Pembayaran kewajiban PNBP atas dasar rekapitulasi LHP yangmekanismenya diatur dalam SIMPONI sehingga setelah terverifikasikembali kedalam SIPUHH akan tercatat sebagai persediaan kayu bulat diTPK Hutan;5.

Pembayaran kewajiban PNBP atas dasar rekapitulasi LHP yang mekanismenyadiatur dalam SIMPONI sehingga setelah terverifikasi Kembali ke dalam SIPUHHakan tercatat sebagai persediaan kayu bulat di TPK Hutan;5.

Pelunasan PSDH, DR dan PNT oleh pemegang hak atas tanah IPK/IPPKH sesualmekanisme SIMPONI;Dan jika tidak dilakukan proses seperti tersebut di atas maka sesuai PeraturanMenteri LHK Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 Jo Peraturan Menteri LHK Nomor :P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016, kayukayu tersebut tidak termasuk dalamkelompok kayu yang berasal dari sumber yang legal sehingga IPHHK tidak bolehmenampung kayukayu tersebut.

senilai Rp.170.000 tanggal362012136) 1 (satu) lembar nota pembelian crayon senilai Rp.40.000 tanggal662012137) 1 (satu) lembar kwitansi pertemuan rutin bulanan kepsek senilaiRp.50.000. tanggal 1552012138) 1 (satu) lembar struk toko sidodadi senilai Rp.179.579 tanggal662012139) 1 (satu) lembar nota warung gresik suroboyo senilai Rp.110.000140) 1 (satu) lembar nota KFC Nomor 48406 senilai Rp.840.000 tanggal1462012141) 1 (satu) lembar struk 5000 senilai Rp.56.350 tanggal 662012142) 1 (satu) lembar nota Simponi

Rp.170.000 tanggal 362012136) 1 (satu) lembar nota pembelian crayon senilai Rp.40.000 tanggal662012137) 1 (satu) lembar kwitansi pertemuan rutin bulanan kepsek senilaiRp.50.000. tanggal 1552012138) 1 (satu) lembar struk toko sidodadi senilai Rp.179.579 tanggal 662012139) 1 (satu) lembar nota warung gresik suroboyo senilai Rp.110.000140) 1 (satu) lembar nota KFC Nomor 48406 senilai Rp.840.000 tanggal1462012141) 1 (satu) lembar struk 5000 senilai Rp.56.350 tanggal 662012142) 1 (satu) lembar nota Simponi

Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dariIndustri Primer.Bahwa Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik kayu adalahmelakukan pelunasan PSDH, DR dan PNT sebagaimana dimaksud padaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.43/MenlhkSetjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan KayuYang Berasal Dari Hutan Alam pasal 8 ayat (7) yang berbunyi PelunasanPSDH, DR dan PNT oleh pemegang hak atas tanah/IPK/IPPKH sesuaimekanisme SIMPONI;Bahwa dalam hal hasil hutan kayu yang diketahui

Pembayaran kewajiban PNBP atas dasar rekapitulasi LHP yangmekanismenya diatur dalam SIMPONI sehingga setelah terverifikasikembali kedalam SIPUHH akan tercatat sebagai persediaan kayu bulat diTPK Hutan;Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor 366/Pid.B/LH/2019/PN Pal.5.

Pembayaran kewajiban PNBP atas dasar rekapitulasi LHP yang mekanismenyadiatur dalam SIMPONI sehingga setelah terverifikasi Kembali ke dalam SIPUHHakan tercatat sebagai persediaan kayu bulat di TPK Hutan;5.

Pelunasan PSDH, DR dan PNT oleh pemegang hak atas tanah IPK/IPPKH sesualmekanisme SIMPONI;Dan jika tidak dilakukan proses seperti tersebut di atas maka sesuai PeraturanMenteri LHK Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 Jo Peraturan Menteri LHK Nomor :P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016, kayukayu tersebut tidak termasuk dalamHalaman 61 dari 78 Putusan Nomor 366/Pid.B/LH/2019/PN Pal.kelompok kayu yang berasal dari sumber yang legal sehingga IPHHK tidak bolehmenampung kayukayu tersebut.

Kedua membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) kemudian diUpload ke SIPUHH, selanjutnya masuk ke SI PNBP (SistemInformasi Penerimaan Negara Bukan Pajak) selanjutnya mencetakjumlah LHP dan kewajiban yang harus dibayarkan kemudian masukke Simponi PNBP untuk membuat dan mencetak Biling untukpembayaran PSDH dan DR kemudian membayar ke BANK untukmendapatkan bukti setor PSDH dan DR selanjutnya bukti setor diUpload ke SI PNBP selanjutnya dokumen SKSHHK KB dapatditerbitkan. Bahwa PT.

Pemanfaatan hasil hutan kayubeserta surat angkutnya :Pertama harus memiliki Zin Usaha Pemantfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHKHA) kemudian pemilik izin harus mendapatkan User ID SIPUHH online begitujuga untuk in Hutan Hak harus memiliki User ID SIPUHH Online Hutan HakKedua membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) kemudian di Upload keSIPUHH, selanjunya masuk ke SI PNBP (Sistem hformasi PenerimaanNegara Bukan Pajak) selaniutnya mencetak jumlah LHP dan kewajiban yangharus dibayarkan kemudian masuk ke Simponi

IPK/PPKH danPemegang hak atas tanah melaksanakan cruising Inventarisasitegakan, membuat rencana penebangan, memperkerjakan tenagateknis sesuai kompetensinya, membuat LHP atas kayu bulat yangditebang, membayar iuran kehutanan PSDH dan DR dan PNT sesuaimekanisme simponi. Kayu bulat dilakukan pengukuran dan pengujiandan dicatat sebagai LHP yang dilakukan oleh tenaga teknis sesuaikompetensinya dan. Bahwa dasar Ketentuan yang menyatakan Kayu bulat yang diangkut,Legal atau Sah.

Vio Resouces mengetahui kalau databasenya tidak adadi Kementerian ESDM pada saat akan melakukan kewajiban membayar PNBPmelalui aplikasi Simponi;Bahwa Sepengetahuan saksi IUP PT. Vio Resources tahun 2013, kemudiandiperpanjang sampai dengan tahun 2016;Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa kali perpanjangan IUP PT. VioResourcces;Bahwa saksi selaku tenaga ahli dalam menyusun dokumen persiapan usahapertambangan PT.

Vio Resoucesmelakukan pembayaran melalui Sistem Informasi Online (Simponi), pada saatdilakukan pembayaran dari pihak bank menolak Karena database PT. Vio Resoucestidak ada, kemudian oleh karena database tidak ada, kemudian pihak perusahaanmenyurat ke Dirjen Minerba pada bulan Januari 2018, kemudian pada tanggal 25April 2018, Dirjen Minerba membalas surat PT. Vio Resources yang menyatakanbahwa tidak dapat diverifikasi oleh karena tidak ada databasenya, kemudian PT.

.> Kedua membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) kemudian diUpload ke SIPUHH, selanjutnya masuk ke SI PNBP (SistemInformasi Penerimaan Negara Bukan Pajak) selanjutnya mencetakHalaman 12 dari 25 Putusan Nomor 374/Pid.B/LH/2018/PN Jmbjumlah LHP dan kewajiban yang harus dibayarkan kKemudian masukke Simponi PNBP untuk membuat dan mencetak Biling untukpembayaran PSDH dan DR kemudian membayar ke BANK untukmendapatkan bukti setor PSDH dan DR selanjutnya bukti setor diUpload ke SI PNBP selanjutnya dokumen

Point A. 6 tentang: Letak dan batas objek perkara beda digugatandengan diputusan, ini naif dan ironi sekali; KMB: Para Pembanding jangan keliru dan bukan ironi tetapi harusmengikuti simponi dan irama hukum dari isi Yurisprudensi MANomor: 3537 K/Pdt/1984, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI,Nomor 7 Tahun 2001, Jo.

Kedua membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) kemudian di Upload keSIPUHH, selanjutnya masuk ke SI PNBP (Sistem Informasi PenerimaanNegara Bukan Pajak) selanjutnya mencetak jumlah LHP dan kewajibanyang harus dibayarkan kemudian masuk ke Simponi PNBP untuk membuatdan mencetak Biling untuk pembayaran PSDH dan DR kemudianmembayar ke BANK untuk mendapatkan bukti setor PSDH dan DRHalaman 14 dari 25 halaman putusan nomor 589/Pid.Sus/2018/Pn.Jmbselanjutnya bukti setor di Upload ke SI PNBP selanjutnya dokumenSKSHHK

SIMPONI HALAWA, S.H. ;2. SETIA ASI GEA, S.H. M.H. ;3. JANSTONNY RODYATUR PURBA, SH ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat, bekerja pada Kantor Hukum Simponi HalawaHalaman 1 Putusan No. 73/G/2018/PTUNMdn2.Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;dan Rekan beralamat di Jalan Sei Kapuas No. 25 BBKelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, KotaMedan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei2018.

.170.000 tanggal 362012;136. 1 (satu) lembar nota pembelian crayon senilaiRp.40.000 tanggal 662012;137. 1 (satu) lembar kwitansi pertemuan rutin bulanankepsek senilai Rp.50.000. tanggal 1552012;138. 1 (satu) lembar struk toko sidodadi senilaiRp.179.579 tanggal 662012;139. 1 (satu) lembar nota warung gresik suroboyosenilai Rp.110.000 ;140. 1 (satu) lembar nota KFC Nomor 48406 senilaiRp.840.000 tanggal 1462012;141. 1 (satu) lembar struk 5000 senilai Rp.56.350tanggal 662012;142. 1 (satu) lembar nota Simponi

Mengisi dan menandatangani formulir pencairan manfaat pensiundari Dapenso dan BNI Simponi/DPLK.3. Melakukan pencairan Dana Jamsostek di Kantor Cabang terdekatdan mentransfer ke rekening gaji sebagai rekeningpenampungannya.4.

Kedua membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) kemudian diUpload ke SIPUHH, selanjutnya masuk ke SI PNBP (SistemInformasi Penerimaan Negara Bukan Pajak) selanjutnya mencetakjumlah LHP dan kewajiban yang harus dibayarkan kemudian masukke Simponi PNBP untuk membuat dan mencetak Biling untukpembayaran PSDH dan DR kemudian membayar ke BANK untukmendapatkan bukti setor PSDH dan DR selanjutnya bukti setor diUpload ke SI PNBP selanjutnya dokumen SKSHHK KB dapatditerbitkan. Bahwa PT.

Kedua membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) kemudian diUpload ke SIPUHH, selanjutnya masuk ke SI PNBP (SistemInformasi Penerimaan Negara Bukan Pajak) selanjutnya mencetakjumlah LHP dan kewajiban yang harus dibayarkan kemudian masuk16ke Simponi PNBP untuk membuat dan mencetak Biling untukpembayaran PSDH dan DR kemudian membayar ke BANK untukmendapatkan bukti setor PSDH dan DR selanjutnya bukti setor diUpload ke SI PNBP selanjutnya dokumen SKSHHK KB dapatditerbitkan.) Bahwa PT.

hasil hutan wajibmemiliki dokumen yang merupakan surat keterangan syahnya hasil hutansesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Kayu tersebutmemiliki perizinan yang sah / dikatakan legal sebagai berikut :e Surat Keterangan Syahnya hasil hutan Kayu (SKSHHK) kayu bulat /kayu gergajian, Nota Angkutan,Kewajiban terhadap Negara telah dipenuhi / di bayar ( dibayar PSDH DR dan PNT (penggantinilaitegakan)Telah mendapatkan hak akses Aplikasi SIPUHH ( SystemInformasi Penatausahaan hasil hutan) dan simponi

Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dariIndustri Primer.Bahwa Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik kayu adalahmelakukan pelunasan PSDH, DR dan PNT sebagaimana dimaksud padaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.43/MenlhkSetjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan KayuYang Berasal Dari Hutan Alam pasal 8 ayat (7) yang berbunyi PelunasanPSDH, DR dan PNT oleh pemegang hak atas tanah/IPK/IPPKH sesuaimekanisme SIMPONI;Bahwa dalam hal hasil hutan kayu yang diketahui

(SuratKeterangan Sahnya Hasil WHutan) Setiap orang yang melakukanpengangkutan kayu hasil hutan wajid memiliki dokumen yang merupakansurat keterangan sahnya asil hutan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan; Bahwa untuk mengurus Dokumen hasil Hutan Kayu tersebut dilakukandengan cara: Kayu tersebut memiliki perizinan yang sah; Kewajiban terhadap negara telah dipenuhi/ di bayar (dibayarPSDHDR); Telah mendapatkan hak akses Aplikasi SIPUHH (SistemInformasi Penatausahaan hasil Hutan) dan simponi

Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal darihutan alam Bahwa tata cara Atau Prosedur Pemamfaatan hasil hutan Hutan adalahY Pertama harus memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHKHA) kemudian pemilik izin harus mendapatkan User IDSIPUHH online.v Kedua membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) kemudian diUpload ke SIPUHH, selanjutnya masuk ke SI PNBP (SistemInformasi Penerimaan Negara Bukan Pajak) selanjutnya mencetakjumlah LHP dan kewajiban yang harus dibayarkan kemudian masukke Simponi