., telah salah menerapkan atau melanggar hukumyang berlaku sehingga putusan tersebut haruslah dinyatakan batal;Judex Facti lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusanyang bersangkutan, Judex Facti telah mengabulkan bunga yang tidak dimintaoleh Penggugat pada petitum Penggugat (ultra petita);1.Judex Facti telah melampaui batas wewenang sebagaimana dalamPutusan Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 10 Juli 2013 Nomor24

/Pdt.G/2013/PT.DKI jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusattertanggal 8 Desember 2010 Nomor 36/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst, dalampertimbangan hukum halaman 34 alinea 4 dan halaman 35 alinea 1 dan 2,Judex Facti telah memberikan pertimbangan hukum dan kemudianmengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi melebihidari yang dimintakan oleh Penggugat/Termohon Kasasi (ultra petita),sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri dalam pokok perkara angka2: menghukum Para Tergugat I, Il dan Ill secara

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusattersebut menurut Pemohon Kasasi adalah sangat keliru, Judex Facti telahlalai dalam penerapan syarat formil suatu gugatan, karena di dalampertimbangannya tersebut Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusattelah melampaui batas wewenang dengan mengabulkan gugatanPenggugat melebihi apa yang dimintakan oleh Penggugat (ultra petita).Penggugat tidak sama sekali dalam petitum (petita) memohon kepadaMajelis Hakim untuk dikabulkannya bunga

sebesar Rp812.200.000,00 dan Prive (pada Akun Kas) sebesar Rp17.715.000,00 yang telah diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), akan tetapi diabaikan oleh Majelis Hakim PengadilanPajak;Bahwa tidak diperhitungkannya penarikan Prive (pada rekening Bank BRIsebesar Rp 812.200.000,00 dan Prive (pada Akun Kas) sebesar Rp17.715.000,00; sedangkan penarikan prive tersebut faktanya telah diakuiTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), menyebabkanPutusan Majelis menjadi ultra petita

;Bahwa ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh Hakim atas perkarayang tidak dituntut atau mememutus melebihi dari pada yang diminta;Bahwa Majelis telah memprosessidang dan memutus atas suatu hal yangtidak diajukan keberatan sebelumnya oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) atau Ultra Petita.

Penjualan yang dilakukan Majelis, denganmengabaikan saldo awal persedian dan saldo akhir persediaan tidak sesuaidengan peraturan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 14tentang Persediaan;Bahwa dengan tidak diperhitungkannya saldo awal persedian dan saldo akhirpersediaan dalam putusan Majelis, sedangkan saldo awal persedian dan saldoakhir persediaan tersebut faktanya telah disetujui oleh Termohon Peninjauankembali (semula Pemohon Banding), menyebabkan putusan Majelis menjadisalah dan ultra petita

Kembali (semula Pemohon Banding)mengajukan banding hanya dengan alasan materi dan tidak adaalasan formal penerbitan, namun Majelis Hakim berkesimpulanmemutuskan bahwa Keputusan Keberatan Terbanding Nomor KEP584/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 29 Maret 2011 harus dibatalkan,sehingga putusan Majelis Hakim tersebut nyatanyata tidak sesuaidengan yang diminta atau dimohonkan oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding);Bahwa berdasarkan hal tersebut, nyatanyata Majelis Hakim telahmelakukan "ultra petita

" karena nyatanyata Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) mengajukan banding hanyadengan alasan materi dan tidak ada alasan formal penerbitan,apalagi permohonan pembatalan atas Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP584/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 29Maret 2011 tersebut:Bahwa ultra petita adalah penjatunan putusan oleh hakim atasperkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yangdiminta.

Ketentuan ultra petita diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan(3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) serta padanannyadalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seoranghakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum). KetentuanHIR merupakan hukum acara yang berlaku di pengadilan perdata diIndonesia. Bahwa ultra petita dilarang, Majelis Hakim hanyaHalaman 19 dari 26 halaman.

Dengan demikian amar putusan HakimTingkat Pertama tentang pemeliharaan anak tersebuttermasuk ultra petita ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka keberatankeberatan Pembanding dalam memori bandingnya harusdikesampingkan dan putusan Pengadilan Agama Kelas1A.

ALASANALASAN PEMOHON KASASI II / TERDAKWA :1.Majelis Hakim memutus di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum atauUltra Petita;Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum KejaksaanNegeri Semarang dengan Nomor Register Perkara : PDM413/Semar/Epp.2/10/2015, Sdr. Ronny Maryanto Romadji didakwa dengan dakwaanalternatif Pertama Pasal 310 Ayat (2) KUHP dengan unsur sebagaiberikut :ad.1. Barang siapa;ad.2.

Dengan demikian MajelisHakim memutus lebih dari apa yang didakwakan Jaksa atau Ultra Petita;Bahwa putusan a quo bertentangan dengan UndangUndang Nomor8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 191 Ayat (1) yang menyatakanbahwa:Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakankepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, makaTerdakwa diputus bebas;Dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal182 Ayat (3) dan Ayat (4) menyatakan

Maka putusan a quo bertentangan denganPasal 191 Ayat (1) KUHAP;Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 114/PID/2016/PT.SMG, putusan yang menguatkan Putusan Pengadilan NegeriSemarang Nomor 579/Pid.B/2015/PN.SMG., memutus lebih dari apayang didakwakan Jaksa atau Ultra Petita.

Oleh karena Termohon/Pembanding telah mengajukan gugatrekonpensi, maka putusan ex officio hakim dalam putusan a quo harus dianggaptelah melanggar ketentuan pasal 178 ayat 3 HIR yang melarang hakim mengabulkansesuatu yang tidak dituntut (ultra petita);Menimbang, bahwa oleh karena dianggap sebagai putusan ultra petita,maka amar tentang mutah dalam putusan a quo harus dibatalkan;DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama yang berkaitan dengan gugatan rekonpensi

Karena ex aquo et bono merupakan keputusan subsidair bukanprimair, maka dalam Putusan ex aquo et bono sekaligus merupakan keputusanultra petita. Ultra Petita adalah penjatuhan putusan atas perkara yang tidakdituntut atau mengabulkan lebih dari yang diminta.dengan kata lain, ultra petitaadalah penjatuhan putusan oleh Hakim atas perkara yang tidak dituntut ataumemutus melebihi dari apa yang diminta;Menimbang, bahwa Prof.

Bagir Manan menyatakan Putusan UltraPetita diperbolenkan dengan syarat dalam petitum subsider dicantumkanpermohonan ex aquo et bono atau jika Hakim berpendapat lain, mohon putusanyang seadil adilnya (atau kalimat yang sejenis itu);Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, ultra petita diperbolehkansepanjang tidak merugikan Tergugat dalam pembelaannya, sedangkan menurutMahfud MD, ultra petita merupakan pertimbangan dan kebijaksanaan murniJudex facty sebagai penghargaan terhadap suatu kenyataan didepan

sidang;Menimbang, bahwa /Yurisprudensi mengenai ultra petita yaituYurisprudensi No.140 K/sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972 dalam perkaraantara Mertowijoyo cs VS Mertodirjo menyebutkan kaidah bahwa PutusanHakim yang mengabulkan ex aquo et bono harus masih terkait dalam kerangkapetitum primair;Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan Wan Prestasisebagaimana petitum ke6 Pemohon, majelis hakim merasa perlumempertimbangkan mengenai Penarikan 1 (satu) unit Toyota Avanza G VVTINo.Pol BA 200 KY oleh Pemohon

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyadari, bahwa alasan upayahukum Kasasi berdasarkan bahwa Judex Facti telah menjatuhkanputusan atas perkara yang tidak dituntut dan mengabulkan lebih dari padayang dituntut (Ultra Petita Partium) dan terdapat suatu kekhilafan ataukekeliruan yang nyata bukan alasan yang tepat dalam mengajukan upayahukum kasasi sebagaimana pertimbangan Judex Juris dalam putusanperkara Nomor 739 K/PDT.SUSPHI/2015, namun dalam perkara Nomor84/PDT.SUSPHI/2015/PN.BDG tanggal 26 Agustus

Bahwa pertimbangan tersebut telah mengandung Ultra Petita Partium yakniJudex Facti telah mengabulkan sesuatu yang tidak diminta danmemberikkan lebih dari yang diminta.

PertimbanganJudex Facti tersebut di atas sangat terlihat jelas mengandung Ultra PetitaPartium, karena Judex Facti telah mengabulkan mengenai suatu hal yangtidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut Judex Facti telahmelanggar azas Ultra Petita atau Ultra Petita Partium.13.Bahwa akibat pertimbangan dari Judex Facti tersebut di atas PemohonPeninjauan Kembali telah dibebani Judex Facti untuk membayar halhalyang tidak berdasar kepada Termohon Peninjauan Kembali antara lain:I.

Keberatan dengan menghukum PemohonKeberatan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.500.000,00 (satujuta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon Keberatan, padahaltidak terbukti dan tidak ada diminta oleh Termohon Keberatan dalampengaduannya dapat juga dikategorikan pelanggaran Pasal 178 ayatHalaman 19 dari 50 Putusan Nomor 3/Pdt.SusBPSK/2019/PN Pdg(2) dan (3) RGB/Pasal 189 ayat (2) dan (3) HIR yakni melarangseorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum) adalahPutusan yang bersifat Ultra Petita

;Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis terbukti secarahukum bahwa Putusan BPSK Kota Padang melebihi apa yang dituntut atauPutusan yang sifatnya ultra petita dan dapat dianggap sebagai tindakan yangmelampaui kewenangan oleh sebab itu Putusan tersebut dikategorikan cacathukum dan untuk itu harus dibatalkan demi hukum;D.

Larangan ultra petita diatur dalam Pasal 178 ayat(2) dan (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) serta dalam Pasal189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutusmelebihi apa yang dituntut (petitum).Bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah benar dalamputusan incasu merupakan putusan yang sifatnya ultra petita?Nah, untuk menjawabnya disini kita Sampaikan, sebagai berikut:a.

Bahwa, jika Ultra petita adalah hakim memutus sengketa lebihdari yang diminta oleh Termohon Keberatan.

Maka dalam PutusanMajelis Arbitrase BPSK Kota Padang yang menghukum pelaku usahasebesar Rp. 1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkanyang dituntut oleh Termohon Keberatan senilai Rp3.000.000, (tigajuta rupiah), maka Putusan Majelis Arbitrase Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang tidaklah tergolong sebagaiputusan yang Ultra petita sebagaimana yang dituduhkan olehPemohon Keberatan.Berdasarkan halhal tersebut di atas, Termohon Keberatan mohon denganhormat sekiranya Majelis

yangharus ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah kandung dari dua orang anakyang bernama Andi Ahmad Adrian bin Syainuddin, lahir di Samboja 05 April2012 dan Andi Aldi Maulana bin Syainuddin, lahir di Samboja 02 Mei 2014;Menimbang, bahwa namun demikian penetapan nafkah anak yangtidak diiringi dengan penetapan Hadlanah (pemeliharaan) anak akanmenyebabkan putusan menjadi siasia (i//lusoir) dan hampa, akan tetapimenetapkan Hadlanah anak tanpa adanya permohonan atau tuntutan dariPenggugat menyebabkan Ultra Petita

Penetapan hadlanah tanpatuntutan termasuk ultra petitaMenimbang, bahwa untuk dapat menetapkan Hadlanah anak tanpamenyebabkan ultra petita, maka Majelis Hakim akan memutus dan menetapkanhadlanah anak dengan menggunakan petitum subsider yakni menjatuhkanputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 tentangKebolehan memutus dengan Petitum Subsider;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 jo Pasal 156 huruf aKompilasi

tersebutdalam suatu putusan karena terkadang asas kepastian hukum bertentangandengan asas keadilan, maka dalam keadaan demikian asas keadilan haruslahdikedepankan, begitu pula terkadang asas kepastian hukum berseberangandengan asas kemanfaatan, maka dengan situasi tersebut asas kemanfaatanharuslah diutamakan;Menimbang, bahwa sebagaimana terlihat pada irahirah suatu putusanmaka yang harus ada dan dipertahankan adalah asas keadilan, oleh karenanyaMajelis Hakim berpendapat bahwa apabila penerapan asas ultra petita

(Pasal189 Ayat (2) dan (3) RBg) bertentangan dengan asas keadilan maka asaskeadilan yang harus diutamakan;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim,meskipun tidak diminta oleh Penggugat namun perintah kepada PaniteraPengadilan tersebut tidak melanggar asas ultra petita karena perintah tersebutuntuk menjalankan kewajiban Pengadilan sebagaimana telah diatur dalamperaturan perundangundangan dan juga masih dalam kerangka yang serasidengan inti gugatan (Ssebagaimana ditegaskan dalam

Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Panmencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan prosespersidangan;Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasidiawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi danmaksudnya ada penambahan keterangan dalam posita 4 bahwa Tergugatpernah memukul Tergugat, dan pada posita 7 dan 8, Petita 3 dan 4 dicabut;Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak

Penggugat mencakup kumulasi gugatan,selain perceraian sebagai pokok perkara, Penggugat juga menuntut hak asuhanak (hadhanah) dan nafkah anak;Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat telan sesuai denganPasal 86 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah danditambah terakhir dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenaitu kumulasi gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan dapat diterima;Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabutposita 7 (tujuh) dan 8 (delapan), petita

1438 Hijriyah, berita acarasidang perkara yang bersangkutan, memori banding, kontra memori bandingdan suratsurat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis HakimTingkat Banding memberikan pendapat sebagai berikut :Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bandingberpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah salahmenerapkan hukum Acara, dimana amar putusan point 6 (enam) adalah tidakada dalam petitum gugatan Penggugat sehingga putusan tersebut dapatdikatagorikan Ultra petita

oleh karena itu harus dibatalkan;Menimbang, bahwa agar tidak terjadi pelanggaran asas Ultra petita,maka seyogyanya Pengadilan Tingkat Pertama menformat pemeriksaan dalamperkara a quo dalam bentuk Konvensi dan Rekonvensi, karena dalam jawabanTergugat diajukan tuntutan balik tentang harta bawaan dan hutang bersamaPenggugat dan Tergugat;Menimbang, terhadap jawaban Tergugat yang disertai tuntutan hartabawaan dan hutang bersama Penggugat dan Tergugat, Pengadilan TingkatPertama dapat mengambil dua langkah

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram telahmenjatuhkan putusan Ultra Petita, yaitu. menjatunkan putusanmelebihi dari apa yang diminta dengan amar berbunyi : Menetapkanbagian Penggugat dari harta bersama diserahkan kepada ketiga oranganak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, masingmasingbernama Ekarini Oktavia Kurniawati, Lalu Agusfian DwiyanaKurniawan, dan Lalu Martahadi Trisna Kurniawan, yang di dalamHukum Acara Perdata dianggap sebagai tindakan yang melampauikewenangan yang dilarang

No. 0018/Pdt.G/2015/PTA.MTRMajelis Hakim Pengadilan Agama Mataram menjatuhkan putusanUltra Petita sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan Penggugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Banding memberikan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa oleh karena apa yang diuraikan Penggugat/Pembanding pada bagian eksepsi dalam memori bandingnya tersebut,menurut penilaian Majelis Hakim Banding bukan suatu keberatan, melainkanhanya sebagai

., tanggal 11 Oktober 2011, yang belummemiliki kekuatan hukum tetap, dalam mengambil keputusan telahbertentangan dengan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Yurisprudensi non ultra petita putusan MahkamahAgung Reg. No.: 130 K/Sip/1957, tertanggal 23 Oktober 1957, yang berbunyisebagai berikut:"Dalam putusan Pengadilan Negeri ini, tidak boleh ditetapkan pula bagiandari pada ahliwaris, apabila hal ini tidak diminta";Bahwa berdasarkan Yurisprudensi non ultra petita putusan MahkamahAgung Reg.

.: 2831 K/Pdt/1988, tertanggal 7 Juli 1999, yang berbunyisebagai berikut:"Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi yang dituntut";Bahwa berdasarkan Yurisprudensi non ultra petita putusan MahkamahAgung Reg.

No. 2839 K/Pdt/20122020Bahwa bahkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor:12/Pdt.G/2011/PN.Bdw., tanggal 11 Oktober 2011 yang melanggar asas nonultra petita tersebut dan telah juga dikuatkan oleh putusan Nomor: 759/PDT/2011/PT.SBY, tanggal: 24 Mei 2012;Bahwa sebagaimana terbukti dalam kalimat ... adalah Rp966.000,00 pertahun, terhitung sejak tahun 1987, sampai perkara ini telah diputus danputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap"... telah dirubahdengan kallmat ... setara dengan kewajiban

...kan jelas bertentangan dengan asas non ultra petita. apalagi dibunyikansebagai alat gantirugi, bahwa tidak dapat dipercampuradukkan hukum jualbeli dengan ganti rugi, sebagaimana termaktub di dalam putusan PengadilanNegeri Bondowoso Nomor: 12/Pdt.G/2011/ PN.Bdw., tanggal 11 Oktober2011, bagian dalam konvensi, angka 5, yang intinya kami/Pemohongarisbawahi sebagaimana tertulis di bawah ini:Mengadili:Dalam Konvensi:Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas tanah obyeksengketa yang telah dikuasainya

Dalam hal ini Majelis telah memutus suatu perkara melebihi yangdisengketakan (ultra petita);Bahwa ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkarayang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yang diminta.Ketentuan ultra petita diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HetHerziene Indonesisch Reglement (HIR) serta padanannya dalam Pasal189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutusmelebihi apa yang dituntut (petitum).

Bahwa dengan demikian maka atas putusan Majelis yang merupakanultra petita dapat menjadi salah satu penyebab diajukannya PeninjauanKembali atas putusan pengadilan iniBahwa berdasarkan uraian di atas dapat disampaikan bahwa Majelis telahbertindak dengan tidak cermat dalam mengambil keputusan terkaitsengketa dimaksud karena :a. Telan memutus obyek sengketa yang berdasarkan ketentuanperundangundangan yang berlaku sesungguhnya bukan merupakanObjek Gugatan;b.

Memori Banding yang diajukan oleh ParaPembanding/Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensitersebut, Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konpensi/TergugatRekonpensi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya sebagaiberikut:Bahwa pada pokoknya Para Terbanding tidak dapat menerima keberatankeberatan yang diajukan oleh Para Pembanding yang dituangkan dalamMemori Banding Para Pembanding;Bahwa Para Pembanding / Para Tergugat telah salah dan keliru dalammenafsirkan tentang Ultra Petita

PN.Jkt.Brt. yang pada intinya menyatakan putusanpengadilan adalah ultra petita karena mengabulkan hal yang tidak dituntut yaitumenghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian materiil sejumlahRp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mengajukan kontra memoribanding, yang pada intinya Para Tergugat salah menafsirkan tentang ultrapetita, karena justru Majelis Hakim telah mengurangi jumlah kerugian yang ParaHalaman 7 dari 14 halaman Putusan nomor 632/PDT/2019/PT DKIPenggugat

No. 796/Pdt.G/2018/PA.ClgBahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir,Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk berceraidengan Tergugat:Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi danmaksudnya ada perubahan pada posita 8 dan petita 3 dicabut;Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir maka tidak dapat didengarjawabannya;Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya,

dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mencakup kumulasi gugatan, selainperceraian sebagai pokok perkara, Penggugat juga menuntut hak asuh anak(hadhanah);Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat telah sesuai denganPasal 86 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah danditambah terakhir dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009, oleh karena itukumulasi gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan dapat diterima;Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabutposita 8 dan petita

Adapun garis besar memori kasasi yang kami ajukan dalamPermohonan Kasasi ini adalah sebagai berikut:Putusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang telah melampaui batas wewenang karena memberikanputusan melebihi tuntutan Pemohon Kasasi (ultra petita) sehubungandengan berakhirnya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan ParaTermohon Kasasi.

Putusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang telah melampaui batas wewenang karena memberikanputusan melebihi tuntutan pemohon kasasi (ultra petita) sehubungandengan berakhirnya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan ParaTermohon Kasasi;1.Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukumdan Putusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Serang pada paragrapf 4 halaman 76 dalam PutusanPHI Serang Nomor 86/2016 yang menyatakan

Bahwa kekeliruan Judex Facti dalam memperbaiki amar butir 2 dalamdalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSerang Nomor 86/2016 mengakibatkan amar putusan yang diberikanoleh Judex Facti telah melanggar asas ultra petita karena PemohonKasasi tidak pernah meminta agar hubungan kerja dinyatakan belumputus.

Sebagai akibathukum atas terbitnya putusan yang melampaui batas kewenangankarena melanggar asas ultra petita, maka Mahkamah Agung berhakdalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan Judex Facti PengadianHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang karena tidakberwenang atau melampaui batas wewenang;.

Penjatuhan putusan atasdasar ex aequo et bono merupakan putusan subsidair, bukan primair,maka dalam putusan ex aequo et bono sekaligus merupakan putusanultra petita.

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru ULTRA PETITA (melebihi apa yangdituntut) ;Putusan Pengadilan Tinggi Riau telah mengabulkan secara salah apayang dituntut oleh Termohon Kasasi II, sehingga dalam hal ini Majelis HakimPengadilan Tinggi telah melanggar hukum yang menyebabkan Putusan MajelisHakim Pengadilan Tinggi menjadi Ultra Petita ;Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mengabulkan tuntutan dalamKonvensi Termohon Kasasi Il dalam diktum putusan Rekonvensi, sehinggadiktum putusan Rekonvensi Majelis

Oleh karena itu, telah jelasbahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah melanggar hukum, yang manadalam konteks ini asas hukum acara perdata, yaitu Putusan Hakim tidak bolehUltra Petita telah dilanggar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalamputusannya ;Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.339K/Sip/1969 tanggal21 Februari 1970, maka dinyatakan bahwa :Hal. 13 dari 34 hal. Put.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam Rekonvensi UltraPetita ;Putusan Pengadilan Tinggi Riau telah mengabulkan secara salah apayang dituntut oleh Termohon Kasasi II, sehingga dalam hal ini Majelis HakimPengadilan Tinggi telah melanggar hukum yang menyebabkan putusan MajelisHakim Pengadilan Tinggi dalam Rekonvensi menjadi Ultra Petita ;Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mengabulkan tuntutan dalamKonvensi Termohon Kasasi II dalam diktum putusan Rekonvensi, sehinggadiktum putusan Rekonvensi

Oleh karena itu, telah jelasbahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah melanggar hukum, yang manadalam konteks ini asas hukum acara perdata, yaitu putusan Hakim tidak bolehUltra Petita telah dilanggar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalamputusannya ;Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.339K/Sip/1969 tanggal21 Februari 1970, maka dinyatakan bahwa :Putusan yang melebihi apa yang dituntut haruslah dibatalkan ;Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, maka sudah selayaknyabahwa Putusan