang sah,karena terpenuhi syarat materil dan syarat formil;Bahwa justru Tergugat sangat meperhatikan mempertimbangkan azaskecermatan dan azas kepastian hukum dalam menerbitkan KeputusanTentang Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Oti yang terpilihdalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 di Kabupaten Donggala.Bahwa seyogianya Pelantikan Kepala Desa Terpilin Desa Oti Tahun2019 akan dilakukan Pada Tanggal 31 Desember 2019

BuktiP5 : Surat Bupati Donggala Nomor: 005/0785/PMD/2020Perihal: Undangan Pelantikan Kepala Desa tanggal 27Juli 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);6. BuktiP6 : Lampiran Keputusan Bupati Donggala Nomor188.45/ /DPMD/2019 tentang Perubahan atasKeputusan Bupati Donggala Nomor188.45/0458/DPMD/2019 tentang Tahapan PelaksanaanPemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah KabupatenDonggala Tahun 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);Ni.

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019, Camat Sindue Tobatamenerbitkan surat pengusulan pelantikan Calon Kepala Desa Oti terpilihkepada Tergugat (vide bukti T.Il.Intv14);5.

Bahwa kemudian Tergugat Bupati Tanggamus telah melaksanakan pelantikan/pengambilan sumpah jabatan Kepala pekon Desa Banjar Agung KecamatanLimau tanggal 29 April 2013 ;Bahwa dengan di terbitkan Surat Penetapan, Pengangkatan dan PelantikanSaudara Zuris Triza sebagai kepala desa Banjar Agung tersebut yang masihdalam masalah.

Danmohon Keputusan, Penetapan, Pengangkatan, dan Pelantikan tersebutdinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 danayat 2 dari undangundang No.5 tahun 1986 yang di perbaharui denganHalaman 9 dari 67 Hal Putusan No. 10/G/2013/PTUNBL10.undangundang No.9 Tahun 2004 dan Bertentangan dengan AzasAzasUmum Pemerintahan yang baik (AAUPB),Yaitu Azas Kecermatan ;Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor

PembentukanKabupaten Daerah Tingkat Il Tulang Bawang dan Kabupaten DaerahTingkat Il Tanggamus ;e UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 ;e Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;e Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus ;e Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2006tentang Tata Cara Pemilihnan, Pengangkatan/Pelantikan

diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidakberdasar, dalam hal syaratsyarat gugatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dandiperingatkan ;Penggugat Salah Mengajukan Gugatan (error in objecto) ;Bahwa yang memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab pemilihan kepalapekon adalah Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Badan HippunPemekonan (BHP), hal ini sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan

Didalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian KepalaPekon MmipnyGbutkaint tse

SK. 821.2252 Tanggal 03 Januari 2020 tersebut pada saatPemeriksaan Persiapan pada tanggal 19 Agustus 2020;Bahwa, PENGGUGAT hanya mengetahui adanya PemberhentianDalam Jabatan Struktural oleh TERGUGAT pada saatpelaksanaan Pelantikan PLT Kepala BAPPEDA pada tanggal 7Januari 2020 yang menggantikan PENGGUGAT dalam jabatanHalaman 13 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.struktural tanpa mengetahui dan/atau diberitahukan olehTERGUGAT tentang adanya Keputusan TERGUGAT in litis No.SK.

Namun kenyataannya TERGUGATmelakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah terhadap PLT sesualNaskah Pelantikan tanggal 7 Januari 2020;Bahwa, selain itu Pengangkatan Pelaksana Tugas yang dilakukanoleh TERGUGAT tersebut telah menyebabkan PENGGUGAT telahdiberhentikan dari Jabatan Definitif dan dijadikan Non Jabatan/Non Jobsehingga PENGGUGAT tidak lagi menerima HakHak Keuanganberupa Tunjangan Jabatan dan HakHak Kepegawaian lainnya.

T3 Naskah Pelantikan Tanggal 12 Juli 2017, (Foto copy dari fotocopy);4. T4 Naskah Pelantikan Tanggal 07 Januari 2020, (Foto copy darifoto copy);5.

SK. 821.2252 Tanggal 03 Januari 2020;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat (BuktiT4) berupa Naskah Pelantikan tanggal 07 Januari 2020, diperoleh fakta hukumbahwa dari keseluruhan Pejabat yang dilantik dalam Naskah Pelantikan tersebutdua diantaranya adalah disamping pada nomor urut 6. Atas nama SaudaraFERRY OTTO GESLER RUMBINO, SE.

SK. 821.2252 Tanggal 03 Januari2020, dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, makaPengadilan berketetapan bahwa Pengetahuan Penggugat tentang objek sengketaharus didasarkan pada sejak Penggugat mengetahui tentang adanyapelaksanaan Pelantikan PLT Kepala BAPPEDA pada tanggal 7 Januari 2020,sesuai dalil gugatan Penggugat, dan bukan didasarkan saat diperlihatkannyakeputusan objek sengketa dalam Pemeriksaan Persiapan, karena tindakanPelantikan Pejabat oleh Tergugat berdasarkan Naskah Pelantikan

. ; 202 2nn nnn nnn nn nce nc en enn nncnesSurat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep Nomor: 141/67/435.118.5/2019, tanggal 30 Desember 2019, atas nama HENDRI,B.

AMIN, yaitu 1 (satu) hari kerja setelah terbitnya SuratPernyataan Pelantikan Bupati Sumenep ; Bahwa Upaya Keberatan Administratif terhadap Objek Sengketatersebut hingga tanggal 23 Desember 2019 ternyata tidak diselesaikanoleh Tergugat dan/atau telah melampaui 10 (sepuluh) hari kerja,sehingga telah bermakna telah memperoleh keputusan terhitung sejaktanggal 14 Januari 2020 ; .

sebanyak 343 (Tiga Ratus Empat Puluh Tiga)suara, padahal nyata sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) surat suaradidalamnya seharusnya dinyatakan tidak sah yaitu karena terdapat tandatanda yang dapat diartikan telah menunjukkan adanya identitas pemilih(Pengguna Hak Suara) ; 2 222 nnn nnnBahwa dan/atau, seandainya surat suara Calon bernama Hendritersebut dinyatakan tidak sah sebagaiana diatur dalam ketentuan pasal 60huruf c Peraturan Bupati Sumenep No. 54/2019 Tentang Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan

Bahwa untuk Objek Sengketall, Penggugat baru mengetahi pastipada tanggal 30Desember 2019, yaitu informasi yang diberitahukanoleh beberapa teman yang kebetulan terpilin menjadi Kepala Desa diDesa tetangga, yang pada pokoknya menceritakan kalau pada tanggal30 Desember tersebut semua desa yang menyelenggarakan Pilkades,termasuk Desa Lombang a quo, kades Terpilin telah dilantik olehBupati Sumenepdengan Surat Pernyataan Pelantikan Bupati SumenepNomor : 141/..../435.118.5/2019 ; 5.

Bahwa oleh karena adanya informasi tersebut, Penggugat telahmenempuh Upaya Keberatan Administasi yaitu : Surat Nomor:147/YLBHM/31/X1I/2019, tanggal 31 Desember 2019, perihal:Keberatan atas Keputusan Bupati Sumenep WNomorHalaman 10 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.8.188/485/KEP/435.012/2019, tentang Pengesahan dan PengangkatanKepala Desa Terpilih, Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019Dikabupaten Sumenep tanggal 02 Desember 2019, yang disahkandengan Surat Pernyataan Pelantikan

terdekat dan selanjutnya Saksi dibawa ke d okter gunamendapat perawatan; Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan bahwa batu yang ditunjukanoleh Majelis Hakim di persidangan merupakan batu yang dilemparkepada Saksi; Bahwa pada mulanya Saksi tidak tahu siapa yang melempar batu kearah Saksi, tetapi setelan Saksi diperiksa di Polisi dan setelah diputarvideo rekaman kejadian, Saksi baru tahu kalau yang melakukannyaadalah Terdakwa;Bahwa pada waktu itu Saksi bersama temanteman Saksi sedangmenghadiri acara pelantikan

Saksi Luky Krestiawan,S.E, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungankeluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidakterikat hubungan kerja dengan Terdakwa;Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapanterhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melempar batu kepada salahsatu truk yang saat itu truk beserta rombongan sepulang menghadiriacara apel besar pelantikan Ketua Ansor; Bahwa awalnya

pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013, ada konvoiyang baru saja menghadiri apel akbar pelantikan Ketua Ansor di daerahPrigi, Watulimo Trenggalek, sepulang menghadiri pelantikan rombonganlewat jalan raya BandungPrigi, pada saat salah satu truk rombonganHalaman 7 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.B/2019/PN Tlgmelintas di daerah Desa Talun Kulon, Bandung, Tulungagung adaseseorang yang melempar batu ke arah truk dan mengenai muka salahsatu penumpang truk yaitu korban bernama Suwardi; Bahwa pada waktu

Saksi Veven Novianto, S.E, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungankeluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidakterikat hubungan kerja dengan Terdakwa;Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapanterhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melempar batu kepada salahsatu truk yang saat itu truk beserta rombongan sepulang menghadiriacara apel besar pelantikan Ketua Ansor; Bahwa awalnya

pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013, ada konvoiyang baru saja menghadiri apel akbar pelantikan Ketua Ansor di daerahPrigi, Watulimo Trenggalek, sepulang menghadiri pelantikan rombonganHalaman 8 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.B/2019/PN Tlglewat jalan raya BandungPrigi, pada saat salah satu truk rombonganmelintas di daerah Desa Talun Kulon, Bandung, Tulungagung adaseseorang yang melempar batu ke arah truk dan mengenai muka salahsatu penumpang truk yaitu korban bernama Suwardi; Bahwa pada waktu

;Bahwa surat pengaduan tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Terdakwatersebut ditujukan kepada Bapak Camat RAH Tapan, Bapak Camat BAB Tapan danBapak Pengurus KAN Tapan, adapun surat pengaduan tanggal 7 Agustus 2019 yangdibuat Terdakwa tersebut juga ditembuskan kepada:1.10.Bupati Pesisir Selatan, yang mana surat pengaduan tanggal 7 Agustus 2019tersebut Terdakwa langsung mengirimkan ke kantor Bupati Pesisir Selatan padasaat pelantikan anggota Dewan tanggal 14 Agustus 2019;Ketua LKAAM Pesisir Selatan

, yang mana surat pengaduan tanggal 7 Agustus2019 tersebut Terdakwa langsung mengirimkan dan dititipkan ke anggota dewanHAWARISMAN pada saat pelantikan anggota Dewan tanggal 14 Agustus 2019;Ketua DPRD Pesisir Selatan, yang mana surat pengaduan tanggal 7 Agustus2019 tersebut Terdakwa langsung mengirimkan ke kantor DPRD Pesisir Selatanpada saat pelantikan anggota Dewan tanggal 14 Agustus 2019.Penghulu Suku Barampek Tapan, yang mana surat pengaduan tanggal 7Agustus 2019 tersebut terdakwa menyuruh ninik

Bupati Pesisir Selatan, yang mana surat pengaduan tanggal 7 Agustus 2019tersebut Terdakwa langsung mengirimkan ke kantor Bupati Pesisir Selatan padasaat pelantikan anggota Dewan tanggal 14 Agustus 2019;2. Ketua LKAAM Pesisir Selatan, yang mana surat pengaduan tanggal 7 Agustus2019 tersebut Terdakwa langsung mengirimkan dan dititiobkan ke anggota dewanHAWARISMAN pada saat pelantikan anggota Dewan tanggal 14 Agustus 2019;3.

Ketua DPRD Pesisir Selatan, yang mana surat pengaduan tanggal 7 Agustus2019 tersebut Terdakwa langsung mengirimkan ke kantor DPRD Pesisir Selatanpada saat pelantikan anggota Dewan tanggal 14 Agustus 2019;4. Penghulu Suku Barampek Tapan, yang mana surat pengaduan tanggal 7Agustus 2019 tersebut Terdakwa menyuruh ninik mamak yang mengantarkanke Penghulu Suku Barampek Tapan;5. Urang Tuo Adat Makhudum Sati Ken.

Halaman 38 dari 94 Halaman19,20.21.22.23.24.25.26.Bukti T 19Bukti T 20Bukti T 21Bukti T 22Bukti T 23Bukti T 24Bukti T 25Bukti T 26sesuai dengan aslinya);Susunan Acara Pengambilan Sumpah /Janji Dan Pelantikan Perangkat Desa Srimulyo KecamatanGondang Kabupaten Sragen Hari Rabu tanggal 15082018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); Katakata Pelantikan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Naskah Sumpah Janji (Fotokopi sesuai denganaslinya);Berita Acara Sumpah/Janji Nomor : 141/25/VIII/2018 tanggal 15 Maret 2018

Halaman 46 dari 94 HalamanBahwa saksi hanya mendengar, tidak melihat pelantikan terhadap perangkatdesa terpilin di Desa Srimulyo dan sudah ada di time schedule jadwal pelantikan;Bahwa pelaksanaan pelantikan terhadap perangkat desa terpilin DesaSrimulyo adalah Di balai desa Srimulyo; Bahwa Saksi juga melihat time schedule (jadwal pelaksanaan penjaringandan penyaringan perangkat desa di Desa Srimulyo, Tahu karena sudah di tempel dan sudah disosialisasikan oleh panitia;Bahwa para peserta audiensi belum

Halaman 57 dari 94 Halamanbahwa setelah rekomendasi turun/keluar tidak ada keberatan dari pihak lain (termasuk para peserta yangbtidak lolos)bahwa pihak Kecamatan Gondang telah membuka posko pengaduan;bahwa di posko pengaduan Kecamatan Gondang tidak ada pengaduanatau keberatan dari Desa Srimulyo terkait proses penyaringan dan penjaringan perangkat desa;bahwa Saksi tahu proses pelantikan perangkat desa terpilin di DesaSrimulyo karena Saksi mendapat undangan; bahwa pada saat proses acara pelantikan

Handoko Setiowibowo GanardiKenalnya setelah menjadi Kaur Perencanaan; bahwa pelantikan terhadap para perangkat desa terpilin di DesaSrimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen Tanggal 15 Agustus2018; Putusan Nomor : 166/G/2018/PTUN.Smg.

Tentang Apakah pelaksanaan pelantikan Tergugat II Intervensi danpenerbitan Objek Sengketa pada tanggal 15 Agustus 2018 yang tidakPutusan Nomor : 166/G/2018/PTUN.Smg. Halaman 88 dari 94 Halamansesuai Tahapan/Time Schedule berakibat kepada keabsahan terbitnya Objek Sengketa ?

Perangkat Desa lainnya dilakukan oleh Kepala Desa;(3) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakanselambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetaokan KeputusanPengangkatan Perangkat Desa;4.

Bahwa Pemberhentian terhadap Penggugat sebagai Perangkat Desatanpa melalui konsultasi dengan camat Sukorejo kabupaten Pasuruan,sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) Peraturan Bupati PasuruanNomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desamenyatakan : Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelahberkonsultasi dengan Camat:16.

Bahwa tindakan Kepala Desa Pakukerto pada angka (13) dan (14)diatas sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun2017 tentang : Pedoman Tata cara Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh KepalaDesa dalam pemberhentian Perangkat Desa denganKeputusan Kepala Desa;17.Bahwa tindakan Kepala Desa Pakukerto pada angka (13) dan (14)diatas sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun2017 tentang : Pedoman Tata cara Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai PemberhentianPerangkat Desa diatur dalam pasal 29 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi:Pasal 29(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasidengan Camat;(2) Perangkat Desa berhenti karena:a. Meninggal dunia;b. Permintaan sendiri;c.